JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 10, 2019
JabarCeNNa.com, Sukabumi - Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami memberikan secara langsung Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pantai Palangpang Geopark, Selasa (8/10).

Kepala Desa Ciwaru, Taufik menyampaikan bahwa pembagian sertifikat PTSL setelah proses kurun waktu kurang lebih 7 bulan dari mulai proses pendaftaran, pendataan sampai pengukuran. "Yang mendaftarkan di program PTSL ini hannya ada 1916 sertifikat. Untuk pembagiannyapun itu untuk Desa Ciwaru sebanyak 300 sertifikat dan Desa Girimukti sebanyak 100 sertifikat, jadi total yang dibagikan sebanyak 400 sertifikat" jelasnya.

Hal senada disampaikan juga oleh Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, Achdiar P. Asmara "Pada tahun ini peruntukkan sertifikat untuk Desa Ciwaru Sebanyak 1916 sertifikat dan Giri Mukti kurang lebih 2900 sertifikat mudah mudahan dalam waktu secepatnya bisa diselesaikan." Achdiar menambahkan sertifikat itu menjadi kepastian hak untuk tanahnya, dan menunjang arahan arahan dari dinas terkait untuk mengarahkan prosesnya.

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menambahkan pengembangan kawasan geopark harus jelas secara administrasi termasuk penataan ruangnya. Penataan ruang dikawasan geopark membutuhkan dukungan bapak /ibu supaya tertata secara baik, tentunya kebijakan Pemerintah akan memprioritaskan terutama dalam penataan pertanahan dan penataan ruang geopark."katanya

Pemerintah sudah memberikan ruang kepada masyarakat mendapatkan hak kepemilikan tanah, dan menjadi pendukung untuk kemajuan daerah, namun fungsi sawah dikawasan Geopark harus bisa menunjang edukasi budaya.

"Kita akan dorong para wisatawan mancanegara untuk masuk kewilayah geopark dan melakukan edukasi tentang penanaman padi diwilayah ini dengan cara membajak sawah tidak menggunakan mesin traktor tetapi menggunakan hewan kerbau, sehingga menarik wisatawan untuk datang, ide kreatifitas bapak/ibu ketika punya harus terus dikembangkan dan tentu cara berfikir kita harus dirubah jangan sampai kita tidak berkembang karena potensi sumber daya alam kita melimpah"tuturnya

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sukabumi menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada masyarakat. Dan ikut dihadiri Kadis Budpora, Kadis Kominfo, Camat Ciemas, Unsur TNI dan Polri dan undangan lainnya.




Sri Nenkli/Erik S.S
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 10, 2019
JabarCeNNa.com, Sukabumi - Sebanyak 68 orang warga Jabar dipulangkan dari Wamena propinsi Papua, data yang berhasil dihimpun warga jabar yang akan dipulangkan sebanyak 68 orang terdiri dari 18 Orang dari Garut, 2 Orang Kab. Majalengka, 7 Orang Sukabumi, 4 Orang Kota Bandung, 4 Orang Kab. Bandung, 2 Orang Kab. Kuningan, 5 Orang Kab. Tasikmalaya, 8 Orang Kab. Sumedang 8 orang Kab. Subang, 3 Orang Kab. Purwakarta, 4 Orang Kota Bogor, dan 3 Orang Indramayu.

"Awalnya akan dipulangkan pada hari selasa (08/10) sesuai radiogram yang diterima, namun barusan kami mendapat radiogram ralat dari Pemerintah Provinsi Jawabarat sehingga rencananya akan dipulangkan pada Rabu (09/10)" ungkap Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, Senin (07/10/2019).

Menurut Herdy, Bupati Sukabumi telah menugaskan Kepala Dinas Sosial dan Ketua Baz Kabupaten Sukabumi untuk mengurus kepulangan warga Sukabumi sesuai radiogram. "Isi radiogram itu agar menugaskan kepala dinas sosial dan kepala Baznas Kabupaten Kota" tambahnya.

Herdy menerangkan bahwa tidak semua warga jawabarat ingin pulang namun ada yang bertahan dan ingin tetap tinggal disana. "Informasinya seperti itu, ada yang ingin pulang dan ada juga yang ingin tetap tinggal disana, dengan berbagai pertimbangan, jadi sementara yang dipulangkan ya yang ingin betul betul pulang" pungkasnya.


.Sri Nenkli/Erik S.S
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 09, 2019
Petugas Bagian Pemulasaran Jenazah RSUD 45 Kuningan saat menunjukan bagian luka yang ada di tubuh jenazah. Foto : Ist
JabarCeNNa.com, Kuningan - Kematian seorang Lurah bernama R. Iwan Arusdiawan di kamar hotel Cipanas Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, Rabu (9/10/2019) pagi, ditemukan beberapa luka di bagian tubuh jenazah.

Hasil penelusuran Jabarcenna.com dilapangan saat mengunjungi kamar Jenazah di RSUD 45 Kuningan, saudara R. Iwan Arusdiawan, atau Lurah Windusengkahan tersebut nampak terlihat beberapa luka di bagian tubuh jenazah.

Dikatakan Wawan S, selaku Bagian Pemulasaran Jenazah RSUD 45 mengatakan "memang di luar organ tubuh jenazah tersebut terdapat beberapa luka"kata Wawan, Rabu (9/10)

Namun pihak kita hanya melakukan visum luar saja dikarenakan pihak keluarga tidak mengijinkan untuk dilakukannya otopsi"terangnya

Beberapa luka yang ada di bagian tubuh korban ditemukan luka pada leher korban sepanjang 15 cm ada tiga baris, Kepala belakang mengeluarkan darah, dan di kemaluan korban juga mengalami sedikit luka gores, namun pihak kami juga belum bisa memastikan apakah betul dari luka-luka yang ada tersebut itu ada unsur motif atau sebagainya karena pihak kepolisian lah yang bisa memberikan keterangannya."jelas wawan

Sementara dikatakan, Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Reza Pahlevi melalui via whatsapp, pihaknya mengatakan, "pihak keluarga jenazah menolak untuk dilakukan autopsi namun kita sudah bertemu keluarga untuk menerangkan dan menjelaskan mereka pada keputusannya untuk menolak dan kita lakukan lagi pendekatan, dan tetap pihak keluarga menolak agar jenazah segera dilaksanakan sesuai syariat islam katanya, dan kita coba yakinkan lagi beberapa penemuan kita, ternyata tetep bulat pihak keluarga menolak untuk tidak dilakukan otopsi" terang AKP Reza

Untuk saat ini kita minta hasil visum luar kerena visum luar yang dilakukan pihak rumah sakit belum keluar secara resmi. Selain itu juga kita ada visum dari dokter polri, nanti dari dua hasil visum luar itu sedikit banyak nanti kita akan jadikan pedoman." Ungkapnya

Sementara ini pihak kita menunggu hasil resmi visum luar yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan untuk berapa lama hasil visum luar tersebut muncul, sebenarnya tergantung dari sistem administrasi surat menyurat di rumah sakit. Kalau di internal kita sendiri, saya belum mengecek lagi. nanti mungkin saya akan menanyakan kembali kepada dokter yang menangani."terang AKP Reza


.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 09, 2019
Andi Maulana, Awak Media Kota Banjar (foto: Ist)
JabarCeNNa.com, Banjar - Pemerintah Kota Banjar, melalui Dinas Kominfo Kota Banjar dalam anggaran perubahan 2019 ini menganggarkan untuk media sebesar 150 juta rupiah. Namun sayangnya anggaran tersebut hanya untuk 3 media saja.

Kepala Bidang Informasi Dinas Kominfo Kota Banjar, Tatang saat dihubungi mengatkan, kerjasama media saat ini baru rencana.

"anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan prosinya masing", ungkapnya, Rabu (9/10/2019).

Menurut Tatang, kerjasama dengan media baru rencana. Namun terdengar kabar hanya 3 media saja.

"mudah-mudahan tidak 3 media saja, untuk media sedang di verifikasi persyaratanya sesuai dengan perwal", Jelasnya.

Menanggapi hal itu. Andi Maulana, salah satu awak media di Kota Banjar menyayangkan sikap Dinas Kominfo yang mendiskrimnasi media di kota Banjar. Menurutnya, media di kota banjar bukan hanya 3 saja namun lebih dari itu.

"jangan ada diskriminasi, kalau mau kerjasama dengan media silahkan saja, tinggal di verifikasi prasyarat medianya, tapi jangan hanya 3 media saja", Ujarnya.

Menurut Andi, media di kota banjar itu bermacam macam, ada media cetak harian, cetak mingguan, cetak bulanan, ada media online, media elektronik dan masih banyak lagi.

"tinggal invertarisi lagi lah, saya meminta Dinas Kominfo sebagai rumah media di Kota Banjar harus bijaksana dalam mengabil keputusan, jangan ada diskriminasi kepada media", Tedasnya.

Beberapa perwakilan media kota Banjar pun menanggapi serupa, bahkan, awak media di kota banjar akan melayangkan audiensi ke dinas Kominfo, di tembuskan ke Walikota Banjar, dan DPRD Kota Banjar.

"kami sudah komunikasi dengan 40 media yang ada di kota banjar dan bersepakat untuk melaksanalan audiensi dengan Dinas Kominfo untuk mempertanyakan anggaran 150 juta tersebut. Surat akan kami layangkan besok, dan kami meminta jumat sudah ada jawaban dari Dinas kominfo",pungkasnya.


.Ao
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.