JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 17, 2024

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, membuka acara Gebyar Akrab Paudku dengan tema "Membangun sinergitas dalam mewujudkan paud berkualitas" bertempat di Gor Ewangga Kuningan, Jumat (17/05/2024).

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Kuningan tahun 2024 yang bertujuan untuk membangun sinergitas dalam membangun PAUD berkualitas.

Untuk diketahui bahwa rangkaian Hardiknas di Kabupaten Kuningan telah berlangsung melalui berbagai event, seperti lomba-lomba dan Upacara peringatan Hardiknas yang akan ditutup pada puncaknya hari Minggu esok dengan digelarnya kolosal angklung, hasil panen karya dan jalan sehat.

Iip sapaan akrab PJ Bupati Kuningan mengatakan, dirinya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan Gebyar Akrab Paudku Tahun 2024 ini.

“Ucapan terimakasih, penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu segenap Guru-guru Paud atas dedikasi dan pengabdiannya mengajarkan anak-anak kita. Karena Paud merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan anak, baik fisik, mental, sosial, emosional, maupun spiritual. Paud berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berkarakter” Ujar Iip.

Untuk itu Iip memberikan semangat kepada segenap Guru untuk tetap konsisten dalam memberikan perhatian dan pemahaman dengan sepeunuh hati.

“Tetap semangat dan konsisten dengan menjadi tenaga pendidik penuh kasih sayang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT” Kata Iip.

Selanjutnya, Iip berpesan terkait tiga hal kepada segenap Guru-guru Paud.

“Yang pertama adalah terus mendeteksi adanya Bullying atau perundungan disekitar Sekolah dengan memanage sedini mungkin sehingga tidak ada lagi kasus bullying di Sekolah. Kedua, ciptakan suasana dan kondusifitas belajar yang menyenangkan dengan mengajarkan moral dan etika. Dan terakhir, yang tak kalah penting, adalah agar Bapak Ibu semua dapat merawat kondisi sarana prasana Fasilitas Sekolah”./Angga
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 16, 2024

KUNINGAN – Sebagai bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan media massa, Pemda Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar acara Kuningan Informatif (KUIN) sekaligus Pemberian Kartu Liputan Daerah (Karlipda) bagi wartawan baik media cetak dan media online, di Teras Pendopo Setda, Kamis 16 Mei 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menjelaskan pemberian Karlipda bertujuan untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dan media dalam mentransformasikan informasi pembangunan kepada publik. Selain itu untuk mencegah penyebaran informasi berita hoaks, melakukan pendataan media massa dan wartawan, serta melengkapi identitas wartawan dalam melaksanakan peliputan.

Selanjutnya, ditindaklanjuti surat edaran ditujukan kepada Perangkat Daerah, Kelurahan, Kepala Desa, dan sekolah untuk melakukan kemitraan, apabila ada wartawan yang melaksanakan peliputan dapat memberikan informasi yang benar.

“Penggunaan Karlipda hanya berlaku untuk wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Kuningan. Pemegang Karlipda diharapkan dapat menjunjung tinggi etika dan kode etik jurnalistik, serta bersikap profesional dan tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan,” jelasnya.

Dian mengatakan bahwa media memiliki peran untuk memberikan informasi yang berimbang dan aktual kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menerima kritik membangun dari para wartawan sebagai bagian dari proses demokrasi.

Ditempat yang sama PJ Bupati Kuningan, Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd., menambahkan media memiliki peran dalam upaya memajukan daerah melalui publikasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memberikan Karlipda sebagai bentuk kemitraan untuk membantu wartawan dalam melaksanakan tugasnya dalam penyebarluasan informasi untuk kemajuan Kabupaten Kuningan.

“Acara Kuningan Informatif (KUIN) dan pemberian Karlipda, diharapkan menjadi ruang yang efektif untuk penyebarluasan informasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan media massa. Selain itu, akan mendapatkan apresiasi atas karya jurnalistiknya. Mudah-mudah hadirnya Karlipda dapat memberikan kebermanfaatan,”harapanya.

Lebih lanjut Kepala Diskominfo, Drs. Ucu Suryana, M.Si didampingi Kabid IKP Anwar Nasihin, S.Kom, M.Si mengatakan, bahwa kegiatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.217-ORG./2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. (Wn)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 16, 2024

TASIKMALAYA | JABARCENNA.COM,- Kapolres Banjar AKBP Danny Yulianto, S.I.K.,M.H. melalui Wakapolres Banjar Kompol Dani Prasetya, S.H.,M.H. hadiri kegiatan Pelantikan Dan Bimtek Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di ball room Hotel Horison Tasikmalaya, Jl. Yudanegara No.63, Yudanagara, Kec. Cihideung, Kab. Tasikmalaya. (16/05/2024)

Dalam kegiatan tersebut pemateri menyampaikan paparannya, Deddy Suryadi, S.STP., M.Si Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjar memberikan materi tentang Peran dan Dukungan Pemerintah Kota Banjar Dalam Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.


Lalu Wakapolres Banjar memberikan materi tentang Situasi Kamtibmas Kota Banjar dan Potensi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada Serentak 2024. Sedangkan Mayor Inf. Dedi Suhendi Danramil 1313 Banjar memberikan materi tentang Sinergitas Antara Penyelenggara Dan Pengamanan Pilkada Serentak 2024.

Lalu, Rudi Ilham Ginanjar Ketua Bawaslu Kota Banjar memberikan materi tentang Penyelenggara Berintegritas dan Pelanggaran Dalam Pemilihan.

Terkait hal tersebut, Wakapolres Banjar menyampaikan Bahwa kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Pelantikan dan Bimtek Anggota (PPK) Pada Pilkada Tahun 2024 Kota Banjar.

"Tentunya, Kami Polres Banjar siap mengamankan dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada di Kota Banjar, dengan langkah-langkah yang Kami siapkan demi Pilkada Kota Banjar yang sejuk, aman, damai, dan kondusif," Ucap Wakapolres Banjar.tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 16, 2024

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Pemerintah Kota Banjar berencana melakukan pemotongan TPP ASN di Kota, di mana kondisi APBD yang sedang tidak stabil.

Adapun besar pemotongan yang diusulkan adalah 20 persen untuk ASN, 25 persen untuk tenaga kesehatan, dan 50 persen untuk P3K. Dengan adanya rencana tersebut menuai kontroversi.

Sulyanati juru bicara dari Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar, angkat bicara terkait rencana tersebut.

Menurut Sulyanati, dengan adanya defisit anggaran bahwa pemerintah berencana akan memotong atau mengambil sebagian hak daripada PNS atau PNS Kesehatan serta P3K, harapannya hal tersebut jangan dilakukan, karena tentunya akan memberatkan kehidupan ASN dan P3K.

" Harapan kami, eksekutif dan legislatif masih bisa mengupayakan tentang itu. Bagaimana menutupi defisit, sehingga hak-hak yang telah mengabdikan dan melaksanakan tugas di Pemerintahan Kota Banjar itu tidak terpotong, " ucapnya, Rabu (15/5/2024).

Sulyanati menambahkan, sebagai Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar, pihaknya ingin mengawal dan memastikan kalau memang hal-hal yang memberatkan warga Banjar sebaiknya pilihan kebijakannya jangan dilakukan.

" Kita dapat memahami, menyeimbangkan atau mencari solusi defisit ini tidak mudah. Dan kami mengapresiasi, disaat Pemerintah Kota tidak mengambil keputusan untuk menutup melalui pinjaman daerah. Namun demikian, menutup defisit dengan memotong TPP ASN dan P3K juga bukan pilihan yang tepat, " ucapnya.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan, dan itu menjadi rujukan di beberapa daerah. Meskipun trend memotong TPP ini menjadi trend yang umum di beberapa daerah, namun di Kota Banjar hal tersebut jangan sampai dilakukan.

"Solusi yang kami tawarkan yaitu mengefisiensikan tata kelola anggaran di dalam kegiatan itu adalah pilihan yang paling rasional. Perhitungannya adalah menerima dampak resiko ketika ada efisiensi program kegiatan, secara kuantitatif tidak akan semasiv apabila dengan memotong TPP, di mana akan banyak korban, " imbuhnya.

"Jadi Perlu komitmen bersama mencari solusi untuk menutup defisit APBD di posisi fiskal. Untuk menyehatkan posisi fiskal tersebut tidak ada pilihan lain yaitu efisiensi kegiatan-kegiatan di birokrasi pemerintahan. Dan itu perlu komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif, " tutup Sulyanati.tm
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.