JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya


BANJAR | JABARCENNA.COM,- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar kedatangan perpindahan Narapidana Teroris (Napiter) dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta. Total terdapat tiga narapidana teroris yang dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Banjar.

Sekitar pukul 14.15 WIB, kendaraan yang membawa tiga narapidana teroris tiba di pintu gerbang 6 Lapas Kelas IIB Banjar. Total ada empat kendaraan iring-iringan yang membawa narapidana teroris dari Rutan Mako Brimob Polda Jabar. Sebelum ke Lapas Banjar, iring-iringan kendaraan pembawa Napiter itu singgah ke Lapas Kuningan.

"Kebetulan hari ini ada pembagian Napi Teroris di Jawa Barat. Terakhir di kita Lapas Banjar dapat tiga," ujar Kepala Lapas Kelas IIB Banjar Muhammad Maulana seusai penerimaan berkas pelimpahan Narapidana Teroris, Kamis (13/7/2023).

Muhammad Maulana menjelaskan, tiga narapidana teroris ini pindagan dari Brimob Kelapa Dua. Mereka statusnya sudah narapidana dan disini untuk menjalani masa pidananya di Lapas Banjar.

"Tugas kami, pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana. Khusus untuk Narapidana teroris kami bekerjasama dengan instansi terkait. Pembinaan ini berdasarkan amanat Undang Undang itu tiga unsur berperan. Warga binaan pemasyarakatan, petugas dan masyarakat. Khusus untuk napiter kami berupaya memberikan pembinaan itu agar yang bersangkutan kembali NKRI. Setia pada NKRI kami berharap seperti itu," kata Muhammad Maulana.

Kalapas menuturkan, ketiga narapidana teroris pindahan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua itu nantinya di Lapas Banjar akan menempati kamar tahanan di Blok B. Mereka akan disatukan kamar dengan dua Narapidana Teroris yang sudah setia NKRI dalam satu kamar yang memiliki kapasitas 10 orang.

"Tiga Narapidana Teroris ini kita tempatkan di Blok B. Satu kamar warga binaan dengan tipe 10. Karena keterbatasan mereka akan digabungkan dengan dua Narapidana Teroris yang sudah kembali ke NKRI," katanya.

Maulana menyebut, sebelumnya narapidana yang sudah menjalani pembinaan di Lapas Banjar itu ada 7 orang. Mereka semua sudah NKRI dan telah mengikuti program anti radikalisasi dan setia NKRI, sehingga ada apresiasi dari pimpinan dimana 5 diantaranta sudah menerima PB atau Pembebasan Bersyarat.

"Kami berharap tiga orang yang baru datang juga mudah-mudahan kedepan mereka juga bisa setia NKRI. Untuk dua (Napiter) sudah setia NKRI dan ini sedang dalam proses pengusulan PB nya. Mudah-mudahan masyarakat menerima kembali apa yang kami lakukan upaya pembinaan ini dan mereka sudah setia NKRI, bisa beraur dengan masyarakat untuk sama-sama bermasyarakat juga," kata Maulana./TM


BANDUNG | JABARCENNA.COM,- Hari ini (Rabu, 12/07/2023), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang berhasil diamankan dalam sejumlah kasus korupsi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Serah terima BMN ini dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Institusi, KPK melalui Ketuanya Firli Bahuri dan Kemenkumham melalui Menkumham Yasonna H. Laoly. Serah terima ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan aset negara yang telah disalahgunakan oleh para koruptor.

Seremoni serah terima BMN dari Rampasan Negara antara KPK dan Kemenkumham R.I dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Jl. Jakarta No. 27 Lt. II Bandung, Turut hadir Dirjen PAS Reynhard SP. Silitonga, Kepala Biro Pengelolaan BMN Novita Ilmaris, Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Asep Guntur Rahayu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jabar, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Barat, Kepala Rupbasan Samarinda Dony Setiawan.


Penyerahan ini dilakukan dalam rangka Penetapan Status Penggunaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KM.6/2023 dan Nomor 72/KM.6/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Acara diawali Penandatangan Berita Acara Serah Terima antara Ketua KPK dan Menteri Hukum dan HAM R.I, Penandatanganan Prasasti oleh Ketua KPK, dan Penyerahan dokumen kepemilikan aset dari Ketua KPK Kepada Menteri Hukum dan HAM

Adapun objek yang diserahkan KPK kepada Kemenkumham R.I berupa 2 Bidang Tanah, Bangunan Gudang, Bangunan Mess dan Kanopi di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat serta 2 Unit Kendaraan Mobil.

Menkumham R.I Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan menyampaikan objek yang akan diserahkan KPK kepada Kemenkumham akan digunakan sebaik-baiknya untuk Rupbasan Kelas I Bandung dan Rupbasan Samarinda. Semoga sinergitas ini dapat terus berjalan dengan baik. Kepada Kakanwil Jawa Barat dan Kakanwil Kalimantan Timur saya titipkan untuk menjaga amanah ini dengan baik. dan selalu menjunjung tinggi integritas demi nama baik Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Ketua KPK R.I Firli Bahuri dalam kuliah umumnya menyampaikan kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara. Bukan hanya merugikan perekonomian negara. Tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.

Kenapa terjadi korupsi ? Dikarenakan adanya Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, Rendahnya hukuman pada pelaku korupsi. Firli mengajak kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk melakukan telaahan dan kajian terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak memberikan celah sedikitpun kesempatan


KPK sudah 20 tahun lebih berkecimpung dalam pemberantasan korupsi, tetapi KPK akan tetap bekerja secara profesional. KPK tidak akan lelah memberantas Korupsi. Hal yang penting dilakukan KPK dalam memberantas korupsi yaitu dengan melalui Pendidikan, Pencegahan melalui perbaikan sistem, Penindakan profesional, tegas dan tidak pandang bulu. Keinginan KPK kedepan Indonesia bebas dari korupsi untuk itu mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan impian tersebut.

Kemenkumham akan bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan aset negara yang telah diserahkan. Seluruh barang tersebut akan dikelola secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serah terima ini merupakan langkah penting dalam memulihkan aset negara yang disalahgunakan dan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. KPK dan Kemenkumham berkomitmen untuk terus bekerja sama dan meningkatkan kerjasama dalam mengembalikan aset negara yang telah dirampok oleh para koruptor.

Dengan adanya serah terima ini, diharapkan integritas dan transparansi pemerintah semakin ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah dapat semakin membaik./TM


BANJAR | JABARCENNA.COM, - Polres Banjar secara resmi memulai Operasi Patuh Lodaya tahun 2023 yang dimulai hari Senin 10 Juli hingga 23 Juli 2023 mendatang.

Operasi Patuh Lodaya 2023 di Kota Banjar ditandai dengan apel gelar pasukan yang digelar Polres Banjar, Senin pagi (10/07/2023) di Halaman Polres Banjar.

Dalam sambutannya saat Apel Gelar Pasukan, Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo, S.H.,S.I.K.,M.M mengatakan, pelaksanaan Apel Gelar Operasi tersebut bertujuan pengecekan terakhir baik kesiapan personel maupun perlengkapannya sebelum pelaksanaan tugas Operasi tersebut.


Di hari ke tiga pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2022, Satuan Lalu Lintas Polres Banjar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan juga imbauan Kamseltibcarlantas dan juga tentang pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2023 yang dilaksanakan secara langsung melalui woro-woro kepada masyarakat maupun melalui media elektronika (Radio), Rabu (12/07/2023).

Seperti disampaikan Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo,S.H., S.I.K,M.M melalui Kasubsi Penmas Humas Polres Banjar Aipda Nandi Darmawan,S.H, bahwa tujuan dari sosialisasi pelaksanaan Ops Patuh Lodaya 2023 ini untuk memberitahukan bahwa saat ini tengah dilaksanakan Ops Patuh Lodaya 2023.

"Kami sosialisasikan baik secara langsung kepada masyarakat, maupun melalui sosialisasi melalui media elektronik (Radio), tentunya agar masyarakat Kota Banjar secara luas mengerti dan paham tentang pelaksanaan Ops Patuh Lodaya 2023 tingkat Polres Banjar ini, " ucapnya.

Aipda Nandi berharap, dari sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung melalui woro-woro dan melalui media elektronik ini, masyarakat Kota Banjar menjadi lebih paham dan mengerti tentang Kamseltibcarlantas dan juga pelaksanaan Ops Patuh Lodaya 2023, harapnya./TM


JABARCENNA.COM | KUNINGAN,– 210 peserta dari unsur Akademisi, PGRI, Dewan Pendidikan, para Kepala Sekolah, para Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Budaya hadir di acara Rembuk Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Sabtu (08/07/2023) di Hotel Prima Resort Panawuan Kuningan

Acara yang digelar berbarengan dengan Festival Panen Hasil Belajar Lokakarya 7 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jabar Kemendikbudristek Mohamad Hartono, SH., M.Ed., dan Kepala KCD wilayah X Dinas Pendidikan Jabar Abdul fatah, M.Pd.

"Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan harus menjadi ruang yang sangat terbuka bagi seluruh stakeholder untuk berekspresi dan berkolaborasi mengawal satu misi demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Kuningan.” Ucap Wakil Bupati Kabupaten Kuningan H. M. Ridho Suganda, SH.,

Dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya, ini merupakan momentum yang sangat tepat, sejalan dengan panen raya lokakarya 7 hasil belajar calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuningan tahun 2023. Semoga menjadi spirit bagi seluruh elemen untuk membangun komitmen bersama memajukan pendidikan di kabupaten kuningan.” Ujar Wabup Ridho

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Staf Ahli Bupati Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Drs. H. Uca Somantri, M.Si., Beserta Jajaran Struktural dan Fungsional, Perwakilan DPRD Kabupaten Kuningan, Rektor se-Kabupaten Kuningan, Ketua Sekolah Tinggi se-Kabupaten Kuningan, Para Kepala SMPN se-Kabupaten Kuningan, Para Ketua IGTK dan Himpaudi se-Kabupaten Kuningan.


Dalam Festival Panen Raya Hasil Belajar Lokakarya 7, nampak terlihat beberapa kelompok menampilkan berbagai hasil aksi nyata yang diperoleh selama mengikuti PPGP 9 bulan terakhir.

Disamping itu, diskusi dalam Rembuk Daerah kali ini juga dirasa semakin mengarah kepada capaian hasil kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kuningan serta kebijakan daerah dalam mengimplementasikan program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Diantaranya seperti program pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, pengajar praktik dan calon guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka (IKM), perencanaan berbasis data, asesmen nasional, platform merdeka mengajar, pendidikan inklusif, transisi PAUD-SD, digitalisasi sekolah dan sekolah sehat.

Wabup berharap, dengan memahami kondisi riil pendidikan di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan seluruh stakeholder yang hadir pada kegiatan ini akan memahami dan menyesuaikan arah dan tahapan yang nanti akan tertuang dalam bentuk rekomendasi sebagai hasil panen gagasan dari kegiatan ini.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan untuk semua karya calon guru penggerak dalam mendukung program kuningan menuju kabupaten pendidikan yang sudah terlihat dan terasa untuk masyarakat.” Pungkasnya

Sebelumnya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jabar Kemendikbudristek Mohamad Hartono, SH., M.Ed., dalam sambutannya menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi bahwa Pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tentu dibutuhkan oleh Indonesia di masa depan.

“Begitupun apa yang disampaikan oleh Menteri Kemendikbudristek bahwa merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus dipahami oleh guru terlebih dahulu. Tanpa dipahami guru maka tidak mungkin murid akan memahaminya. Maka dari itu transformasi Kemendikbudristek ini mesti kita maksimalkan dalam mengawal ekosistem pendidikan di seluruh Indonesia dan di daerah-daerah sehingga kita dapat menyambut Indonesia emas dengan mantap di 2045 nanti.” Ujarnya
(Iwan)
Diberdayakan oleh Blogger.