JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 28, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar --  Rakor Satgas Bansos Pangan Kota Banjar di laksanakan di Aula Dinsos kota Banjar. Selasa, (27/8/19)

Rapat dipimpin oleh Kadis Sosial dan dihadiri oleh Wakapolres (Ketua Satgas Bansos Pangan Kota Banjar), Kepala Bulog Divisi Ciamis regional Priangan Timur, Perwakilan Bank BNI, Ka OPD terkait, Para Camat atau yg mewakili, Kades/lurah serta para pendamping PKH Bansos BPNT tiap Desa/Kelurahan.

Dalam kegiatan tersebut Perum Bulog Ciamis menyatakan siap jadi suplayer Bantuan Pangan Non Tunai Kota Banjar, penyaluran pangan berupa beras dan telor sesuai kwalitas yg telah ditentukan dan jumlah sesuai kebutuhan serta harga yg tepat.

Selanjutnya dari Pihak kepolisian mengatakan siap mengawal dan mengamankan penyaluran BPNT agar tepat sasaran, tepat kwalitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

Sementara dari pihak BNI 46 mengucapkan siap membuka atm di setiap agen atau e-warung yang sudah ditunjuk.Para pendamping agar memberikan arahan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan pemilik agen atau e-warung agar pendistribusiannya harus sesuai ketentuan yang disepakati dan atau aturan yang berlaku.

Akurasi data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dimusyawarahkan di tingkat desa/kelurahan, ketentuan kuota masing2 desa/kelurahan agar jadi panduan dlm menentukan jumlah KPM sesuai kriteria.

Lebih lanjut Jika terjadi penyimpangan dalam program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yg mengakibatkan para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mengalami kerugian karena kwalitas pangan yg diterima tdk sesuai standar, jumlah berkurang, harga tdk sesuai, waktu tidak tepat atau pelanggaran lainnya maka para Pendamping dan KPM agar melapor kepada Satgas Bansos Pangan Kota Banjar yg diketuai oleh Wakapolres Banjar Kompol Drs. Ade Najmuloh.


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 28, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Presidium FRDB Soedrajat atau Ajat Doglo merasa tidak puasa dengan jawaban pihak pemerintah kota Banjar dalam Audiensi yang dilakukan kemaren.

Menurut Ajat, jawaban yang diberikan dalam audienai sangat Tidak memuaskan.

"sikap seorang walikota itu gak jelas, dengan kondisi yang terjadi dalam pemerintah kota Banjar, terutama kaitanya dalam kegagalan perencanaan Infrastruktur", Ungkapnya saat dihubungi, Selasa, (27/8/19).

Ajat menjelasakan, kegagalan pembangunan jika di lihat memang Secara fisik itu ada, namun dalam perencanaan awal tidak terealisasi. 

"Berarti gagal perencanaan, seperti Jembatan, Water Park kan ada, tapi perencanaan harusnya bisa sesuai itu tidak terealisasi", Jelasnya.

Ajat menyayangkan Kepada Walikita Banjar. Menurutnya, Tidak ada sikap tegas dari walikota dengan kegagalan tersebut.

"Apakan dia mengakui dengan kegagalan tersebut, dan meminta maaf, atau tidak mengakui, padahal Dinas terkait pada saat heaering di Dewan sudah mengakui kegagalan ituh", Tadasnya.

Seperti diketahui, FRDB telah melalukan Hearing dengan pihak pemerintah Kota Banjar kemaren dan Juga dengan DPRD Kota Banjar beberapa waktu lalu terkait beberapa pembangunan Di Kota Banjar yang dianggap tidak sesuai.


.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 28, 2019
Suasana Audiensi
JabarCeNNa.com, Banjar -- Usai pemanggilan presidium FRDB oleh KPK kemaren, Forum Reformasi Dinasti Banjar laksanakan audiensi dengan jajaran Kepala Dinas serta Wali Kota Banjar. Kegiatan Audensi dilaksanakan di Aula Setda Lantai 2 Kota Banjar, Senin, (26/08/2019).

Beberapa waktu lalu, presidium FRDB Soedrajat atau Ajat Doglo sempat mendapatkan informasi beberapa pejabat Kota Banjar dan juga pihak perusahaan pelaksana Kontruksi Kota Banjar di periksa oleh KPK. Menurut Ajat, pihak KPK membenarkan pemeriksaan itu.

"benar adanya ada beberapa pejabat dan mantan pejabat, dan juga pengusaha yang di panggil KPK", Ujarnya.

Terkait pemanggilan dirinya oleh KPK kemaren, Ajat menjelaskan, jika ia lebih fokus ditanya terkait pemenangan Wali Kota 2013, dimana ia pada saat itu menjadi tim pemenangan dan sempat memberikan mahar ke beberapa partai pendukung. 

"Yaa saat itu saya pernah memberikan mahar politik ke beberapa partai sekitar Rp.1 Milyaran hingga Rp 50 jutaan bagi partai yang tidak ada perwakilan dewan-nya di gedung DPRD," tuturnya. 

Dalam audiensi, Ajat Doglo mempertanyakan kepada Wali Kota terkait turunnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Banjar beberapa waktu lalu.

"Berarti ini kan ada permasalahan dan ternyata kita menemukan beberapa program kegiatan, permasalahan di kota Banjar. Makanya kita coba jelaskan berdasarkan temuan-temuan kita, dimana ada beberapa penyimpangan dari perencanaan. seperti contoh situ leutik, itu awalnya program untuk pertanian dan pengairan, sekarang bergeser akhirnya menjadi sebuah pembenaran dengan istilah untuk wisata," terangnya. 

Sekjen FRDB, Yani Subekti, mengungkapkan, pertemuan tersebut sekedar menyampaikan aspirasi terkait penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pemkot Banjar.

"Kita mempertanyakan tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil Wali Kota mengenai beberapa prosedur yang ada penyimpangannnya," ucapnya. 

Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih didampingi Sekda Banjar, Ade Setiana, mengaku dalam keadaan sedang berpuasa dan memakai masker, usai audiensi ia langsung meninggalkan ruangannya secara terburu-buru.

"Kegiatan tadi wujud respon Ibu Wali Kota terhadap usulan FRD untuk melakukan audens. Ibu Wali Kota jika terkait hal-hal baik tentu akan direspon baik dan ditindaklanjuti untuk kemajuan semua yaa," jelas Sekda Banjar, Ade Setiana, ditemui diruang kerjanya. 

Mengenai pemanggilan beberapa pejabat pemerintah oleh KPK, Ade Setiana, tidak mau berkomentar banyak mengenai hal itu. 

"itu silahkan saja nanti lah, saya belum tahu sejauh itu," imbuhnya.


.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 28, 2019
Presidium FRDB Soedrajat saat memasuki gedung KPK jakarta
JabarCeNNa.com, Banjar -- Presidium Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) Ir. Soedrajat Argadireja yang kemaren baru saja di periksa KPK membeberkan hasil pemeriksaan KPK kepadanya beberapa waktu lalu. 

Menurut Ajat, pemeriksaan oleh pihak KPK terkait Pekerjaan Dinas PU tahun 2012 sampai 2017, termasuk Ciptakarya, Binamarga, Tarkim dan PSDA.

"pemerikaaan terkait pekerjaan Dinas PU seperti Jambatan, BCH, Pasar Langensari, Pasar Karangtaruna. Ada juga pertanyaan tentang pembangunan Rumah Sakit Langen, namun tidak terlalu dijawab, karena saya tidak mengikuti perkembangan itu", Ungkap Ajat saat ditemui di kediamnya kemaren.

Ajat menambahkan, salain itu pemeriksaan dilanjutkan pada Pilkada 2103. Menurutnya, di indikasikan Ada mahar politik pada pilkada 2013.

"yang difokuskan tentang Aliran dana dari mana kemana dan dari siapa pada pilkada 2013", Imbuhnya.

Ajat mengaku, Pihak KPK memberikan lebih dari 17 pertanyaan terkait Kota Banjar Kepadanya.

"sekitar 17-18 dibawah 20 pertanyaan", Terangnya.

Menurut Ajat, Pihak KPK lebih terfokus pada saat dirinya menjabat sebagai team pemenangan pilkada 2013 Asih Kataji.

"tetang aliran uang, dana kampanye, itu yang banyak di cecar oleh KPK dan ujung-ujungnya mencari sumber dana", 

Ajat berharap, KPK bisa mengungkap Hal hal yang menyangkut kebobrokan Dinasti dalam kapasitas pekerjaan Infrastruktur, diduga, dana dana pilkada 2013 tersebut di dapat dari fee Proyek.

"diduga, dana kampanye dan mahar pilkada mengunakan fee proyek", Cetusnya.


.Ao
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.