JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Untuk meningkatkan hubungan silaturahmi sekaligus memperkokoh kerukunan umat beragama,  Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana, SIK didampingi Ketua Yayasan Bhayangkari Ny Indah Yulian, Waka Polres Banjar dan Para Kasat mengunjungi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banjar. Kamis 20 Juni 2019.

Kunjungan silaturahmi ini berlangsung di kediaman pengurus FKUB di Cipadung Kecamatan Purwaharja. 

Kedatangan Kapolres disambut baik Ketua FKUB Drs KH Iskandar Efendi SH beserta keluarganya.

Kunjungan Kapolres Banjar bersama PJU Polres Banjar dan Bhayangkari adalah dalam rangka Silaturahmi menyambut HUT Bhayangkara ke 73 Tingkat Polres Banjar

Dalam kunjungannya tersebut Kapolres Banjar menyampaikan kepada para tokoh Agama dan Ulama untuk senantiasa menyejukkan tentunya dalam menjaga keamanan dan ketertiban kepada umat.

"Pihak kepolisian bersama tokoh agama akan selalu menjalin komunikasi yang baik, mengenai kondisi dan keamanan dan kerukunan umat beragama," ucap AKBP Yulian Perdana, SIK

Di tempat yang sama, Ketua FKUB mengapresiasi kunjungan silaturahmi Kapolres Banjar beserta jajaran. 

"Sangat berterima kasih atas kunjungan silaturahmi bapak Kapolres ini, semoga dalam HUT Bhayangkara ke 73 Polri diberikan keberkahan oleh Alloh SWT. "tuturnya


Kegiatan silaturahmi tersebut dilanjutkan Shalat Dzuhur berjamaah dengan para Santri dan dilanjutkan dengan diisi sedikit tausiah oleh Ketua FKUB dan Sambutan dari Kapolres Banjar.


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Untuk meningkatkan silaturahmi dan mendekatkan diri kepada masyarakat,  Kepala Kepolisian Resort (Polres) Banjar AKBP Yulian Perdana SIK, mengunjungi kediaman Tokoh Masyarakat Kota Banjar DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM yang ada di wilayah Kota Banjar, Kamis 20 Juni 2019


Kegiatan silaturahmi tersebut dalam rangka HUT Bhayangkara ke 73 Tahun 2019.

Kapolres Banjar di dampingi Ketua Bhayangkari Banjar Ny Indah Yulian dan Pejabat Utama Polres Banjar dalam hal ini adalah Wakapolres Banjar Kompol Drs Ade Najmulloh, Para Kabag, Para Kasat dan Kapolsek Purwaharja ikut hadir dalam kunjungan silaturahmi tersebut.

Dalam kunjungannya, dikatakan Kapolres Banjar,  ini dilakukan dengan tujuan menjalin tali silahturami antara Polres Banjar dengan tokoh masyarakat dan meningkatkan peran serta Tokoh Masyarakat dalam memelihara Kamtibmas serta sekaligus merayakan Hari Bhayangkara ke 73 Tingkat Polres Banjar."ungkapnya

”Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar serta sambutan dari tokoh masyarakat yang kita kunjungi sangat baik dan kita sangat mengucapkan banyak terima kasih,” kata Kapolres

Diakhir kunjungan Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, SIK memberikan cinderamata berupa Miniatur Lodaya kepada Dr. H. Herman Sutrisno, MM sebagai tanda silaturahmi.


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Polres Banjar bersama Pemerintah Kecamatan Purwaharja menggelar pengajian dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 73 Tingkat Polres Banjar, Kamis 20 Juni 2019.

Kegiatan pengajian dan doa bersama tersebut dihadiri oleh Walikota Banjar Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih MSi,  Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, SIK, Ketua Pengurus Bhayangkari Ny. Indah Yulian bersama PJU Polres Banjar, Camat Purwaharja, MUI, Lurah serta Jajaran dan majelis taklim dari berbagai wilayah di Kota Banjar

Pada kesempatan tersebut Kapolres Banjar mengajak masyarakat di Kota Banjar untuk menjadikan moment silaturahmi sehingga dalam peringatan HUT Bhayangkara ke 73 ini mengusung tema "Dengan Semangat Promoter Pengabdian Kepada Masyarakat Bangsa dan Negara."ungkap Kapolres.

“Mari kita melakukan koreksi diri, Menumbuhkan kesadaran bersama untuk memohon kepada Allah swt agar Kota Banjar lebih baik kedepan dan selalu aman,” ucapnya

Walikota Banjar juga menyampaikan bahwa moment HUT Bhayangkara ke 73 merupakan moment yang tepat untuk meningkatkan silaturahmi terlebih kepada warga masyarakat kota Banjar. Dan pihaknya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Polri yang merayakan Hari jadinya dalam HUT Bhayangkara ke 73 tersebut dengan mendoakan Polri terus berjaya.

.Tema



Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Juni 20, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Bandung -- Tiga pemerintah daerah di Jawa Barat masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.

Ketiga pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mendongkrak WDP dan mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari identifikasi masalah, penyelesaian masalah dari aspek regulasi dan administrasi, hingga menyusun rencana aksi pencegahan korupsi.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Pemprov/Kabupaten/Kota di Jawa Barat Mitra Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar tahun 2019, di Aula Soekarno Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/6/19).

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil beberapa strategis, di antaranya mengidentifikasi masalah dan akun penyebab kualifikasi, melakukan berbagai pendekatan dalam penyelesaian masalah, baik dari aspek regulasi, personalia dan administrasi," papar Iwa.

"Kami juga menyusun dokumen rencana aksi yang terdiri dari daftar inventaris masalah, rencana aksi, dan langkah rinci aksi," sambungnya.

Hal ini, kata Iwa, juga berlaku bagi 24 kabupaten/kota yang telah mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), agar mempertahankan prestasinya. Untuk itu, Iwa harapkan komitmen yang sama kuat juga ditunjukkan kepala daerah yang lain.

"Ini juga harus terus dilakukan oleh pemda yang sudah dapat WTP, untuk mempertahankan opininya. Yang terpenting adalah komitmen dari kepala daerah, DPRD, kepala OPD serta seluruh pegawai kepemerintahan," kata Iwa.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Sahat MT Panggabean menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sangat penting dalam mewujudkan good government.

Sahat menyebutkan, setidaknya ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam kriteria penyajian laporan keuangan.

"Yang pertama, LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif," ujar Sahat.

"Ketiga, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, serta telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Pada rakor yang diikuti lebih dari 80 perwakilan pemda ini juga digelar diskusi panel oleh beberapa narasumber, yakni "Kiat-kiat Menuju dan Mempertahankan Opini WTP" oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa, "Pengelolaan Piutang" oleh MC Raharjo Meta dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DPJB Kemenkeu, serta "Pengelolaan Aset Tetap" oleh Yusi Nugraha dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Jawa Barat.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.