JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 05, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung - Terdakwa kasus suap Meikarta,  Billy Sindoro, diganjar 3,5 Tahun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa, 5 Maret 2019.

Selain itu Billy juga dikenai denda Rp100 juta subsidair 2 bulan penjara.

Majelis hakim yang diketuai Judijanto Hadi Lesmana menyatakan petinggi Lippo Group tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. 

"Menyatakan terdakwa Billy Sindoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Judijanto saat membacakan vonis didampingi dua hakim anggota yakni Tardi dan Lindawati.

Hakim menyatakan Billy terbukti memberikan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. 

Hakim, sesuai dakwaan JPU, menyebut uang yang mengalir dari pihak Meikarta sebesar Rp16.182.020.000 dan SGD 270.000. 

Billy dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.



.asbud/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 05, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Parkir Kendaraan dilingkungan Rumas sakit masih semrawut. Hal itu di akibatkan karena Belasan juru parkir RSUD Kota Banjar masih melakukan aksi mogok. Aksi terebut sudah berjalan dua hari sejak Senin (4/3), hal itu disebabkan karena ada sepuluh juru parkir yang dipecat oleh perusahaan pengelola Parkir. 

"Kami memberikan toleransi selama tiga hari, jika hari ke empat masih berjalan aksi mogok maka kami ambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi. Kami nyatakan mangkir dan ancamannya bisa pemutusan kerja," ujar Supervisor Greatindo Parking Ade Ainulyakin selaku perusahaan pengelola parkir di RSUD Kota Banjar, Selasa 5 Maret 2019.

Ade menjelaskan, dari 31 juru parkir sepuluh diantaranya di PHK karena terbukti melanggar aturan yang ditetapkan perusahaan. Menurutnya kesalahan fatal di antaranya juru parkir tidak mau absen pinger print, kemudian tidak berpakaian rapi, serta merokok saat melaksanakan tugas.

"Kami juga tidak menghendaki PHK terjadi, namun setelah dua bulan ini sepuluh orang itu tidak melakukan absensi, kami juga sudah berikan surat peringatan (SP) namun masih tak digubris," imbuhnya. 

Kendati demikian, pihaknya masih akan memberikan kebijakan jika sepuluh petugas itu mau berubah dan memperbaiki diri dalam bekerja. Dengab alasan, mereka merupakan warga sekitar lingkungan rumah sakit.

"Aturan perusahaan ini sudah kami jalankan secara bertahap dengan sosialisasi terlebih dahulu. Kami ingin petugas parkir ini profesional dalam bekerja, kami baru berjalan empat bulan setelah take over menangani parkir ini," jelasnya. 

Lebih lanjut Ade menjelaskan, mengenai aksi mogok petugas Parkir, Pihaknya akan menurunkan empat sampai enam orang pengganti sementara tenaga parkir. Ade menambahkan, menyikapi aksi mogok ini pihaknya memberikan toleransi waktu selama Tiga hari.

"perusahaan memberi waktu toleransi selama tiga hari, jika lebih itu namanya mangkir, dan kami akan melakukan pemutusan kerja", Pungkasnya

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Banjar Ruswa mengatakan harusnya gaji juru parkir sesuai UMK, kemudian dalam klausal perjanjian kerja juga perusahaan mencantumkan besaran gaji atau hak yang diterima oleh pekerja.

"Permasalahan ini biar diselesaikan dua belah pihak dulu (bepartit) antara perusahaan dan pekerja. Bila tidak ada kesepakatan kani akan turunkan mediator," Jelasnya.


.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 05, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Sejumlah perwakilan anggota Forum BPD Kecamatan sekota Banjar berkumpul di aula Desa Waringinsari Kota Banjar, Selasa, 5 Maret 2019. Mereka berinisiasi untuk membentuk Forum Komunikasi BPD Sekota Banjar. 

Selain perwakilan Anggota BPD sekota Banjar, PJ Kepala Desa Waringinsari Sukmana juga hadir dalam pertemuan tersebut. 

Ketua Panitia Forum Komunikasi BPD sekota Banjar usai kegiatan mengatakan, awal pembentukan forum tersebut terjadi dari inisiasi pertemuan-pertemuan informal antar anggota BPD sekota Banjar dan juga Forum komunikasi BPD Kecamatan sekota Banjar. 

"forum ini diharapkan menjadi forum komunikasi untuk silaturahmi mempererat persaudaraan, dan juga kesetiakawanan antar anggota BPD", Ungkapnya

Menurut Aceng, Sebelumnya, para anggota BPD telah menbentuk Forum Komunikasi BPD tingkat Kecamatan. Tujuanya, Lanjutnya, dibentuknya Forum Komunikasi ini adalah, untuk memotivasi antar anggota BPD.

"selain itu juga untuk mempererat Hubungan BPD agar bisa bersinergi dengan pemerintah Desa yang berkesinambungan", Imbuhnya

Aceng menjelaskan, Dalam pertemuan tersebut juga diadakan pemilihan Ketua dan struktural Forum melalui Foting di ambil suara tebanyak. 

"Ada 4 calon dari keseluruhan Anggota yakni 1. Solihan Anggota BPD Desa Kujangsari wakil dari Kecamatan Langensari, 2. Tantan Andriansyah Anggota BPD Desa Karyamukti wakil Kecamatan Pataruman, 3. Koko Koswara Anggota BPD Desa Raharja Wakil Kecamatan Purwaharja, 4. Syarif Hidayat Anggota BPD Desa Neglasari wakil Dari Kecamatan Banjar. masing masing kecamatan mempuanyai 4 suara dan total-nya 16 suara", Imbuhnya

Diketahui, Solihan terpilih menjadi ketua Forum Komunikasi BPD Tahun 2019 dengan jumlah total suara sebanyak 10 suara disusul Tantan dengan perolehan 3 suara dan Koko 1 suara dengan total suara yang masuk sebanyak 15 suara dan 1 suara dinyatakan tidak syah.

Solihan ketua terpilih usai kegiatan mengatakan, pembentukan forum BPD Kota Banjar merupakan salah satu upaya untuk mempersatukan anggota BPD Terutama dalam hal-hal pelaksanaan tugas.

"forum ini diharapkan menjadi ajang untuk berkomunikasi, nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan", Terangnya

Lebih Lanjut Solihan menambahkan, kedepan Dirinya akan bekerja sama dan sama-sama kerja dalam memajukan pembangunan di desa dan akan berkontribusi untuk pemkot sampai nasional.

"Kami akan menjalankan tugas yg diamanatkan dalam musyawarah sebelum pembentukan. Dan kami akan memperjuangkan aspirasi ide dan gagasan dalam membangun mulai dari desa sampai nasional", Pungkasnya


.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 05, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung - Empat pusat kebudayaan segera dibangun di Jawa Barat. Hal itu disampaikan ulang oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar Agus E Hanafi kepada wartawan dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa, 5 Maret 2019.

Keempat pusat kebudayaan tersebut akan didirikan di Kabupaten Ciamis (Karangpawitan), Kabupaten Subang (Ranggawulung), Kabupaten Garut (Kampung Pulo) dan Kabupaten Sumedang (Rancakalong).

Rencana itu sempat diunggah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di akun sosial media Instagram beberapa waktu lalu.

"PUSAT BUDAYA SUNDA sebagai kawasan pelestarian budaya tahun 2019 dilakukan di 4 Kabupaten: Sumedang, Garut, Ciamis dan Subang. Kabupaten lainnya menyusul di tahun 2020 dan seterusnya. Dengan semangat keberpihakan pada keluhuran budaya ini maka seni tradisi seperti wayang golek, permainan tradisional, seni musik, seni tari tradisional, kerajinan kayu bambu, pencak silat, sastra sunda, dll akan maju lestari menuju #JabarJuara," tulis Gubernur yang akrab disapa Kang Emil.

Agus E Hanafi selanjutnya menyampaikan bahwa, empat proyek itu akan mengawali pembangunan 27 pusat kebudayaan yang akan dibangun di 27 kabupaten/kota di Jabar, dalam lima tahun ke depan. 

"Setiap proyek menelan dana sekitar Rp 5 hingga Rp 7 miliar. Insya Allah dalam lima tahun ke depan, di seluruh kabupaten/kota akan terbangun pusat kebudayaan," tandas Agus.

Tiga Tujuan

Agus mengatakan, pembangunan pusat-pusat kebudayaan itu untuk mengangkat kembali potensi budaya Jabar. 

Dijelaskanya, ada tiga zona budaya di Jabar yaitu, zona Priangan, Kecirebonan, dan zona Melayu Betawi.

Ditegaskan pula, pembangunan pusat kebudayaan tersebut mempunyai tiga tujuan yakni, pertama, sebagai pusat pelestarian dan pemajuan kebudayaan, kedua, sebagai pusat interaksi publik, dan ketiga, yang paling penting yakni sebagai ruang atraksi seni dan budaya.

"Ruang aktivitas kebudayaan itu, diharapkan bisa menjaga kepunahan budaya Jabar," harap Agus

Pelibatan Budayawan Lokal

Karena menurutnya, salah satu penyebab punahnya seni budaya di jawa barat adalah karena tidak adanya ruang atraksi.

Pusat kebudayaan tersebut juga diharapkan dapat berperan sebagai ruang informasi, baik informasi pariwisata maupun informasi kebudayaan, imbuhnya.

Meski pendanaan dari Pemprov Jabar, lanjut Agus, namun dalam realisasinya Pemprov Jabar akan melibatkan para tokoh budaya lokal, agar sesuai dengan karakter setiap wilayah.

"Jadi kita akan libatkan tokoh dan budayawan lokal, mulai dari konsep bangunan maupun isiannya seperti apa. Jadi yang menentukan itu para seniman, budayawan dan masyarakat yang ada di daerah tersebut" tegasnya.



.asbud/tn
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.