JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

JabarCeNNa.com, Banjar - Gempa beserta tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. 

Inilah yang melatarbelakangi Ormawa STISIP Bina Putera Banjar melakukan aksi solidaritas untuk korban tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu dengan melakukan penggalangan dana. Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa STISIP Bina Putera Banjar yaitu BEM, HMP-IP, dan HMP-Bisnis. 

"Aksi ini adalah bentuk simpati, dan empati yang kami aktualisasikan secara konkret dalam aksi penggalangan dana untuk para korban yang berada di Palu, dan Donggala dan sekitarnya," ucap Kordinator Aksi Nella Fakhrunnisa di sela-sela aksi pengalangan dana, Minggu, 7 Otober 2018.

Nella menambahkan, duka palu adalah duka kita semua, Siapa yang mau mengalami penderitaan atau kesedihan, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan saudara terkasih.

Semongga bantuan dari penggalangan dana ini bisa meringankan beban mereka yang terkena musibah, imbuh Nella.

Senada dengan itu Ketua BEM STISIP BP BANJAR, Peri mengatakan, kami merasa terpanggil ketika ada saudara kita yang mengalami penderitaan dan membutuhkan bantuan. 

"Kami berharap apa yang kami lakukan ini akan membatu mengurangi kesedihan saudara-saudara kami disana," harap Peri

Berdasar informasi, dana yang terkumpul hingga Minggu (7/10) siang sudah mencapai Rp1,6 Jt, dan nantinya dari hasil penggalangan dana ini akan disalurkan langsung kepada para korban.

"kami bekerja sama dengan DPC GMNI Kota Banjar untuk penyaluran langsung ke tiap-tiap pos yg ada di Palu dan Donggala" pungkas Peri.



.ao/tn

JabarCeNNa.com, Jakarta - Jumlah korban jiwa akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, tercatat sebanyak 1.763 orang hingga hari ini, Minggu, 7 Oktober 2018.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Gedung BNPB Jakarta, dan jumlah tersebut kemungkinan masih dapat bertambah, karena tim evakuasi masih terus bekerja mencari kemungkinan masih ada mayat tertimbun runtuhan bangunan.

Korban meninggal paling banyak ditemukan di Palu yakni sebanyak 1.519, lalu 159 jenazah ditemukan di Donggala, 69 korban tewas di Sigi, 15 jenazah ditemukan di Parigi dan 1 jenazah ditemukan di Pasangkayu.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.755 jenazah telah dimakamkan.

Sebanyak 923 jenazah di pemakaman keluarga, sebanyak 753 jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Paboya, Palu. Kemudian, 35 jenazah dimakamkan di TPU Pantoloan, Palu.



.helmi

JabarCeNNa.com, Bogor - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Satuan Polisi Pamong Praja menyegel empat perusahaan di Kecamatan Gunung Putri, Klapanunggal dan Cileungsi yang kedapatan membuang limbah di Sungai Cileungsi.

Keempat perusahaan tersebut membuang limbah dengan cara memasang pipa yang disematkan pada dasar sungai. Dan limbah dibuang tanpa terlebih dahulu dilakukan penetralan.

Kepala DLH Kabupaten Bogor, Pandji Ksatriadji mengatakan, tidak ada toleransi atas tindakan pencemaran yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut. 

"Kita segel untuk waktu yang belum dapat ditentukan," kata Pandji di Cibonong, Sabtu, 6 Oktober 2018.

Pandji menyebutkan keempat perusahaan tersebut adalah PT Hengtraco Teknik Indonesia, PT Alfayed Indah Perkasa di Cicadas-Gunungputri, PT Fresh On Time Sea food dan PT Multi Guna Plastik yang keduanya berlokasi di Desa Kembang Kuning, Klapanunggal.

Pembuangan limbah sembarang yang dilakukan keempat perusahaan tersebut telah menyebabkan air sungai tercemar dan mengeluarkan bau yang menyengat, hingga menimbulkan rasa mual dan pusing warga sekitar aliran sungai, jelas Pandji.

Pandji menambahkan, tindakan yang akan diambil pemerintah tidak berhenti pada penyegelan dan penghentian operasi, tetapi akan ada tindakan lainya yang terkait dengan lingkungan hidup.

"Ya, tidak sampai berhenti di sini saja, kemungkinan ada tindakan lainya (termasuk tindakan hukum) dalam hal lingkungan hidup," tegas Pandji.

Pandji juga mengungkapkan, masih ada beberapa perusahaan lainya yang juga berperilaku sama yakni membuang limbah ke sungai secara sembarangan.

"Masih ada lima perusahaan lainya, yang operasinya juga di tiga wilayah kecamatan tersebut," kata Pandji.

Ketua Srikandi Sayang Sungai (S3), Septiana, mengapresiasi tindakan DLH Kabupaten Bogor yang telah menyegel dan m,enghentikan operasi terhadap empat perusahaan tersebut.

"Tetapi setelah ini, harus ada pengawasan berkala baik dari pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat,, guna menekan tindakan-tindakan pencemaran lingkungan," kata Septiana.



.nur/tn

JabarCeNNa.com, Jakarta - KPU RI melantik Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat pada hari libur hari ini, Minggu, 7 Oktober 2018, di Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Pelantikan pada hari libur ini, diduga untuk menghindari kegaduhan politik.

"Ya, ada kemungkinan begitu, biar tidak gaduh, dipilih hari libur," kata Solihin, salah seorang calon anggota KPU yang dicoret namanya, Minggu (7/10).

Seperti diketahui ada 60 calon anggota KPU dari 16 kabupaten/kota Jawa Barat, yang protes atas dicoretnya nama mereka setelah sebelumnya ditetapkan masuk nominasi 10 besar, sehingga terhenti tidak dapat mengikuti tes tahap akhir. Mereka pun berencana mengajukan hal ini ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) hingga mengajukan gugatan ke PTUN.

Vera Hermawan, salah seorang yang dicoret namanya mengatakan, permasalahan ini berawal dari adanya perbedaan perspektif penilaian antara KPU RI dengan Tim seleksi terkait tahapan hasil psikotest. Sehingga timbul istilah pencermatan oleh KPU.

Hasil pencermatan oleh KPU itu kemudian berujung pada pencoretan sejumlah nama calon anggota yang telah ditetapkan Tim Seleksi untuk mengikuti tes.

"Seharusnya, KPU RI mengambil tindakan bijak untuk menghentikan dulu semua tahapan, sebelum seleksi kesehatan dan wawancara lanjutan dari Psikotest. Jangan tiba-tiba dicoret, dan tanpa ada penjelasan," tukas Vera yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat.

Vera dan 59 calon anggota KPU yang dicoret namanya, menilai KPU tidak profesional, tidak transparan, dan terkesan putusan dibuat bernuansa politis.

"Kami akan menempuh tindakan etik dengan melaporkan persolan ini ke DKPP, bahkan melakukan gugatan ke PTUN," tandas Vera. 

Vera juga menilai arogansi yang ditunjukan KPU RI ini disinyalir mengandung unsur politis, terkait perebutan 32 juta lebih jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jabar. 

"Kalau begini, wajar jika indepedensi KPU akan dipertanyakan. Dan bagi mereka yang terpilih akhirnya akan menanggung beban psikologis, apalagi untuk komisioner di Kabupaten Bandung. Sudah tidak terpilih 10 besar, tiba-tiba dipanggil kembali atas hasil pencermatan dan hari ini dilantik," katanya. 

Vera berharap, carut marutnya tahapan seleksi komisioner KPU Kab/Kota jangan sampai berimbas pada menurunnya partisipasi pemilih di Jabar, 


.ebiet.asbud/tn

Diberdayakan oleh Blogger.