JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 26, 2020
JABARCENNA.COM | TASIKMALAYA - Komandan Lanud Wiriadinata Letnan Kolonel Nav Ali Sudirman Pasaribu, S.H., menghadiri konferensi pers Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman bertempat di halaman Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (25/3-20)

Konferensi Pers dalam rangka antisipasi Virus Covid-19 dengan ditemukan kasus pasien positif Covid-19 di Kota Tasikmalaya, Walikota Tasikmalaya mengatakan, “Saat ini Kota Tasikmalaya sudah berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) dimana 1 warga Kota Tasikmalaya positif terpapar virus Covid-19.

Kini pasien tersebut dirawat disalah satu Rumah Sakit di Kota Tasikmalaya  dan terdapat lima sampel pasien yang dikirim ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk diperiksa di Labotarium. dari hasil pemeriksaan 3 sudah diketahui hasilnya, 2 negatif dan 1 positif sementara itu 2 sample lainnya belum diketahui hasilnya, 

Untuk saat ini pasein dalam kondisi baik dan dirawat disalah satu Rumah Sakit, selain itu per Rabu (23/03) pukul 10.00 terdapat 116 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 10 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dari 116 orang 18 orang dinyatakan sehat sementara 98 Orang Dalam Pengawasan melakukan swakarantina dirumah masing-masing dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Tasikmlaya sedangkan dari 10 PDP 1 pasien sudah diperbolehkan pulang dan 9 pasien masih diisolasi di 4 Rumah Sakit Kota Tasikmalaya, saya menghimbau ini bukan main-main semua harus ikut arahan dan aturan pemerintah”, tegasnya. 

“Sementara itu Lanud Wiriadinata menyampaikan guna mengantisipasi virus Covid-19 siap mendukung dengan mensiagakan 1 regu personel Lanud Wiriadinata secara berganti dan mendirikan tenda di dua Puskesmas sekitaran Lanud Wiriadinata yaitu Puskesmas Cibeureum Kecamatan Cibeureum dan Puskesmas Kersanegara Kecamatan Tamansari yang bertujuan untuk memisahkan pasein suspen Covid-19 dan umum, saya berpesan agar personel Lanud Wiriadinata yang bertugas siaga tetap memperhatikan kondisi diri sendiri dan ikuti arahan dari Dinas Kesehatan selama ini”, tegas Danlanud Wiriadinata. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Tasikmalaya Drs. H. M. Yusuf, Sekda Kota Tasikmlaya selaku Kepala BPBD Kota Tasikmalaya Drs. H. Ivan Dicksan Hasanudin, M. Si., Kejari Kota Tasikmalaya Dr. Lila Agustinus, S.H., M.H., Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, S.H., Dandim 0612 Tasikmalaya Letnan Kolonel Inf Imam Wicaksana, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Anom Karibianto, S. IK., Kadiskes Kota Tasikmalaya dr. H. Uus Supangat, Direktur RSU dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya dr. H. Wasisto Hidayat., M. Kes.


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2020
JABARCENNA.COM | BANJAR - Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil Pemkot Banjar yang dilakukan pada Selasa, (24/3/2020), kini suasananya berbeda.

Pelantikan dan sumpah janji yang dipimpin langsung oleh Walikota Banjar tersebut kini dilakukan  secara Telekonferensi secara Virtual.

Hal tersebut dilakukan mengingat adanya pemberlakuan dan aturan yang harus dipatuhi sebagaimana pencegahan penyebaran virus corona.

Sebanyak 229 CPNS dilantik dan diambil sumpah jabatan melalui telekonfrensi secara Viritual disetiap OPD di seluruh Kota Banjar,

Pelantikan dan Pengambilan sumpah Jabatan di bacakan langsung oleh Walikota Banjar  Hj.  Ade Uu Sukaesih M.Si, dan diucap ulang oleh anggota CPNS, dari 229 CPNS disebar disetiap OPD sebanyak 10 orang.

Hadir dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih M.Si, Wakil Walikota Banjar H. Nana Suryana, Sekda kota Banjar Ade Setiana, Ketua DPRD kota Banjar Dadang Kalyubi, Kadis Kominfo kota Banjar H. Narto.
Walikota melakukan pengambilan Sumpah secara simbolis kepada 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil, Sedangkan 294 sisanya mengikuti proses pelantikan tersebar di 31 OPD di Kota Banjar.

Walikota berharap, proses pelantikan seperti ini tidak mengurangi kehidmatan Pelantikan itu sendiri. Dalam sambutanya, Walikota mengingatkan kepada PNS yang baru dilantik untuk selalu bersyukur atas keberhasilan ini, mengingat diluar sana ribuan orang berharap menjadi PNS. 

Selain itu, walikota juga menekankan agar kualitas dan kinerja PNS di Kota Banjar harus semakin meningkat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Bentuk rasa syukur saudara hanya dua, pertama saudara harus mentaati aturan Agama dan kedua taati peraturan dan Perundang-undangan yang ada, maka saudara akan menjadi manusia yang berkualitas" pungkasnya.

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2020
JABARCENNA.COM  |KUNINGAN - Polres Banjar dan Pemerintah Kota Banjar melaksanakan pengecekan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan ketersediaan masker di sejumlah Swalayan dan Apotek di Kota Banjar, Senin (23/3/2020)

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Banjar Dr Hj Ade UU Sukaesih Msi bersama Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana,SIK Selain itu, turut mendampingi Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian Banjar

Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana SIK melalui Humas Polres Banjar Bripka Shandi mengatakan dari hasil pantauan disejumlah swalayan di Kota Banjar, ketersediaan bahan-bahan pokok masih cukup, dan harga sembako masih dalam batas wajar.

"Setelah kita melakukan pengecekan untuk bahan-bahan pokok, itu ketersediannya masih cukup dan pembelian masih dalam batas wajar, harga-harga juga masih dalam batas wajar," katanya

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan langsung bersama instansi terkait disejumlah apotek untuk ketersediaan masker sebagian ada yang sudah habis dan ada juga yang masih menjual dengan harga dalam kategori stabil.

"Saya menghimbau pada masyarakat untuk tidak perlu panik karena harga semua kebutuhan bahan pokok masih tercukupi," ucapnya

Pada kesempatan yang sama, Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu panik terkait dengan dugaan penimbunan sembako akibat adanya isu Virus Corona tersebut.

Kapolres Banjar juga menegaskan jika nantinya ada ditemukan penimbunan masker pihaknya akan menindak tegas. Ucapnya

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2020
JABARCENNA.COM | KUNINGAN - Banyaknya Pengausaha penambang pasir di Kabupaten Kuningan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. 

Namun kenyataanya para penambang pasir sering jadi bahan guncingan terkait masalah teknis pertambangan. Dengan adanya hal tersebut namun nyatanya masih banyak masyarakat yang kurang paham dan sering menggiring opini terhadap peran para penambang yang dianggapnya selalu diabaikan.

Padahal berdasarkan investigasi dilapangan penambang di Kabupaten Kuningan untuk mengeploitasi tambang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah baik untuk prosedur untuk mendapatkan perizinan maupun penyediaan tenaga teknis pertambangan yang bertanggung jawab dilapangan.

Hal tersebut berdasarkan hasil klarifikasi dari para pengusaha tambang di salah rumah pengusaha di wilayah Luragung. Senin (23/03)

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan adanya peran dari para pengusaha pasir yang ada di Kabupaten Kuningan dalam berkontribusi pemenuhan pengadaan material pasir dan pentingnya tenaga teknik pertambangan (KTT) di wilayah Kuningan.

Dan keberadaan KTT yang dipakai oleh para pengusaha tambang telah memenuhi standarisasi oleh Pihak ESDM propinsi.

Setiap penambang diindonesia harus ada KTT, untuk mendapatkannya prosesnya berbarengan dengan IUP (Ijin Usaha Penambangan).

"Alhamdulillah kami pengusaha disini KTT nya telah diuji oleh ESDM propinsi dan bersertifikat walau pada tahap POP (Pengawas Operasional Pertama)" ucap Kordinator KTT penambang wilayah timur, H Warid ST.

"Untuk menjadi seorang KTT minimal sudah berpengalaman dilapangan minimal 3 tahun, itu yang diajukan perusahaan, namun masih menurutnya, mereka belum tentu lulus karena diakhir uji untuk mendapat sertifikat sangatlah ketat. Alhamdulillah KTT yang hadir di sini semuanya bersertifikat" ujar Warid.

Hal senada di samaikan KTT YKS, Sulis Kristiawanto," sejak beralihnya perijinan tambang dari Pemda ke propinsi kami telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Provinsi, termasuk pemenuhan KTT yang di atur oleh ESDM, seperti adanya Diklat KTT yang kami ikuti di tahun 2016 ujarnya.


(Suradi )
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.