JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya


JABARCENNA.COM | TANGGERANG,- Di Berbagai wilayah Indonesia Pada Umumnya Dewasa ini, pertumbuhan media massa sangat cepat, seiring dengan Berkembangnya teknologi informasi Media On-line membuat informasi tersebar cepat dan bisa diakses secara global.

Perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, perlu dicermati oleh media massa dan wartawan, Banyak tantangan yang dihadapi, dimana wartawan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pers memiliki peran strategis dalam mengawal perubahan, Tugas utama pers yang paling mendasar, yakni sebagai sebuah profesi yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat atas informasi yang dipublikasikan. Profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk menjawab tantangan perubahan. Hanya pers yang profesional lah yang mampu memproduksi jurnalisme yang sehat. Untuk itu, diperlukan wartawan-wartawan profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Seperti yang dikatakan oleh Syaffei tuan Kotta.SH.MH sebagai Advokat praktisi hukum dan media, Untuk mendukung kerja jurnalistik yang profesional, saya sepakat jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), menyelenggarakan ujian sertifikasi jurnalis. Sertifikasi ini penting, dan menjadi perlambang apakah seorang wartawan pantas menjalankan tugas jurnalistik atau tidak.

Sama seperti sertifikasi untuk guru, sertifikasi wartawan ini penting sehingga profesionalisme kerja jurnalis lebih terjamin. Dengan adanya standar kompetensi atau sertifikasi, wartawan terbekali dengan ilmu jurnalistik yang baik.

Selama ini, amat banyak laporan dari masyarakat yang kerap terganggu dengan adanya wartawan yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan cenderung merugikan nara sumber, sehingga dihinggapi paranoid dengan wartawan.

Sudah seharusnya, aturan tentang uji kompetensi dan sertifikasi wartawan dilakukan, namun harus diimbangi dengan kesejahteraan wartawan yang telah memiliki sertifikasi. Kesejahteraan ini penting, agar wartawan bisa hidup layak sebagaimana mengacu pada UUD 1945.

Pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dituliskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kalimat ini sudah cukup jelas bahwa setiap orang yang berada hidup berdasar UUD 1945 dan di bawah naungan Pancasila berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

Sudah saatnya pemerintah, ikut memikirkan kesejahteraan wartawan dengan mengatur tunjangan profesi, sehingga memiliki dasar untuk memberi tunjangan kepada wartawan, mengingat peran wartawan dalam menyuarakan pesan-pesan pembangunan sangat besar.tutup Syaffei tuan Kotta SH, MH.

(Sri Nenkli.A/Suhendi)


JABARCENNA.COM |BANAJAR,- Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ke- 75, DPP PDIP dan seluruh Kader menggelar kegiatan penanaman pohon dan penghijauan secara serentak se-Indonesia.

Aksi tersebut dilakukan sebagai kado ulang tahun kepada Puteri Proklamator RI Bung Karno.

Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) PDIP Kota Banjar sendiri melaksanakan penanaman sebanyak 500 pohon di daerah Pataruman Kota Banjar.

Penanaman pohon tersebut bertujuan untuk membuat paru-paru dunia dan menjaga resapan air.


Seperti disampaikan Ketua Umum DPC PDIP Kota Banjar Nana Suryana di sela-sela pelaksanaan penanaman 500 pohon di Pataruman, Minggu ( 23/1/2022).

" Ini sebagai salah satu kado ulang tahun bagi Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri. Gerakan menanam pohon ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Banjar kita menanam kurang lebih 500 pohon, " ucap Ketua DPC PDIP Kota Banjar.

Nana berharap dengan pelaksanaan gerakan menanam pohon ini, bisa mewariskan udara yang baik dan sumber air yang baik bagi anak cucu.

" Semoga apa yang dilakukan PDIP Kota Banjar saat ini, bisa bermanfaat untuk masyarakat kelak, " pungkasnya./Tema


JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Dalam rangka Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Sosial Kabupaten Kuningan adakan Evaluasi Verval DTKS bersama para operator desa.

Kegiatan yang dihadiri para operator desa se-kabupaten Kuningan tersebut dilaksanakan di kantor balai Desa Bandorasa Kulon pada Jumat (21/1/2022) . Hal tersebut dilakukan guna memperbaiki data DTKS dengan tertib serta dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Dr. Deni Hamdani, saat dikonfirmasi mengatakan, kita harus terus menerus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak yang bisa mendukung terbangunnya sistem data yang tertib dengan salah satunya kegiatan yang hari ini kita lakukan adalah sosialisasi dan rapat koordinasi dalam rangka untuk tertib DTKS dalam penanganan Kemiskinan Ekstrem di kabupaten Kuningan.

Karena dengan DTKS tertib, kata Deni. Otomatis basis data arah kepada penguatan kategori data miskin ekstrem ini akan dengan mudah dideteksi dan terintegrasi, jadi kita tidak mau teman-teman operator itu dengan mudah memasukan data.

"Mari kita sampaikan mekanisme, bagaimana orang bisa masuk DTKS wajib berbasis musyawarah desa, sehingga orang kalau sudah bermusyawarah bisa saling mengontrol baik kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dalam hal benar tidaknya warga ini layak masuk data DTKS sebagai warga miskin, jangan sampai orang yang mempunyai mobil, mempunyai sawah dan yang lainnya dimasukin ke data DTKS," terang Dr. Deni Hamdani

Ini menjadi suatu penguatan sistem yang dilakukan, oleh karena itu kita akan buat surat edaran kepada desa karena masuk data DTKS ini harus ada data penguatan sistem yang terbangun dari atas sampai ke bawah. Dan ini sebagai salah satu paya kita untuk memudahkan masyarakat yang miskin untuk mendapat pelayanan dari dinsos. Kedepan masyarakat tidak perlu datang ke dinsos cukup datang ke desa.

"Kalau data DTKS ini sudah terdata dengan baik maka program-program akan tepat sasaran, karena di DTKS sendiri data masyarakat-masyarakat miskin akan terbaca. Karena di DTKS ini tidak hanya orang miskin, orang kaya sejahtera juga ada disitu, maka kita akan pilah yang miskin itu cirinya seperti apa dan non miskin juga cirinya seperti apa nanti akan kelihatan di sistem" pungkasnya


Sementara dikatakan Kabid Dayasos PFM (Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin) Ence Hadiat. R, menambahkan, kegiatan ini kita berikan penyampaian juga tentang "SINYAMANKU" sistem aplikasi yang bisa di akses oleh pemerintah desa.

Ketika masyarakat membutuhkan rekomendasi untuk JAMKESDA, itu mereka bisa dilengkapi dengan NIK KTP/KK bisa mengakses aplikasi (sinyamanku) dan disampaikan ke Dinsos dan dari dinas sosial ada pemperosesan verifikasi dan itu ngelink ke rumah Sakin maupun Dinkes jadi berkasnya secara softcopy sudah langsung nyampe.

Dan yang kedua, hari ini kita juga ada evaluasi Verval DTKS karena memang perlu dilakukan oleh semua komponen termasuk aparat pemerintahan desa dan operator SIKS-NG ini kami menghimbau dilakukan musyawarah desa selanjutnya verifikasi kelayakan penerima bantuan biar prinsip kita semakin kita sama-sama, tepat sasaran dan bisa terwujud.

"Mumpung ada celah perbaikan data SIKS-NG itu perbaikannya 1 bulan sekali, kalau kemarin 1 tahun sekali bahkan ada 2 tahun sekali, jadi sekarang prodesnya bisa tiap bulan. Maksudnya, tinggal dikembalikan semangat kita, dinamiknya ini ditangkap tidak keseriusan kita untuk memperbaiki data atau menyajikan data yang akurat," ujarnya

Ence berharap kepada pemerintahan desa atau operator desa bisa membentuk tim karena dengan membentuk tim ini bisa bekerjasama dengan baik sehingga tidak merasa dibebankan oleh sistem data yang dilakukan oleh satu person.

"Jadi diharapkan adanya pembentukan tim seperti halnya ada pengelolaan data, verifikasi kelapangan, home visit segala macam bahkan musyawarah desa tersebut itu bisa dilakukan. Sehingga operator akan tenang dan tidak akan menjadi Boomerang bagi si operator tersebut karena biasanya yang terjadi dilapangan suka ada tuduhan terhadap si Operator tersebut" pungkasnya. 


./Iwan


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Walikota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M. Si., bersama Perangkat Daerah di Kota Banjar melakukan Operasi Bersih di area Banjar Water Park (BWP).

Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah dengan pembagian area pembersihan yang telah di bagi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar, Jumat (21/1/2022).


Wali Kota menuturkan, kegiatan ini merupakan upaya merawat aset Kota Banjar yang selama ini terbengkalai. Dengan pembersihan ini diharapkan perawatan dan pengembangan BWP akan lebih cepat.

"BWP merupakan aset Pemerintah Kota Banjar, kalau bukan kita siapa lagi yang akan merawatnya. Kedepan pengembangan BWP akan dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah. Memang kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, namun mungkin karena pandemi, revitalisasi BWP belum terealisasi. " Jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota terjun langsung membersihkan lokasi tersebut. Tanpa sungkan, beliau memotong rumput liar dengan menggunakan parang. Wali Kota pun memberikan semangat kepada ASN.

"Ayo semangat, semua telah dibagi area pembersihan untuk setiap perangkat daerah. Semua harus bertanggung jawab dengan area masing-masing." ungkapnya./Tema
Diberdayakan oleh Blogger.