JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

JABARCENNA.COM |Sukabumi : Ketua Umum Srikandi Demokrasi Indonesia Sukmadewi Djakse, SH, berikan pernyataan dalam acara HUT Srikandi Demokrasi Indonesia yang ke-17 yang digelar di Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi, Sabtu (7/3/2020)

Acara yang dihadiri para anggota dewan dari partai PDIP dan Ketua Disabilitas dan anggota Srikandi Demokrasi tersebut membahas tentang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dalam pernyataannya, Sukmadewi mengungkapkan, Perempuan harus mendapat akses pekerjaan dan kesehatan, berpendidikan tinggi, terlindungi dari kekerasan serta mewarnai politik!!!

Menjelang 75 tahun usia republik ini, Masih berlangsung praktek ketidakadilan terhadap perempuan.

Ketidakadilan dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan data BPS tahun 2019, Jumlah orang miskin sebayak 24,79 juta jiwa dengan sebaran di pedesaan sebayak 14,93 juta jiwa dan di perkotaan 9,86 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk perempuan yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan perempuan masih dominan.

Jumlah perempuan yang bekerja sebagai TKW masih tetap tinggi, Sementara akses kerja perempuan diranah publik dalam negeri prosentasenya masih kecil dibanding laki-laki.

Akses perempuan terhadap kesehatan juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2018/2019 AKI Indonesia masih tetap tinggi, Yakni 305 per 1000 kelahiran hidup. Kita juga menjadi saksi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus berlangsung baik didalam rumah maupun diruang publik.

Tiga puluh persen perempuan dipencalegan dan partai politik masih berjalan lamban, Pelaksanaan masih bersifat formalitas.

Kualitas pendidikan dan kedudukan perempuan dalam politik masih terhambat dengan praktek patriarkhal.

Melihat kondisi perempuan yang masih memprihatinkan, maka perempuan yang memiliki kesadaran dan posisi ekonomi yang sudah baik harus secara bersama-sama memperjuangkan kehidupan perempuan agar menjadi lebih baik dan bermartabat.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati hari perempuan sedunia dan HUT Srikandi Demokrasi Indonesia yang ke-17, maka kami menjadikan momentum ini sebagai konsolidasi sekaligus peryataan sikap kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk lebih serius memperjuangkan hak-hak perempuan, dan membuka akses perempuan diberbagai bidang dan menyerukan Penolakan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Cipta Kerja. Demikan pernyataan Ketua Umum Srikandi Demokrasi Indonesia.


.Suhendi/Sri Nenkli

JABARCENNA.COM | Sukabumi : Anggota DPR/MPR RI, Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan (dapil ) Jabar IV, Dr. Ribka Tjiptaning, P. AAK melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan berupa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika ke warga masyarakat di Lembur situ, Kota Sukabumi, Sabtu (7/3/2020).

Sosialisasi itu disampaikan dihadapan ratusan peserta Srikandi Demokrasi Indonesia.

Dalam pemaparannya, Ribka memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila.

"apa arti itu Pancasila sebenarnya, Jangan hanya berteori, kalau untuk Pancasila itu orang-orang sudah hafal lah pasti. Tapi bagaimana mengimplementasikan apa sila-sila itu, sila kelima, sila kedua" tanya Ribka

Ketika ada bayi disandra di Rumah Sakit dan ketika ada rakyat miskin ditolak dari Rumah Sakit apakah itu sesuai Dengan Pancasila sila ke-5, Itulah yang harus dimaknai sebetulnya. Dan untuk sekarang lagi isu Corona, itu menggelisahkan semua Rakyat, Padahal kita ini Indonesia sudah dikaruniai tempat atau Geografi yang sangat luar biasa dari Tuhan, Kita juga dianugerahi semua tanaman ada, ungkapnya

Ribka pun menceritakan temuan sang profesor Haeru yang menemukan Anti Virus dari kurkuma yang ada di jahe dan kencur.

Dari dulu flu burung juga sampai selesai isunya tidak ditemukan, sekarang CORONA juga begitu. hanya memang, tetap dijaga imunitas kita dengan makan sayur, makan buah-buahan dan jaga kesehatan, tuturnya



Dalam kesempatan tersebut dilakukannya pula pernyataan sikap dari Srikandi Demokrasi Indonesia dalam menyambut Hari Perempuan Sedunia pada tanggal 8 Maret 2020


Suhendi/Sri Nenkli

JabarCeNNa.com, Kuningan - Adanya sampah yang menyumbat gorong-gorong di jalan Winduhaji yang mengakibatkan meluapnya air ke permukaan jalan dan mengakibatkan banjir, Kepala Kelurahan Winduhaji, Didi Supardi SE turun tangan bersama jajarannya membersihkan gorong-gorong yang tersumbat, Jumat (6/3/2020). 

Dikatakan Didi, dalam rangka Jum'at Bersih kita melakukan perbaikan saluran gorong-gorong yang tersumbat oleh sampah tersebut, dan memang ada beberapa titik gorong-gorong mengalami penyumbatan. 

Setelah kita gali ternyata ada beberapa sampah yang menutupi aliran gorong-gorong tersebut seperti, plastik, baligho, dan matrial sampah lainnya. 

Tidak hanya itu, gorong-gorong yang beberapa titik tersebut sebenarnya sudah tidak layak, karena tidak ada tutup bak kontrol, ucap Didi saat ditemui di lapangan. 

Lurah Winduhaji usai perbaiki Gorong-gorong
Lanjutnya, kita sudah berkordinasi dengan pihak PU untuk meminta adanya perbaikan gorong- gorong tersebut alhamdulilah ajuan sudah di terima oleh pihak PU, kata Didi 

Ia menambahkan, guna menciptakan lingkungan bersih, pihak kelurahan selalu memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai, atau sembarangan karena pihak kita mengadakan program lingkungan bersih dengan menerjunkan personil dari pihak kelurahan untuk mengambil sampah di tiap-tiap rumah sebagaimana program dari operasional kelurahan sendiri. 

Jadi setiap harinya ada personil yang memungut sampah, selain dari program yang telah berjalan setiap hari senin dan kamis dari pihak dinas kebersihan atau DLHK, pihak kita sendiri melaksanakan yang rutinnya setiap hari. 

Untuk sarana dan prasarana-pun kira telah bekerja sama dengan H Dudung dan (LPM) H Iman sebagaimana kita mendapatkan bantuan kendaraan operasional pemungutan sampah, dan usulan kepada bupati pun kita lakukan sebagaimana kita membutuhkan kontainer dan hanggar-nya. hal tersebut kita tempuh guna mewujudkan lingkungan bersih di Kelurahan Winduhaji. Demikian dikatakan Didi Supardi SE 

.Iwan/Suradi

( Kawasan Wisata Lembah Pajamben Kota Banjar )


JABARCENNA.COM, BANJAR - Usai penataan lembah pajamben yang terletak didesa Binangun kecamatan Pataruman kota Banjar, sampai saat ini status pengelolaanya belum jelas.  

Budi Ramdany salah warga masyarakat Desa Binangun mempertanyakan kejelasan pengelolaan Wisata Lembah Pajamben. Menurut Budi, pihak pemkot harus mengambil keputusan tentang pengelolaanya.

"untuk obyek wisata lembah pajamben saat ini sok cepat ada keputusan apakah mau dilimpahkan ke desa, kalo mau sama desa ya sok biar ada kejelasan supaya pengelolanya ada ataupun oleh kota agar  diambil keputusan, toh tidak harus menunggu masa perawatan sambil berjalan juga bisa terjadi penyerahan ataupun keputusan akan di kelola oleh kota jadi jelas statusnya", ujar Budi, Jumat (6/3/2020).

Budi berharap, obyek wisata lembah pajamben ini harus ada wahana  yang menjadi target pengunjung sehingga dapat menjadi tujuan destinasi wisata unggulan di kota Banjar.

“ pajamben harus ada wahana baru seperti kolam renang ataupun lantai kaca ataupun Camping ground”,jelanya.

Menurut Budi, pesona pemandangan obyek wisata pajamben ini sangat mengagumkan, sehingga lembah pajamben ini bisa selalu hidup dan menjadi tujuan wisata yang menggembirakan serta perekonomian masyarakat desa Binangun bisa semakin tumbuh.

Menyikapi hal itu Dedi Suryadi selaku Camat Pataruman menuturkan, untuk obyek wisata pajamben ini diharapkan ada kejelasan terkait seperti apa status dan siapa yang nantinya akan mengelola destinasi wisata lembah pejamben sehingga tidak menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan segera di tindak lanjut obyek wisata lembah pajamben ini agar status dan siapa pengelolanya jelas", ujar Dedi saat di tanya terkait lembah pajamben

Dedi juga mengatakan khususnya untuk pemerintah desa Binangun harus mempersiapkan jika nantinya obyek wisata lembah pajamben ini di serah terimakan oleh pemerintah Kota, sehingga bisa memberikan manfaat khususnya untuk peningkatan pendapatan desa untuk menaikkan perekonomian masyarakat.

"desa Binangun harus  Mempersiapkan analisa usaha dan menunjuk pengelola yg memiliki kemampuan untuk mengelola lembah pajamben jika memang nantinya di kelola oleh desa", tambahnya. (WY)

Diberdayakan oleh Blogger.