JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 30, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar- 8 Mahasiswa Kota Banjar mengikuti kegiatan yang digelar oleh Polda Jabar yang bekerjasama dengan Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dalam kegiatan West Java Youth Camp 2019 di Bumi Perkemahan Cikole Jayagiri Resort, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (25/1/2019).

8 mahasiswa tersebut yakni 3 mahasiswa DPC GMNI Kota Banjar dan 5 mahasiswa dari PMII mengikuti Kegiatan dengan tema "Generasi Milenial Jawa Barat Untuk Indonesia" ini dilaksanakan atas dasar keresahan dan keinginan mahasiswa sebagai pemuda Jawa Barat agar dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara melalui persatuan dan pembangunan manusia.

Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari sejak 25 hingga 27 Januari 2019 dan diikuti 400 peserta dari berbagai elemen mahasiswa seperti GMNI, PMII, GMKI, KMHDI, PMKRI, HIKMAH BUDHI dan IMM serta Kapolda Jawa Barat yang di wakilkan oleh Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Suradiana M.Si, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi, Kadispora Jabar, perwakilan Bjb serta para PJU Polda Jabar.

Dalam sambutannya, Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Suradiana berharap, pelaksanaan deklarasi anti hoax tersebut bukan hanya seremonial saja, namun benar-benar di implementasikan guna menciptakan Pileg-Pilpres 2019 yang aman, damai dan kondusif.

"Dinamika Politik kian dinamis bisa dilihat dari banyaknya berita hoax, Intoleransi, radikalisme, Issue SARA dan Issue PKI. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan ada revolusi mental sesuai dengan program Presiden," Ungkapnya

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, aktifis mahasiswa dari GMNI menyayangkan dengan tidak hadirinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Saya Rasa kegiatan West Java Youth Camp 2019 terlaksana cukup sukses. namun kami sangat menyangakan di acara sebesar ini RK tidak hadir. padahal acara ini merupakan mementum bagi beliau untuk lebih dekat dengan Mahasiswa dan menyerap Aspirasi Mahasiswa yang merupakan kaum milenial sebagai agent of control dan agent of chage " ujar Firosul Haq Perwakilan DPC GMNI kota Banjar.

Hal senada juga dikatakan Imam selaku wakabid organisasi DPC GMNI Garut. Iman mewakili GMNI garut sebagai peserta Youth Camp 2019.

"awalnya kami berharap gubernur hadir di acara ini. karena di roundown acarapun tertera bahwa Ridwan Kamil selaku gubernur akan hadir. tapi sayangnya beliau tidak bisa hadir karena alasan kegiatan lain". tandas Imam

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut di isi dengan materi pembekalan dan juga game-game interaktif. 3 mahasiswa DPC GMNI kota Banjar menajuara dalam game tersebut, diantaranya yakni kresti menjadi juar 1 game start, wisnu juara 2 game start dan juga Firozul Haq juara 3 menembak.

.AO
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 30, 2019

JabarCeNNa.com, Banjar- Dalam rangkaian kegiatan Menyambut ulang tahun Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi ke-73, Kodim 0613 bersama Polres Banjar menggelar kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mandalare Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Selasa (29/01/2019)

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kapolres Banjar, Dandim 0613 Ciamis, Danlanud Wiryadinata Tasikmalaya, Danyon 323 Raider. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan berbeda dengan biasanya, kegiatan bakti sosial dilaksanakan dengan barengi kegiatan Trail Adventure menuju titik lokasi.

menanam pohon, rangkaian kegiatan sambut hut Kodam III sikiwangi, gelar baksos yang di ikuti polres banjar, Kodim 0613 ciamis, danlanud, danyon 323
Usai kegiatan, Kapolres Banjar AKBP Matrius mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan TNI khususnya Kodim 0613 Ciamis dalam menyambut HUT Kodam III Siliwangi ke 73 dan inyi dari kegiatan tersebut untuk menkesinergkan antara Polri dan TNI

"Ini adalah bentuk kesinergian antara Polres Banjar, Kodim 0613, Lanud Wiryadinata dan Batalion 323 Raider dalam memeriahkan HUT Kodam III Siliwangi ke 73" ujarnya

Dalam kegiatan bakti sosial diisi dengan pemberian santunan kepada warga masyarakat dan penanaman pohon secara simbolis oleh Kapolres Banjar, Dandim 0613, Danlanud, Danyon 323 Raider bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa di wilayah Mandalare Pataruman kota Banjar.

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 29, 2019
JabarCeNNa.com, Kota Banjar - Kontestasi Pilpres 2019 dihebohkan dengan menyebarnya tabloid yang berisi konten politik yang diduga berisi provokasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak luput dari itu, Kota Banjar pun menjadi sasaran penyebaran tabloid tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Ketua Badan pengawas pemilu Kota Banjar Irfan Saeful R langsung bergegas kantor Bawaslu Provinsi Jabar untuk konsultasi laporan warga tersebut.


"Dalam siaran persnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menilai ada tiga poin hasil temuan penyebaran tabloid atau buletin Indonesia barokah tersebut," ungkap Irfan saat dihubungi, Senin, 28 Januari 2019

Irfan menjalaskan, Pertama Tim Gugus tugas menyerahkan ke pihak Dewan Pers untuk ditindaklanjuti. Poin kedua terkait dengan materi dalam konteks kepemiluan, tidak ada unsur yang dianggap melanggar ketentuan yang di atur di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

"Terakhir dalam siaran pers Bawaslu Jabar, Bawaslu mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan cermat dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber," jelasnya

Selain itu Lanjut Irfan, Bawaslu provinsi sudah melakukan penelusuran ke kantor redaksi tabloid Indonesia Barokah bersama Bawaslu Kota Bekasi. Hasilnya, alamat kantor yang tertera dalam tabloid tersebut tidak ditemukan alias fiktif.

"Ini merupakan hasil kajian Bawaslu Provinsi langsung bersama tim gugus tugas pemberitaan dan penyiaran kampanye pada tabloid Indonesia Barokah yang beredar di wilayah Jawa Barat termasuk di Kota Banjar," kata Irfan.

Sebelumnya, Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Purwaharja, Jum'at (25/1) menerima laporan terkait peredaran tabloid Indonesia Barokah dari pengurus masjid Baiturrahman di Dusun Randegan II, RT 19 RW 8, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat.

.Ao
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Januari 29, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Semrawutnya Pemasangan APK ( Alat Peraga kampanye ) para Calon Legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Banjar menjadi buah bibir dimasyarakat. Beberapa APK tersebut di pasang diperempatan-perempatan seperti perempatan tanjungsukur, Perempatan Batulawang, jambatan pertigaan Doboku dan masih banyak lagi tempat lainya. Selain itu, pemasangan APK juga dilakukan di pohon, fasilitas pemerintah.

Asep 46 tahun salah satu warga asal Sukarame Kota Banjar mempertanyakan tentang aturan pemasangan APK. Dirinya menganggap pemasangan APK yang sudah ada terlihat semrawut.

“sebenernya pengen nanya ke KPU dan panwas, apa APK yang sudah dipasang sudah sesuai aturan, soalnya banyak banget APK yang dipasang di perempatan, depan rumah dan lain-lain”, Ungkapnya saat dihubungi.

Asep menilai, pemasangan APK janganlah mengganggu pemandangan kota. Dirinya melihat pemasangan APK yang sudah ada tidak mengedepankan Estetika dan terkesan asal temple.

“ada juga yang masang nya di pohon, di tihang-tihan lisktik milik PLN dan juga tihang Telkom”, Imbuhnya

Asep berharap, jika APK yang sudah terpasang itu pelanggaran, dirinya meminta pihak terkait untuk segera menertibkan.

“kalau itu melanggar ya tertibkan saja”, Tadasnya

Menanggapi hal itu, ketua KPU kota Banjar menegaskan bahwa untuk APK yang difasilitasi oleh KPU itu sudah diberikan dan sudah dipasang. Sesuai dengan peraturan APK itu ada 2 yakni ada yang difasilitasi oleh KPU ada juga yang mandiri dibuat oleh partai politik.

“memang sampai saat ini kita belum ada pemberitahuan dari partai politik berkaitan dengan apakah mereka menambahkan atau tidak, itu yang menjadi masalahnya”, Ungkap Danial, Senin 28 januari 2019.

Menurut Danial, untuk APK yang sudah terpasang, seperti Caleg dan sebagainya yang menentapkan apa itu melanggar apa tidak ranahnya ada di Bawaslu.

“termasuk misalnya untuk pemasangan ada surat keputusan Walikota dan juga surat keputusan KPU, karena setelah ada perubahan aturan, untuk pelanggaran Administrasi itu langsung ditertibkan oleh BAwaslu berkoordinasi dengan Satpol PP dan kontek penertibanya sudah tidak berhubungan dengan KPU”, tegasnya

.Ao
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.