JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

April 28, 2020
JABARCENNA.COM | KOTA BANDUNG -- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) hingga kini telah menyalurkan sekitar 7.900 paket bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 di seluruh Jabar. 

Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/4/20). 

"Yang sudah disalurkan ada 12 ribuan KK (Kartu Keluarga) dan yang dikembalikan ada 900-an. Mayoritas sudah banyak diterima atau 99 persen yang menerima dengan baik," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil. 

Kang Emil mengatakan, pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos. Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan. 

"Begitu banyak warga yang terdampak di Jabar dari target kami 40 persen, ternyata yang meminta bansos mencapai 63 persen dari jumlah penduduk yang mendekati 50 juta jiwa," katanya.

"63% data warga baru beres subuh tadi. Jadi untuk yang belum sedang dalam proses (penyaluran)," tambahnya. 

Menurut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar hingga kini sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk penanggulangan COVID-19, meliputi bansos dan pengadaan alat kesehatan.

"Sudah Rp 1,2 triliun pencairan dari dana provinsi di antaranya untuk Bansos, pembelian alat kesehatan dan anggaran penugasan gugus tugas," ucapnya.

Bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. 

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Akan kita bantu, pintunya ada sembilan pertolongan, namun tanggung jawab kami ada di dua pintu yaitu Bansos provinsi dan Gasibu. Sisanya bantuan dari pusat dan kota/ kabupaten," kata Kang Emil.



.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 28, 2020

JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi melepas bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi corona. Pendistribusian bantuan sosial sembako ini menggunakan armada ojek online dan PT Pos Indonesia.

Senin (27/04/2020), Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH, melepas para pengemudi ojek online dan petugas pos di halaman Kantor Bupati Kuningan. turut hadir dalam pelepasan Wakil Bupati Kuningan, H. M Ridho Suganda, SH., M.Si, Sekretaris Daerah, DR.H. Dian Racmat Yanuar, M.Si, Kadinsos Kuningan, Kepala Kantor Pos Kuningan, serta sejumlah undangan lainnya.

Para pengantar akan membawa paket senilai Rp 500 ribu yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu. Dimana paket tersebut akan diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima. Adapun jenis sembako yang terdapat dalam paket tersebut diantaranya, beras 10kg, gula 1kg, terigu 1kg, minyak goreng 2 liter, telur 2 kg, 4 makanan kaleng, vitamin C 2 botol, dan mie instan 16 bungkus.

Bupati Kuningan, H. Acep Purnama mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai langkah pemerintah dalam melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi Corona. Untuk Kabupaten Kuningan, disampaikan Bupati, jumlah penerima bantuan sebanyak 15.695 RTS (Rumah Tangga Sasaran).

“Untuk tahap pertama bantuan akan disalurkan kepada 10.743 RTS, sehubungan data itu diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) PUSDATIN Kemensos RI. Maka untuk sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,” jelas Bupati.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada PT. Pos sebagai mitra dalam penyaluran bantuan tersebut bersama ojek online. Bupati berharap, penyaluran tersebut bisa berjalan dengan lancar.

“Pada kesempatan ini saya berpesan kepada para petugas pos dan ojol untuk berhati-hati di jalan, jaga amanah untuk mengantar bantuan ini dengan utuh sampai kepada mereka yang berhak. Dan kepada pihak PT. Pos kami sampaikan terima kasih atas terselenggaranya penyaluran ini serta melaporkan hasil kegiatan ini kepada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan,” imbuhnya.

Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerawanan pada saat penyaluran bantuan, Bupati mengajak seluruh pihak untuk melakukan penanganan terhadap setiap gangguan pada saat penyaluran.

Sementara, Kepala Kantor Pos Kuningan, Alif, mengemukakan, Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemprov Jabar, Perum Bulog dan PT Pos, pihaknya hanya berkewajiban untuk mendistribusikan bantuan kepada RTS sesuai data dari Dinas Sosial dengan dibantu ojek online sebagai mitra penyaluran sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.

“Untuk prosedur penyerahannya, selain si penerima bantuan harus memperlihatkan KTP, kita juga akan memfoto si penerima sesuai dengan data yang dimiliki. Untuk target waktu pendistribusian 2 minggu ini harus selesai, lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.\



.Suradi/Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 25, 2020
JABARCENNA.COM | JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak menteri-menteri pariwisata negara anggota G20 untuk terus bekerja sama dan menyiapkan standar baru dalam menyikapi dinamika perubahan global (new normal) akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata.

Wishnutama Kusubandio saat berbicara dalam forum virtual bertajuk "The Extraordinary G20 Tourism Ministers Virtual Meeting" yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata Kerajaan Arab Saudi Ahmed Al-Khatib selaku Ketua Forum G20 Tahun 2020, Jumat (24/4/2020) malam, mengatakan sektor pariwisata saat ini menghadapi tantangan berat imbas dari COVID-19.


Di Indonesia lebih dari 2.000 hotel tutup, hampir semua tujuan wisata, objek, dan fasilitas pariwisata terhenti dan berimbas pada para pekerja di dalamnya.

"Untuk itu Kemenparekraf RI telah dan akan terus memastikan berbagai stimulus yang dibutuhkan pekerja maupun industri pariwisata bisa terpenuhi selama masa tanggap darurat maupun pemulihan COVID-19. Bahwa tindakan cepat dan tepat harus diambil selama periode ini," kata Wishnutama.

Salah satunya melalui dukungan penyediaan sarana hotel dan transportasi bagi tenaga kesehatan. Dimana hal tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap bisnis hotel dan transportasi agar tetap mempekerjakan pegawainya.

Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah di bawah kebijakan stimulus ekonomi bernilai lebih dari 24 miliar dolar AS untuk membantu komunitas bertahan dari pandemi ini.

Wishnutama mengatakan, situasi saat ini mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah guna mencegah penyebaran COVID-19. Namun harus diakui meskipun secara fisik masyarakat tertahan di rumah, pandemi ini telah menghubungkan masyarakat secara digital dengan lebih intensif dari sebelumnya.

Menparekraf yakin fenomena ini akan terus berkembang menjadi “new normal” yang berdampak positif bagi sektor kepariwisataan.

Untuk itu ia mendorong seluruh negara terus bekerja sama dalam menyiapkan standar baru dalam menyikapi dinamika perubahan global akibat pandemi COVID-19 di sektor kepariwisataan.


"Indonesia yakin jika seluruh negara G20 bekerja keras saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sektor kepariwisataan akan kembali membuktikan kemampuannya yang 'resilient' menghadapi berbagai tekanan bencana serta masalah," kata Wishnutama.

"Kita harus dapat menetapkan norma-norma baru dalam menanggapi pandemi ini. Kita harus memperkuat kolaborasi untuk merumuskan dan mereformasi standar internasional, sehingga kita dapat bekerja sama dan saling membantu di semua sektor yang terkena dampak, terutama sektor pariwisata yang paling terpukul," kata Wishnutama.

Forum G20 beranggotakan 20 negara perekonomian terbesar di dunia, termasuk Indonesia. Khusus dalam the Extraordinary G20 Tourism Ministers Virtual Meeting kali ini beberapa negara tamu seperti Spanyol, Singapura, Swiss, dan Yordania, serta Pimpinan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dan the World Travel & Tourism Council (WTTC) turut diundang untuk menyampaikan informasi serta langkah-langkah yang telah dilakukan masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID-19 di bidang kepariwisataan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dalam melindungi bisnis pariwisata, lapangan pekerjaan, dan mendukung wisatawan melalui tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.


"Dibutuhkan kerja sama yang kuat untuk mendorong dunia dalam mitigasi dan pemulihan situasi. Baik selama pandemi dan pascapandemi. Indonesia siap untuk membantu, dalam merumuskan kebijakan global dan menerapkan norma dan standar baru," kata Wishnutama.

.Sumber : Menparekraf.go.id
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 25, 2020
JABARCENNA.COM | JAKARTA - Langkah Pemerintah yang akan memperluas paket stimulus bagi sektor usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 mendapat apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Perluasan stimulus ini disambut baik oleh para pelaku usaha sebagai dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan dunia usaha.

Menurut Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani, stimulus tersebut akan menopang daya tahan perusahaan atas dampak ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19, utamanya di sektor riil dan sektor vital lainnya.

“Ini sangat baik untuk mengurangi dampak ekonomi wabah Covid-19, agar iklim usaha tetap kondusif. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) memang sangat mungkin terjadi, namun ini harus segera ditekan dan dihindari,” ungkapnya, di Jakarta (23/4).

Lebih jauh, Kadin berharap pemerintah dapat mengindentifikasi dengan lebih rinci lagi tentang sektor-sektor usaha yang harus mendapatkan stimulus. Kadin pun akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menemukan solusi dan upaya penyelamatan perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19.

“Khususnya upaya memperkuat para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena sektor ini menyerap 96% tenaga kerja di Indonesia,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan perluasan stimulus untuk ribuan Badan Usaha (BU) atau yang biasa disebut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) di banyak sektor, di antaranya berupa PPh 21 (pajak atas penghasilan gaji) yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan PPh 22 (pajak penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi) yang akan ditangguhkan. Sementara, untuk PPh 25 (pajak korporasi), pemerintah akan menangguhkan pajak tersebut hingga akhir tahun ini.

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan kebijakan yang berisi Stimulus Ekonomi di Sektor Riil. Kebijakannya meliputi Kelonggaran/Penundaan/Pemotongan Pajak (Pph Pasal 21/22/25, PPN); Kelonggaran/Penundaan Pembayaran Kredit/Utang; Restrukturisasi Kredit; Kelonggaran Aturan dan Perizinan; Kemudahan Berusaha dan Investasi; Percepatan Proses dan Layanan; Pengurangan Administrasi dan Biaya; serta Kredit untuk Peningkatan Modal Kerja dan Mempertahankan Usaha.

“Beberapa stimulus tersebut merupakan perluasan dari kebijakan stimulus kedua, terutama yang terkait pemberian insentif fiskal melalui pembebasan, pengurangan atau pajak ditanggung pemerintah atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 25,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, (22/4).

Stimulus untuk UMKM dan Koperasi diberikan pemerintah melalui relaksasi kredit untuk KUR, kemudian sedang disiapkan juga untuk relaksasi kredit melalui PNM dan Pegadaian. Untuk KUR telah diterbitkan Permenko Perekonomian No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR yang Terdampak Covid-19, dengan memberikan penundaan angsuran pokok dan pembebasan angsuran bunga. Jumlah akumulasi penerima KUR saat ini sebanyak 19,4 juta orang.

“Untuk masyarakat kecil penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,1 triliun, untuk memberikan keringanan berupa pembebasan angsuran bunga dan penundaan angsuran pokok selama 6 bulan,” jelas Menko Airlangga saat itu.

.Sumber : ekon.go.id
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.