JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 26, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung -- Gubernur Jawa Barat mengukuhkan kepengurusan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2018-2021 di Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang Kota Bandung, Senin (25/3/19). Pengukuhan dirangkai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat.


Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 560/Kep.712-Yanbangsos/2018 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2018-2021 yang ditetapkan di Bandung, 17 Juli 2018. Lembaga ini diketuai langsung oleh Gubernur Jawa Barat.

Menurut Emil, LKS Tripartit harus menjadi representasi hubungan industri. Dengan begitu, lembaga ini bisa menjadi tempat dimana pemerintah, industri, dan buruh berdiskusi bersama dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu.

"Lembaga Tripartit ini harus menjadi representasi dari yang namanya hubungan industrial ini. Harusnya semuanya bisa dimusyawarahkan karena Indonesia adalah negeri Pancasila," kata Emil

"Di Sila Keempatnya (Pancasila) saja disebut musyawarah mufakat. Diobrolkan dulu lalu disepakati. Kalau sudah disepakati ya sudah jangan banyak dipertanyakan," sambung Emil

Lebih lanjut, Emil menuturkan bahwa industri mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, termasuk dalam mengurangi tingkat pengangguran.

"Dalam teori ekonomi tidak ada cara mengurangi pengangguran tercepat kecuali industri memang. Karena satu kali pabrik buka bisa seribu orang bekerja, jadi industri ini penting," tuturnya.

Namun, pada kesempatan ini, Emil juga menekankan industri perlu ada keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja. Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni industri diminta membuat perumahan buruh di dekat pabrik atau lokasi kerja, serta menyelenggarakan sekolah di pabrik bagi putra daerah.

"Maka saya akan buat aturan, bahwa setiap industri pabrik harus menyediakan rumah susun (dekat pabrik)," kata Emil.

"Kami juga akan upayakan agar pabrik itu bisa memberikan kursus kepada putra daerah untuk langsung disalurkan sesuai kebutuhan," pintanya.

Ke depan, Emil juga akan membuat aturan agar perusahaan atau industri yang beroperasi di Jawa Barat membayar pajaknya di Jawa Barat.

"Kita juga akan buat peraturan semua perusahaan yang berproduksi di Jawa Barat harus bayar pajaknya di Jawa Barat. Boleh punya kantor pusat di Jakarta tapi harus punya kantor cabang di kabupaten/kota di Jawa Barat," jelasnya.

.asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 26, 2019
JabarCeNNa.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga Dansatgas Citarum Harum, akan membuat aplikasi atau apps Citarum Harum dalam gadget atau gawai pintar (smartphone). Aplikasi ini akan berisi semua informasi atau database tentang Citarum termasuk progres penanganan sungai Citarum. Hal tersebut di ungkapkan Ridwan Kamil saat melaksanakan rapat terkait progres penanganan Citarum di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 25 Maret 2019


“Kita akan bikin Aps Citarum Harum. Dimana semua orang mengerjakan apa setiap harinya itu akan muncul di apps itu, sehingga nanti kalau saya mau mengecek kemajuan sampai mana, ada apa, dan sebagainya itu akan dihadirkan di apps itu,” ujar Emil

Melalui aplikasi ini, semua pihak termasuk masyarakat bisa mengawasi penanganan Citarum setiap saat. Masyarakat pun bisa menyampaikan informasi atau laporan terkait Citarum di aplikasi tersebut.

“Semuanya (hal tentang Citarum) ngumpul di aps itu, termasuk masyarakat pun bisa memberikan laporan terkait Citarum di aps itu. Masyarakat bisa komplain tentang Citarum,” ucap Emil.

Pada kesempatan yang sama, Emil juga mengungkapkan inovasi lain agar Citarum bisa segera harum. Kata Emil, pihaknya sedang membahas terkait otoritas khusus untuk Citarum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi, sehingga tidak perlu menunggu koordinasi ke sebelas daerah kabupaten/kota yang dilalui sungai Citarum.

“Inovasi berikutnya yang sedang dibahas berikutnya menjadikan Citarum sebagai kawasan otorita khusus, sehingga kita bisa menganggarkan SDM-nya khusus, laboratoriumnya tidak lagi di dinas-dinas kabupaten/kota daerah yang dilalui, tapi dipusatkan, bisa bikin “dinas kebersihan” sendiri untuk membersihkan Citarum,” papar Emil.

“Jadi, nggak nunggu koordinasi kesebelas daerah (yang dilalui Citarum) itu,” tandasnya.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Dakam rangka memleringati Hari Ulang Tahun, SMPN 2 Cibingbin, selenggarakan kegiatan Jalan Sehat. Acara tersebut di ikuti oleh semua siswa SMPN 2 Kuningan beserta wali murid.

Acara yang berlangsung di Lapangan SMPN 2 Cibingbin, Minggu 24 Maret 2019 tersebut, tampak terlihat para siswa dan wali murid antusias mengikuti Jalan Sehat tersebut.

Acara jalan sehat tersebut di buka dan dilepas langsung oleh Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda SH., M.Si.


Dikatakan Ridho, Ia bangga serta mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Apalagi selain kegiatan yang jalan sehat, SMPN 2 Cibingbin menyelenggarakan berbagai perlombaan antar SD/MI se-Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan serta peserta dari daerah perbatasan yakni Kecamatan Banjarharja, Kecamatan Brebes Jawa Tengah.

Dirinya berpesan agar menjauhi penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Oleh sebab itu, kepada para guru untuk bersama-sama menjaga generasi penerus bangsa.

“Mari kita selamatkan generasi muda kita dari bahaya narkoba, dan mari kita ciptakan generasi muda yang berkualitas, berpotensi, dan InsyaAllah dari SMPN 2 Cibingbin ini kelak menjadi orang-orang yang sukses,” kata Wakil Bupati M. Ridho Suganda.


.iwn


Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2019
JabarCeNNa.com, GARUT -- Maraknya masyarakat yang terjerat renternir saat ini, mendorong pemerintah untuk menghadirkan sektor jasa keuangan yang bisa memberikan pinjaman ringan untuk masyarakat. Tercatat ada tiga instrumen jasa keuangan syariah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kredit, yakni Bank Wakaf Mikro, Kredit Mesra, dan bank syariah.


Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, bahwa banyak cara untuk mendapatkan kredit tanpa harus meminta pinjaman ke rentenir. Namun, masalah saat ini, kata Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil, masyarakat kurang kompak dan bersatu dalam hal kredit, sehingga masih ada yang memanfaatkan rentenir untuk dapat pinjaman.

"Ibu-ibu di Garut khususnya banyak yang terkena rentenir. Padahal banyak cara (untuk dapat kredit). Oleh karena itu, selama lima tahun umat Islam di Jawa Barat harus kompak, hanya itu masalahnya, kurang kompak," ujar Emil saat hadir dalam sosialisasi Literasi Keuangan Syariah yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Masjid Agung Garut, Kabupaten Garut, Sabtu (23/3/19).

"Jadi, tinggal ke masjid, minta ke Bank Wakaf Mikro, pergi ke bank syariah. Insya Allah ekonomi maju umatnya juga makin maju. Tinggal mau apa tidak, bersatu atau tidak, ukhuwah Islamiyah harusnya kuat," ajaknya.

Lebih lanjut, menurut Emil saat ini transaksi keuangan syariah di Jawa Barat baru mencapai sekitar 8%. Padahal mestinya ada di atas 90% dengan banyaknya umat Muslim di Jabar. Selain itu, jumlah masjid di Jabar yang lebih dari 100 ribu masjid dan jumlah pesantren yang lebih dari 11 ribu pedantren bisa menjadi potensi besar pemanfaatan sektor keuangan syariah di Jawa Barat.

"Nah, sekarang ada program Bank Wakaf Mikro, dipinjami Rp 1 juta dibayar cuman Rp 26 ribu tiap minggu kan tidak repot, atau pinjam Rp 3 juta bayarnya Rp 70 ribu setiap minggu," kata Emil.

"Saya juga ada program Kredit mesra, nanti kita tahun ini di-ngabret-keun. Cukup ke masjid minta surat rekomendasi dari Ketua DKM tanpa bunga tanpa agunan, bisa," jelasnya.

Senada dengan Emil, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menuturkan, bahwa Bank Wakaf Mikro bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mendapat kredit, sehingga tidak perlu ke rentenir. Program kredit ini bisa meng-cover 3.000 peminjam dalam skala pinjaman kecil, serta akan ada pembinaan bagi para peminjam wirausaha.

"Kita punya program -- (masyarakat) ngga usah ke renternir, Bank Wakaf Nikro kita bisa dirikan di masjid ini (Masjid Agung Garut). Bunganya hanya tiga persen setahun, tanpa jaminan dan syarat macam-macam," ungkap Wimboh.

Sementara itu, Wimboh juga menjelaskan, bahwa tujuan sosialiasi Literasi Keuangan Syariah ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan sektor jasa keuangan khususnya syariah.

"Kami hadir di sini untuk memberikan dorongan agar bapak/ibu (masyarakat) sekalian memanfaatkan hadirnya sektor jasa keuangan, dan supaya bapak/ibu sekalian bisa mengerti risiko-risiko maupun manfaat jasa keuangan. Jangan sampai ada yang kena tipu investasi bodong, apalagi jangan sampai kena renternir," papar Wimboh.

OJK merupakan lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat melalui sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK memiliki peran dalam mengatur sektor jasa keuangan, mengawasi, dan melindungi masyarakat penerima manfaat jasa keuangan di Indonesia.


.hms/red
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.