JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 17, 2021

JABARCENNA.COM | BANJAR - Team gugus tugas penanggulangan covid 19 Satpol PP Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengecekan posko ketiap posko RT/RW Desa Raharja Kecamatan Purwaharja kota Banjar, senin (17/5-2021).

Pengecekan posko didampingi oleh TNI/POLRI, Subdenpom, BPBD Provinsi, Kepala Desa Raharja, Bhabinsa, Bhabinmas Desa Raharja Kecamatan Purwaharja kota Banjar.


Herdiwan Kepala Bidang Pembinaan masyarakat dan Aparatur Satpol PP Provinsi Jawa Barat kebetulan menjadi ketua Praja dua menjadi regu yang bertugas di Kecamatan Purwaharja kota Banjar mengatakan kami dari Satpol PP provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Banjar kemudian berkolaborasi dengan kepolisian dan dari TNI untuk melakukan pertama pengontrolan terkait dengan penundaan mudik bagi masyarakat dan ini Kebetulan di Banjar berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah untuk saat ini tentu yang dilihat adalah arus balik masyarakat yang pernah mudik kemudian berniat atau Berencana untuk kembali ke tempat bekerjanya atau tempat semula dan kami bertugas untuk mengontrol masyarakat apabila ada masyarakat yang pertama terpapar oleh Covid karena disinyalir atau Ada kemungkinan ketika mereka pulang mudik terpapar oleh covid, ujarnya.

Kedua ini adalah sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku karena Covid ini tentu saja harus diberikan pemahaman kepada masyarakat Covid ini masih ada dan kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka peduli dan mau bekerja sama untuk melakukan protokol kesehatan, jelasnya.

Yang ketiga Tentu saja Ini adalah usaha Preventif Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah mulai dari Desa dan lebih kecil lagi ke RT /RW mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menjaga penyebaran Covid Karena pada saat ini tentu saja dihawatirkan adanya arus mudik dan arus balik itu membawa virus tersebut kepada lingkungan yang akan dituju kalau misalkan beralih tempat bekerja jangan sampai lowbat ini dibawa oleh orang-orang tersebut dan bisa memaparkan kepada teman-temannya jadi istilahnya jangan menulari dan jangan tertulari.

Untuk kesiapsiagaan untuk setiap desa Alhamdulillah sudah siap dan mereka pihak pemerintah Desa sudah menyiapkan posko PPKM posko karantina dan lain-lainnya alhamdulilah sudah siap dan kita berharap memang dengan kesiapsiagaan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita peduli kepada masyarakat apabila yang ada yang terpapar.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 17, 2021
Amar Thohir, Aktifis Sosial. Foto : Ist

JABARCENNA.COM | KUNUNGAN - Hampir setiap tahun kasus Bunuh diri marak di Kabupaten Kuningan. Pada tahun 2021, hingga bulan Mei tercatat 8 kasus bunuh diri di Kabupaten Kuningan, hal tersebut mendapat sorotan serius dari Amar Thohir, Aktifis Sosial.

Menurut Amar, dirinya merasa sangat sedih mendengar kabar bunuh diri yang tak kunjung usai. Dari berbagai motif, kebanyakan akibat tak sanggup menahan sakit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh.

Seperti tahun 2019, kata Amar, ada sekaligus 3 kasus bunuh diri dalam sehari. 2 motif dari 3 kasus bunuh diri tersebut adalah karena tak tahan dengan penyakit yang dideritanya, belum lagi kasus-kasus di tahun sebelumnya.

"Kebanyakan motifnya karena penyakit kronis, seperti yang baru terjadi kemarin di Cihideung Hilir. Seorang Kakek diduga nekad bunuh diri karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh," ungkap Amar, Minggu (16/5/2021).

Menurut Amar, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan melalui Dinas-dinas terkait segera mencari solusi. Meskipun tidak dalam waktu cepat bisa menghentikan kasus bunuh diri, minimal setidaknya ada upaya untuk mengurangi.

"Pemda itu kan ada Dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, harusnya lintas sektor bersinergi untuk menanggulangi masalah bunuh diri ini. Harus dianggap serius biar penanganannya juga serius," lanjutnya.

Selama ini banyak masyarakat miskin yang menderita sakit kronis selama bertahun-tahun dan berada diambang putus asa. Ketika mereka ingin berobat, tapi tak memiliki biaya dan tak ada jaminan kesehatan.

Meski ada jaminan kesehatan, kata Amar, masih banyak masalah-masalah lain yang belum teratasi, misalnya, ketika harus dirujuk ke rumah sakit kelas A, itu membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Apabila warga miskin menderita penyakit seperti kanker dan harus dirujuk ke rumah sakit kelas A di Bandung atau Jakarta, itu butuh biaya transport, biaya hidup yang nunggu, biaya tinggal kalau ternyata harus antri, dan lain-lain," ujarnya.

Meski banyak komunitas sosial yang bergerak, namun, kata Amar, penuh dengan keterbatasan. Menurutnya, dengan adanya pegiat sosial harusnya dirangkul Pemda hanya sebatas pendukung untuk Pemda membuat penanganan yang komperhensif, sistematis dan tuntas.

"Sejak tahun 2017, saya bersama rekan-rekan berusaha untuk membantu dengan segala keterbatasan kami, ditambah komunitas sosial lainnya, namun belum sanggup mengatasi karena ini tugas Pemerintah. Kami menunggu penanganan komperhensif dan sistematis yang hingga saat ini belum terealisasikan," lanjut Amar.

Terkait minimnya anggaran yang selalu menjadi alasan utama, kata Amar, harusnya Pemda bisa lebih mengefisienkan dana yang ada. Menurutnya, masih banyak terpakai hal-hal yang kurang terlalu penting dan mendesak.

Amar sangat berharap, dengan rentetan kasus bunuh diri yang tak kunjung henti ini menjadi cambuk bagi Pemda untuk segera mencari upaya penanganan dengan sangat serius.

Selain penyakit, masalah ekonomi juga menjadi motif lainnya untuk terjadinya kasus bunuh diri di Kabupaten Kuningan. Untuk itu, Amar berharap agar ada penanganan dari semua sektor baik jasmani, rohani, hingga membantu memberikan solusi.

"Mungkin selain masalah kesehatan, harus ada semacam konseling untuk mereka yang punya masalah berat dan rentan melakukan bunuh diri itu bisa curhat, sehingga minimal bisa mengurangi beban, syukur-syukur bisa dibantu jalan keluar untuk masalahnya," lanjutnya.

Amar juga berharap ketika pemerintah nanti berupaya memaksimalkan ikhtiar pencegahan kasus bunuh diri, masyarakat juga turut membantu agar upaya tersebut bisa membuahkan hasil.

"Semoga tidak bertambah lagi kasus bunuh diri disini. Harus segera ada upaya serius untuk pencegahan. Saya tidak bilang Pemda tidak ada upaya, mungkin belum maksimal. Semoga segera dapat teratasi dan ada upaya pencegahan yang dapat mengurangi kasus bunuh diri," pungkasnya.


(Iwn)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 17, 2021

JABARCENNA.COM | BANJAR - Team Gugus Tugas Covid 19 Satpol PP Provinsi Jawabarat melaksanakan kunjungan kerja ke pos penyekatan Perbatasan Jabar-Jateng Cijolang, Minggu 16/5-21.

Dalam kunjungannya team gugus tugas Satpol PP jawabarat selain ke Pos Penyekatan Perbatasan Jabar-Jateng Cijolang, juga melaksanakan ketiap-tiap posko yang ada di Desa.

Kasatpol PP provinsi Jawabarat Drs Mochamad Ade Afriandi M. T dalam kunjungannya mengatakan Sebetulnya saya sudah kemarin walaupun kemarin pokus di kota Tasikmalaya meningkatkan Koordinasi dengan Satgas Kota Banjar dari kemarin sudah berjalan Sosialisasi dan Edukasi terhadap pelaku lintas bantas termasuk memberikan pelayanan Rapid tes Antigen itu sudah berjalan dari kemarin hari ini bukan hanya Dinkes Kota Banjar yang melaksanakan Rapid tes Antigen,turut juga dari Provinsi, ucapnya.

Sehingga bisa bahu membahu di posko Tetapi kondisi di posko Cijolang ini mobilitas memang tidak seramai diwilayah Pantura tapi tentunya kita juga tetap mewaspadai mereka yang melakukan lintas batas terutama warga Jabar yang kemarin sempat keluar Provinsi sekarang balik lagi kita berikan pelayanan karena kita ingin memberi perlindungan kepada siapa kepada mereka yang melintas batas dan juga kepada masyarakat di tempat dia domisili ataupun tujuannya, jelasnya.

Tentang temuan pemudik yang melaksanakan lintas batasan ditemukan ada pelaku lintas batas dan kendaraan setelah sampel ternyata 1 orang ini positif dan.langkah selanjutnya sulit koordinasi karena dia domisili di Ciamis sudah dikoordinasikan dan sudah disiapkan untuk Swab tes, bukan hanya kepada yang bersangkutan tetapi juga kepada mereka yang berada dalam satu kendaraan nah kemudian nanti dari hasil tes ini kita sedang tunggu kalau Rapid tes Antigen Positif Swab tes Positip berarti yang bersangkutan jelas Covid 19, ujarnya.

Jadi tinggal kita pilah yang bersangkutan ada gejala atau tidak, kalau ada gejala ini ada penanganan isolasi mandiri yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kalau tidak ada gejala tentunya dia harus isolasi mandiri dirumah saja.

.tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 17, 2021

JABARCENNA.COM | BANJAR - Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si., bersama Wakil Walikota Banjar, H. Nana Suryana,S.Pd., beserta Forkopimda Kota Banjar mengikuti Kegiatan Pengarahan Dari Presiden RI melalui Video Converence yang bertampat di Posko Satuan Tugas Penanganan Covid19 Kota Banjar, Senin, (17/5-21).

Dalam arahanya Presiden menuturkan, menurut survei ada sekitar 89,1 Juta masyarakat ingin mudik di tahun 2021. Setalah ada aturan pelarangan mudik jumlah pemudik menurun menjadi sebanyak 29,7juta. Setelah dilakukan sosialisasi adanya aturan pelarangan mudik, diperkirakan warga yang ingin mudik berkuarang menjadi 18.9 juta. Operasi penyekatan di berbagai perbatatasan menjadikan penurunan pemudik menjadi 1,1juta pemudik.

Presiden juga mengingatkan untuk berhati-hati dengan tren kanaikan kasus positif di lima belas provinsi di Indonesia.

Diantaranya Provinsi Banten, DKI Jakarta, Aceh, Sumatra Utara, dan Maluku. Diperlukan kewaspadaan extra di 15 wilayah tersebut agar tidak terjadi peningkatan kasus positif lagi.

Presiden juga menambahkan, para kepala daerah harus lebih berhati-hati pasca libur Idul Fitri 1442 H. Dengan adanya lonjakan jumlah pengunjung wisata dan tingkat hunian hotel diperlukan peningkatan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilaksanakan agar penananganan Covid19 tidak mengganggu stabilitas ekonomi sedang dalam upaya peningkatan ini.

Menutup arahanya, presiden mengharapkan setiap wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun dimasa pandemi. Penanganan Covid19 harus sejalah dengan upaya pertumbuhan ekonomi.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Banjar, Kapolres, Kajari, Sekretaris Daerah Kota Banjar, Perwira Penghubung Kodim 0613 Ciamis, serta Asisten Daerah Kota Banjar.

.tema
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.