JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 29, 2024

BANJAR | JABARCENNA.COM,- DPD Partai Golkar Kota Banjar menyampaikan hasil survei pertama yang dilakukan kerja sama dengan lembaga survei independen Poltracking Indonesia terhadap calon Kepala Daerah ( Wali Kota Banjar).

Hasil survei tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar, Dadang R Kalyubi di Kantor DPD Partai Golkar, Rabu (29/5/2024).

Menurut Dadang, hasil survei pertama ini melibatkan 420 responden, dilakukan mulai dari 29 April sampai 5 Mei 2024, dengan margin error sekitar 2 persen.

" Dari hasil survei tersebut, menunjukan Nana Suryana mendapatkan prosentase sebanyak 28 persen, Dadang Ramdhan Kalyubi 16,9 persen, Bambang Hidayah 8,8 persen, Akhmad Dimyati 6,1 persen, Sudarsono 4,8 persen, Maman Suryaman 4,5 persen, Atet Handiyana 2,5 persen, Dani Danial Mukhlis 2,2 persen, Darmadji 1,5 persen, Gun Gun Gunawan 1 persen, Dian Sardiana 0,8 persen, Ade Setiana 0,8 persen, Tri Pamuji 0,5 persen dan yang lainnya 4,8 persen, " papar Ketua DPD Partai Golkar Banjar.

Dadang pun menambahkan, survei pertama yang dilakukan oleh Partai Golkar ini dilakukan tanpa sepengetahuan para calon. Hasil survei tersebut merupakan murni tanpa ada rekayasa.

Dengan hasil survei pertama ini, dimana untuk Dadang R Kalyubi berada di posisi ke dua, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan sosialisasi.

" Ini bisa sebagai bahan evaluasi kita. Dan kita berharap elektabilitas ini memang kalau dilihat dari prosentase tidak begitu jauh. Di sini incumbent masih di bawah 30 persen, dan ini bisa berubah drastis, " imbuhnya.

Partai Golkar pun akan melakukan survei kedua dan ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Agustus nanti.tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 29, 2024

BANJAR | JABARCENNA.COM, - KPU kota Banjar mengadakan sosialisasi tentang pemetaan TPS sekota Banjar yang dilaksanakan di salah satu moll di kota Banjar, Rabu (29/5-2024) Sosialisasi diikuti oleh 25 ODP PPS, 4 Orang ODP PPK.

Moch Wahab Abdullah divisi perencanaan dan informasi yang memberikan paparan sosialisasi pemetaan TPS sekota Banjar.

Dalam paparannya Wahab mengatakan kami diperintahkan oleh KPU pusat untuk melaksanakan rapat pemetaan TPS,dasar dari pemetaan TPS ini dari data DP4 yang diturunkan oleh KPU Pusat ke KPU Kabupaten/ Kota termasuk di kota Banjar. kita berjumlah kurang lebih 155,479 kurang lebih ya seperti itu nah dari sejumlah DP4 ini kita petakan sebagaimana arahan dari KPU pusat bahwa maksimal pemilih per TPS itu 600 pemilih cuma arahan dari Provinsi per TPS minimal 575 pemilih. sebagaimana dalam rapat pertemuan di Garut dengan Pemerintah Jawa Barat untuk kota Banjar jatuh di angka 276 TPS.dengan pembagian 575 pemilih termasuk itu yang 2% nya.


Harapannya Jadi untuk di kota Banjar tentu kami berupaya semaksimal mungkin kita petakan TPS ini dengan dibantu oleh teman-temanmu ODP (Operator Daftar Pemilih) dari PPK maupun PPS sehingga nanti menghasilkan TPS yang diharapkan dan juga para pemilih juga terakomodir dan nanti untuk langkah selanjutnya kita akan laksanakan Coklit,jadi langkah pertama kita harus laksanakan Pemetaan TPS dulu, jelasnya. tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 29, 2024

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Adanya Kisruh yang terjadi terhadap apa yang dirasakan oleh para pelaku pedagang Kaki Lima yang telah direlokasi ke wilayah Puspa Siliwangi nyatanya mengundang reaksi sudut pandang dari kalangan pemerhati pemerintah, hukum dan politik. Seperti halnya hal tersebut disampaikan oleh Abdul Haris.

Disampaikannya, seberapa urgent kah pembangunan atau penataan Puspa Siliwangi sehingga harus mengorbankan atau merugikan para PKL (pedagang kaki lima.red). Apakah pembangunan tersebut sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024? tanya nya

Diulasnya kembali bahwa Pembangunan atau penataan Puspa Siliwangi bukan bernotabene pasca bencana sehingga pemerintah seharusnya merencanakan dan membahas terlebih dahulu dengan DPRD agar tidak menjadi polemik dan tidak adanya pihak yang di rugikan.

"Jadi pada intinya PJ Bupati dan Asda Dua harus bertanggung jawab akan polemix yang terjadi saat ini di Kab. Kuningan terhadap nasib para PKL. Pasalnya secara administrasi SK Bupati terkait relokasi pemindahan PKL belum di terbitkan. Ini jelas bilamana SK Bupati menyusul secara sudut pandang hukum itu jelas cacat hukum" pungkas Pemerintah Hukum dan Politik ini. (D02).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 28, 2024

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengendalian mutu produk industri hasil tembakau bagi 50 Petani Tembakau dan non Tembakau Kuningan, Rabu (28/5/2024).

Acara yang dilaksanakan di Hotel Grage Sangkan, Sangkanurip Kuningan, tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Barat, dan Dosen dari FTIP Universitas Padjadjaran.

Kepala Diskopdagperin Kuningan Trisman Supriatna, S. Pd, M. Pd, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan bimbingan teknis ini dalam rangka mendukung pengembangan industri Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Barat.

"Kegiatan ini mengacu pada aturan Menteri Keuangan Nomor 2015 /PMK.07/Tahun 2021 dialokasikan berdasarkan prosentase tertentu dari Pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi kepada Daerah Penghasil Cukai dan Tembakau sebesar 20%, dapat digunakan untuk Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Program Pembangunan Industri dan Peningkatan Keterampilan Kerja." Ucap Trisman

Disampaikannya pula, bahwa DBHCT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah yang merupakan penghasil Tembakau. Maka Melalui kegiatan ini kata Trisman, diharapkan para petani tembakau dan non tembakau bisa meningkatkan penghasilannya, menciptakan inovasi baru, meningkatkan pemberdayaan UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membuat nilai tambah agar tidak hanya petik jual, namun menjadi petik olah jual yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi Bimtek seperti ini harapan besarnya adalah dapat mengubah mindset pelaku usaha, agar lebih kompetitif dan inovatif di era digital ini, sehingga para petani tembakau bisa semangat menciptakan produk lokal yang berdaya saing global," Tuturnya

Lanjutnya, maka dari itu sejalan dengan program Pemerintah Pusat, tentunya Pemerintah Kabupaten Kuningan juga tidak tinggal diam, melalui dinas, kami akan menangkap semua peluang dan pelaku usaha bersama stakeholder lainnya, bekerjasama mewujudkan pengembangan potensi di Kuningan. Tidak hanya itu, kita juga terus melakukan strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan itu telah kami laksanakan. Hal tersebut agar mampu secara nyata memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan salah satu misi Kabupaten Kuningan yaitu mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat." Ungkapnya (Iwan/Angga)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.