JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 08, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Samsat J'bret merupakan salah satu dari inovasi Tim Pembina Samsat. Inovasi bentuk dari program tersebut adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi SAMBARA 

Pemkot Kota Banjar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya menjalankan program J'bret. Yang mana masyarakat disarankan untuk menginstal aplikasi SAMBARA di Appstore guna untuk mengetahui jumlah nominal pajak yang ingin di ketahui.

"Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samsat Pasar Banjar, Samsat Joging, Samsat Ba'da Jum'at dan Kreasi Samsat Bumdes itu adalah beberapa inovasi yang telah dilakukan" ucap H. Adun Abdulah Safi'i M.A.D Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar, disela-sela acara Talkshow yang diadakan di salah satu Radio di Kota Banjar Selasa ( 7/5/2019).

"Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Samsat Kota Banjar adalah untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kota Banjar".ungkapnya.

Ditambahkan juga yang lebih modern lagi yakni Samsat J'bret, dimana  masyarakat yang sudah punya HP Android bisa menginstal di Appstore aplikasi SAMBARA.

Dengan aplikasi SAMBARA ini para wajib pajak sudah mengetahui berapa nominal pajak yang harus dibayar. Dan langsung bisa dibayar via online melalui Minimarket atau teler Bank BJB," jelas H Adun.

Diharapkan dengan adanya Samsat J'bret ini semakin mempermudah para wajib pajak di Kota Banjar untuk membayar pajak. Dan ini akan meningkatkan pendapatan dari PKB, setidaknya target di angka 19 Milyar tahun ini bisa terpenuhi. Pungkas Adun.

.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 08, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Banjar Jawa Barat, KH. Asep Mukhtar Ghozali, mengatakan bahwa situasi diwilayah Kota Banjar Jawa Barat saat ini aman terkendali dan kondusif. 

Semua elemen masyarakat merasa bertanggung jawab menjaga kondusifitas Kota Banjar, Jawa Barat, bagaimanapun keadaannya. Demikian di ucapkan KH. Asep Mukhtar Ghozali  saat di temui jabarcenna.com usai mengikiti acara rapat Kordinasi lintas Sektoral si Aula Vicon Mapolres Banjar, Selasa 7 Mei 2019

“Dalam pertemuan tadi (rakor) dalam rangka menjaga keamanan Bulan Suci Ramadhan 1440 H, kami bersepakat para ulama untuk menjaga Keimanan, sementara itu pihak TNI Polri menjaga Keamanan,” ucapnya 

Ditanya terkait Pleno KPU RI pada Tanggal 22 Mei 2019 nanti, KH. Asep Mukhtar Ghozali, mengatakan bahwa belum ada rencana-rencana apapun, namun siap membantu demi kelancaran berjalannya Kegiatan Pleno KPU RI tersebut. 

"Untuk itu saya belum memastikan, karena ini masih Abu-abu, kalau memang itu sebuah kebutuhan, Ulama bersama masyarakat siap membantu berjalannya kegiatan tersebut apabila dibutuhkan" ungkapnya 

Disinggung terkait aksi sweeping di bulan Suci Ramadhan, KH. Asep Mukhtar Ghozali, menjelaskan bahwa pihaknya belum ada rencana. 

"Kalau untuk itu belum bisa memastikan" Tegasnya.

.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 07, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta -- Menanggapi rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa, 4 (empat) pejabat pemerintah masing-masing dari Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapan daerahnya jika dipilih menjadi lokasi ibu kota baru RI.

Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar mengatakan, bahwa Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar dalam diskusi yang diselenggarkan Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin 6 Mei 2019

Senada dengan Gubernur Sulbar, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang hadir dalam diskusi itu juga menyampaikan kesiapan daerahnya jika dipilih sebagai lokasi baru ibu kota RI. Bahkan, menurut Sahbirin, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibu kota baru.

“Kami membayangkan, seandainya ibu kotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” kata Sahbirin.

Adapun Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibu kota baru.

“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibu kotanya ada di Kalimantan Tengah,” kata Sugianto.

Sedangkan Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibu kota negara yang baru. “Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.

Semua Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibukota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibu kota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.

“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibu kota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ujar para Gubernur tersebut kompak

.Ebt/Iy
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 07, 2019
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5) pagi. Ist
JabarCeNNa.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Namun demikian, Bambang memastikan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

Saat berbicara pada diskusi yang diselenggarkan Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin 6 Mei 2019 pagi, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibu kota baru.

“Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” kata Bambang.

Selain itu, lokasi ibu kota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota existing, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Yang tidak kalah penting, menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, nantinya ada dua skenario dari sisi jumlah penduduk bagi ibu kota baru. Pertama, ibu kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa.

“Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas,” ujar Bambang.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas. “Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Diskusi ini juga dihadiri oleh 4 (empat) gubernur, yaitu Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando

.Ebt/Iy
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.