JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 12, 2021

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Jumat (11/6/2021), para Petugas Puskesos Sekretariat Kabupaten, Petugas Puskesos Desa calon lokasi Puskesos, Supervisor Kecamatan, serta Fasilitator Desa ikuti Sosialisasi Persiapan Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu), di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.

Kegiatan yang digelar Kementerian Sosial RI itu, dihadiri Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda, SH., M.Si, Kasubdit Pemberdayaan Sosial Kemensos Ibnu Solihin, S.Sos., M.Si, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial Kab.Kuningan Drs. Dudy Budiana, M.Si, dan sejumlah perwakilan SKPD.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Drs. Dudy Budiana, dalam laporannya menjelaskan, Puskesos adalah program sistem layanan dan rujukan terpadu yang merupakan wujud dari unit pelayanan bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan. Dimana Puskesos, dikatakan Dudy, merupakan tempat pelayanan bagi rumah tangga sasaran di wilayah kecamatan, desa/kelurahan dalam pelaksanaan percepatan rogram penanggulangan kemiskinan.

“Adapun tujuan pembentukan Puskesos, adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial guna mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan,” ungkapnya.

Sementara, Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemensos RI yang akan membentuk Puskesos di Kabupaten Kuningan sebagai pusat layanan rujukan bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial secara terpadu.

Sehingga, dikatakan Wabup, dengan keberadaan Puskesos diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap multi program atau layanan yang dibutuhkan seperti, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Subsidi Listrik, Subsidi Gas, Subsidi Pupuk, Rumah Tidak layak Huni, Administrasi Kependudukan, dan program daerah yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat.

“Semoga kedua desa, yaitu Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin dan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi yang akan dijadikan Pilot Project Model Puskesos, dapat berjalan dengan sukses dan dapat mendorong terbentuknya Puskesos di seluruh desa di Kabupaten Kuningan,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya Wabup meminta, agar pemerintahan desa dan kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dapat menjangkau, menampung keluhan kebutuhan masyarakat dan menghubungkan dengan sistem sumber yang dapat menyelesaikan kebutuhan tersebut.

“Disamping itu juga, peran Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuningan harus dapat bersinergi dan mendukung terhadap keberadaan Puskesos ini. Selain itu, semangat melayani masyarakat harus tertanam dan menjadi komitmen kita bersama, agar permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kuningan bisa ditanggulangi,” pungkasnya.

.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 11, 2021
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja (Disnakertrans) Kuningan, Rika Tresna Rikasari, SH didampingi Kasi Informasi Pasar Kerja, Maman Lukman, SE, saat ditemui diruang kerjanya Kamis (10/6/2021)

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tahun 2021 mengalami peningkatan. Tercatat
para pencari kerja yang membuat surat Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I) sebagai persyaratan lamaran tersebut, terhitung sampai bulan Mei 2021 mencapai ribuan pencaker.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Kuningan, Rika Tresna Rikasari, SH didampingi Kasi Informasi Pasar Kerja, Maman Lukman, SE, saat ditemui diruang kerjanya Kamis (10/6/2021), mengatakan, para pencari kerja melonjak tinggi di tahun 2021. Bahkan sesuai data yang ada jumlah pencaker di bulan Januari mencapai 726, Februari 540, Maret 410, April 227 dan terakhir bulan Mei mencapai 1.053 pencaker yang membuat surat Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I).

Mayoritas pencari kerja adalah para pelajar yang baru-baru lulus sekolah baik SMA/SMK atau lulusan Perguruan Tinggi dan mereka kebanyakan mencari kerja ke Perusahaan-perusahaan yang berada kota-kota besar. Ucap Rika



Ditambahkan, Maman, selaku Kasi IPK mengungkapkan, adapun jumlah Loker (lowongan kerja) yang tercatat di Disnakertrans sendiri untuk bulan Januari itu sebanyak 59, Februari 200, Maret 50, April 60, dan Mei ada 240 Loker. Dan Jumlah Penempatan Kerja nya sendiri secara keseluruhan dari bulan Januari-Mei 2021 sebanyak 589 Orang.

Tidak hanya itu, lanjutnya. Pihak kita juga mendata registrasi ID dan rekomendasi pasor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Kuningan sebagaimana jumlah dari bulan Januari-Mei 2021 itu sesuai data yang ada sebanyak 43 orang. Tuturnya

Dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan pembuatan AK/I tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kuningan membatasi jumlah penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja.

"Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Jadi kita batasi jumlah permohonan pembuatan AK-1, sehingga meminimalisir kerumunan. Dalam prosesnya pun kita membuat aturan baru dengan membuat nomor antrian yang berbeda warna sehingga ketertiban dalam proses pendaftarannya itu bisa dilaksanakan," sambung Kabid PTK-IPK Disnakertrans

Lanjutnya, kita juga memasang Banner di depan kantor pelayanan sebagaimana tulisan dari spanduk tersebut "melayani pembuatan AK/I tidak dipungut biaya alias gratis, karena demi memberikan pelayanan ke arah yang prima dan optimal, Pungkasnya.

Pihaknya berharap para pencari kerja bisa cepat mendapatkan pekerjaan dengan adanya kartu kuning (AK/I) sebagai modal yang legal sehingga para pencaker bisa diterima sesuai apa yang dituju dan diharapkan.

.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021
Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny melaksanakan peletakan batu pertama tanda dimulainya Pembangunan Barak Dalmas Polres Banjar, Kamis (10/6-21).

JABARCENNA.COM | BANJAR - Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K.,M.H. melaksanakan peletakan Batu Pertama pembangunan Barak Dalmas Polres Banjar berlokasi di halaman Belakang Polres Banjar.

Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Barak Dalmas Polres Banjar tersebut bersumber dari dana hibah Pemkot Banjar tahun anggaran 2021.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PU Kota Banjar, Wakapolres Banjar, Kabag Ren Polres Banjar, Kasat Reskrim Polres Banjar, dan Pihak penyedia, serta personel Polres Banjar.


Kapolres Banjar dalam sambutannya mengatakan dengan dibangunnya barak dalam ini, Personel Dalmas khususnya lebih siap siaga dengan menempati barak ini.

"Ya, karena bangun ini diperuntukan Personel Dalmas Satuan Samapta Polres Banjar, sehingga personel lebih siap siaga, serta diperuntukan juga untuk ruangan pelayanan-pelayanan Polres Banjar" ucap Kapolres Banjar.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 10, 2021

JABARCENNA.COM | BANJAR - Pemerintah Kota Banjar mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 secara virtual Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar, Kamis, 10/6-21.

Dalam upaya pencegahan penularan Covid19, Kegiatan ini dilakukan di tiga ruangan yang berbeda guna menghindari kerumunan. Selain itu, seluruh peserta di wajibkan menggunkan masker selama kegiatan berlangsung.

Kota Layak Anak merupakan Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tim verifikator dipimpin Asisten Deputi Pelayanan AMPK, Robert P Sitinjak, memberikan apresiasi pada Kota Banjar karena dari dokumen yang mereka terima terlihat perkembangan yang sangat pesat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Verifikasi Lapangan Hybrid bertujuan untuk melakukan penajaman hasil evaluasi KLA serta memastikan seluruh pemenuhan hak anak di Kota Banjar.

“untuk itu hari ini kita ingin memverifikasi dan memastikan bagaimana pemenuhan hak anak, bagaimana perlindungan khusus anak di Kota Banjar” ungkapnya.

Sementara itu, mengawali sambutanya, Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak atas pelaksanaan verifikasi lapangan. Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah Kota Banjar tengah meningkatkan optimalisasi seluruh sumber daya manusia, salah satunya generasi muda khususnya anak – anak Kota Banjar. Pemkot Banjar sangat peduli akan pemenuhan hak anak guna mewujudkan Kota Layak Anak, terlihat dengan adanya beberapa indikator yang saat ini tengah dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjar.

“beberapa indikator untuk mewujudkan Kota Layak layak anak adalah adanya sekolah ramah anak, adanya desa dan kelurahan layak anak, puskesmas ramah anak dan rumah sakit ramah anak”, lanjut Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap semua pihak memiliki komitmen untuk saling melengkapi dalam upaya mewujudkan Kota Banjar menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Untuk Kota Banjar sendiri telah menerima penghargaan Kota Layak Anak sebanyak tiga Kali, yaitu Tahun 2017 tingkat Pratama, Tahun 2018 tingkat Pratama dan pada tahun 2019 tingkat madya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda, Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak, Pimpinan Bank BJB Kota Banjar, Para Kepala OPD, Unsur Kemasyarakatan serta rekan-rekan media massa.

.Tema
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.