JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Bandung -- Pentingnya fasilitas pergerakan orang, barang, maupun jasa dalam sistem transportasi nasional dan regional menjadi dasar dalam pembangunan koridor Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap di Jawa Barat.

Namun, permasalahan dalam sistem jaringan saat ini adalah peningkatan volume kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil pun memimpin langsung rapat percepatan infrastruktur pembangunan tol sepanjang kurang lebih 205 kilometer (km) ini di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (25/9/19).

Salah satunya agendanya, membahas wilayah yang dilintasi tol serta posisi pintu exit tol. "(Pembangunan) sesuai progres. Jadi Tahap I dari Gedebage Kabupaten Bandung, Garut sampai Tasikmalaya. Kemudian nanti lanjut Tahap II dari Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran sampai Cilacap," ucap Emil --sapaan Ridwan Kamil.

Dengan konsorsium oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai pengelola pembangunan tol tersebut, diperkirakan anggaran Tahap I meliputi biaya investasi dan konstruksi mencapai kurang lebih sekira Rp60 triliun. Angka yang sama juga disebut menjadi nilai anggaran untuk Tahap II.

Emil pun menegaskan bahwa rapat percepatan kali ini menjadi finalisasi dalam penentuan trase, terutama terkait pembebasan lahan yang prosesnya panjang dan tidak mudah.

“Secara umum, 90 persen semua mengarah ke hal positif jadi kita kebut sehingga tiba waktunya tidak ada lagi kemacetan Lebaran,” kata Emil.

Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian memaparkan, jarak tempuh Tahap I Gedebage-Tasikmalaya adalah 95,2 km dan Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 111 km.

Hedy pun mengatakan bahwa 200 km merupakan konsistensi terpanjang yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol.

Sesuai rencana, proses usulan penetapan lokasi dilaksanakan pada Mei 2019 hingga April 2020. Sementara proses prakualifikasi berlangsung Oktober-Desember 2019, proses lelang pada Desember 2019 hingga Juni 2020, proses pembebasan tanah pada April 2020 hingga 2022, proses rekontruksi Tahap I segmen Gedebage-Tasikmalaya pada 2022-2024, dan tol direncanakan bisa beroperasi di April 2024.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Cirebon -- Aliansi ‎Jurnalis Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning), melakukan aksi protes terkait RUU KUHP yang dianggap menjadi pasal karet, salah satunya mengancam kebebasan jurnalis.

Massa yang tergabung dalam sejumlah media cetak, televisi, radio, online ini, bergerak dari Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (26/9/2019).

Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning secara tegas mendesak untuk menolak dan membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan kebebasan pers.

Meskipun RUU KUHP tersebut telah ditunda oleh Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Republik Indonesia, masih ada keresahan, lantaran itu ditunda bukan dibatalkan.‎

"Keberadaan RUU KUHP Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman jurnalis pun, praktiknya kerap diabaikan," kata Kordinator aksi Faizal

Tidak hanya itu, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun mengecam tindakan aparat kepolisian yang tidak paham terhadap UU pers, di mana sampai saat ini banyak jurnalis mengalami kekerasan ketikan melakukan peliputan peristiwa.‎

‎Faizal mengatakan, salah satu bukti nyata yang baru saja terjadi, yakni tiga orang jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019), mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian.

‎"Apalagi, jika RUU KUHP disahkan menjadi Undang-Undang, dapat menjadi legitimasi berbagai tindakan serupa," katanya.‎

Menyikapi hal itu, kata Faizal, pihaknya menuntut dan mendesak agar‎ Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan juga membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan Pers. 


.Abdul Salam
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Cirebon -- Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Cirebon masa jabatan 2019-2024, berlangsung  lancar diruang paripurna DPRD Kota Cirebon Kamis (26/9/2019).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua sementara DPRD Kota Cirebon, Tri Ruri Lesmana didampingi wakil ketua sementara, Fitria Pamungkaswati dan dihadiri Walikota Cirebon, H. Nashrudin Azis.

Ketua sementara DPRD Kota Cirebon, Tri Ruri Lesmana dalam pembukaannya mengatakan, dengan dilantiknya ketua DPRD definitif ini maka tugasnya sebagai ketua sementara secara otomattis telah berakhir.

“Tugas akhir ketua sementara DPRD adalah menggelar rapat paripurna pengumuman ketua dan wakil ketua DPRD definitif masa jabatan 2019-2024, yang terdiri dari seorang ketua dan dua wakil ketua,” kata Ruri.

Sesuai dengan Pasal 165 UU No. 23 Tahun 2014 ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur dan sebelum memangku jabatan akan mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon."demikian dikatakan Ruri.

Usai pembukaan rapat paripurna, ketua sementara DPRD menyerahkan acara ke Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cirebon untuk melakukan pengucapan sumpah jabatan ketua dan wakil ketua berdasarkan SK Gubernur No. 170/Kep.754/Penkrm/2019 tentang Penghentian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

Dalam acara pengucapan sumpah jabatan, tampil sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon, Hj. Affiati didampingi dua Wakil Ketua, Fitria Pamungkaswati dan M. Handarujati Kalamullah. Dipandu Ketua PN Kota Cirebon, Edi Junaedi, ketiganya mengucapkan janji sumpah jabatan.

Dengan pengambilan sumpah jabatan tersebut, secara definitif pimpinan DPRD Kota Cirebon sudah resmi terbentuk dan di ketuai oleh Hj. Affiati.


.Abdul Salam
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 26, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Nahas, akibat kelebihan muatan dan sang sopir diduga kelelahan  truk tronton bermuatan pupuk ber nopol Z 9384 HA, terguling di jalan junti Banjar Jawa Barat, Rabu (25/9-19)

Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun supir truk mengalami luka-luka dalam peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Banjar menuju Tasikmalaya dan sebaliknya mengalami antrian dan kemacetan yang cukup panjang.

Supir truk tronton Rahman mengatakan kami berangkat dari Surabaya bersama empat truk yang lainnya dengan bermuatan sarat pupuk untuk di kirim ke Garut. namun sampai di kota Banjar di jalan tanjakan Junti mobil yang saya kendarai tidak kuat naik dan mesin kendaraan mati akhirnya mobil mundur dan masuk ke pekaran rumah dipinggir jalan dan terguling."ungkapnya

Dalam kejadian ini sutuasi jalanan masih sepi belum ramai karena masih petang. Supir truk mengalami luka ringa.

"selama proses evakuasi arus lalu lintas sempat tersendat macet karena menggunakan alat berat untuk mengeluarkan truk dengan muatan lebih dari 30 ton ini dari pekarangan rumah,"pungkasnya.

.Tema
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.