JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

Dalam Ratas Bersama Presiden RI, Menteri, dan Kepala Daerah
JABARCENNA.COM | KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden RI, para menteri, dan sejumlah kepala daerah via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/20). 

Dalam ratas tersebut, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- mengusulkan agar bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 melalui satu pintu yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 

"Usulan kami delapan pintu bantuan dari pusat dan daerah ini disinkronkan teknisnya. Kalau bisa oleh Kemenko PMK agar semua pintu menjadi satu regulasi, satu cara, dan satu waktu," kata Kang Emil. 

"Supaya tidak ada konflik sosial, mudah-mudahan (penyaluran) ini efektif," tambahnya.

Kang Emil melaporkan, banyak dinamika di lapangan pada saat penyaluran bantuan. Hal tersebut membuat masyarakat kebingungan karena bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak datang bersamaan. 

"Karena banyak kementerian dengan caranya sendiri sehingga jatuh di masyarakatnya membingungkan ada yang kebagian duluan, ada yang telat bahkan ada yang menyangka tidak akan kebagian akhirnya menyalahkan RT/RW hingga demo dan sebagainya," katanya.

Selain itu, Kang Emil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memfasilitasi perusahaan yang beroperasi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melakukan tes COVID-19 kepada karyawannya dengan metode PCR. 

"Solusi saya kepada perusahaan yang diizinkan buka oleh Kementerian karena pertimbangan ekonomi massal ini mohon diinstruksikan untuk tes mandiri sehingga kami ada jaminan bahwa perusahaan yang buka selama PSBB tidak ada yang positif COVID-19," katanya.

"Di beberapa perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh kementerian ternyata ditemukan yang positif walaupun mereka mengaku sudah melaksanakan protokol kesehatan," imbuhnya.

Presiden RI Joko Widodo menyambut baik usulan Kang Emil terkait penyaluran bantuan. Menurut Presiden RI, dengan satu pintu, bantuan akan sampai ke masyarakat bersamaan. 

"Menko PMK sudah saya perintahkan untuk berbicara dengan para gubernur biar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emil (Gubernur Jabar) terutama untuk timing-nya agar masyarakat menerimanya," ucap Presiden RI.

"Saya sarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebagian atau 50 persen pegawainya diliburkan dulu. Sehingga physical distancing-nya bisa betul-betul diterapkan atau lakukan rapid test karena lebih mudah," imbuhnya.


.Asbud

JABARCENNA.COM | KOTA BANDUNG -- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) hingga kini telah menyalurkan sekitar 7.900 paket bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 di seluruh Jabar. 

Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/4/20). 

"Yang sudah disalurkan ada 12 ribuan KK (Kartu Keluarga) dan yang dikembalikan ada 900-an. Mayoritas sudah banyak diterima atau 99 persen yang menerima dengan baik," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil. 

Kang Emil mengatakan, pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos. Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan. 

"Begitu banyak warga yang terdampak di Jabar dari target kami 40 persen, ternyata yang meminta bansos mencapai 63 persen dari jumlah penduduk yang mendekati 50 juta jiwa," katanya.

"63% data warga baru beres subuh tadi. Jadi untuk yang belum sedang dalam proses (penyaluran)," tambahnya. 

Menurut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar hingga kini sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk penanggulangan COVID-19, meliputi bansos dan pengadaan alat kesehatan.

"Sudah Rp 1,2 triliun pencairan dari dana provinsi di antaranya untuk Bansos, pembelian alat kesehatan dan anggaran penugasan gugus tugas," ucapnya.

Bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. 

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Akan kita bantu, pintunya ada sembilan pertolongan, namun tanggung jawab kami ada di dua pintu yaitu Bansos provinsi dan Gasibu. Sisanya bantuan dari pusat dan kota/ kabupaten," kata Kang Emil.



.Asbud


JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi melepas bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi corona. Pendistribusian bantuan sosial sembako ini menggunakan armada ojek online dan PT Pos Indonesia.

Senin (27/04/2020), Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH, melepas para pengemudi ojek online dan petugas pos di halaman Kantor Bupati Kuningan. turut hadir dalam pelepasan Wakil Bupati Kuningan, H. M Ridho Suganda, SH., M.Si, Sekretaris Daerah, DR.H. Dian Racmat Yanuar, M.Si, Kadinsos Kuningan, Kepala Kantor Pos Kuningan, serta sejumlah undangan lainnya.

Para pengantar akan membawa paket senilai Rp 500 ribu yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu. Dimana paket tersebut akan diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima. Adapun jenis sembako yang terdapat dalam paket tersebut diantaranya, beras 10kg, gula 1kg, terigu 1kg, minyak goreng 2 liter, telur 2 kg, 4 makanan kaleng, vitamin C 2 botol, dan mie instan 16 bungkus.

Bupati Kuningan, H. Acep Purnama mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai langkah pemerintah dalam melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi Corona. Untuk Kabupaten Kuningan, disampaikan Bupati, jumlah penerima bantuan sebanyak 15.695 RTS (Rumah Tangga Sasaran).

“Untuk tahap pertama bantuan akan disalurkan kepada 10.743 RTS, sehubungan data itu diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) PUSDATIN Kemensos RI. Maka untuk sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,” jelas Bupati.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada PT. Pos sebagai mitra dalam penyaluran bantuan tersebut bersama ojek online. Bupati berharap, penyaluran tersebut bisa berjalan dengan lancar.

“Pada kesempatan ini saya berpesan kepada para petugas pos dan ojol untuk berhati-hati di jalan, jaga amanah untuk mengantar bantuan ini dengan utuh sampai kepada mereka yang berhak. Dan kepada pihak PT. Pos kami sampaikan terima kasih atas terselenggaranya penyaluran ini serta melaporkan hasil kegiatan ini kepada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan,” imbuhnya.

Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerawanan pada saat penyaluran bantuan, Bupati mengajak seluruh pihak untuk melakukan penanganan terhadap setiap gangguan pada saat penyaluran.

Sementara, Kepala Kantor Pos Kuningan, Alif, mengemukakan, Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemprov Jabar, Perum Bulog dan PT Pos, pihaknya hanya berkewajiban untuk mendistribusikan bantuan kepada RTS sesuai data dari Dinas Sosial dengan dibantu ojek online sebagai mitra penyaluran sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.

“Untuk prosedur penyerahannya, selain si penerima bantuan harus memperlihatkan KTP, kita juga akan memfoto si penerima sesuai dengan data yang dimiliki. Untuk target waktu pendistribusian 2 minggu ini harus selesai, lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.\



.Suradi/Iwan

JABARCENNA.COM | JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak menteri-menteri pariwisata negara anggota G20 untuk terus bekerja sama dan menyiapkan standar baru dalam menyikapi dinamika perubahan global (new normal) akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata.

Wishnutama Kusubandio saat berbicara dalam forum virtual bertajuk "The Extraordinary G20 Tourism Ministers Virtual Meeting" yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata Kerajaan Arab Saudi Ahmed Al-Khatib selaku Ketua Forum G20 Tahun 2020, Jumat (24/4/2020) malam, mengatakan sektor pariwisata saat ini menghadapi tantangan berat imbas dari COVID-19.


Di Indonesia lebih dari 2.000 hotel tutup, hampir semua tujuan wisata, objek, dan fasilitas pariwisata terhenti dan berimbas pada para pekerja di dalamnya.

"Untuk itu Kemenparekraf RI telah dan akan terus memastikan berbagai stimulus yang dibutuhkan pekerja maupun industri pariwisata bisa terpenuhi selama masa tanggap darurat maupun pemulihan COVID-19. Bahwa tindakan cepat dan tepat harus diambil selama periode ini," kata Wishnutama.

Salah satunya melalui dukungan penyediaan sarana hotel dan transportasi bagi tenaga kesehatan. Dimana hal tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap bisnis hotel dan transportasi agar tetap mempekerjakan pegawainya.

Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah di bawah kebijakan stimulus ekonomi bernilai lebih dari 24 miliar dolar AS untuk membantu komunitas bertahan dari pandemi ini.

Wishnutama mengatakan, situasi saat ini mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah guna mencegah penyebaran COVID-19. Namun harus diakui meskipun secara fisik masyarakat tertahan di rumah, pandemi ini telah menghubungkan masyarakat secara digital dengan lebih intensif dari sebelumnya.

Menparekraf yakin fenomena ini akan terus berkembang menjadi “new normal” yang berdampak positif bagi sektor kepariwisataan.

Untuk itu ia mendorong seluruh negara terus bekerja sama dalam menyiapkan standar baru dalam menyikapi dinamika perubahan global akibat pandemi COVID-19 di sektor kepariwisataan.


"Indonesia yakin jika seluruh negara G20 bekerja keras saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sektor kepariwisataan akan kembali membuktikan kemampuannya yang 'resilient' menghadapi berbagai tekanan bencana serta masalah," kata Wishnutama.

"Kita harus dapat menetapkan norma-norma baru dalam menanggapi pandemi ini. Kita harus memperkuat kolaborasi untuk merumuskan dan mereformasi standar internasional, sehingga kita dapat bekerja sama dan saling membantu di semua sektor yang terkena dampak, terutama sektor pariwisata yang paling terpukul," kata Wishnutama.

Forum G20 beranggotakan 20 negara perekonomian terbesar di dunia, termasuk Indonesia. Khusus dalam the Extraordinary G20 Tourism Ministers Virtual Meeting kali ini beberapa negara tamu seperti Spanyol, Singapura, Swiss, dan Yordania, serta Pimpinan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dan the World Travel & Tourism Council (WTTC) turut diundang untuk menyampaikan informasi serta langkah-langkah yang telah dilakukan masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID-19 di bidang kepariwisataan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dalam melindungi bisnis pariwisata, lapangan pekerjaan, dan mendukung wisatawan melalui tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.


"Dibutuhkan kerja sama yang kuat untuk mendorong dunia dalam mitigasi dan pemulihan situasi. Baik selama pandemi dan pascapandemi. Indonesia siap untuk membantu, dalam merumuskan kebijakan global dan menerapkan norma dan standar baru," kata Wishnutama.

.Sumber : Menparekraf.go.id
Diberdayakan oleh Blogger.