JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 02, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Bupati Kuningan H. Acep Purnama, menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Setda Kabupaten Kuningan, Selasa, (1/10/2019).

Pada upacara Hari Kesaktian Pancasila yang mengangkat tema "Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia, tampak hadir Wakil Bupati Kuningan H. M. RIdho Suganda, SH., M.Si, unsur Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si serta seluruh peserta upacara lainnya.

Dikatakan Acep Purnama, “Mari kita jadikan momen ini untuk meneguhkan komitmen kita untuk lebih mendalami, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” Ucapnya dalam Acara Upacara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kuningan membacakan Teks Pancasila yang diucap ulang oleh seluruh peserta upacara.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzulrachdy membacakan ikrar sebagai komitmen bersama untuk membulatkan tekad mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat.

.iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 02, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Sebanyak 17 Ormas/LSM Kabupaten Kuningan terima bantuan kesekretariatan.

Bantuan yang berupa bentuk sarana dan prasarana tersebut langsung di berikan secara simbolis oleh Bupati Kuningan Acep Purnama di dampingi Kepala Kesbangpol Kuningan H.Dadi Hariadi. Senin (30/9/2019).

Dikatakan Kepala Kesbangpol Kab. Kuningan, Drs. H.Dadi Hariadi, M.Si, " ini dibBantuan kesekretariatan ini diberikan kepada 17 Ormas/LSM dalam bentuk sarana dan prasrana, yaitu Laptop, Printer, Meja dan Kursi.

"Semoga dengan diberikan fasilitas ini dapat membantu kinerja dari masing masing organisasi kemasyrskat dalam mewujudkan visi dan misi dari masing masing organisasi yang pada khirnya akan mendukung pembangunan untuk Kuningan Maju,"ucapnya

Sementara, Bupati Kuningan H. Acep Purnama mengatakan organisasi kemasyarkatan adalah wadah jaminan berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial. Ini merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita.

"Untuk itu dibutuhkan pembinaan ormas, secara transparan dan akuntabel untuk terwujudnya kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat. Menghadapi perkembangan dunia global," demikian dikatakan Acep.


.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 02, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Sebanyak 200 PNS di Lingkungan Pemkab Kuningan terima SK kenaikan pangkat.

Pemberian SK kenaikan pangkat terhadap 200 PNS tersebut sebagaimana telah memenuhi syarat naik pangkat periode Oktober 2019, yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III 167 orang dan golongan II 27 orang.

Dikatakan Bupati Kuningan, Acep Purnama, pihaknya mengajak seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk senantiasa meningkatakan profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas."ungkapnya

Lanjutnya, PNS harus mampu melahirkan inovasi dalam bekerja guna meningkatkan kualitas, kuantitas serta kepuasan masyarakat.

“Untuk itu tingkatkan prestasi dalam bekerja dengan mengutamakan moralitas dan kejujuran, karena hal itu akan menuntun dalam berbuat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan,” ujar Acep, Senin, (30/9/2019) saat acara Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS, di Aula UPTB Pengelola Fasilitasi Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten. Kuningan.

Acep berharap, PNS melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya masing-masing. PNS juga harus menjadi suri teladan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat.

Sementara itu Sekretaris Daerah Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, mengatakan agar PNS terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam rangka profesionalisme PNS serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dian, ada beberapa tips untuk meningkatkan profesionalisme PNS. Jika ingin bahagia 1 jam pergilah tidur, Jika ingin bahagia 1 hari pergilah memancing, Jika ingin bahagia 1 bulan segeralah menikah, Jika ingin bahagia 1 tahun habiskan warisan, dan jika ingin bahagia selamanya cintailah pekerjaan."ungkap Dian

.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 30, 2019
Aliansi Wartawan Kuningan berdemo di depan gedung DPRD Kuningan. Foto (Ist)
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Puluhan wartawan dari media cetak, televisi dan online di Kabupaten Kuningan menggelar demo menolak RUU KUHP, di depan gedung DPRD Kuningan, Senin (30/9/2019).

Para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu tersebut menuntut RUU itu tidak jadi di sahkan menjadi Undang-undang karena sejumlah pasal dari RUU KUHP itu berpotensi membatasi kemerdekaan pers.

Seorang jurnalis pakai pakaian menyerupai pocong sebagai simbol matinya kebebasan pers 
"Ini demo untuk menolak RKUHP karena di dalamnya banyak pasal karet yang mengancam kebebasan pers seperti tentang penyerangan atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden," kata Koordinator aksi Iyan Irwandi yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kuningan.

Iyan mengatakan, dari hasil kajian jurnalis Kuningan, sedikitnya ada 13 pasal yang mengancam kebebasan pers. 13 pasal itu, lanjut dia, berbenturan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

"Ini kemunduran demokrasi. Seharusnya wartawan itu tetap bernaung dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers," kata Iyan.

Jurnalis Kuningan juga menyoroti tentang masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis. Iyan menyayangkan kejadian kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi selama aksi demo penolakan RKUHP dan UU KPK baru beberapa hari lalu, seperti di Jakarta dan Makasar.

"Kita juga minta oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan diadili, karena ini masih banyak terjadi," katanya.

Tidak hanya itu, massa juga membuat petisi yang berisi sejumlah tuntutan. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk ditandatangani dan dikirimkan ke DPR RI.

"Kita ingin pimpinan DPRD menandatangani petisi yang berisi sembilan tuntutan. Agar kemudian petisi itu disampaikan ke DPR RI," kata Iyan 

Para pimpinan DPRD Kuningan
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy dan jajarannya mendatangi para massa unjuk rasa dan pihaknya mendukung aspirasi jurnalis terkait penolakan RKUHP. Nuzul pun menandatangani petisi yang disodorkan jurnalis.

"Saya mendukung. Pers bagian dari demokrasi. Kalau pers mati maka demokrasi juga mati. Kita tandatangani dan akan kirimkan ke DPR RI," kata Nuzul.

.Iwn
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.