Pemerintah Daerah Wajib Melaksanakan Program Pusat : "Jangan Mempolitisir Presidennya dari Partai A, Pimpinan Daerah Juga Harus Partai A, Itu Pembodohan"
KUNINGAN| JABARCENNA.COM,- Puluhan Ketua Kelompok Peternak (Poktan) Sapi perah yang tersebar dibeberapa desa di Kecamatan Cigugur yang tergabung dalam Koperasi Produsen Susu Karya Nugraja Jaya (KPSKNJ) Cipari melaksanakan pertemuan dengan calon Bupati Kuningan Periode 2024-2029 M. RIdho Suganda yang berpasangan dengan H. Kamdan.
Iding Karnadi, S.Pd., Ketua KPSKNJ Cipari dalam pertemuan itu menyebutkan bahwa pihaknya sudah melaksanakan kerja maksimal dalam pengelolaan peternakan yang ada di bawah binaannya. Seperti pembuatan ipal komunal maupun ipal perorangan yang diperuntukan untuk mengelola kotoran hewan (Kohe) menjadi biogas atau pupuk organik.
Guna melaksanakan pengembangan peternak sapi perah sekarang mengalami kesulitan dikarenakan beberapa hal. Diantaranya serangan penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa waktu silam mempengaruhi produksi susu yang dihasilkan peternak. Dampak lainnya jumlah sapi berkurang signifikan.
“Sementara pengadaan sapi terlalu mahal mencapai 50 juta perekor. Tentu ini memberartkan perlu ada solusi efektif meskipun dilaksanakan dengan pembelian tunai maupun kredit dari perbank-kan,” tuturnya.
Selain itu sambungnya, persoalan Kohe dari peternak yang volumenya cukup signifikan tidak bisa diangkut dari kandang ke tempat pembataran di lahan 4.000 M2 hasil sewa dari Pemkab Kuningan. Dikarenakan kendaraan pengangkut yang dulu diberi pinjam pakai sudah diambil lagi oleh Pemkab.
“Ini juga perlu solusi yang baik agar peternak lebih nyaman,” pungkasnya.
M. RIdho Suganda menanggapi aspirasi dari pelaku usaha peternakan mengungkapkan. Prinsip dasar dalam berusaha itu adanya kenyamanan yang diberikan oleh pemimpin daerah. Dengan segala kebijakan yang dapat mempermudah kegiatan pelaku usaha.
“Perlu digarisbawahi, kenyamanan di sini bukan berarti ketika presidennya dari partai A maka ke bawahnya harus partai A. tidak. Pemimpin daerah tidak ada kaitannya dengan presiden yang berasal dari partai A. Sebab pemerintah pusat dan daerah siapapun yang memimpin harus sinergi. Kepala daerah harus melaksanakan program pemerintah pusat,” tegasnya.
Ridho pun memberikan contoh, “Program pemerintah pusat ke depan memberikan makan siang gratis, mungkin susu gratis, mungkin ikan gratis. Kalau Allah berkenan Kab. Kuningan dipimpin oleh kader PDIP, apakah akan menghilangkan program itu karena tidak separtai? Jawabannya tidak. Kabupaten Kuningan juga harus melaksanakan program itu.”
Sambungnya, “Jadi siapapun yang berbicara kalau presidennya dari partai A maka ke bawahnya harus partai A juga. Itu tidak nyambung bisa dikatakan sebuah bentuk pembodohan kepada masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan, program pusat harus dijalankan oleh pimpinan daerah, meski pemenangnya bukan partai presiden,” pungkasnya. (Tim Red)
