JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

Ilustrasi
JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Beberapa pekan lalu Jum'at (12/03/2021)  Pemkab Kuningan melaksanakan Mutasi Rotasi eselon III dan IV mendapat sorotan serius dari berbagai kalangan.

Mutasi Rotasi di kalangan Pemkab Kuningan dinilai banyak kejanggalan bila nengacu kepada UU No 5 tahun 2019 yang mana untuk kenaikan jabatan syarat mutlak pegawai wajib mengikuti diklat PIM guna kenaikan golongan, sementara peserta Mutasi Rotasi masih ada yang tidak memenuhi syarat tetapi bisa diverifikasi.

Yang sangat memperihatinkan Ketua Baperjakat (Sekda) dan Tim Penilai BKPSDM sama sekali tidak Respon akan usulan permohonan dari kepala SKPD (Kadis)  terkait ada beberapa pegawai dari fungsional beralih fungsi menjadi struktural.

Landasan atau acuan yang mana yang diterapkan oleh Baperjakat. Apakah Dikduk atau Dukdik. Yang jelas publik mempertanyakan kinerja Baperjakat. (D2)


JABARCENNA.COM, KOTA BANJAR - Predikat kota Banjar Kota Adipura sudah tidak perlu diragukan lagi, halite dibuktikan dengan raihan penghargaan Piala Adipura yang sudah beberapa kali disabet.  Banyak fakor yang mendukung Kota Banjar dalam meraih piala Adipura, namun dibalik raihan penghargaan tersebut, ada jasa yang terabaikan, gemerlap Uforia kemerihan penghargaan tak sebanding dengan kesejahteraan para petugas Kebersihan.

Petugas kebersihan Kota Banjar atau sering disebut TKHL ( tenaga kerja harian lepas ) dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar adalah salah satu Faktor penentu Kota Banjar bisa meraih piala Adipura. Sebanyak 300san lebih petugas kebersihan berjibaku setiap hari untuk selalu menjaga kebersihan kota Banjar.

Sayangnya, penghasilan para petugas kebersihan tak semegah Piala Adipura,Rata-rata petugas kebersihan hanya diberi Honor seadanya dan nilainyapun dibawah UMK yang sudah ditentukan. meski UMK Kota Banjar masih berada di angka terendah sejawa barat yakni Rp 1.831.884,83,namun penghasilan yang mereka terima tak sebesar angka UMK, bahkan kurang dari setengahnya.

AN perempuan paruh baya adalah salah satu petugas kebersihan yang bekerja sebagai pasapon jalan ( penyapu jalan ).Dirinya mengaku hanya menerima honor sebesar 700 ribuan, yang diterima tiap awal bulan.

“tiap awal bulan dapet bayaran 600 san”, Ungkapnya.

AN menuturkan, dirinya bekerja setiap hari untuk memebersihkan jalan dari sampah yang berserakan.

“tiap hari kerja nyapu jalan, berangkatnya kadang jam 2 pagi , kadang juga jam 4 pagi, ya nyapu kokotor dijalan aja”, kepinggirin terus dikumpulin dan siangkut”, Cetusnya.

Menurut AN, honor yang diterima belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dirinya memilih tetap bertahan dengan kondisi seperti itu.

“ya gimna lagi, ya dicukup cukupin”,jelasnya.

AN menambahkan, selain menyapu, terkadang dirinya sering kali ditugaskan untuk membersihkan tempat tempat sesudah pelaksanaan kegiatan.

“kalau pas ada kegiatan,kayak upacara, terus acara-acara lain, sebelum acara kita bersihin dulu, trus kalau udah beres juga dibersihin lagi”, tuturnya. 

Sementara NR pertugas kebersihan lainya, yang masih satu profesi dengan AN bertugas sebagai pemilah disalah satu TPST di Kota Banjar. Sama halnya dengan AN, NR pun mendapatkan upah yang besaranya sama dengan AN.

“tiap bulan dibayar  700 ribu”, Katanya.

Menurut NR, dirinya bekerja 7 jam sehari,6 hari dalam seminggu untuk memilah sampah yang datang ke TPS. Meski setiap hari NR bergelut dengan sampah, dalam bekerja NR tak pernah memikirkan hal lain selain memilah sampah, meski terkadang sampah yang datang sudah berbau, banyak kuman namun NR merasa sudah sangat terbiasa.

“kalau ada sampah dating dari mobil apa motor, terus dipilah sampahnya, dipisah-pisah, sampah Plastik kayak botol, bekas gelas dan juga sampah kertas, daun dan lain-lain”, tuturnya.

Bekerja sebagai Petugas kebersihan Kota Banjar harusnya menjadi sebuah kebagaan tersendiri bagi para petugas, namun penghasilan mereka taksebanding dengan resiko yang mereka terima, meskipun setiap bulanya mereka selalu mendapatkan pemeriksaan rutin dari petugas kesehatan dipuskesmas terdekat melalui program UKK. Selain diperiksa kesehatan secara rutin, terkadang para petugas kebersihan juga mendapatkan makanan tambahan, seperti susu, Mie instan dan biscuit namun tidak tentu waktunya.

Selain itu, sebagian para pekerja juga sudah ada yang mendapatkan jaminan sosial JKM dan  JKK dari BPJS. Dari informasi yang dihimpun ada sekitar 328 petugas kebersihan yang menjadi peserta BPJS, namun dari data yang ada, upah terakhir yang terdaftar di BPJS senilai Rp 1.831.884,83 bukan sebesar upah yang mereka terima setiap bulanya.

Rata-rata dari 300san lebih petugas kebersihan hanya menerima honor dikisaran 700-800 ribu perbulan. Jauh dari kata layak, Ditambahlagi,  terkadang ada tugas tambahan,dan mereka harus bekerja lebih extra dari biasanya, dan tidak ada tambahan honor atau lemburan. (AO). 



JABARCENNA. COM,  SURABAYA - Eko Pratama BP Presiden Mahasiswa Universitas  Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) resmi ditetapkan sebagai Koordinator Pusat BEM Se-Nusantara periode 2021-2022. Eko terpilih secara demokratis setelah melalui musyawarah seluruh anggota BEM Nusantara antara para calon KORPUS dan anggota temu nasional yang ikut serta dalam pemilihan calon koordinator pusat BEM Nusantara tersebut dalam kegiatan Temu Nasional XII BEM Nusantara yang dilaksanakan di Gedung Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,  12 Maret 2021.

Dalam agenda temu nasional BEM Nusantara tersebut dihadiri oleh seluruh Presiden Mahasiswa ,  pimpinan tertinggi masing-masing BEM Universitas dan perguruan tinggi PTN/PTS dari Sabang sampai Marauke dan dalam kesempatan tersebut  Secara resmi telah menetapkan Eko Pratama BP, Presiden Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma sebagai koordinator pusat.

Dalam  proses sidang penetapan calon koordinator pusat, terkonfirmasi 6 Calon koordinator pusat yang ikut serta dalam kompetisi bergengsi tersebut diantaranya yakni : M Suhendri asal Riau, Eko Pratama asal Surabaya, Adi Maliano asal Sultra, M. Julianda Arisa asal Sumatra Utara dan Taufik Sirajjudin asal Jawa Barat.

Berdasarkan kesepakatan musyawarah pada saat forum Sidang penetapan kordinator pusat  akhirnya bersepakat secara demokratis untuk menjadikan Eko Pratama sebagai Koordinator Pusat dan M. Juliandi Arisa Sebagai sekretaris Pusat BEM Nusantara yang ditetapkan oleh pimpinan sidang Ahmad Yusuf dari UNESA.

Usai ditetapkan, Eko Pratama menyatakan komitmennya  untuk menyatukan BEM Nusantara dan menjadikan BEM Nusantara sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal isu-isu daerah maupun isu nasional.

“Kita juga akan lebih banyak fokus pada isu kesenjangan pemuda dan menjadikan BEM Nusantara sebagai patron gerak untuk memperjuangankan keadilan dan demokrasi yang mensejahterakan serta berkomitmen integritas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik kedepannya,” Ungkapnya.

 

Diakhir,  Hengki Primana selaku  koordinator  pusat BEM Nusantara periode serblumnya yakni 2019-2020 mengapresiasi jalannya temu nasional dan sekaligus mengungkapkan rasa terimakasih atas komitmen BEM Nusantara . kemudian acara ditutup dengan penyerahan tanggung jawab kepengurusan kepada Eko Pratama BP dan M. Juliandi Arisa sebagai nahkoda baru BEM Nusantara periode 2021-2022 secara simbolis.


Ilustrasi (foto :jabarekspres)
Adanya Mutasi dan Rotasi atau pengisian jabatan esselon III dan IV yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kini berkembang menjadi bola liar di lingkungan Pemkab Kuningan. Saling adu kepentingan bukan isapan jempol akan mewarnai kontestasi. Integritas para pemangku kepentingan kini diuji.

JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Praktek dugaan korupsi dengan motif jual beli jabatan disinyalir masih banyak terjadi di kalangan Pemerintahan.

Kemarin, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Mutasi dan Rotasi bagi Para ASN Kuningan. Tidak sedikit sebanyak 242 ASN Dirotasi.

Namun adanya Mutasi dan Rotasi yang terjadi pada Jumat (12/3/2021) kemarin disinyalir terjadi adanya dugaan praktek jual beli jabatan.

Bila kita melirik prosedur atau acuan Mutasi Rotasi itu harus sesuai dengan UU No. 5 tahun 2019 dalam verifikasi dan vailidasi.

Adanya pengisian jabatan bagi esselon III dan IV di lingkup Pemkab Kuningan kini berkembang bak bola liar di kalangan ASN.

Informasi yang dihimpun media Jabarcenna.com sebagaimana informasi yang didapat dimana adanya permohonan yang telah diajukan oleh Kepala Dinas guna untuk mengisi kekosongan tersebut, diduga hal tersebut tidak dilirik oleh Baperjakat dan BKPSDM Kuningan.

Hal ini terjadi di beberapa SKPD, dan yang paling nampak, begitu mudahnya pejabat Fungsional beralih menjadi Pejabat Struktural.

Menurut narasumber yang enggan di sebutkan namanya, pihaknya menyampaikan dan membenarkan bahwa dugaan adanya praktek jual beli jabatan itu memang terjadi.

"Benar, saya mendapat rekomendasi dari Bupati Kuningan atas prestasi yang saya raih. Sesuai prosedur kelengkapan berkas untuk mutasi rotasi serta surat permohonan pengajuan dari Pimpinan pun saya tempuh sesuai prosedur. Ketika penyerahan berkas dan rekomendasi dari Bupati ke Dinas Intansi Terkait (BKPSDM) dan harus memberikan uang dengan jumlah nominal lumayan, yang membuat saya kecewa adalah pada pasca pelaksanaan, rekomendasi Bupati dan permohonan pimpinan tidak diterima. Kenapa kalau uang nya diterima, Kalau seperti itu apa namanya ...? Ujar narasumber yang berbalik nanya

Sementara, "sarat untuk mengikuti mutasi rotasi sudah terpenuhi, seperti inikah kinerja Baperjakat dan Tim Penilai Kinerja Aparatur" ucapnya kepada Jabarcenna.com

Guna kelengkapan dalam publikasi dan pembuktian atas informasi yang diterima, awak media jabarcenna.com mencoba menemui salah satu pejabat di BKPSDM guna konfirmasi hal tersebut. Namun sayang yang bersangkutan sedang sibuk dan menjadi peserta dalam mutasi rotasi tersebut. Beragam upaya sudah dilakukan oleh awak media guna mengkonfirmasi informasi yang ada sampai via by phone pun dilakukan guna mendapatkan informasi. namun tetap sampai berita ini muncul tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan. (D2/Iwn)
Diberdayakan oleh Blogger.