JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya


JABARCENNA.COM | BANJAR - Sebanyak kurang lebih 300 anggota gabungan ikuti simulasi tanggap bencana, Jumat (20/11/2020).

Sebelum dilaksanakan latihan simulasi dilaksanakan dulu Apel Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam yang di laksanakan di Gelora Banjar Patroman.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Danrem 062/TN (Kolonel Inf Moch Muchidin,.S.Sos), Walikota Banjar (Dr. hj. Ade UU Sukaesih ,S.ip.,M.Si), Dandim 0613/Cms (Letkol Czi Dadan Ramdani S.Sos M.A.P), KapolresBanjar (AKBP Melda Yanny S,IK., M.H.), Dandim 0612/Tsk (Letkol Inf Ary Sutrisno,S.Ip), Dandim 0624/Kab. Bandung (Letkol Inf Doni Ismuali Danuri,S.Hub.Int,M.A.S.S.S), Danyonif Raider 301/Pks (Mayor Inf Anjar Wibowo), Danden Hub Dam III/Slw, Danden Kesyah (Letkol Ckm Irwan), Danden Bekang, Kasdim 0613/Cms (Mayor Inf Nurrohman), Pabung Dim 0613/Cms (Mayor Czi Budi Ardyanto), Para Danramil dan Pasi jajaran Kodim 0613/Cms, Para Pasi jajaran Korem 062/TN, Kepala Satpol PP kota Banjar (Edi Nurjaman), Kadishub kota Banjar (Ajat Sudrajat,S.Pd.M.M), Ketua Forum FRPB (Yana Nahyan), Kepala BPBD kota Banjar (Dedi Suardi), Kepala Tagana kota Banjar (Ujang Kustiwa), Kabid Pelayanan dan SDK (drg. Robyanto).

Adapun jumlah yang mengikuti latihan simulasi tanggap bencana sebanyak kurang lebih 300 Anggota. 

Dalam sambutannya Walikota Banjar menyampaikan terimakasih buat Pak Danrem 062/Taruma Negara, suatu kehormatan buat kota Banjar telah terpilih menjadi tempat Latihan Simulasi Bencana,ucapnya.

Banyak hal-hal Pembelajaran buat Ibu tentang kesiapsiagaan bencana dan Walikota berharap dari Pelatihan ini betul-betul kita harus siap team dalam menghadapi bencana, jelasnya.

Sambutan Danrem 062/Taruma Negara mengatakan kita melaksanakan Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana pada Protap ke dua kita khususkan di kota Banjar, jelasnya.

Tujuan kegiatan ini kita melatih jajaran Korem 062/TN karena melibatkan seluruh Kodim yang ada,kemudian Satbalak yang ada di Korem, sehingga kita lebih siap apabila terjadi bencana di wilayah Korem 062/TN.tetapi pelaksanaan nya kita melibatkan seluruh unsur khususnya BPBD yang ada di masing-masing Kota/Kabupaten, termasuk didalamnya ada Tagana, Orari, dan Organisasi masyarakat terlibat dalam kemanusiannya, terangnya. 

Juga dalam latihan ini tidak TNI saja yang terlibat tetapi dari Anggota Kepolisian dan Dinas Perhubungan yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, ucapnya. 

Tidak menutup kemungkinan Komunitas Pencinta mobil Off Road dan motor Trail yang perannya di butuhkan oleh kita dan sangat membantu dan mendukung kepada kita semuanya, tergantung lokasi medan yang ada.

.Tema

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis resmi melantik delapan Kapolda baru termasuk di dalamnya Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Nana Sudjana yang dianggap tidak menjalankan perintah untuk menegakan protokol kesehatan (prokes). 

Pelantikan itu dilakukan dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11) secara tertutup. 

Kepada para pejabat Kapolda baru, Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan pesan, yang secara garis besar mantan Kabareskrim itu menginginkan agar para Kapolda yang baru dilantik agar mempersiapkan pengamanan Pilkada Serentak, netralitas personel dan pengamanan natal dan tahun baru, serta yang lebih prioritas bagaimana Polri mendukung pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran penularan Covid-19. 

Terkait dengan gelaran Pilkada 9 Desember yang akan datang, Kapolri menekankan, seluruh personel untuk bersikap netral. 

"Pastikan netralitas baik secara organisasi maupun individu. Berikan jaminan bahwa penyelenggaraan tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan dan berjalan aman," tekan Kapolri. 

Kapolri Jenderal Idham Azis juga mengingatkan, pandemi Covid-19 hingga saat ini belum menunjukan tren penurunan, di Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai 483.518 orang dan sebanyak 15.600 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus asal Wuhan, Tiongkok itu. 

"Negara juga mengalami resesi ekonomi nasional pertumbuhannya minus selama 3 kuartal berturut-turut. Oleh karena itu, pemerintah berharap banyak kepada TNI dan Polri, sehingga mari kita laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya," himbau Idham. 

Adapun serah terima jabatan tersebut berdasarkan surat Telegram Rahasia (TR) nomor ST/3222/XI/KEP./2020 per tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. 

Selain Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, serah terima jabatan dalam telegram itu juga dilakukan di sejumlah kursi pimpiman perwira tinggi internal Korps Bhayangkara. Diantaranya adalah; 

Irjen Petrus R. Golose Kapolda Bali dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri.

Irjen Putu Jayan Danu Putra Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Bali.

Irjen Baharudin Djafar Kapolda Maluku dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Irjen Refdi Andri Koorsahli Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Maluku.

Irjen Nico Afinta Kapolda Kalsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jatim.

Irjen Rikwanto Kapolda Malut diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Kalsel.

Irjen Risyapudin Nursin Kakorbinmas Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Malut.

Irjen Firman Shantyabudi Kapolda Jambi diangkat dalam jabatan baru Aslog Kapolri.

Irjen Albertus Rachmad Wibowo Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru Kapolda Jambi

Brigjen Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.

.IY/Tema






JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Mengenai adanya kisruh yang terjadi terkait Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di Desa Tarikolot Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, sebagaimana adanya pernyataan yang terlontar bahwa tidak adanya armada yang beroperasi untuk pengambilan sampah dari TPSS Desa Tarikolot ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kuningan, Kadis DLHK Wawan Setiawan S.Hut.,MT nyatanya ikut menanggapi. 

Saat dimintai keterangan melalui via WhatsApp, Jumat (20/11), Kadis DLHK, Wawan menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada Bidangnya atau bagian kepala seksi mengingat dirinya lagi tidak ada di tempat. 

Namun, dalam pesan WhatsApp nya Kadis pun memberikan sedikit gambaran bahwa "di perda 4 th 2010, bahwa Desa/Kelurahan wajib memiliki TPS berikut pengolahan dan pemilahan nya, bukan cuman buang begitu saja" ujar Wawan dalam pesan singkatnya. 

Ditambahkan Kasi Penanganan Sampah, Aman SE saat dimintai tanggapan terkait polemik pengelolaan sampah yang terjadi di Desa Tarikolot, pihaknya membenarkan bahwa untuk armada yang mengambil sampah dari TPSS di Desa tersebut untuk di buang kembali ke Tempat Pembuangan Akhir memang belum ada, dikarenakan jalur trek dari arah sana ke Ciniru (TPS Akhir) itu belum ada dan memang armada yang ada pun disini terbatas hanya ada 14 Dumtruk, dan 6 unit Amrol, Ucap Aman 

Jadi terkait hal tadi yang di sampaikan mengenai permasalahan penanganan sampah di Desa Tarikolot mungkin kita juga tahu dengan keterbatasan yang ada. Selama ini kita dalam penanganan sampah baru mencapai 40-60 persen, ada sekitar kurang lebih 70-80 Desa/Kelurahan yang di tangani oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, Terangnya 

Ia pun menjelaskan, dalam penanganan sampah tidak hanya sebatas melaksanakan pembuangan sampah saja, pihak desa pun bisa bekerjasama dengan dinas selama kontrak kerjasama itu ditempuh. 

Di kita pun khususnya Dinas Itu ada kewajiban karena di tuntut adanya PAD, jadi ketika pihak desa dalam penanganan pengelolaan sampah itu bisa juga ada kewajiban membayar retribusi, itupun sesuai klasifikasinya, bisa per KK atau Kubikasi, ucapnya 

Bahkan sesuai catatan, ada 12 desa yang sudah mempunyai mobil desa jadi pihak desa dalam pengelolaan sampahnya di anggarkan oleh desanya. 

Sejauh ini pihak dinas tengah berupaya bagaimana dalam pengelolaan sampah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga pihak dinas pun selalu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga adanya program Pengelolaan Sampah Berbasis 3R dimana dalam upaya meliputi kegiatan mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle), itu bisa terlaksana di masyarakat, terus adanya bank sampah bahkan bagaimana caranya agar masyarakat atau pihak Desa bisa berinovasi seperti halnya budidaya Maggot. Selain bermanfaat untuk mereduksi sampah organik, maggot pun mempunyai nilai ekonomis, yaitu bisa menjadi sumber pakan ternak dan menjadi pupuk, ungkapnya 

Dan kembali, mengenai permasalahan yang ada di desa tarikolot tersebut, selama saya disini saya belum pernah merasa adanya perangkat desa yang berkordinasi, mungkin kalaupun TPSS tersebut sudah di bangun selama dua tahun tersebut saya tidak tahu mereka berkordinasi nya kepada siapa, tanya Aman 

Menyikapi permasalahan sampah, Intinya kalau di pengurangan sampah itu adalah pengurangan masalah. Jadi permasalahan sampah adalah tugas dan tanggung jawab kita semua bukan saling tunjuk siapa yang salah karena butuh kerjasama semua pihak baik masyarakat, Desa/Kelurahan ataupun Dinas dan yang terpenting adalah dari kesadaran diri. Pungkasnya. 


.Iwan


JABARCENNA.COM | JAKARTA - Dalam penanggulangan di Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan penyebaran paham radikal terorisme ke tengah-tengah masyarakat, dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan masyarakat yang menjadi kunci penting keberhasilan BNPT dalam menanggulangi terorisme di Tanah Air. 

Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan adanya ancaman terorisme di lingkungan masyarakat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr.  Amar, M.H., mensosialisasikan Kesiapsiagaan Nasional BNPT yang menjadi salah satu cara pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui Program “SAPA INDONESIA PAGI” di KompasTV, pada Rabu (18/11).

Kesiapsiagaan Nasional ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada Warga Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa ini mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme kesiapsiagaan nasional akan dilaksanakan oleh pemerintah dan dikoordinasikan oleh BNPT diantaranya dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

Dalam payung hukum tersebut, BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui tiga hal: kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah siap siaga seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya paham radikal terorisme.

“Membangun kesiapsiagaan nasional menjadi sarana untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat. Karena pencegahan paham radikal terorisme merupakan tanggung jawab semua pihak, bila hanya BNPT sendiri, hal ini mustahil bisa terwujudkan. Oleh karena itu, untuk mencegah paham radikal masuk ke dalam ranah yang lebih luas nan strategis, seluruh elemen masyarakat perlu untuk ikut serta menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional dalam pencegahan tindak pidana terorisme, karena ancaman akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat”, terang Boy Rafli. 

Dalam menangkal radikalisme di Indonesia, saat ini BNPT juga fokus merangkul elemen masyarakat dari dunia pendidikan yakni Pondok Pesantren sebagai mitra BNPT dengan melibatkan para Santriwan-Santriwati di Indonesia. Dalam penjelasannya, Kepala BNPT menilai, Pondok Pesantren memiliki sejarah tersendiri dalam memperjuangkan keutuhan bangsa Indonesia dengan melahirkan santri-santri (pejuang) yang dinilai menjadi pilar penting dalam konteks memahami perbedaan. Sebagai kelompok yang identik dengan pesantren, santri merupakan salah satu kelompok agamis yang membawa Islam sebagai agama perdamaian, dengan menggelorakan ciri khas pesantren “Hubbul Wathon Minal Iman” atau cinta tanah air sebagian dari iman. 

“Ulama dan para santri merupakan pejuang lahirnya bangsa Indonesia, dengan mengedepankan prinsip hubbulwathon minal iman, mengedepankan semangat ukhuwah islamiyah, ukhuwah basariah, ukhuwah wathoniyah. Jadi kami berkeyakinan ini adalah mitra yang sangat strategis, yang sangat dominan, untuk menjadi sebuah kekuatan modal untuk melawan kelompok radikal intoleran,” tutur Kepala BNPT. 

Selain Kesiapsiagaan Nasional yang telah dideklarasikan di sejumlah tempat di Indonesia dengan menggandeng Tokoh Masyarakat, Tokoh, Ulama, dan Para Santri, BNPT juga mengedepankan Program Deradikalisasi yang melibatkan 38 Kementerian/Lembaga Indonesia dengan BNPT yang telah melakukan 232 pembangunan fisik dan 349 pembangunan non fisik. Program penanggulangan terorisme melalui peningkatan kesejahteraan ini menyasar masyarakat yang sudah dan rentan terpapar, tempat ibadah, serta lembaga pendidikan, yang ditujukan untuk membangun jembatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

.Ebit/hms.bnpt
Diberdayakan oleh Blogger.