JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 07, 2019
Keluarga korban saat melaporkan DM yang memukuli SM ke Polres Banjar
JabarCeNNa.com, BANJAR,- Tak ada api dan tak ada asap, tiba-tiba DW 18 memukul SW bocah kelas 2 SMP di bagian kepala dan perut hingga dilarikan ke RS Mitra Idaman Kota Banjar.


Entah apa yang ada dibenak DM, yang masih bertetangga dengan SW (14), warga Lingkungan Sukarame RT. 05 RW.12, kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar hingga keluaraga SW melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Banjar, Jl. Siliwangi, Karangpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Kamis, (07/02/2019). 

SW yang didampingi Divisi Hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Banjar, Nova Halimah Girsang, ayah, serta Kakaknya itu, melaporkan atas aksi DM yang dilakukan di dekat rumahnya, pada Rabu, (06/02/2019) kemarin, sehingga SW pingsan, dan merasakan sakit di kepala serta perutnya, akibat bogem mentah yang dilayangkan DM, yang tidak tahu karena apa permasalahannya. 

SW sendiri masih duduk di bangku SMP kelas 2 disalah satu sekolah SMP di Kota Banjar, sedangkan pelaku, DM anak putus sekolah. 

Kakak Koraban, ED, menceritakan kejadian yang menimpa adiknya itu, menurutnya jika adiknya tersebut tidak memiliki persoalan dengan pelaku, namun tanpa diketahui memukulnya dari arah belakang. 

"Saya tidak tahu kenapa dia melakukannya, kejadiannya pada pukul 16.30 WIB, kemarin sore waktu adik saya lagi mengasuh, namun tiba-tiba adik saya dipukulnya dari belakang sehingga tidak sadarkan diri," jelasnya

ED mengaku, kejadian bukan pertama kali, hal serupa pernah juga dialami oleh adiknya SW, namun pada saat itu, tidak dilaporkan karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

Divisi Hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Banjar, Nova Halimah Girsang, menyesalkan kejadian penganiayaan yang dialami oleh SW tersebut. 

"Kita belum mengetahui motifnya apa, karena harus diperiksa lebih lanjut, terutama mungkin pemeriksaan psikologis, karena tidak mungkin seseorang menonjok tanpa ada alasan atau motif yang menyebabkannya," terangnya. 

Menurut Nova, dari hasil pemeriksaan sementara, korban SW mengalami luka dibagian kening karena menerima tonjokan dua kali, untuk bagian dalamnya yaitu bagian perut atas dan bagian tangan yang membiru. 

"Sementara ini kami lakukan pendampingan hukum, selanjutnya akan kami periksa psikologis korban, serta pendampingan kesehatan selanjutnya, apakah ada efek lanjutan terhadap penganiayaan ini," tuturnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, Nova berharap orang tua selalu memantau kondisi anak-anaknya itu. 

"Orang tua harus memantau kondisi anak, apakah anak kita mempunyai kelainan, bagaimana anak bergaul dengan tetangga serta temannya. Karena tanpa sepengetahuan kita, bisa jadi anak akan melakukan hal yang tidak pernah terduga, makanya dengan perhatian mungkin kejadian tersebut akan diminimalisir", pungkasnya. 


.Ao

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 07, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Dani Danial Muhklis memastikan kesiapan logistik penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 mendatang sudah mencapai 80 persen. 

"Logistik untuk keperluan Pemilu sudah 80 persen, apalagi kalau surat suara sudah selesai, itu tinggal sekian persen ditambah besok hari Jumat (8 Februari 2019) surat suara datang berarti yang belum itu formulir dan buku panduan KPPS serta DPT, untuk yang lainnya sudah selesai," ungkap Danial disela-sela kegiatan saat meninjau Gudang KPU Kota Banjar, Jalan Raya Banjar-Pangandaran, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Kamis 7 Februari 2019.

Menurut Danial, sejauh ini untuk kekurangan, KPU Kota Banjar sudah melaporkannya. Contohnya seperti sampul, ada beberapa kekurangan tetapi sudah dilaporkan dan untuk kerusakan sampai saat ini tidak ada kecuali segel, ada sedikit garis-garis tetapi masih bisa ditangani dan juga dilaporkan.

"Untuk segel yang rusak itu akan diganti dan kita sudah mengajukannya, kemudian tinggal menunggunya, kalau dari segi jumlah kita sudah stok," Imbuhnya

KPU persiapkan Logistik pemilu 2019.
Danial menjelaskan, untuk kotak suara sendiri berbasis TPS. Ia menjelaskan, kebutuhan kotak suara berdasarkan pada jumlah TPS di Kota Banjar. Dikota banjar jumlah TPS sebanyak 634 dikalikan 5 kotak suara yaitu ada 3170 kotak suara. 

"Hanya saja sesuai dengan keputusan KPU nomor 1376 dan 999 itu ada untuk PPK, per PPK ada 11 kotak suara, jadi total 3200 sekian kotak suara yang sedang kita setting. Dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan karena TPS kita tidak bertambah," terangnya.

Lebih lanjut Danial menambahkan, saat ini perlengkapan TPS sedang di setting, diantaranya kotak suara dan perlengkapan TPS nya, seperti sampul, tinta, bolpoint, spidol dan tanda pengenal. Nanti rencananya surat suara datang pada hari Jumat esok dan setelah menyelesaikan kotak, akan dilanjutkan dengan menyortir serta pelipatan surat suara.

"Sampai sekarang alhamdulillah di Kota Banjar untuk logistik tidak ada kendala," imbuhnya.

Danial berharap, persiapan logistik bisa berjalan lancar, karena setting juga akan menentukan. Danial mengaku, dirinya terus melakukan komunikasi dengan pimpinan, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat untuk segala kekurangan yang belum terpenuhi, terutama formulir.

"Mudah-mudahan logistik yang kita kelola bisa tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas juga," pungkasya.



.Ao

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 07, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar- Badan Narkotika Nasional (BNN) Ciamis gandeng satuan Narkoba Polres Banjar gelar Razia Narkoba Di Lapar Kelas III Banjar jawa Barat, Kamis 7 Februari 2019.

Sebanyak 15 Personil BNN dan 10 Anggota Satuan Narkona Polres Banjar diturunkan dalam rajia tersebut. Mereka menggeledah satu persatu Kamar di Lapas Banjar dan di bantu petugas jaga di Lapas Tersebut. 

Kepala BNN AKBP Yaya Satyanagara, SH, yang didampingi Kasat Narkoba Polres Banjar AKP Usep Supiyan usai razia mengatakan, Tujuan pengecekan dari BNN yakni untuk membersihkan narkoba dilingkunhan Lapas, karena sejauh ini belum ada lingkungan Lapas yang benar benar bersih dari narkoba. 

"BNN berusaha ingin mewujudkan lapas yang ada di wilayah masing masing itu bisa bersih dan steril dari penyalahgunaan dan pengedaran narkoba",Tegasnya

Menurutnya, BNN sejauh ini sudah memaksimalkan tugas untuk menekan angka peredaran narkoba. 

"Diluar lapas, kita berusaha menangkap pecandu Narkoba untuk di rehabilitasi, pengedar dan bahkan sampai dengan kurir kita berhentikan dan kita lacak darimana sumbernya dan ujung-ujungnya ada dalam lapas", Imbuh Yaya. 

Yaya menjelaskan, agenda BNN saat ini melaksanakan pengecekan di semua blok dari mulai Blok khusus narkoba sampai blok yang sudah mendekati masa keluar.

"hal itu dilakukan, karena BNN tidak menyimpan kepercayaan bahwasanya blok itu sudah bersih, Makanya kita cek semua blok dan setelah dilakukan tes urine, ditemukan ada beberapa warga binaan yang positif", jelasnya

Lebih lanjut Yaya menambahkan, dalam memberantas Narkoba, BNN mengajak seluruh jajaran untuk bekerjasama baik dari Kepolisian sampai dengan kemenkuham yang ada dalam lapas, bagaimana caranya para WBP tidak lagi menggunakan narkoba, karena itu tugas bersama.

"Dan kita buktikan lapas banjar benar-benar streril, Jika menemukan oknum yang terlibat kita serahkan kepada pihak yang berwenang", tambahnya

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas III Banjar, Agus wahyono, mengatakan Kegiatan seperti ini merupakan program dari lapas, dan memang lapas sedang mencanangkan program bersih bersih dalam lapas. 

Kita Bersama BNN terus berperang melawan Narkoba, dan juga membersihkan lapas dari barang barang yang dilarang"

Agus Mengaku, pihaknya bersama BNN sedang mewacanakan Lapas III Banjar menjadi lapas Bersinar (bersih dari Narkoba) dan juga menjadikan lapas Kelas III Banjar menjadi lapas percontohan dipriangan Timur. 

"saya berharap, Lapas kelas III Banjar bisa menjadi Lapas percontohan diwilayah Priangan Timur dengan menjadi lapas Bersinar (bersih dari narkoba)", Pungkasnya

Berdasarkan Informasi, dari hasil tes Urine di Blok b, dari 38 warga yang diperiksa ditemukan ada 10 warga yang positif, dan blok A dari 5 warga yang diperiksa ada 2 yang positif.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan, ditemukan Ada yang menyimpan uang sampai dengan 27 juta rupiah dan juga Ditemukan ada salah satu ruangan dengan fasilitas lengkap seperti televisi dan fasilitas cukup mewah dan juga di temukan beberapa Handphone, kabel kabel, Charger HP dan juga silet dan benda tajam lainya yang disimoan dibawah tempat tidur warga binaan.

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Februari 07, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta - Pemerintah merencanakan akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada keempat Januari 2019, selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada Bulan April tahun 2019. Selain itu, pada 2019 mendatang pemerintah juga berencana membuka kembali penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berdialog dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Menteri PANRB berharap melalui kebijakan ini para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu, PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Mengenai eks tenaga honorer, Menteri PANB Syafruddin menegaskan, akan diprioritaskan, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK.

“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” jelas Syafruddin.

Ia menyebutkan, PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Syafruddin, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Menteri PANRB Syafrddin menjelaskan, bahwa rekrutmen P3K akan dilakukan dengan sangat terbuka, karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, menurut Syafruddin, P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS.

Kepala Badan BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, dimana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai Daerah yang tidak lebih dari 50%,” pungkas Bima Haria.

Buka CPNS

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja saat mendampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan pada tahun 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan dimana banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019,” ujarnya


(Kominfo)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.