JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 03, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Aksi solidatitas terhadap diskriminasi wartawan atau jurnalis yang terjadi di bandung kemarin di acara aksi demo di hari buruh (May Day), Kamis (2/5/19)


Adanya terjadi tindakan kekerasan terhadap wartawan yaitu Photografer Tempo prima mulia dan koresponden freelance Iqbal Kusumadireza (reza)

JBP Jurnalis Banjar Patroman mengadakan aksi solidaritas di alun-alun Kota Banjar sebagai bukti solidaritas dan dorongan agar ditegakkannya supermasi hukum terhadap bentuk diskriminasi terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.

Gelaran aksi tersebut langsung di datangi oleh Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, dandim 0613/Ciamis letkol Arm TRI ARTO SUBAGIO, M.Intl Rel, fan wakil walikota Banjar Nana Suryana
Kordinator Aksi JBP, Anggoro bersama Kapolres Banjar AKB Yulian Perdana saat Menyampaikan tuntutan. ist
Pada gelaran aksi tersebut, Anggoro selaku Korlap Aksi JBP mengecam tidakan aparat yang seharusnya mengayomi bukan menghakimi maka kami menungtut penegakan supemasi hukum kepada pihak penegak hukum atas kejadian tindakan kekerasan yang terjadi pada wartawan di bandung 

Karena tugas wartawan di lindungi Undang-undang 40 tahun 1999 pasal 18 disitu disebutkan menghalang-halang tugas wartawan merupakan pelangaran dan bisa di jerat pidana kurungan maksimal 2 tahun atau denda Rp 500.000.000,-

Aksi tersebut dengan bentuk penandatangan petisi dan penyerahan KTA pokja polres.

Kapolres Banjar AKB Yulian Perdana menolak penyerahan KTA pokja tersebut sambil menjelaskan, Terkait kejadian kemarin itu bisa di katakan oknum lah dan kita juga harus memahami situasi dilapangan itu seperti apa dan tidak ada sedikitpun niatan dari TNI dan POLRI untuk menyakiti rakyat.

Bukan hanya jurnalis atau siapapun bahwa kami pun terlahir dari rakyat dan saya jamin itu tidak ada perintah untuk menyakiti rakyat siapa pun itu tugas kami untuk mengayomi."ucap Kapolres

Khususnya untuk semua rekan-rekan wartawan yang ada di banjar kami berterima kasih karena berkat kerja kalian banyak membantu kami bisa begini. "ujar Yulian atas permohonan maafnya

"Itu terjadi di luar banjar dan jangan menjeneralisir itu kejadian di bandung dan mari ciptakan kondusifitas kota banjar yang telah terjaga dan tetap semangat", pungkasnya

Wakil Walikota Nana Suryana menyambung tangapan kapolres "kita jangan mudah terpancing karena kejadian tersebut karena perbuatan seseorang oknum maka kita jang menaksirkan semuanya salah, mari kita jaga persahabatan, kerjasama dan solidaritan di kota banjar ini sudah banyak kita rasakan antara kami perangkat pemerintahan Polisi dan TNI dengan insan pers. 

Karena kerja kerasnya kami tak ada apa apanya tanpa ujung pena kalian. saya menyucapkan terimakasih atas apresiasinya para jurnalis kepada kami TNI POLRI mari kita jaga persahabatan. Pungkas Nana.


.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 02, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Ada enam persoalan penting yang harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Ke-enam persoalan itu antara lain soal kekurangan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M,Si., menyatakan hal itu mewakili Bupati Acep Purnama pada acara Rembug Pendidikan, di Hotel Horison Tirta Sanita, Selasa (30/4/2019).

Menurut Dian, pada jenjang sekolah dasar (SD) Kabupaten Kuningan masih kekurangan guru sebanyak 1922 orang guru kelas, Begitu pula pada jenjang sekolah menengah pertama kekurangan sebanyak 758 orang guru berbagai mata pelajaran.

Selain kekurangan guru, sambungnya, di Kabupaten Kuningan masih terdapat sekolah yang kondisinya perlu mendapat perhatian. Ada sebanyak 466 bangunan SD dan 31 ruang kelas SMP yang kondisinya rusak.

Sementara, masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan proses sertifikasi. Selain itu perubahan sistem pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP yang menyaratkan semua calon kepala sekolah harus mengikuti serta memiliki sertifikat diklat yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Permasalahannya terdapat pada penganggaran biaya diklat serta kekosongan kepala sekolah di beberapa sekolah dasar dan SMP,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, H. Maman Hermansyah dalam laporannya mengatakan, rembug daerah pendidikan dan kebudayaan diselenggarakan ke-tiga kali dengan harapan akan menghasilkan rekomendasi yang baik dan dapat diimplenentasikan oleh seluruh jajaran pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kuningan.

.Angga
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 02, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - Food Festival Kuningan yang diprakarsai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Kuningan diselenggarakan pada Selasa (30/4) di Aula Pasar Baru Kuningan, dalam acara tersebut ditampilkan berbagai macam makanan olahan ikan dari 32 Kecamatan.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagperin Erwin dalam laporannya mengatakan, bahwa jenis kegiatan Kuningan Food Festival dan gelar produk IKM 2019 dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih banyaj mengkonsumsi bahan makanan berbasis ikan yang banyak mengandung gizi dan tanpa bahan penyedap. 

Selain itu menurut Erwin juga sebagai ajang motivator dan inovasi terutama ibu-ibu dalam menajalani kehidupan sehari-hari dan juga memperluas pangsa pasar produk makanan olahan kuningan.

Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda sangat antusias terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut, upaya diversifikasi pangan local ini dilakukan untuk memantapkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan kompisisi yang cukup untuk mendukung hidup sehat aktif, dan produktif.

Edo sapaan akrab Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa saat ini kebutuhan akan ketersediaan pangan sangat mendesak sekali seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk. Ketersediaan pangan yang mencukupi menjadi harga mutlak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta sebagai pilar utama pembangunan yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

Oleh karena itu sekarang kita saatnya mulai berpikir mencari alternatif konsumsi pangan selain beras melalui diversifikasi pangan olahan. Sumber daya alam yang melimpah serta iklim yang mendukung di Kabupaten Kuningan bisa menjadi modal dasar untuk terus berinovasi mencari alternatif olahan pangan non beras.

Maka tema yang diambil pada kegiatan kali ini sangatlah cocok yaitu “ mengembangkan diversifikasi produk olahan pangan berbasis ikan “. Kondisi geografis kuningan yang terletak di bawah kaki gunung ciremai memungkinkan bahan baku sayur tumbuh dengan subur. Dahulu di kuningan kita mengenal hanjeli, sorgum yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian jenis sayur dan buah-buahan hampir tersedia semua di kuningan serta penggunaan ikan sebagai bahan makanan sehari-hari kenapa kita tidak terus galakan dan budidayakan. Tutup Edo. 


.Angga
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mei 02, 2019
JabarCeNNa.com, Indramayu -- Pembangunan Ruang RPS di SMKN 1 Kandanghaur Indramayu diduga mangkrak. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga atau pemborong namun sesuai informasi yang didapat, berhentinya proyek pembangunan RPS tersebut dikarenakan pihak pemborong merasa kecewa oleh pihak sekolah. 


Dikatakan Sanija selaku pemborong proyek RPS, saya telah melaksanakan pekerjaan RPS tersebut selama tujuh minggu dan itu dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober 2018. Pekerjaan proyek RPS tersebut menelan anggaran sebesar Rp234 juta anggaran yang dikeluarkan oleh saya untuk pembelian barang material dan biaya pegawai. Namun pihak sekolah hanya bisa membayar sebesar Rp113,5 juta itu pun di cicil,"ungkap Sanija, Senin, 29 April 2019 

Merasa dirugikan pihak sanija pun tidak melanjutkan pekerjaan tersebut karena pihak sekolah belum bisa melunasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pemborong.

"Pekerjaan tersebut saya kerjakan hampir 65 persen, dan selagi pihak sekolah belum bisa melunasi atau membayar kekurangan anggaran tersebut maka terpaksa pekerjaan RPS tersebut dihentikan."ucapnya
Kondisi Pembangunan Proyek RPS SMKN 1 Kandanghaur yang tidak dilanjutkan. ist
Ditempat terpisah dikatakan Kepala Sekolah SMKN 1 Kandanghaur, Agus Komara saat dikonfirmasi diruang kerjaanya mengatakan "saya sudah memenuhi semuanya bahkaan dengan nilai anggaran sebesar Rp180 juta"ucap Agus

Agus pun kembali meluapkan kekecewaan terhadap pemborong. "pak sanija atau pak ijah itu meninggalkan pekerjaan begitu saja" sergah Agus

Saat dimintai keterangan sejauh mana pembayaran bondex terakhir Agus pun mengakui dirinya tidak membayar. hal tersebut dikarenakan dirinya merasa kecewa dengan pekerjaan yang di tinggalkan begitu saja.

Berbeda dengan Sugiyanto selaku bendahara sekolah, dirinya mengatakan untuk anggaran pada kegiatan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada Bapak Ijah senilai Rp113,5 juta secara tertulis, "ungkapnya

Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak pemborong meminta kejelasan dari pihak sekolah terkait anggaran yang ada pasalnya pihak pemborong merasa di permainkan oleh pihak kepala sekolah seperti di ketahui bahwa untuk anggaran pembangunan RPS tersebut totalnya mencapai Rp360 juta dan pihak pemborong meminta hasil dari apa yang telah di kerjakannya agar bisa di bayar sesuai dengan nota pengeluaran yang ada.

.irwan
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.