JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 19, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung - Tim Dit Narkoba Polda Jabar lakukan penangkapan terhadap Siswa SMK di Bandung yang berinisial MRF (18) karena kedapatan memproduksi dan mengedarkan narkotika jenis tembakau gorila ke sejumlah wilayah di Indonesia, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, Bali, dan Sulawesi. 

Kabid Humas Polda JabarKombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat.

Setelah dilakukan penyelidikan selama dua pekan, pada Rabu (6/2/2019), sekitar pukul 22.30 Wib, tim Dit Narkoba Polda Jabar melakukan penggeledahan di salah satu kamar di apartemen di Kota Bandung.

"Di kamar apartemennya, MRF diketahui telah meracik narkotika jenis tembakau gorila. Mirisnya pelaku berstatus pelajar kelas 3 SMK, dia yang membuat dan juga mengedarkan, pelaku tertangkap tangan," kata Trunoyudo, di Mapolda Jabar, Selasa, 19 Maret 2019

Polisi kemudian menangkap MRF beserta barang bukti berupa bahan kimia dan peralatan khusus untuk membuat tembakau gorila.

Truno mengatakan, MRF merupakan otak dari industri kecil pembuatan tembakau gorila.

Barang bukti yang diamankan ini yakni 6 bungkus tembakau yang belum diolah dengan berat 6.000 gram, satu panci alumunium berisi tembakau jenis gorila dengan berat 1.000 gram, dan 8 paket tembakau berbagai rasa dibungkus plastik klip bening dengan berat 800 gram.

Diamankan juga 9 paket tembakau gorila dengan berat 144 gram, peralatan dan bahan kimia untuk memproduksi tembakau gorila, dan ponsel.

"Selain itu ada juga dua pil ekstasi yang salah satunya telah hancur. Diduga satu pil yang hancur itu adalah salah satu bahan campuran untuk membuat tembakau gorilla," katanya.

Atas perbuatannya, MRF dijerat pasal tentang narkotika pada UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 111, 112 dan pasal 114 dengan ancaman pidana maksimal hukuman seumur hidup dan hukuman mati.


.asbud/red
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 19, 2019
Foto: kumparan
JabarCeNNa.com, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menyatakan pihaknya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo yang juga calon presiden petahana dalam Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menyampaikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi dan Diskusi HKTI Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3). Moeldoko berharap Jokowi semakin memberikan kesejahteraan kepada petani Indonesia.

"Kami juga berkumpul ingin memberikan dukungan politik kepada bapak Presiden karena selama ini Presiden telah banyak berbuat untuk petani dan pertanian Indonesia," kata Moeldoko.

Moeldoko menyebut Jokowi selama empat tahun setengah ini telah melakukan program reforma agraria, yakni dengan menjalankan redistribusi aset dan perhutanan sosial. Untuk redistribusi aset, pemerintah telah memberikan 39 ribu bidang tanah kepada petani.

Sementara untuk perhutanan sosial, kata Moeldoko, pemerintah sampai saat ini telah membagikan lahan sekitar 2 juta hektare kepada masyarakat untuk dikelola dengan batas waktu sampai 35 tahun ke depan.

"Ini sudah kurang lebih 2 juta hektare, itu dari kepemiliikan lahan," ujar pria yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan itu.

Moeldoko mengatakan untuk sektor pengairan, pemerintah telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier selama 2015-2018 sekitar 3.141.240 hektare. Perbaikan jaringan irigasi ini telah membantu petani sehingga bisa panen lebih dari sekali dalam setahun.

"Jadi kalau petani biasanya hanya panen sekali, sekarang bisa panen dua kali karena irigasinya telah direhabilitasi oleh pemerintah," tutur dia.

Lebih lanjut, menurut Moeldoko, pembangunan irigasi, embung, bendungan, listrik, pelabuhan, pendaratan ikan, jalan, serta pasar telah meningkatkan produktivitas dan juga menekan biaya produksi.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan petani semakin sejahtera dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama periode pertama Jokowi. Moeldoko optimistis lewat apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini, kedaulatan pangan akan segera terwujud.

"Atas dasar itu bapak Presiden, kami dengan bulat menyampaikan kami memiliki hak untuk berpolitik. Untuk itu, kami memberikan dukungan politik sepenuhnya agar bapak Presiden semakin memberikan kesejahteraan kepada petani Indonesia," kata Moeldoko.

Saat diminta konfirmasi selepas acara, Moeldoko menegaskan bahwa HKTI selalu memberikan dukungan politik kepada pemerintah. 

Menurut Moeldoko, sebagai mitra strategis sangat wajar pihaknya memberikan dukungan politik untuk berjalan bersama-sama.

"Jadi kalau namanya mitra strategis pasti memberikan dukungan politik. Politik HKTI adalah politik pangan, pemerintah telah membangun berbagai hal untuk perbaikan petani dan perbaikan pertanian Indonesia," ujar dia.

Moeldoko tak membantah dukungan politik ini mengarah pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pensiunan jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa anggota HKTI memiliki hak politik.

"Kalau urusan pilpres, bisa saja. Karena seluruh anggota HKTI punya hak politik. Ya saya pikir begitu siapa bosnya pasti di belakangnya begitu. Bosnya HKTI yang saya pimpin sekarang Pak Jokowi, kita ada di belakangnya," kata dia


.cnnindonesia/rds
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 19, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - Berbagai perwakilan Mahasiswa dari Universitas yang ada di Kabupaten Kuningan ikuti acara sosialisasi Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Pemda Kuningan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) pada hari Selasa 19 Maret 2019 bertempat di Gedung PGRI Kuningan.

Dalam Acara sosialisasi tersebut dinarasumberi oleh Sekretaris Daerah DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Ketua KPU Kuningan Asef Fauzi, Kasat Intel AKP Iwan Rasiwan, SH, MH. 

Dikatakan Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar, untuk mendapatkan pemahaman tentang pemahaman demokrasi, diharapkan para pemilih pemula sadar akan pentingnya peran pemilih dalam menentukan nasib bangsa pada masa mendatang.

"Kita punya harapan besar kepada pemilih pemula, yang memang mengedepankan idealisme. Bisa menjadi pionir pemilih rasional, harapannya bisa menularkan prinsip tersebut kepada masyarakat," tutur dian

"Pemilih cerdas dan rasional dapat menghasilkan pemimpin berkualitas untuk kemajuan bangsa"kata dian

Dian memberi menggambarkan bahwa para pemilih pemula merupakan sasaran empuk para politisi, mereka mudah dipengaruhi isu-isu yang berkembang dilingkungan.

Dirinya mengajak kepada seluruh pemilih pemula terutama kaum milenial yang sehari-hari berkutat dengan teknologi dan gadget untuk dapat menyaring kembali berita-berita atau isu-isu yang berkembang jangan menelan mentah-mentah isu dan berita tersebut sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kaum milenial harus cerdas dalam menerima isu dan berita yang berkembang, cek dulu kebenarannya, bandingkan dengan media-media yang kredibel, dan liat asal-usul berita tersebut, jangan kita langsung sharing karena banyak sekali isu-isu dan berita yang belum tentu benar keberadaannya sehingga menimbulkan hoax di masyarakat."ungkapnya

Banyak sekali peran generasi muda atau milenial dalam pesta demokrasi ini, salah satunya adalah dengan mendorong gerakan anti Golput atau kampanye hastag yang positif demi pemilu yang damai dan berkualitas. Menciptakan suasana yang damai dan aman menuju demokrasi dewasa yang anti hoax. Tutup Sekda.


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 19, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Pemerintah Kota Banjar mengadakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) tingkat Kota Banjar acara tersebut dilaksanakan di Aula Setda Kota Banjar, Selasa 19 Maret 2019.

Hadir dalam kegiatan Walikota Banjar yang diwakili oleh Setda Kota Banjar Ade Setiana, Staf Ahli, Camat, Kades, Babinmas, Babinsa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setda Kota Banjar Ade Setiana yang mewakili Walikota Banjar sekaligus membuka acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa menyampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun."ungkap Ade

Pemilihan Kepala Desa di kota Banjar dilaksanakan pada tahun 2019 dengan jumlah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan sebanyak 11 Desa yaitu Desa Neglasari, Desa Cibeureum, Desa Balokang, Desa Langensari, Desa Waringinsari, Desa Binangun, Desa Mulyasari, Desa Karyamukti, Desa Batulawang, Desa Raharja dan Desa Mekarharja.

Pemilihan Kepala Desa di kota Banjar berdasarkan keputusan Walikota nomor 141.1/51/2019 di tetapkan pada hari Kamis 31 Oktober 2019. Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak bersumber dari APBD kota Banjar TA 2019 dengan bantuan keuangan

Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana pemersatu bukan untuk memecah belah. Masyarakat sebagai subyek untuk menentukan Figur Pemimpin di Desa dan bukan Obyek yang mudah dipengaruhi. Jangan sampai mudah dipengaruhi dengan Politik uang atau sesuatu yang sifatnya sementara.

Harapannya seluruh pihak dapat berpartisipasi secara aktip dalam mensukseskan pesta Demokrasi di tingkat Desa ini. maka pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang terdiri dari BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pemilihan, KPPS dan Panitia pengawas pemilihan harus bersikap Profesional dan tidak memihak. Demikian dikatakan Ade


.tema
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.