JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 31, 2021

JABARCENNA.COM | BANJAR,- Pemerintah kota Banjar mengadakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala BLUD UPTD Puskesmas, Kepala UPTD SMP Negeri, dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah kota Banjar yang dilaksanakan di Gedung Banjar Confensesi Hall (BCH), Jum'at (31/12-21).

Dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumah/Janji sebanyak 297 ASN yang dilantik dan diambil Sumpah/Janji.


Hadir dalam kegiatan Pelantikan Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih yang sekaligus membacakan Sumpah Janji Jabatan,Sekda kota Banjar Ade Setiana, Ketua DPRD kota Banjar Dadang R Kalyubi, Kejaksaan Negeri kota Banjar, dan Kepala OPD sekota Banjar.

Pegawai yang dilantik sebagai sebagai berikut :

1. Eselon ll = 2 orang

2. Eselon lll = 51 orang

3. Eselon lV = 61 orang

4. Fungsional = 167 orang

5. Kepala Sekolah = 2 orang

6. Kepala Puskesmas = 8 orang.

Jumlah keseluruhan yang dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 296 orang.

Dalam sambutannya Walikota Banjar menyampaikan saya berharap adanya perubahan SOTK dan penyetaraan jabatan kedalam jabatan fungsional dapat meningkatkan kinerja dan motivasi untuk mewujudkan Visi Misi kota Banjar.


Kami harapkan mereka yang dilantik dapat dengan cepat mampu menguasai jabatannya.

Jabatan ini bukanlah hak, tetapi amanah. Saya yakin yang terbaik bakal menguasai dan hanya tinggal butuh adaptasi. Yang kita harapkan dapat memberikan hal positif ditempat bekerjanya.

Kerjasama, jangan bekerja sendiri-sendiri, tetap koordinasi.

Kepada mereka yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga amanah, selalu menjalin kerjasama dengan pihak terkait dan menjadi contoh dalam pelaksanaan tugas disamping terus meningkatkan etos kerja, bekerja, loyalitas, dedikasi. Dan mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19. Jelasnya./Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 30, 2021

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Guna tumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap warga sekolah dan masyarakat tentang pentingnya penyuluhan kerusakan hutan dan lahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kuningan gelar kegiatan Gerakan Sekolah Menanam.

Bertempat di SMPN 1 Cimahi, Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan, Kamis (30/12/2021), Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.,MH. hadiri Kegiatan Gerakan Sekolah Menanam.

Dikatakan Bupati Kuningan, segera menanam bibit-bibit pohon yang sudah ada. "Bibit-bibit pohon yang ada, hari ini atau besok sudah mulai ditanam. Ketika Januari saya akan main lagi kesini sudah tertanam semua", ujarnya.

Peran serta masyarakat, sekolah dan stakeholder lainnya dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. 

Kepedulian masyarakat dalam mengelola dan memelihara lingkungan melalui kegiatan penghijauan dengan melibatkan para siswa, guru di sekolah menjadi pintu masuk menuju sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata), tuturnya

Gerakan sekolah menanam merupakan bagian dari program sekolah berbudaya lingkungan (adiwiyata) dalam rangka mendorong terciptanya budaya dan kesadaran warga sekolah, untuk menjaga lingkungan sekolah yang sehat serta hijau program ini mengacu kepada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Undang-undang ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ada 4 (empat) komponen untuk mencapai tujuan program sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata) yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah Kebijakan berwawasan lingkungan, Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan yang terakhir yaitu pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Demikian dijelaskan bupati.

“tujuan dari program adiwiyata adalah untuk menumbuhkembangkan dan menanamkan kepedulian warga sekolah, khususnya peserta didik dalam menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan sejak usia dini. Hal ini dilakukan tidak terlepas dari peran sentral sekolah sebagai salah satu tempat yang tepat untuk membentuk karakter generasi muda yang peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan selain itu, tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan” tutur Acep Purnama.

Bupati juga menyerahkan bibit pohon secara simbolis. Ketika proses penyerahan berlangsung, beliau juga membahas sedikit tentang program pemagaran sekolah menggunakan tanaman hidup agar lebih efektif dan efisien yaitu pucuk merah.

"Saya ingin pagar-pagar sekolah ditumbuhi dengan tanaman hidup yaitu pucuk merah", ucapnya.

Selain itu dikatakan Bupati Acep, alhamdulilah pada tahun 2021 ini Kabupaten Kuningan mendapat penghargaan Raksa Persada dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya 8 sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 2 sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

“Gerakan Sekolah Menanam ini merupakan kerjasama & kolaborasi stakeholder seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan para pemangku kepentingan untuk mempertahankan lingkungan agar tetap lestari. Untuk itu mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam di lingkungan kita masing-masing” Jelas bupati.

Kepala Bidang SMP Disdikbud Kuningan, Abidin menambahkan, gerakan ini sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan. Pada akhirnya secara bertahap, sekolah yang meraih Adiwiyata bisa mencapai target di kisaran 50 persen pada tahun mendatang.

“Ini spirit kita untuk mencapai Sekolah Adiwiyata. Insya Allah kita akan mencapai angka yang ditargetkan, tahun depan bisa 50 persen dari total 108 sekolah,” imbuhnya.

Dia menegaskan, gerakan sekolah menanam sebagai wujud kesiapan setiap sekolah dalam meraih Adiwiyata.

“Sekolah merupakan sebuah arena, dimana pembelajaran harus multi. Tidak hanya persoalan menulis, tapi bagaimana siswa kita diberikan sebuah pemahaman kaitan dengan pembelajaran lingkungan agar peduli terhadap alam dan lingkungan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ia menekankan, agar siswa tidak abai terhadap lingkungan. Jadi gerakan sekolah menanam ditujukan untuk mendidik siswa, agar lebih mencintai lingkungan.

“Kita ingin agar anak-anak didik kita bisa berbuat lebih baik terhadap lingkungan, menjaga dan melestarikan lingkungan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama dikatakan ketua panitia H. Supriyadi, M.Pd, Ada kurang lebih 4.000 pohon yang rencananya akan ditanam. Tujuannya kegiatan ini dilakukan 
menumbuhkan kesadaran & kepedulian terhadap warga sekolah dan masyarakat tentang pentingnya penyuluhan kerusakan hutan dan lahan melalui penanaman pohon, Singkatnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Sekda Kabupaten Kuningan, Asisten Pemerintahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Kesra Setda Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Cimahi, Pimpinan PT. Taspen Cabang Cirebon, Camat Kecamatan Cimahi, pegiat lingkungan hidup dan unsur lainnya.  (Iwan)




Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 30, 2021


JABARCENNA.COM | CIAMIS,- Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di wilayah Desa Sukajaya, dan Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Olah Raga, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (30/12-21).

Kepala Bidang Balinsos, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Drs. Rismunandar, menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan sosialisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) ini adalah untuk melembagakan proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, mengorganisir potensi masyarakat terlatih siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi wilayah, dan sumber daya, dalam penanggulangan bencana.


“Tujuan sosialisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) ini adalah untuk melembagakan, mengorganisir, dan melatih masyarakat, untuk dapat mengoptimalkan proses penanggulangan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi,” jelasnya.

Rismunandar, berharap agar masyarakat dapat membentuk KSB sesuai pedoman, dan ketentuan yang dijelaskan oleh Dinas Sosial, serta masyarakat lebih peduli terhadap kesiapsiagaan bencana.

“Saya berharap kepada masyarakat agar membentuk KSB ini kedepannya harus sesuai dengan pedoman, dan ketentuan Dinas Sosial, serta masyarakat bisa lebih peduli dengan kesiapsiagaan bencana,” harapnya.


Terpisah, Kepala Desa Sukajaya, Herdis Siswanto, S.Ip., mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi pembentukan KSB ini, diharapkan kedepannya dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap bencana, sehingga terbentuklah petugas-petugas sukarelawan dari masyarakat.

“Dengan sosialisasi pembentukan KSB ini saya berharap masyarakat bisa lebih peduli dengan kesiapsiagaan bencana, terbentuknya petugas-petugas yang sukarelawan, dan bisa menekan terjadinya korban saat bencana, sehingga pertolongan yang diberikan bisa lebih maksimal” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di wilayah Desa Sukajaya, dan Desa Neglasari, diantaranya Camat Pamarican, Drs. H Maman Somantri, Kapolsek Pamarican, Iptu Jajang Sahidin, SH., Babinsa, Babinmas, Anggota FK Tagana Kabupaten Ciamis, Sahabat Tagana, Unsur Lembaga Desa Sukajaya, Unsur Lembaga Desa Neglasari, dan Pengurus Kwarran Kecamatan Pamarican./Tema

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 29, 2021

JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Era pandemi Covid-19 memaksa kita semua untuk bekerja dan berpikir di luar kebiasaan, serta memerlukan usaha yang 'extra ordinary'. Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Kemenkumham) di sepanjang tahun 2021 ini telah melahirkan banyak inovasi, baik dalam layanan publik maupun administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja yang berujung pada pulihnya ekonomi sebagai imbas dari Pandemi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di semua lini merupakan solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan ini.

"Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat," kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih jauh Yasonna mengatakan, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, Kemenkumham telah mengeluarkan inovasi. Beberapa diantaranya adalah dengan meluncurkan aplikasi perseroan perorangan dan melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

"Aplikasi perseroan perorangan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Rabu (29/12/2021) pagi.

"Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia," lanjutnya.


Tak hanya itu, beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19.

Kemenkumham juga berperan dalam hal pengendalian pandemi Covid-19 dengan membuat kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, serta kebijakan pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mengurangi kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan.

Beberapa dari inovasi-inovasi tersebut akhirnya diganjar penghargaan. Seperti penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.


Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan oleh KemenPAN-RB.

Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat "Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan./Tema
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.