JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih dan Ketua penggerak PKK kota Banjar Ibu Elis Suryana dalam rangka Aksi Clean up Serentak dan Pilah Sampah dari Rumah terbesar di Dunia, yang di laksanakan di UPTD SMP Negeri 8 Banjar, Selasa (21/9-2021).

World Clean Up Day dengan tema "Bersatu untuk Indonesia Bersih" Banjar bersih, Banjar Asri, Banjar NU Urang.

UPTD SMP Negeri 8 adalah Sekolah Adiwiyata menuju Adiwiyata Mandiri.

Dalam sambutannya Walikota Banjar menyampaikan kita bersih-bersih menerapkan kepada kita semua pada anak-anak terutamanya. Saya mengucapkan selamat untuk SMP Negeri 8 yang telah mendapatkan Sekolah Adiwiyata Nasional dan nanti tanggal 4 Oktober akan diklarifikasi akan diverifikasi lapangan untuk sekolah Adiwiyata Mandiri, Mandiri kalau belum Adiwiyata Nasional implementasikan terus-menerus terus disosialisasikan supaya Desa Kujang Sari ini walaupun Desa Ini betul betul predikat Adiwiyata juga, ucapnya.

"yang ikut perlombaan ke tingkat provinsi ada 4 Adiwiyata Nasional juga 4 dan mandiri cuma satu untuk tahun ini", ucap Walikota.

Dengan adanya tadi Adiwiyata itu harusnya jangan di situ harus ada tahapan terus menjadikan Sekolah Adiwiyata, menjadikan RT Adiwiyata, menjadikan lingkungan Adiwiyata, menjadikan Desa Adiwiyata,jadi tidak Sekolah saja, jelasnya.

Kepala Sekolah SMP 8 mengatakan hari ini kebetulan pas kegiatan dipusatkan di SMP Negeri 8 Banjar karena SMP Negeri itu sudah mencapai Adiwiyata Nasional tahun 2019 sekarang akan masuk ke Adiwiyata Mandiri yang sebentar lagi dikasih oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada awal bulan Oktober, soalnya semuanya menjadi Adiwiyata Mandiri di mana kewajiban yang mungkin akan menjadi Sekolah Mandiri.

Mudah-mudahan sekolah yang ada di mana semuanya menjadi sekolah Adiwiyata baik itu tingkat Kabupaten, kota,ataupun Provinsi, Nasional bahkan Mandiri, ucap Kepala Sekolah kepada media. /Tema





JABARCENNA.COM | BANJAR,- Satgas Kamtib Lapas kelas llB kota Banjar melaksanakan kegiatan penggeladahan kamar hunian warga binaan dalam rangka penertiban jaringan Listrik, Handpone, dan peningkatan kewaspadaan keamanan dan ketertiban Lapas Banjar Getting To Zero Halinar yang dilaksanakan pada malam jam 19.00 s/d jam 22.00 wib, Selasa (21/9-2021).

Kegiatan dilaksanakan atas Intruksi Direktur Jendral Pemasyarakatan nomor : PAS-PK 02.01.-1147 tanggal 19 September 2021. tentang Kewaspadaan Keamanan dan Ketertiban. Kegiatan di Pimpin langsung oleh Kepala KPLP dan Kasi Adm Kamtib dengan jumlah anggota 20 orang. Pelaksanaan kegiatan tetap dengan mematuhi Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Virus Covid 19.


Sasaran penggeladahan di kamar hunian warga binaan adalah alat Komunikasi, Senjata tajam, Narkoba serta pemeriksaan Instalasi listrik ilegal ke kamar hunian. Dari hasil penggeledahan Petugas mendapatkan antara lain berupa berbagai potongan kabel listrik, benda-benda tajam seperti paku, kawat, potongan kaca dan gelas kaca. Temuan hasil penggeledahan tersebut dicatat, kemudian disita untuk dimusnahkan.

Kalapas Banjar Muhammad Maulana mengungkapkan bahwa Keberhasilan Pemasyarakatan tidak terlepas dari 3 (tiga) kunci Pemasyarakatan Maju yakni Deteksi Dini Ganggunan Keamanan dan Ketertiban, Berantas Narkoba, dan Sinergitas Dengan Aparat Penegak Hukum (APH), jelasnya.

Kegiatan penggeledahan ini, sebagai salahsatu upaya dalam melakukan deteksi dini serta upaya dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta mewujudkan Lapas Kelas IIB Banjar Getting To Zero HALINAR.ucapnya kepada media./Tema


JABARCENNA.COM | BANJAR,- Kepala Kepolisian Resor Banjar AKBP Ardiyaningsih, S.I.K.,M.Si. memimpin apel gelar Pasukan dalam rangka Operasi Patuh Lodaya 2021 tingkat Polres Banjar yang dilaksanakan di halaman Mapolres Banjar. Senin (20/09-2021).

Maksud dan tujuan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan tersebut untuk mengecek kesiapan baik personel maupun sarana dan pra sarana sebelum pelaksanaan operasi Patuh Lodaya tahun 2021 di wilayah hukum Polres Banjar.

Operasi Patuh Lodaya tahun 2021 tersebut merupakan operasi terpusat dan serentak di seluruh Indonesia yang dimulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan 03 Oktober 2021.


Dalam amanatnya Kapolres Banjar mengatakan tujuan pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2021 tersebut memiliki 3 poin yakni Meningkatkan disiplin masyarakat dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan, Meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, dan Mencegah penyebaran Covid-19 serta mewujudkan Kamseltibcarlantas (Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas) yang mantap.

"Dalam Operasi Patuh Lodaya ini merupakan bentuk operasi Kepolisian bidang Lantas yang mengedepankan edukatif, persuasif, simpatik, dan humanis dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi prokes" Ucap Kapolres Banjar.

Dalam pelaksanaan apel tersebut juga simbolis pemasangan pita tanda operasi kepada masing-masing perwakilan instansi yakni Personel Subdenpom III/2-4 Banjar, Personel Polres Banjar, Personel Dishub, dan Sat Pol PP Kota Banjar. /Tema

Ilustrasi

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Istilah "pokir" mencuat bersamaan dengan terjadinya polemik pengadaan bantuan ternak sapi di Kabupaten Kuningan yang menjadi bahan buah bibir di kalangan masyarakat beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, apa itu pokir?

Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Terang Dodo kepada Jabarcenna.com, Senin (20/9/2021)

Dikatakan Mantan Ketua Forwaku ini, bahwa Diduga di Kabupaten Kuningan ini disinyalir marak mafia Pokir.

Bila kita mengkaji terhadap peran fungsi serta janji dalam sumpah jabatan sangat tidak elok apa yang lakukan oleh para oknum anggota dewan ini. Pasalnya, bukan hanya program ternak sapi saja yang menjadi sasaran Pokir, kata Dodo. "Kalau betul-betul kita kaji dan evaluasi hampir di semua Dinas atau sektor yang namanya Pokir itu pasti ada. Cuman tidak seheboh program sapi, namun para anggota dewan begitu leluasa", ujarnya

Alasan Dodo menganggap Maraknya mafia Pokir di Kuningan ini, dirinya menelaah bahwa Pokir tersebut sering disalahgunakan oleh anggota legislatif untuk bermain anggaran.

"Saya tahu Pokir ini terkadang yang menjadi bikin pusing SKPD" kata Dodo

Memang Pokir tersebut merupakan amanat undang-undang yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun terkadang sangat di sesali dalam pelaksanaan atau realisasinya. Itu terkadang bertolak belakang dengan Permendagri. Bahkan beraneka ragam atau cara dari para oknum anggota dewan mengemas pokir untuk kepentingan pribadi. "Intinya tidak menutup kemungkinan banyak mafia Pokir" terang Dodo

Bupati pun selaku orang nomor satu di Kabupaten Kuningan sekaligus penanggungjawab daripada program-program yang ada di Kuningan harus bisa mengambil sikap dan mempunyai ketegasan tanpa harus pandang bulu. Pungkasnya


(D2/Iwan)
Diberdayakan oleh Blogger.