JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 30, 2021

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Guna tumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap warga sekolah dan masyarakat tentang pentingnya penyuluhan kerusakan hutan dan lahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kuningan gelar kegiatan Gerakan Sekolah Menanam.

Bertempat di SMPN 1 Cimahi, Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan, Kamis (30/12/2021), Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.,MH. hadiri Kegiatan Gerakan Sekolah Menanam.

Dikatakan Bupati Kuningan, segera menanam bibit-bibit pohon yang sudah ada. "Bibit-bibit pohon yang ada, hari ini atau besok sudah mulai ditanam. Ketika Januari saya akan main lagi kesini sudah tertanam semua", ujarnya.

Peran serta masyarakat, sekolah dan stakeholder lainnya dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. 

Kepedulian masyarakat dalam mengelola dan memelihara lingkungan melalui kegiatan penghijauan dengan melibatkan para siswa, guru di sekolah menjadi pintu masuk menuju sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata), tuturnya

Gerakan sekolah menanam merupakan bagian dari program sekolah berbudaya lingkungan (adiwiyata) dalam rangka mendorong terciptanya budaya dan kesadaran warga sekolah, untuk menjaga lingkungan sekolah yang sehat serta hijau program ini mengacu kepada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Undang-undang ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ada 4 (empat) komponen untuk mencapai tujuan program sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata) yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah Kebijakan berwawasan lingkungan, Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan yang terakhir yaitu pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Demikian dijelaskan bupati.

“tujuan dari program adiwiyata adalah untuk menumbuhkembangkan dan menanamkan kepedulian warga sekolah, khususnya peserta didik dalam menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan sejak usia dini. Hal ini dilakukan tidak terlepas dari peran sentral sekolah sebagai salah satu tempat yang tepat untuk membentuk karakter generasi muda yang peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan selain itu, tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan” tutur Acep Purnama.

Bupati juga menyerahkan bibit pohon secara simbolis. Ketika proses penyerahan berlangsung, beliau juga membahas sedikit tentang program pemagaran sekolah menggunakan tanaman hidup agar lebih efektif dan efisien yaitu pucuk merah.

"Saya ingin pagar-pagar sekolah ditumbuhi dengan tanaman hidup yaitu pucuk merah", ucapnya.

Selain itu dikatakan Bupati Acep, alhamdulilah pada tahun 2021 ini Kabupaten Kuningan mendapat penghargaan Raksa Persada dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya 8 sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 2 sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

“Gerakan Sekolah Menanam ini merupakan kerjasama & kolaborasi stakeholder seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan para pemangku kepentingan untuk mempertahankan lingkungan agar tetap lestari. Untuk itu mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam di lingkungan kita masing-masing” Jelas bupati.

Kepala Bidang SMP Disdikbud Kuningan, Abidin menambahkan, gerakan ini sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan. Pada akhirnya secara bertahap, sekolah yang meraih Adiwiyata bisa mencapai target di kisaran 50 persen pada tahun mendatang.

“Ini spirit kita untuk mencapai Sekolah Adiwiyata. Insya Allah kita akan mencapai angka yang ditargetkan, tahun depan bisa 50 persen dari total 108 sekolah,” imbuhnya.

Dia menegaskan, gerakan sekolah menanam sebagai wujud kesiapan setiap sekolah dalam meraih Adiwiyata.

“Sekolah merupakan sebuah arena, dimana pembelajaran harus multi. Tidak hanya persoalan menulis, tapi bagaimana siswa kita diberikan sebuah pemahaman kaitan dengan pembelajaran lingkungan agar peduli terhadap alam dan lingkungan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ia menekankan, agar siswa tidak abai terhadap lingkungan. Jadi gerakan sekolah menanam ditujukan untuk mendidik siswa, agar lebih mencintai lingkungan.

“Kita ingin agar anak-anak didik kita bisa berbuat lebih baik terhadap lingkungan, menjaga dan melestarikan lingkungan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama dikatakan ketua panitia H. Supriyadi, M.Pd, Ada kurang lebih 4.000 pohon yang rencananya akan ditanam. Tujuannya kegiatan ini dilakukan 
menumbuhkan kesadaran & kepedulian terhadap warga sekolah dan masyarakat tentang pentingnya penyuluhan kerusakan hutan dan lahan melalui penanaman pohon, Singkatnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Sekda Kabupaten Kuningan, Asisten Pemerintahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Kesra Setda Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Cimahi, Pimpinan PT. Taspen Cabang Cirebon, Camat Kecamatan Cimahi, pegiat lingkungan hidup dan unsur lainnya.  (Iwan)




Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 30, 2021


JABARCENNA.COM | CIAMIS,- Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di wilayah Desa Sukajaya, dan Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Olah Raga, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (30/12-21).

Kepala Bidang Balinsos, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Drs. Rismunandar, menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan sosialisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) ini adalah untuk melembagakan proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, mengorganisir potensi masyarakat terlatih siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi wilayah, dan sumber daya, dalam penanggulangan bencana.


“Tujuan sosialisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) ini adalah untuk melembagakan, mengorganisir, dan melatih masyarakat, untuk dapat mengoptimalkan proses penanggulangan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi,” jelasnya.

Rismunandar, berharap agar masyarakat dapat membentuk KSB sesuai pedoman, dan ketentuan yang dijelaskan oleh Dinas Sosial, serta masyarakat lebih peduli terhadap kesiapsiagaan bencana.

“Saya berharap kepada masyarakat agar membentuk KSB ini kedepannya harus sesuai dengan pedoman, dan ketentuan Dinas Sosial, serta masyarakat bisa lebih peduli dengan kesiapsiagaan bencana,” harapnya.


Terpisah, Kepala Desa Sukajaya, Herdis Siswanto, S.Ip., mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi pembentukan KSB ini, diharapkan kedepannya dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap bencana, sehingga terbentuklah petugas-petugas sukarelawan dari masyarakat.

“Dengan sosialisasi pembentukan KSB ini saya berharap masyarakat bisa lebih peduli dengan kesiapsiagaan bencana, terbentuknya petugas-petugas yang sukarelawan, dan bisa menekan terjadinya korban saat bencana, sehingga pertolongan yang diberikan bisa lebih maksimal” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di wilayah Desa Sukajaya, dan Desa Neglasari, diantaranya Camat Pamarican, Drs. H Maman Somantri, Kapolsek Pamarican, Iptu Jajang Sahidin, SH., Babinsa, Babinmas, Anggota FK Tagana Kabupaten Ciamis, Sahabat Tagana, Unsur Lembaga Desa Sukajaya, Unsur Lembaga Desa Neglasari, dan Pengurus Kwarran Kecamatan Pamarican./Tema

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 29, 2021

JABARCENNA.COM | JAKARTA,- Era pandemi Covid-19 memaksa kita semua untuk bekerja dan berpikir di luar kebiasaan, serta memerlukan usaha yang 'extra ordinary'. Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Kemenkumham) di sepanjang tahun 2021 ini telah melahirkan banyak inovasi, baik dalam layanan publik maupun administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja yang berujung pada pulihnya ekonomi sebagai imbas dari Pandemi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di semua lini merupakan solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan ini.

"Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat," kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih jauh Yasonna mengatakan, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, Kemenkumham telah mengeluarkan inovasi. Beberapa diantaranya adalah dengan meluncurkan aplikasi perseroan perorangan dan melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

"Aplikasi perseroan perorangan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Rabu (29/12/2021) pagi.

"Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia," lanjutnya.


Tak hanya itu, beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19.

Kemenkumham juga berperan dalam hal pengendalian pandemi Covid-19 dengan membuat kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, serta kebijakan pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mengurangi kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan.

Beberapa dari inovasi-inovasi tersebut akhirnya diganjar penghargaan. Seperti penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.


Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan oleh KemenPAN-RB.

Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat "Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan./Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Desember 29, 2021

JABARCENNA.COM | BANJAR,- Pemerintah Kota Banjar meraih Penghargaan Apresiasi Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Anugrah Philotra) Sebagai Pemerintah Daerah Kota Terbaik Taat Pajak Kendaraan Bermotor Kategori Pemerintah Daerah Kota Se-Jawa Barat Tahun 2021.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atas peran aktif pemerintah daerah dalam mensukseskan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tujuan untuk terwujudnya masyarakat sadar perpajakan serta terjaminnya tertib pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.


Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana,S.Pd., yang bertempat di Ballroom Manson Pine Hotel Kabupaten Bandung Barat, Rabu, 29 Desember 2021.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, DR. H. Dedi Taufik,M.Si., menuturkan, Apresiasi ini diberikan kepada Teladan Taat Pajak Kendaraan Bermotor Di Jawa Barat, Kategori ASN Provinsi, ASN Kota Kabupaten, Kategori Perangkat Daerah Provinsi serta Kategori Pemerintah Daerah.

“Melalui pemberian Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk Kategori Pemerintah Daerah hanya tiga Kota yang meraih Apresiasi ini, yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Banjar serta Kota Cimahi.” Ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat dalam sambutanya mengatakan, PKB merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah. Ada lima manfaat PKB bagi daerah, lima manfaat tersebut adalah :

1. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

4. Membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

"Sebagai masyarakat Jawa Barat, mari kita lebih taat dalam membayar pajak kendaraan yang kita miliki. Manfaatkan inovasi dan layanan yang disediakan oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat sehingga membayar PKB lebih mudah, cepat, dan tepat."jelasnya.


Ditemui setelah kegiatan, Wakil Wali Kota Banjar mengaku bangga atas diraihnya Apresiasi ini. Apresiasi ini merupakan bukti sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah, Bapenda serta masyarakat Kota Banjar.

“Saya berharap penghargaan yang telah kita raih menjadi motivasi seluruh masyarakat, ASN serta Pemerintah dalam upaya memberikan pemahaman pentingnya PKB untuk pembangunan. Diperlukan berkolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak kendaraan bermotor.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan ini juga, Wakil Wali Kota mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bela negara dengan taat membayar Pajak Tepat waktu sehingga tidak terkena denda keterlambatan.

""Saya menghimbau kepada semua warga Kota Banjar untuk taat membayar pajak, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat ketentuan, hal ini akan berdampak kepada kelancaran pembangunan di Kota Banjar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua. Mari bela negara dengan Taat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." pungkasnya.

Kegiatan Penghargaan Apresiasi Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Anugrah Philotra) ini juga dirangkaikan dengan Launching Program Pemuktahiran Data Kendaraan Bermotor Bapenda KAPENDAK (Kegiatan Pemuktakhiran Data Kendaraan Wajib Pajak) di Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat. Bapenda Kapendak ini bertujuan untuk melakukan pemuktahiran data kendaraan wajib pajak yang ada di Jawa Barat.

./Tema
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.