JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

November 28, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - Gedung Baru Kantor Balai Nikah dan Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan diresmikan, Kamis (28/11/2019). Peresmian gedung KUA tersebut dilakukan oleh Drs. H. Aldim, M.Si Kepala Bidang Urais dan Binsar Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat. 

Hadir pada acara tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Kuningan, Dr. H. Hanif Hanafi M.Si, Kasubag TU Kemenag Kuningan, Drs. H. Edi Suwardi, M Si, Kepala seksi Bimas Islam, H. Ahmad Fauzi, S.Ag., M.Si, Kepala KUA Ciawigebang, H. Iman Rohiman SH.I, Kapolsek Ciawigebang, Koramil, dan beberapa kepala KUA dari beberapa Kecamatan, Para Penyuluh Agama PNS dan Non PNS beserta Jajaran Lainnya ikut hadir dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1441 H / 2019 M dan Tasyakuran dalam rangka menempati gedung baru. 

Acara tersebut diisi dengan kegiatan Hadroh dan Tausiyah dari Kyai H. Ayub Ahmad FA.,M.Ag yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. 

Kepala Kemenag Kuningan, Dr. H. Hanif Hanafi M.Si, dalam sambutannya menyampaikan, Alhamdulillah sesuai dengan agenda hari ini kita dapat melaksanakan acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tasyakuran dalam rangka menempati gedung baru KUA Ciawigebang.

Terkait telah selesainya pembangunan Kantor Balai Nikah dan Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang saya mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya dan sama-sama bekerja dalam mensukseskan pembangunan maupun terkait aspek administratif yang telah kita lakukan, "ungkap H. Hanafi 

Lanjutnya, pihaknya mengucapkan terimakasih khususnya kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat telah membantu bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah yang telah banyak membantu Kementerian Agama Kab. Kuningan seperti halnya dalam pembangunan kantor urusan agama ini terlaksana dengan baik. Ini berkat kerja sama kita semua dalam memajukan bidang urusan agama islam. Pungkasnya

Sementara, Drs. H. Aldim, M.Si Kepala Bidang Urais dan Binsar Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya Kantor Balai Nikah dan Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) ini dengan tujuan yang pertama, adanya KUA agar menjadi kordinator kantor urusan agama dan menjadi etalase urusan agama serta menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat. Kedua, KUA menjadi pusat rujukan keagamaan sehingga masyarakat tidak merasa bingung dalam hal-hal keagamaan, dan KUA menjadi tempat pendampingan dalam menyelesaikan urusan keagamaan baik bersifat konsultasi dan edukasi, terangnya 

Aldim berharap, dengan adanya sarana dan prasarana yang persentatif ini jajaran Kantor Urusan Agama tentunya dapat memberikan pelayanan terhadap umat dengan lebih baik. Hingga masyarakat yang datang dengan keperluan konsultasi keagamaan atau juga kaitan dengan urusan manasik haji dapat merasa nyaman. Ucap Aldim 

Ditambahkan Bupati Kuningan yang diwakili Asisten Daerah 2 Kuningan, Dadang Supardan mengatakan, "saya ucapkan terimakasih kepada jajaran Kemenag Kuningan, mudah-mudahan gedung yang megah dan berwarna hijau ini menjadi tempat kita bertanya dan tempat kita bersilaturahim dan berkonsultasi baik masalah yang berhubungan dengan agama. 

"Insaallah dengan adanya gedung baru akan tercipta pelayanan yang terbaik" pungkasnya 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan prasasti oleh Kepala Bidang Urais dan Binsar Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kemenag Kuningan dan dilakukannya gunting pita oleh Asda 2 Kuningan sebagaimana diresmikannya gedung baru kantor KUA Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

November 27, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta --Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat forum komunikasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri. 

Menurut Emil --demikian Ridwan Kamil disapa, forum tersebut akan menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi untuk berdiskusi dengan Pemerintah Pusat. 

"Mari ciptakan ruang komunikasi khusus di mana kami (Gubernur) bisa berkumpul dengan para Menteri dengan waktu yang rutin," kata Emil dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI ke-VI 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/19).

"Jadi, usul saya kita ciptakan sebuah cara bahwa keluhan-keluhan kami para Gubernur ada mekanisme baru. Karena setengah dari tugas kami adalah perwakilan pemerintah pusat, tapi energi dan power-nya tidak terlalu kuat," imbuhnya.

Emil optimistis, jika forum komunikasi terbentuk, pembangunan Indonesia akan semakin cepat. "Pemerintah Pusat memberikan ruang rutin jadi kami bisa tracking permasalahan pembangunan di daerah," katanya. 

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas RI, Rudy Soeprihadi, menyambut baik usulan Gubernur Jabar tersebut. Menurut dia, pihaknya akan mulai merancang teknisnya. 

"Saya pikir masukan dari Gubernur Jabar sangat bagus nanti akan kita atur teknisnya. Kita secara rutin bertemu antara Bappenas dan Bappeda. Intinya, kami sangat terbuka untuk berkomunikasi," kata Rudy. 

Dalam sidang Munas APPSI VI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi ketua umum APPSI periode tahun 2019-2023. Anies pun langsung menerima bendera pataka APPSI yang diserahkan oleh Ketua APPSI Periode 2015-2019, yakni Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. 

.HJ

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

November 27, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Bandung -- Guna memperingati Hari Bambu Nasional, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama komunitas Baju Baja (Bambu Juara Bambu Jawa Barat) menggelar event Bambu Vaganza Bambu Juara di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/11/19).

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang membuka acara tersebut berkata, peringatan Hari Bambu Nasional merupakan momentum bagi masyarakat Jabar untuk peduli akan kelestarian bambu. Apalagi, bambu memiliki nilai budaya dan ekonomi.

"Sekarang masyarakat sudah banyak yang tidak peduli. Mungkin hanya petani atau pengusaha bambu (yang peduli akan kelestarian bambu)," kata Uu.

"Sekarang bambu bukan hanya dipakai untuk bangunan, tapi memiliki nilai tambah dari olahannya, artinya memelihara bisa melestarikan lingkungan dan punya nilai ekonomi," imbuhnya.

Maka itu, Uu mengapreasi gerakan pelestarian bambu yang digagas oleh komunitas Baju Baja. Pasalnya, gerakan tersebut mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. 

"Saya harap juga berikan pelatihan untuk mengelola bambu menjadi bernilai ekonomi kepada generasi muda di perkotaan," ucapnya.

Ketua Baju Baja, Oki Hikmawan, mengatakan bahwa visi utama dari komunitasnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, salah satunya bambu. Dia pun berharap Pemda Provinsi Jabar dapat membuat perajin bambu Jabar naik kelas.

Selain itu, kata Oki, Baju Baja sudah melakukan pelatihan pengolahan dan pengelolaan bambu di 35 desa dan 2 pesantren di 9 kabupaten/kota di Jabar. Bahkan, lanjut dia, 12 desa sudah mendapatkan bantuan mesin untuk usaha kecil menengah.

"Target kami 100 desa kreatif melalui pengolahan bambu tahun depan akan kami selesaikan," kata Oki.

Menurut Oki, sejumlah kriya bambu Jabar sudah masuk ke pasar internasional. Seperti jam tangan bambu yang sudah menembus Inggris. 

"Mereka ingin memesan lagi. Mudah-mudahan bertambah negara lainnya agar bambu Jabar dikenal di mancanegara. Kami juga sudah bersepakat dengan 8 hotel berbintang untuk pemakaian lampu kamar dengan bambu Jabar," ucapnya.


.HJ
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

November 27, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - Rapat Kordinasi dalam upaya peningkatan peran dan fungsi institusi statistik dalam satu data Indonesia yang di gelar di Hotel Horison Kuningan Rabu, (27/11/2019) Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung program Pemerintah Pusat tersebut.

Acara yang di ikuti bersama Diskominfo dan Badan Pusat Statistik Kuningan tersebut membahas materi peran dan fungsi institusi statistik dalam Satu Data Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan.

Dikatakan Wakil Bupati Kuningan Ridho Suganda, Persoalan data memang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Dimana ego sektoral instansi sebagai produsen (penyedia) data, perbedaan konsep dan definisi, serta belum adanya kode referensi acuan yang mencakup seluruh kebutuhan data, merupakan sebuah tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Data statistik yang akan dibahas ini merupakan syarat mutlak, dimana kita harus memiliki data. Data merupakan sumber yang paling penting sehingga harus dapat diolah dengan standar yang jelas,” kata Ridho

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat memberikan dasar dan arahan dalam merumuskan kegiatan dan program pembangunan. Adanya kegiatan ini, setiap institusi statistik dapat mengerti dan memahami peran dan fungsinya dalam mendukung Satu Data Indonesia.

“Para peserta dalam kegiatan ini juga dapat meningkatkan pemahamannya tentang pengelolaan data dan informasi statistik,”ujarnya

Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah rangka menyiapkan program Satu Data Indonesia, sesuai dengan UU nomor 16 Tahun 1997 kemudian diperkuat melalui Perpres nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Hal itu merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung-jawabkan. demikian dikatakan Ridho


.iwan
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.