JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 21, 2023

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Penjabat Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si., Melakukan Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai El-Nino Periode November Desember Tingkat Kota Banjar tahun 2023 yang bertempat di Kantor Pos Banjar, Kamis (21/12/2023).

Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial PPA Kota Banjar, Hani Supartina, AKS., M. Si., mengatakan bahwa Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial yang bagi masyarakat yang terdampak cuaca ekstrim. Untuk Kota Banjar, Kadinsos Kota Banjar menjelaskan bahwa ada 15.616 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) di Kota Banjar yang mendapat bantuan berdasar DTKS Kementrian Sosial.


"Penyaluran bantuan sendiri dilakukan melalui PT Pos dan Himbara, dimana ada 1.144 KPM penyaluranya dilakukan melalui Kantor Pos dan 14.472 melalui Himbara." Ujarnya.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Banjar menuturkan bahwa pada Tahun 2023 terjadi dampak fenomena alam El Nino di beberapa wilayah di Indonesia. Dijelaskanya, Peningkatan suhu laut di Samudra Pasifik telah memicu perubahan pola cuaca yang signifikan, memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

"Untuk membantu masyarakat yang terdampak, pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Bantuan tersebut, disalurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak El Nino. " Ujarnya.


Pada kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota Banjar juga mengatakan bahwa setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp. 400.000; untuk Bulan November dan Desember yang penyaluran nya dilakukan melalui Himbara dan Kantor Pos.

"Penyaluran bantuan El Nino tidak dipungut biaya atau potongan apapun. Saya juga mengapresiasi kerja keras serta sinergi dengan PT Pos Indonesia, dimana selama penyaluran bantuan sosial, PT Pos Indonesia selalu menyalurkan bantuan kepada KPM yang berada di pelosok daerah. Saya berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi penerima dan dapat digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan bapak dan Ibu. "Ujar Pj. Wali Kota.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Banjar serta Executive Manager PT Pos Cabang Banjar.tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 21, 2023

BANJAR | JABARCENNA.COM,- Penjabat Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si., Menghadiri kegiatan Rapat Paripurna di DPRD Kota Banjar yang bertempat di Ruang Rapat Singa Perbangsa Kantor DPRD Kota Banjar, Kamis (21/12/2023).

Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar hari ini mengagendakan

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan :

a. Panitia Khusus XXXIII (33) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah.

b. Panitia Khusus LII (52) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

c. Panitia Khusus LV (55) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom.


Badan Anggaran DPRD serta Fraksi-fraksi DPRD Kota Banjar merekomendasikan ketiga Rancangan Peraturan Daerah untuk dapat disepakati bersama menjadi Peraturan Daerah.

Penjabat Wali Kota Banjar Mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar, khususnya kepada panitia khusus DPRD atas keseriusan, curahan tenaga dan pikiran yang telah melaksanakan pembahasan, pengkajian, pendalaman, perumusan dan penyempurnaan terhadap tiga buah Raperda sehingga dapat diselesaikan dan disetujui bersama.

"Terima Kasih atas sinergi serta kerjasama yang telah terjalin selama ini, saya juga meminta dukungan dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar dalam melaksanakan amanah sebagi Pj. Wali Kota Banjar. " Ujar Pj. Wali Kota Banjar.tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 20, 2023

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengurus Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Kuningan akan menggelar Muscab (Musyawarah Cabang.red) yang akan dilaksanakan pada Sabtu mendatang tepatnya pada tanggal 26 Desember 2023, berlokasi di wilayah Sangkanhurip Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan

Gelaran muscab mendatang tersebut dilakukan guna pemilihan ketua APDESI yang baru. Sebagaimana informasi yang didapat media ini, hari ini Rabu, (20/12/2023) pihak pengurus apdesi tengah mempersiapkan beberapa agenda atau rencana teknis dalam pelaksanaan nanti dan jajaran pengurus apdesi Kuningan melakukan rapat internal guna membahas keberlangsungan dalam muscab tersebut. Hal tersebut disampaikan Suparman SH selaku Kepala Desa Gresik yang hadir pada saat rapat internal.

"Dalam muscab nanti ada 34 peserta yang memiliki hak suara untuk menentukan ketua, dan suara tersebut berasal dari pengurus Apdesi Kecamatan (DPK) sebanyak 32 suara, 1 suara dari DPD Apdesi Jawa Barat, dan 1 suara dari ketua apdesi Kuningan" ucap Suparman yang juga akrab disapa Ipong kepada Jabarcenna.com

Meski muscab belum dilaksanakan, pantauan jabarcenna.com dilapangan nyatanya mendapatkan beberapa tanggapan dan komentar terkait calon ketua baru dari para pemilik suara yang akan diberikan nanti kepada calon ketua apdesi kuningan yang akan memimpin kedepan. Salah satunya dari Suparman SH (DPK Kecamatan Cidahu).

Disampaikannya, ia berharap APDESI Kuningan dipimpin oleh orang yang kompeten dan punya loyalitas yang tinggi kepada Apdesi.

"Karena ada 361 Desa di Kabupaten Kuningan yang menjadi tanggung jawab Apdesi. Dimana, ketua harus bisa membawa program untuk kebaikan desa, juga harus punya koneksitas dengan pemerintah baik pusat, Provinsi/daerah maupun SKPD serta lembaga lain seperti LSM dan media", ucap Suparman SH yang juga akrab disapa Ipong.

Lanjutnya, nah! jelas ada 361 Desa di Kabupaten Kuningan ini yang menjadi perhatian serius, maka diperlukan ketua apdesi yang mempunyai integritas, pengalaman organisasi dan berhasil memimpin desa serta visi misi yang jelas untuk Apdesi. Dan semua itu ada di sekjen Apdesi Heni Rosdiana SH, beliau orang senior di Apdesi, beliau punya jejaring dan korelasi yang banyak serta sukses memimpin desa tiga kali sebagai kepala desa, maka pantas untuk memimpin Apdesi" ungkap Ipong dalam menyampaikan dukungannya.

Tidak hanya itu, dukungan kepada sekjen apdesi tersebut pun muncul dari Kepala Desa Mandirancan.

"Dia orang senior dalam Apdesi, bisa merangkul semua instrumen yang ada dalam lembaga untuk bersama sama membangun apdesi lebih baik" ucap Didi

Hal senada pun disampaikan Kepala Desa Jagara Umar, "dukungan perlu saya sampaikan juga mengingat perlu adanya sosok pemimpin yang bisa dalam segala hal guna menjalankan roda organisasi, dan hasil kacamata pandangan saya Bunda Heny ada di dalam kriteria itu, maka beliau cocok apabila mengibarkan kembali Panji roda organisasi DPC Apdesi Kuningan. Keleluesan beliau dalam segala hal bisa memberikan suasana baru dalam memberikan metoda-metoda dalam menjalankan roda organisasi", tukas Umar

Untuk informasi, meski belum dibuka pendaftaran, namun ada satu bakal Calon yang siap maju untuk kontestasi pemilihan ketua Apdesi yaitu Heni Rosdiana SH.

Ketika ditanya soal kesiapannya oleh media ini, Heni menyatakan sangat siap dan jika terpilih dirinya akan melakukan konsolidasi internal untuk membuat program bukan saja untuk Apdesi tetapi juga untuk kepentingan 361 desa yang ada Kabupaten Kuningan dan siap memberikan pendampingan atau advokasi ketika di desa ada masalah. Demikian disampaikan Heny Rosdiana SH

(Iwn/Srd)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 20, 2023

KUNINGAN | JABARCENNA.COM,- Salah satu tujuan utama PIP adalah mencegah peserta didik putus sekolah. Dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin, dan pemerintah berharap dapat menarik siswa yang telah putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan mereka.

Sejatinya program PIP Dikdasmen adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP merupakan kerja sama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Namun dalam proses penyaluran dan penerimaan bantuan Indonesia pintar tersebut nyatanya masih menemui sengkarut masalah yang terjadi dilapangan.


Seperti halnya yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Kuningan khususnya di SMPN 1 Cipicung Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan baru-baru ini telah terjadi dugaan pemungutan terhadap penerima bantuan PIP.

Atas adanya dasar dan pengaduan tersebut, pihak Forum Wartawan Desa dan Sekolah (Forwades) yang diketuai Suradi mencoba mengkonfirmasi kebenaran informasi yang didapat dengan mendatangi pihak sekolah.

Pihak sekolah SMPN 1 Cipicung yang dikepalai oleh Dede Admiral saat di konfirmasi dirinya mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak mengetahui permasalahan tersebut.

"Saya tidak tahu permasalahan tersebut, nanti akan saya tanyakan kepada bagian yang menangani program tersebut, dan saya akan mencoba menelpon yang bersangkutan. nanti silahkan konfirmasi langsung sama yang dituju". ucapnya

Dandi selaku bidang kesiswaan saat ditanyai perihal dugaan adanya pungutan bantuan PIP bagi siswa sekolahnya, dirinya mengakui bahwa hal tersebut bukan dasar pemungutan melainkan pemberian yang dilakukan langsung atau kadeudeuh yang diberikan oleh pihak penerima bantuan khususnya para wali murid kepada dirinya.

"Sebenarnya itu tidak dipungut pak, melainkan mereka mungkin memberikan kadeudeuh atau ucapan terima kasih karena telah di bantu dalam proses pemberkasannya", kata dandi dihadapan awak media, Rabu (20/12/2023)

Dan sebelumnya juga disini sudah dua tahun para wali murid suka ada yang mengasih. Mungkin itu sifatnya adat ketimuran atau sebagai penghargaan saja atas telah di bantunya dalam proses pemberkasan.

Ketika ditanya perihal berapa jumlah siswa penerima bantuan PIP pihaknya hanya menjawab sejauh ini masih dalam tahap perekapan.

"Untuk jumlah data penerima kita masih dalam tahap perekapan pak, dan datanya juga ada di bagian operator yang di pegang oleh pak Fandi", ucapnya

Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua Forum Wartawan Desa dan Sekolah, Suradi yang juga pengurus dewan redaksi di Koran Inti Jaya dirinya langsung memberikan statement kepada media ini usai mendapatkan informasi secara langsung dari pihak sekolah.

Menurutnya, apapun dalih ataupun alasan yang dilontarkan oleh pihak sekolah sebenarnya itu tidak dibenarkan mengingat peruntukan program bantuan PIP tersebut jelas dan tidak boleh ada pemotongan apapun. Apalagi dengan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Dandi khususnya bidang kesiswaan itu bukan suatu pembenaran karena sejatinya pendidik harus memberikan contoh yang baik tatkala dalam pelaksanaan program PIP ini harus sama-sama mendukung program pemerintah jangan sampai terjadinya permasalah dilapangan seperti ini menjadikan adat ketimuran yang harus di biasakan, ucapnya

"sengkarut polemik PIP yang terus berlarut seperti ini jangan sampai menghilangkan hak anak untuk mendapat pendidikan. Dan pelaksana program PIP harus mendukung dan memastikan bahwa hak pendidikan anak harus terpenuhi" tegasnya.

"Jangan sampai berdasar kepada pemberian mereka memanfaatkan momen untuk melakukan tindakan kolektif kolegial sehingga memunculkan tindakan pemberian (gratifikasi) atau pemungutan yang seharusnya tidak boleh dilakukan satu sama lain. Karena gratifikasi sendiri itu adalah akar dari korupsi. Maka kalau kita berpaku kepada aturan hukum kita harus bisa melaksanakan undang-undang Tindak Pidana Korupsi.


(Iwan)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.