JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

April 05, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Polres Kota Banjar melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk Meningkatkan peran Milenial dalam menjaga NKRI dan mensukseskan Pemilu 2019.

"Dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) ini tujuannya untuk menjaga NKRI dan mensukseskan Pemilu 2019 di kalangan kaum Milenial. Intinya bagaimana peran dari kaum Milenial untuk menjaga keutuhan NKRI dan mensukseskan pemilu 2019 ini."kata Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, Jumat, 5 April 2019.


Kegiatan ini di gelar selama satu hari dan diikuti oleh kaum Milenial Pelajar, Mahasiswa, yang rata-rata di usia 17 tahun sampai 35 tahun. kenapa diikuti oleh kaum Millenial? "tanya-nya

"Karena pemilih di negara Indonesia hampir 35% adalah kaum Milenial"ujar Nana

Dirinya berharap kedepan NKRI kita utuh, bahwa negara kita ini negara yang damai, rukun, kita harus hidup rukun dengan sesama muslim dan menjaga persaudaraan dengan sesama."ungkapnya

Dalam kegiatan FGD dihadiri langsung Wakil Walikota Banjar Nana Suryana, Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, Danlanud Letkol PNB M. Pandu Adi Subrata S.H, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Banjar Iskandar Effendi, Kepala Cabang BRI Kota Banjar Dian Kusuma Wardana, sebagai Narasumber dan para tamu undangan kaum Millenial Mahasiswa, SMK dan para Pelajar.

Ditempat yang sama dikatakan Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, "menjelang pemilu 2019, kepada masyarakat Kota Banjar jangan golput datang ke TPS berikan suara ke TPS, kami TNI beserta POLRI dan Pemerintah Kota, kami siap mengamankan pemilu pemungutan suara sampai ke TPS-TPS,"ucap Kapolres

"Dengan berpartisipasi kita ke TPS memberikan suara, itu sudah berpartisipasi dalam menentukan arah kedepan langkah NKRI, UUD 45, PANCASILA dan BHINEKA TUNGGHAL IKA tetap ada"terangnya

Justru para Milenial memberikan andil yang besar dalam menentukan NKRI dan PANCASILA itu tetap ada,"tukasnya

Kami TNI-POLRI Netral sebagai garda terdepan Bangsa dan Negara kita ini. kami menghimbau kepada siapapun warga, siapapun pihak-pihak lain yang mencoba mengacaukan penyelenggaraan pemilu, akan berhadapan dengan kami. kami himbau kepada masyarakat jangan khawatir dalam pesta demokrasi harus bersenang-senang dalam pesta demokrasi bergembira jangan takut kita ada di depan setiap yang akan mencoba menggagalkan pemilu akan berhadapan dengan TNI dan POLRI. "demikian dikatakan Kapolres


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 05, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah Kabupaten Kuningan menggelar rapat kerja Pokjawas Madrasah dengan tema "Dengan Raker Pokjawas Madrasah Kita Tingkatkan Kinerja Menuju Pelayanan Prima" di Gedung Aula Kemenag Kuningan, Jumat, 5 April 2019.

Dikatakan Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Kuningan mengatakan Pokjawas Madrasah Kemenag Kuningan tahun 2019 dengan Visi "terwujudnya pengawas madrasah yang profesional dan bermartabat" dan di dukung dengan Misi yang telah dibuat dan diagendakan untuk memajukan kinerja para pengawas madrasah kabupaten Kuningan, Insaallah kedepan para pengawas yang baru bisa lebih bagus lagi. "ucap Ketua Pokjawas, Atif Muklis.

Kalau dilihat dari jumlah para pengawas madrasah binaan kantor kemenag kuningan itu semuanya berjumlah 14 orang yang mana jumlah pengawas di tingkat RA dan Mi ada 7 orang, MTs 6 orang dan MA ada 1 orang. Sedangkan jumlah cakupan wilayah pengawasan itu ada 146 sekolah RA, 91 sekolah MI, 63 Sekolah MTs dan 28 sekolah MA.

"Sudah bisa kita bayangkan bagaimana kerja para pengawas yang ada sekarang. Kalau dilihat dari jumlah yang ada maka wajar ini overload. sehingga, maka sangat wajar pengawasan yang ada mengalami kekurangan" tuturnya

Kedepan para pengawas madrasah akan terus meningkatkan kinerja sebagaimana visi dan misi yang di pegang sebagai acuan para pengawas madrasah kedepan,"ucapnya

Kasi Madrasah Kemenag Kuningan, H Rokhidin, mengatakan Alhamdulilah kita mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pokjawas yang telah ber-atensi yang telah menyelenggarakan rapat kerja ini, dan melalui dengan rapat kerja ini bisa mendorong kinerja para pokjawas."ungkapnya

Sebagaimana kita ketahui pendidikan keagamaan itu menjadi peran penting para pengawas, karena jabatan para pengawas menjadi garda terdepan dalam pendidikan, dan jabatan pengawas adalah karir paling tinggi dan jabatan pungsional di bidang pendidikan.

Lanjutnya, upaya dalam rangka perekrutan pengawas itu perlu adanya peningkatan mutu baik melalui workshop, diskusi dan lainnya" jelas Rokhidin

Meskipun di dinas pendidikan itu ada para pengawas, yang paling terpenting dalam dunia pendidikan keagamaan itu ada di para pengawas agama madrasah,"katanya

Kementerian agama memberi hak dan kewajiban serta kewenangan untuk memberikan SK, dan harapan suatu saat kedepan. karena ini pengurus baru paling tidak adanya sedikit perubahan, dirinya berharap kedepan para pengawas bisa meningkatkan kualitasnya"ucap Rokhidin

Dan memalui tindak lanjut temuan inspektorat sehingga dari mulai sekarang di tindak lanjut lagi dengan baik. Dan meskipun kita rajin bekerja kalau laporannya tidak valid itu sama saja tidak bertugas. Dan para pokjawas harus mempunyai pengetahuan satu digit di atas guru. Karena pengawas sebagai ujung tombak di lingkup pendidikan, dan pengawas saya katakan itu manusia super karena tigasnya banyak pengawas sedikit dan kerjaan banyak."ungkapnya

Dalam Raker Pokjawas Madrasah tersebut dilakukan pula pengukuhan Pokjawas yang baru oleh Kasi Madrasah Kemenag Kuningan 


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 04, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Jelang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, baik (Pileg) Pemilihan Legislatif maupun (Pilpres) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 17 April 2019 mendatang, berbagai persiapan kini dilakukan. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah Pembinaan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Pengawasannya kepada TNI-Polri dan Linmas.

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan pada Kamis, 4 April 2019, di Aula Setda Kota Banjar, Jalan Siliwangi Km. 3, Karangpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat tesebut dihadiri Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., Dandim 0613/Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagio, M.Int.Rel., M.M.D.S., Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial Muhklis, dan Ketua Bawaslu Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman.

Sebanyak 768 orang peserta yang terdiri dari Linmas Kota se-Kota Banjar, petugas PAM TPS dari Polri khususnya Polres Banjar, Polda Jabar, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Para Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Para petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) hadir mengikuti jalannya Bimtek yang disampaikan oleh pemateri dari KPU dan Bawaslu Kota Banjar.

Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi tentang standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di TPS. Seperti pada saat pencoblosan, perhitungan, rekapitulasi sampai pendistribusian logistik.

"Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita ambil contoh seperti siapa saja yang berhak dan tidak ada didalam TPS," ungkap Kapolres Banjar.

Yulian Perdana menambahkan bahwa kaitannya dengan bagaimana berkoordinasi antara petugas penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pengamanan, baik itu dari TNI, Polri dan Linmas. "Kita menyamakan persepsi dan cara bertindak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Menurutnya, hal yang perlu diantisipasi dalam TPS tentunya pertama tentang perilaku yang masuk dalam TPS, arti dari perilaku yang dimaksud ini adalah mereka harus tahu aturannya di dalam TPS seperti apa. Kedua, logistik, jadi bagaimana logistik itu harus diamankan dan ketiga adalah proses setelah pencoblosan yaitu perhitungan dan rekapitulasi, perlu waktu serta perlu diwaspadai hal-hal yang keadaan memaksa seperti bencana alam dan perhitungan ulang suara.

"Diharapkan semua pihak memiliki visi yang sama, bagaimana komitmen di dalam TPS, pendistribusian logistik ke TPS dan bagaimana kita harus bersinergi," pungkasnya.

.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 04, 2019
Agus Winarno pentolan relawan HY Bupati Ciamis terpilih 
"relawan HY diminta Urungkan aksi Demonstrasi"

JabarCeNNa.com, Ciamis -- Meski merasa kecewa, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Ciamis yang berjuang untuk meminta pihak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 7 April 2019, harus dihentikan. 

Para pendukung dan relawan pasangan Bupati Terpilih H. Herdiat dan Yana D Putra (HY) yang Rencanya akan melakukan aksi demonstrasi pun diurungkan oleh masyarakat khususnya.

Para pendukung dan relawan dihimbau untuk tidak melaksanakan aksi lanjutan terkait diundurnya pelantikan Bupati Ciamis terpilih H-Y dan mengikuti himbauan dari pemerintah provinsi Jabar dan Pusat. 

"Pada akhirnya kami memilih untuk mengalah dan mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat atau Pemprov Jawa Barat," Jelas Agus Winarno,SH, pentolan relawan HY saat dihubungi, Kamis (4/4/2019). 

Menurut Agus, Sikap itu diambil setelah pihaknya melakukan komunikasi dengan Bupati terpilih, yang meminta para pendukung dan masyarakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. 

"Oleh karena itu sekarang kami menghimbau kepada seluruh relawan untuk menahan diri. Sudah kita ikuti saja arahan Bupati. Kita terima dengan lapang dada dan sabar," Imbuhnya.

Agus menjelaskan, Bupati terpilih H. Herdiat menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan penundaan waktu pelantikan. Menurut Agus, kapan pun Bupati akan dilantik, masa jabatannya tetap dihitung 5 tahun sejak dilantik. 

"Mungkin ini yang harus diapresiasi bahwa Pak Herdiat adalah seorang yang berjiwa besar. Dia sendiri yang melarang pendukungnya untuk melakukan aksi. Padahal para pendukung dan relawan sudah siap turun ke jalan," Tadasnya. 

Meski sempat kecewa, Agus menghimbau seluruh relawan harus memahaminya dengan kedewasaan dan jangan melakukan aksi diluar koordinasi. 

"Yang pasti semua persoalan ini kita jadikan catatan merah. Cukup tahu bahwa faktanya seperti ini, lalu biarkan masyarakat menilai," katanya.

Agus juga mengajak kepada segenap Masyarakat masyarakat Ciamis, agar tetap fokus mengahadapi agenda Pemilu 17 April mendatang, dengan ikut menyukseskan dan menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing. 

"Kita bantu pihak penyelenggara dan pengamanan pemilu kepolisian da TNI untuk senantiasa menjaga kondusifitas menjelang Pilpres dan Pileg nanti," pungkasnya. 

Hingga Kamis (4/4/2019), pemerintah pusat belum memberikan respon atas protes yang disuarakan oleh masyarakat termasuk surat yang dilayangkan Pemkab Ciamis yang menyatakan bahwa kondisi Ciamis kondusif.

.Ao
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.