JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

JabarCeNNa.com, Banjar - Dalam rangka menyambut Hari ulang tahun ke -58 Kostard, Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Yonif Raider 323/BP gelar pemeriksaan USG 4 dimensi (Ultrasonography) kepada Ibu-Ibu anggota Persit yang sedang hamil di ruang pemeriksaan Peleton Kesehatan Yonif Raider 323/BP, Jumat, 1 Maret 2019.

USG kandungan bertujuan untuk melihat kondisi janin, rahim, air ketuban, plasenta dan sebagainya dengan menggunakan gelombang suara.

Dalam kegiatan pemeriksaan, peserta yang mengikuti pemeriksaan tersebut berjumlah 43 orang diantaranya kehamilan 39 dan kandungan 4 orang.

Selain pemeriksaan kesehatan terhadap Ibu-Ibu yang hamil dengan menggunakan alat USG 4 dimensi, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Posyandu bagi anak-anak. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana kesehatan dan pengetahuan dimana Ibu-ibu Persit yang hamil dapat melihat kondisi dan aktifitas sang buah hati dalam kandungan. 

Diharapkan, untuk keluarga TNI kedepannya dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan pemeriksaan kehamilan.

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Yonif Raider 323/BP Ny. dr. Nisa Fathoni Afriandy, SpOG., IBCLC menyampaikan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sangat positif, dengan menggunakan fasilitas USG 4D dapat menunjukkan gambar janin bergerak.

"Tentu ini akan sangat memuaskan bagi ibu-ibu persit yang ingin melihat kondisi sang buah hati dalam kandungan sehingga diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, "ungkapnya.

Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan, Yeyen salah satu istri anggota persit mengungkapkan rasa senang dan bahagia dapat melihat langsung kegiatan sang buah hati. Ia berharap kondisi kandungan tetap sehat pada saat proses persalinan kelak berjalan lancar.

"alhamdulillah sekarang sudh ada fasilitas USG 4 dimensi yang sangat membatu para ibu hamil disini", Pungkasnya

.Ao

JabarCeNNa.com, Banjar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Jawa Barat Sosialisasikan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada para pemilih pemula terutama kepada para pelajar dan mahasiswa. 

Sosialisasi dilaksanakan di dua kampus yang berbeda yakni sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMK dan SMA Bina Putra Banjar, dan juga sosialisasi di kampus STIKes BP Banjar, Jum'at 01 Maret 2019.


Kegiatan sosialisasi diikuti oleh seluruh jurusan yang ada di STIKes BP Banjar dengan membawa tema "Peran aktif mahasiswa langkah nyata sukseskan pemilu 2019" bersama STIKes BP Banjar.

Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Muhklis mengatakan, Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 ini sasarannya adalah Pemilih Pemula diantaranya Sekolah, Kampus dan Pesantren.

"KPU gelar sosialisasi dengan nama KPU Goes To Kampus, dan hari ini kita laksanakan di dua kampus yang berbeda", Ungkapnya 

Danial menambahkan, kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah di desain oleh KPU RI, bahwa Pihak KPU harus menyambangi ke pemilih-pemilih pemula goes to kampus dan termasuk di Banjar rencananya ada goesto Pesantren.

"KPU goes to kampus untuk menyambangi kampus-kampus dan sekolah di kota banjar melakukan transformasi informasi dikalangan pemilih pemula tentang Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang", Imbuhnya. 

Dalam sosialisasi itu, Danial juga menyinggun tentang teknis memilih di lokasi RS ( Rumah Sakit). Menurut Danial, pihak KPU sudah menyiapkan formula khusus untuk menangani para pemilih yang ada di RS baik para tenaga media maupun masyarakat yang sedang dirawat. 

"untuk teknis memilih para tenaga medis, Bertugas pada saat pencoblosan di rumah sakit, karena dalam pemilu 2019 Tidak ada TPS khusus, KPU akan menyiapkan Tps mobile. TPS Mobile yakni TPS terdekat dari lokasi RS yang nantinya para petugas akan berkeliling dari kamar ke kamar untuk melayani pemilih", Paparnya

Lebih lanjut Danial menambahkan, dari KPU sendiri rencananya akan ada kunjungan untuk mendata masyarakat yang dirawat dan juga para petugas medis. karena mereka itu masuk dalam DPTB, kami akan memfasilitasi itu", Lanjut Danial. 

Dani berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, menyasar seluruh potensi-potensi pemilih baik itu pemilih pemula Perempuan maupun disabilitas. Jadi Grand desain secara umum dari KPU RI tersebut ada tiga kelompok yang harus disasar.

"pertama adalah Perempuan, Pemula dan Sabilitas, dengan sosialisasi seperti ini, Prinsifnya adalah meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2019," ucapnya.

Ketua Badan Eksekutiv Mahasiswa STIKes BP Banjar, Agisti raudlatul fitri mengapresiasi kegiatan Road to kampus yang dilaksanakan oleh KPU. Menurutnya, dengan adanya sosialsasi ini, pihaknya bisa lebih memahami tata cara pemilihan. 

"dengan adanya sosialisasi ini, kami bisa lebih mengerti dengan tatacara menjadi pemilih dan memilih", jelasnya

Ia menambahkan, dengan sosialisasi ini, dirinya dengan mahasiswa lainnya sangat terbantu untuk menangkal hal-hal yang kurang baik dan juga bisa melihat lebih jauh bagaimana menjadi pemilih yang cerdas untuk pemilu berkualitas 

"Yang pastinya bisa lebih paham bagai mana menghindari berita hoax dan juga dari trik politik yang gak baik, dan juga kita harus menjadi Pemilih cerdas, kita jangan asal memilih saja, tetapi saat memilih, harus melihat lebih dalam dan memahami tentang visi dan misi calon pemimpin kita", pungkasnya


.Ao

JabarCeNNa.com, Banjar - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama mengharamkan bisnis multilevel marketing (MLM). Munas digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Kamis, 28 Februari 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat. 

"Haram karena terdapat 'gharar' atau penipuan. Bisnis 'money game' model MLM mengandung unsur 'gharar'," kata pemimpin sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Ustadz Asnawi Ridwan di Banjar, seperti dikutip Antara, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan MLM menyalahi prinsip akad transaksi jual beli sekaligus motivasi (ba'its) transaksi tersebut adalah bonus bukan barang.

Menurut dia, terdapat pelanggaran terselubung yang berujung korban dari bisnis tersebut, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun digital, mendapatkan legalitas dari pemerintah atau tidak.

Asnawi mengatakan MLM biasanya menggunakan skema piramida atau matahari. Dua skema tersebut mensyaratkan adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk.

Kemudian penjualan ala MLM berjenjang mencari mitra dan dalam pendaftaran atau pembelian tersebut menghasilkan komisi atau bonus.

Bonus tersebut, kata dia, didapatkan ketika jaringan semakin banyak ke bawah hingga membentuk skema piramida. Hal serupa mirip dengan skema matahari yang memicu ketergantungan pada setoran dari anggota baru agar bisnis berjalan untuk menguntungkan anggota lama.

Bahkan, lanjut dia, bonus hasil upaya perekrutan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat produk itu sendiri.

"Seseorang bayar Rp3 juta bisa pergi umrah, seperti melalui travel Arminareka, dengan syarat orang tersebut mendapatkan 10 jamaah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan 10 jamaah, maka uangnya terpendam di perusahaan," kata dia.

Soal produk, Asnawi mengatakan pada dasarnya produk bisa didapatkan secara gratis, harga lebih murah atau manfaat produk tidak sesuai dengan yang diiklankan. 

.antara/tn

JabarCeNNa.com, Cirebon - Penyidik Polres Cirebon Kota akhirnya menahan tersangka korupsi proyek peningkatan Jalan Rinjani Raya-Jalan Bromo dan Jalan Mahoni Raya Kota Cirebon, yakni Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon, YW, Kamis 28 Februari 2019, malam. 

Selain menahan YW, penyidik juga menahan satu tersangka lainya yaitu mantan Kabid Dinas PUPR berinisal S.

Keduanya sejak Januari lalu telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga tersangka lainya dari pihak kontraktor yakni HS, DD dan K. 


“Sementara kita tahan dua tersangka dari Dinas PUPR,” ujar Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP Deny Sunjaya Deny saat dikonfirmasi, semalam.


Deny mengatakan keduanya dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikam lebih lanjut. 


Sebagai informasi, tersangka YW dan S terjerat kasus proyek peningkatan Jalan Rinjani Raya-Jalan Bromo dan Jalan Mahoni Raya Kota Cirebon. Proyek senilai Rp599 juta tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur publik daerah (IPD) tahun anggaran 2016. 

Akibat tindak pidana korupsi ini negara mengalami kerugian sekitar Rp205 juta.



.jamal/tn
Diberdayakan oleh Blogger.