JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

September 29, 2019
JabarCeNNa.com, Sukabumi -- Dinas Kebudayaa, Pemudan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi bersama KNPI Kabupaten Sukabumi lakukan pelatihan enterpreneurship kelompok pemuda produktif. Rabu, (25/9/2019).

Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi Reggy Afriansyah, ST mengatakan, pertama kami dari KNPI sangat mengapresiasi pada dinas pemuda dan olahraga sehingga bisa terlaksana kengiatan enterpreneurship kelompok pemuda produktif dan Alhamdulillah pesertanya ada 80 peserta dan peserta pun dari pengurus knpi kecamatan ikut mengirimkan peserta putra terbaik.

Dan diharapkan kegiatan pelatihan enterpreneurship ini dapat membentuk karakter-karakter pemuda khususnya di bidang usaha, sehingga memiliki tanggung jawab untuk kedepannya untuk bisa mandiri dan membentuk perusahaan dimasing-masing kecamatan.

Ini program langsung dari Disbudpora namun kegiatan ini akan kita tindak lanjut, karena kita pun dihari Minggu ada kegiatan pelatihan marketing, nah ini sama-sama saling berhubungan sehingga ada sinergitas antara kami dan disbudpora terkait kegiatan ini."ungkap Reggy

Kasi disbudpora Taufik menambahkan, untuk pesertanya kita meminta kepada DPD KNPI kabupaten untuk pemuda pemudi yang ada dikecamatan atau perwakilan kecamatan.

Dan sasarannya adalah anak anak yang lulus sekolah SMK, SMA kita inginnya mengubah menset mereka jangan jadi pegawai jadi mainsetnya mereka jadi usahawan, usahawan juga lebih menjanjikan dari pada jadi pegawai.

Sekarangkan mainset (pola pikir) anak-anak sekolah ingin jadi pegawai atau buruh padahal dibidang kewirausahaan lebih menjanjikan, intinya kita ingin mengubah menset anak muda."ucap Taufik

Dan untuk pelatihannya nanti ada tindak lanjutnya, dari sini ada pengembangan kewirausahaan kepemuda, nanti akan dibagi kelompok menurut keahliannya masing-masing.

Ada pelatihan las,  sablon dan nanti ada pendampingan nanti kita akan panggil ahlinya,dan dipelatihan itu kita akan berikan pinjaman alat untuk las dan sablonnya. Tuturnya


Suhendi
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 27, 2019
JabarCeNNa.com, Sukabumi - Bupati Sukabumi hadiri rapat koordinasi penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sukabumi, Rabu (25/9/2019) bertempat di Hotel Pangrango Selabintana.

Sebelum menutup kalender tahun 2019 Semua puskesmas di Kabupaten Sukabumi harus telah memiliki sistem layanan untuk tes HIV. Kebijakan tersebut merupakan upaya membangun dan menambah capaian target standar pelayanan minimum (SPM) penanggulangan HIV/AIDS."ungkap Bupati Sukabumi Marwan Hamami.

“Saya menginstruksikan kepada perangkat daerah terkait, di akhir tahun 2019 ini semua puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Sukabumi sudah mampu memberikan layanan tes HIV,” ujar Marwan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara komprehensif disertai pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kata bupati, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan perawatan secara terpadu bagi ODHA atau orang yang terinveksi HIV. 

Semua pihak, lanjut bupati, harus meyakinkan dan memastikan SPM untuk penanggulangan HIV/AIDS bisa tercapai 100 persen. Dia mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk selalu bekerja sama dalam penanggulangan HIV/AIDS yang merupakan bagian dari pembangunan kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. 

Sementara itu Sekretaris KPA Kabupaten Sukabumi, Damayanti Pramasari menyatakan, penanggulangan HIV/AIDS ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan penyakit yang belum ada obatnya itu. Selain itu untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari HIV/AIDS pada individu ODHA.

“Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak dari pemerintah maupun swasta termasuk mereka yang terinfeksi dan terdampak sehingga keseluruhan penanggulangan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan sebaik baiknya,” ujar Damayanti. 

Kepala dinas kesehatan Harun Alrasyid mengatakan, rapat koordinasi ini adalah dalam rangka mensinergikan bentuk program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi kegiatan KPA yang dilaksanakan dikabupaten Sukabumi 

Khususnya dalam mengevaluasi seluruh kegiatan baik itu pada tataran capaiannya maupun target-target yang telah ditentukan dalam KPA ini.

Dalam standar pelayanan minimal menurut Permenkes yang terbaru no 4 tahun 2019 bahwa yang standar pelayanan minimal khususnya pada program dan penanggulangan Aids ini memang harus targetnya diangka 100 persen, tentunya kita tidak hanya bicara target tapi bagaimana proses untuk mencapai target ini bisa dilaksanakan dengan baik"tutur Harun

Yang disebut target 100 persen itu adalah, misalnya pada tahun 2019 yang ditemukan kasus HIV AIDS itu ada 80 orang berarti apabila kasus 80 orang yang ditemukan dalam bentuk kasus baru berarti yang 80 orang itu yang harus ditindak lanjuti itu pencapaian 100 persen.

Tapi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentunya diperlukan perhatian daripada seluruh elemen masyarakat baik sifatnya tokoh masyarakat maupun dari stekholder yang lebih tinggi.

Terutama juga harus didukung daripada regulasi pemerintah daerah terutama didalam pengeluaran anggaran yang untuk penanggulangan HIV AIDS ini, terutama target penanggulangan Aids ini adalah untuk menghilangkan stigma.

Pesannya adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya hindari pergaulan bebas, pemakaian narkoba, minuman keras dan juga keutuhan rumah tangga selalu berpedoman satu pasangan satu. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan.


.Suhendi
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Pangandaran -- Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengumpulkan kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Pangandaran. Kamis, (26/9/2019) dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Edisi Ke-3.

Sejumlah kepala daerah tingkat dua seperti Wali Kota Bandung Oded M Danial, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata tanpak hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Emil berharap Kopdar edisi ketiga ini bisa menjadi momentum para kepala daerah tingkat dua di Provinsi Jabar untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemprov Jabar.

"Jadi Kopdar ini kan dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Semoga bisa diapresiasi di zaman saya kan dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," kata dia.

Dia mengatakan untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalah maka Kopdar akan digelar secara tematik dan pada pertemuan kali ini mengambil tema besar tentang keuangan daerah.

"Ke depan itu setiap per tiga bulan sekali akan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia.

Emil, menjelaskan ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kedelapa sumber dana itu ialah APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil.

Ia mengatakan salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah dan dalam hal ini pihaknya menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank BJB karena saat ini bank pembangunan daerah ini memiliki program kredit investasi daerah.

"Sehingga mengapa kita tidak bisa padahal kita punya Bank BJB. Bapak-bapak kan pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan di bjb yang tersedia," kata dia.

"Jadi tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," lanjut dia.

Lebih lanjut ia mengatakan skema pembiayaan pembangunan daerah tak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Kuningan H. M. Ridho Suganda yang hadir bersama Sekretaris Daerah Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si dan Ketua DPRD Zulrahdi, sangat mengapresiasi program program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini tentunya sejalan dengan visi Jawa Barat Juara dan Kuningan Maju. 

Kedepan Kuningan akan mencoba menerapkan apa yang diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kuningan akan proaktif melihat celah pembiayaan dari Pemerintah Provinsi dan APBN, karena Kabupaten Kuningan memang memerlukan bantuan baik dari Pemprov maupun dari APBN untuk membangun. 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatangan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemkab Kuningan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kuningan


.Iwan
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Bandung -- Pentingnya fasilitas pergerakan orang, barang, maupun jasa dalam sistem transportasi nasional dan regional menjadi dasar dalam pembangunan koridor Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap di Jawa Barat.

Namun, permasalahan dalam sistem jaringan saat ini adalah peningkatan volume kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil pun memimpin langsung rapat percepatan infrastruktur pembangunan tol sepanjang kurang lebih 205 kilometer (km) ini di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (25/9/19).

Salah satunya agendanya, membahas wilayah yang dilintasi tol serta posisi pintu exit tol. "(Pembangunan) sesuai progres. Jadi Tahap I dari Gedebage Kabupaten Bandung, Garut sampai Tasikmalaya. Kemudian nanti lanjut Tahap II dari Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran sampai Cilacap," ucap Emil --sapaan Ridwan Kamil.

Dengan konsorsium oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai pengelola pembangunan tol tersebut, diperkirakan anggaran Tahap I meliputi biaya investasi dan konstruksi mencapai kurang lebih sekira Rp60 triliun. Angka yang sama juga disebut menjadi nilai anggaran untuk Tahap II.

Emil pun menegaskan bahwa rapat percepatan kali ini menjadi finalisasi dalam penentuan trase, terutama terkait pembebasan lahan yang prosesnya panjang dan tidak mudah.

“Secara umum, 90 persen semua mengarah ke hal positif jadi kita kebut sehingga tiba waktunya tidak ada lagi kemacetan Lebaran,” kata Emil.

Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian memaparkan, jarak tempuh Tahap I Gedebage-Tasikmalaya adalah 95,2 km dan Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 111 km.

Hedy pun mengatakan bahwa 200 km merupakan konsistensi terpanjang yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol.

Sesuai rencana, proses usulan penetapan lokasi dilaksanakan pada Mei 2019 hingga April 2020. Sementara proses prakualifikasi berlangsung Oktober-Desember 2019, proses lelang pada Desember 2019 hingga Juni 2020, proses pembebasan tanah pada April 2020 hingga 2022, proses rekontruksi Tahap I segmen Gedebage-Tasikmalaya pada 2022-2024, dan tol direncanakan bisa beroperasi di April 2024.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.