JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 16, 2024

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Pemerintah Kota Banjar berencana melakukan pemotongan TPP ASN di Kota, di mana kondisi APBD yang sedang tidak stabil.

Adapun besar pemotongan yang diusulkan adalah 20 persen untuk ASN, 25 persen untuk tenaga kesehatan, dan 50 persen untuk P3K. Dengan adanya rencana tersebut menuai kontroversi.

Sulyanati juru bicara dari Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar, angkat bicara terkait rencana tersebut.

Menurut Sulyanati, dengan adanya defisit anggaran bahwa pemerintah berencana akan memotong atau mengambil sebagian hak daripada PNS atau PNS Kesehatan serta P3K, harapannya hal tersebut jangan dilakukan, karena tentunya akan memberatkan kehidupan ASN dan P3K.

" Harapan kami, eksekutif dan legislatif masih bisa mengupayakan tentang itu. Bagaimana menutupi defisit, sehingga hak-hak yang telah mengabdikan dan melaksanakan tugas di Pemerintahan Kota Banjar itu tidak terpotong, " ucapnya, Rabu (15/5/2024).

Sulyanati menambahkan, sebagai Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar, pihaknya ingin mengawal dan memastikan kalau memang hal-hal yang memberatkan warga Banjar sebaiknya pilihan kebijakannya jangan dilakukan.

" Kita dapat memahami, menyeimbangkan atau mencari solusi defisit ini tidak mudah. Dan kami mengapresiasi, disaat Pemerintah Kota tidak mengambil keputusan untuk menutup melalui pinjaman daerah. Namun demikian, menutup defisit dengan memotong TPP ASN dan P3K juga bukan pilihan yang tepat, " ucapnya.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan, dan itu menjadi rujukan di beberapa daerah. Meskipun trend memotong TPP ini menjadi trend yang umum di beberapa daerah, namun di Kota Banjar hal tersebut jangan sampai dilakukan.

"Solusi yang kami tawarkan yaitu mengefisiensikan tata kelola anggaran di dalam kegiatan itu adalah pilihan yang paling rasional. Perhitungannya adalah menerima dampak resiko ketika ada efisiensi program kegiatan, secara kuantitatif tidak akan semasiv apabila dengan memotong TPP, di mana akan banyak korban, " imbuhnya.

"Jadi Perlu komitmen bersama mencari solusi untuk menutup defisit APBD di posisi fiskal. Untuk menyehatkan posisi fiskal tersebut tidak ada pilihan lain yaitu efisiensi kegiatan-kegiatan di birokrasi pemerintahan. Dan itu perlu komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif, " tutup Sulyanati.tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 16, 2024

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Saat ini paguyuban mojang jajaka kota banjar sedang melaksanakan kegiatan pasanggiri tahun 2024, pasanggiri mojang jajaka tahun ini diberi tema Sétra Perçéka yaitu dalam budaya Sunda menjadi sebuah filosofi yang menekankan bahwa untuk menjadi mojang jajaka dalam mencapai kemajuan dan kesuksesan hidup memerlukan keseimbangan antara kebersihan fisik dan spiritual, serta kemampuan berpikir kreatif dan inovatif.

Paguyuban Mojang & Jajaka Kota Banjar sendiri sudah ada sebelum kota banjar berdiri meskipun waktu itu dari sejarahnya masuk kedalam bagian paguyuban mojang jajaka kabupaten ciamis namun seiring dengan pemekaran kota banjar dari kabupaten ciamis dari situlah muncul beberapa orang yang peduli serta membawa nama mojang jajaka pertama ke kota banjar yaitu Atet Handiyana beserta beberapa rekan lainnya, mereka secara bersama-sama dengan spirit pembangunan banjar setelah berpisah dari kabupaten ciamis mereka bergerak untuk mempopulerkan nama mojang jajaka di kota banjar hingga generasi ke generasi saat ini mojang jajaka terus ada.

namun sangat miris disaat perjuangan para pembawa nama mojang jajaka ke kota banjar pertama orang-orang yang dulu mempopulerkan moka ke banjar dilupakan oleh generasi moka saat ini, disaat pasanggiri merupakan hajatan dari mojang jajaka itu sendiri para senior/pupuhu moka sama sekali tidak diberitanu bahkan tidak diundang dalam acara grand final mojang jajaka yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 mei 2024 di Aula Somahna Bagja Dibuana atau di Kantor Walikota Banjar.

Tentu ini bertolak belakang dengan sikap-sikap yang harus ditanamkan para mojang jajaka dimana mereka juga harus bisa menjadi agen perubahan yang bisa menghormati nilai-nilai luhur & norma. apalagi melihat dari tema pasanggiri kali ini temanya sangat filosofis yaitu Sétra Perçéka tetapi disayangkan para pengurus paguyuban mojang jajaka tidak merefleksikan arti dari tema pasanggiri tersebut.

Mojang Jajaka merupakan sebuah wadah yang didalamnya merupakan generasi muda yang mempunyai peran penting dalam menjaga serta mempromosikan budaya serta tradisi yang ada di daerah selain itu peran mojang jajaka juga sebagai duta pariwisata yang dimana mereka harus bisa mempromosikan pariwisata yang ada di suatu kota, karna mojang jajaka merupakan perwujudan dari generasi muda dari suatu daerah. dan saat ini Mojang Jajaka juga berperan penting dalam mempromosikan ekonomi kreatif di suatu daerah.

tapi saat ini sangat disayangkan setelah banyak pasanggiri dari tahun ke tahun untuk mencetak generasi baru mojang jajaka mereka sama sekali tidak menghargai sejarah moka ketika dibawa ke banjar sering dengan berjalannya pemekaran kota banjar dari kabupaten ciamis, pasti generasi moka saat ini tidak tau secara sejarah mojang jajaka pertama ke kota banjar seperti apa & perjuangan agar mojang jajaka bisa hadir di kota banjar.tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 16, 2024

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana tahun 2024 yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan paparkan konsep berkelanjutan.

Seperti halnya apa yang diungkapkan Sekda, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, bahwa “Konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi masa depan. Dalam konteks ini, pentingnya aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sebagai pilar utama pembangunan,” demikian diungkapnya dalam Rakerda DPPKBP3A, bertempat di RM Mayang, Rabu (15/5/2024).

Lanjutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai landasan strategis dalam meningkatkan kemampuan produktif masyarakat. Termasuk pembangunan manusia yang mencakup upaya meningkatkan pilihan-pilihan penduduk. Misalnya, hidup sehat, pendidikan, akses terhadap sumber ekonomi, pemberdayaan politik dan hak asasi manusia.

“Dalam konteks pembangunan manusia yang berwawasan kependudukan, memperkenalkan konsep pembangunan berbasis masyarakat, di mana penduduk bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subyek yang aktif terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan,” ujar Dian.

Sementara, Kepala DPPKBP3A Kab. Kuningan, Drs H Uca Somantri MSi, mengemukakan, ada lima isu kunci terkait kependudukan, termasuk pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah remaja, dan perubahan demografi. Hal itu menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan di masa mendatang.

“Dalam konteks keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), bahwa Kabupaten Kuningan berhasil memasuki posisi Bonus Demografi, di mana rasio ketergantungan penduduk terus menurun, menciptakan peluang bagi percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Uca.

Lebih lanjut dikatakan, merinci enam sub urusan terkait pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, yang mencakup aspek kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan, sebagai prioritas dalam agenda pembangunan Kabupaten Kuningan.

“Untuk itu, pentingnya memenuhi syarat-syarat untuk menikmati bonus demografi, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan tabungan, sebagai langkah krusial dalam memastikan kelangsungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan,” papar Uca.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Fazar Supriadi Sentosa, SH, Kepala DPPKB3A Drs. H. Uca Somantri, M.Si, Kadinkes Kuningan dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM dan undangan lainnya. (Iwan)

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 16, 2024

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat menerima Rp. 87 Miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan TA 2024 dari pemerintah pusat. Agar penyerapannya tepat guna, Pemkab Kuningan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar sosialisasi dan pendampingan penyaluran DAK kepada para Sekolah jenjang Paud, SD, dan SMP se-Kabupaten Kuningan di Hotel Horizon Sangkanurip, Rabu (15/03/2024).

PJ Bupati Kuningan, Iip Hidajat mengapresiasi langkah Disdikbud Kuningan yang terus konsen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengupayakan DAK fisik dari pusat sehingga mengalami kenaikan.

“Apresiasi kepada Disdikbud Kuningan karena tahun ini DAK Fisik mengalami kenaikan mencapai lebih dari 40 persen dibanding tahun lalu. Hal ini merupakan upaya kita untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kuningan” Ujar Iip.


Iip menyebutkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengarahkan para Kepala Sekolah dapat mempergunakan DAK Fisik dengan bertanggung jawab serta mematuhi koridor hukum yang berlaku.

“Saudara sekalian harus bertanggung jawab kepada Negara atas tugas yang diberikan kepada anda hari ini. Gunakan DAK Fisik ini untuk meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan yang menunjang peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Semuanya mesti transparan” Kata Iip.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kuningan UU Kusmana menyampaikan tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang DAK Fisik sehingga meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur mulai dari perencanaan, pengusulan, penetapan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

“Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transfaransi sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana DAK fisik” Kata U. kusmana.


Menurutnya, dengan nominal Rp87,7 miliar DAK Fisik Pendidikan Kuningan 2024, akan terbagi ke dalam 3 sub bidang. Yaitu sub bidang PAUD Rp5.216.833.000 untuk alokasi 12 TK Negeri, PKBM dan SKB. Kemudian sub bidang SD Rp60.913.404.000 untuk 45 SD, tersebar di 45 desa dalam 25 kecamatan. Terakhir sub bidang SMP Rp21.661.749.000 untuk SMP Negeri.

“DAK ini untuk rehab dan pembangunan ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang UKS, dan rehab toilet,” sebut Kepala Disdikbud Kuningan, U Kusmana, usai Sosialisasi DAK Fisik Pendidikan 2024.

Selain rehab, DAK Fisik Pendidikan juga diperuntukan bagi pembangunan area bermain sekolah, ruang praktek, pengadaan alat multimedia., alat permainan edukatif, peralatan lab IPA, peralatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan pengadaan alat keterampilan. (Angga/wn)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.