JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 07, 2018
Walikota Bandung Oded Muhammad Danial
JabarCeNNa.com, Bandung - Walikota Bandung Oded M Danial didesak untuk melantik Benny Bachtiar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung. 

Desakan datang dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Benny Bachtiar, terpilih menjadi Sekda melalui lelang jabatan, kemudian ditetapkan sebagai Sekda Kota Bandung melalui SK Kementerian Dalam Negeri nomor 821/7288/SJ.Sebelumnya Benny adalah Sekda Kota Cimahi. 

“Bagi Kepala Daerah yang tahu etika pemerintahan dan memahami poros pemerintahan yang harus tegak lurus dari pusat hingga ke desa, maka yang dilakukan harusnya melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan,” kata Soni saat dihubungi, Minggu, 7 Oktober 2018.

Soni menambahkan, Kemendagri belum pernah menganulir dan mengganti nama Sekda terpilih yang telah ditetapkan dalam surat keputuasan. 

“Selama ini belum pernah ada kepala daerah, apalagi dari level kabupaten/kota, yang meminta menganulir kebijakan yang telah diambil Pemerintah Pusat dalam urusan personel,” akunya. 

Soni menganjurkan Oded berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika bersikukuh ingin menganulir dan mengganti nama Sekda. 

Padahal Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga mendesakan hal yang sama, yaitu meminta Oded segera melantik Benny. 

"Segera dilantiklah, agar jalanya roda pemerintahan tidak terganggu," kata Emil, sapaan Gubernur Jabar tersebut, Sabtu (6/10).

Alasan Oded belum melantik Benny, karena adanya penolakan dari ASN Kota Bandung dan juga kalangan legislatif, karena Benny berasal dari luar kota Bandung. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan suasana yang tidak kondusif, alas Oded.

Sebelumnya, Oded M Danial melantik 12 orang pejabat baru di pemerintahan Kota Bandung yakni, tiga pejabat pratama (setingkat kepala dinas) dan sembilan pejabat administrator (setingkat kepala bagian dan sekretaris dinas), di auditorium Kantor Pemerintah Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jumat (5/10). 

Dalam pelantikan tersebut, seharusnya Oded menyertakan Benny Bachtiar selaku Sekda Kota Bandung, pemenang lelang jabatan terbuka, yang juga sudah dikukuhkan Kementrian Dalam Negeri melalui penerbitan SK Kementerian Dalam Negeri nomor 821/7288/SJ. 

Oded beralasan, belum dilantiknya Benny sebagai Sekda disebabkan banyak penolakan dari sebagian besar pejabat PNS Kota Bandung dan juga dari kalangan fraksi di DPRD Kota Bandung.

"Ada enam fraksi yang menolak yaitu, Gerindra, Demokrat, PKS, Hanura, Golar dan Nasdem," ungkap Oded.

Dengan banyaknya penolakan tersebut, Oded mengaku telah mengajukan penggantian, yakni Ema Sumarna dan Salman Fauzi. Ema dan Salman merupakan pemenang lelang terbuka jabatan Sekda Kota Bandung urutan dua dan tiga. 

Menurutnya, keputusannya untuk mengganti Sekda Kota Bandung tidak ada menyalahi aturan.



.asbud/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 07, 2018
JabarCeNNa.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) agar netral dalam Pilpres 2018.

Hal itu dikatakanya terkait diundangnya KH Ma'ruf Amin dan istrinya dalam acara rapat Majelis Pekerja Sinode HKBP di kantor pusatnya di Pearaja, Tarutung, Sumatera Utara, Jumat, 5 Oktobrr 2018.

"Meskipun Pak Ma'ruf Amin diundangnya dengan embel-embel sebagai tokoh bangsa, tetapi tetap saja tidak bisa menghilangkan fakta bahwa dia adalah seorang Cawapres, kata Jansen, di Jakarta, Sabtu, 6 Oktober 2018.

Jansen menyayangkan sikap keberpihakan petinggi gereja HKBP kepada salah satu kubu, padahal Jemaat Gereja Batak Protestan ada juga yang mendukung kubu lain.

KH Ma’ruf Amin di rapat Majelis Pekerja Sinode HKBP di kantor pusatnya di Pearaja, Tarutung, Sumatera Utara, Jumat (5/10).

Jansen lalu mencontohkan dirinya sendiri, sebagai jemaat HKBP, tetapi mendukung pasangan Capres/Cawapres Prabowo - Sandiaga Uno.

HKBP-ku tersayang netral lah! Karena jemaatmu beragam,” kata Jansen dalam akun twitternya.

"Hal ini perlu saya sampaikan, karena hal itu dapat memecah jemaat. HKBP adalah gereja besar bagi orang Batak, sehingga sebaiknya netral," tandas Jansen.

Gereja harus murni sebagai sarana ibadah, bukan arena politik praktis, tegasnya.

KH Ma' ruf Amin bersama istrinya Wury Estu dalam acara gereja di Tarutung itu mendapat ulos yang diselempangkan langsung oleh Ephorus HKBP Dr Darwin Lumban Tobing dan para Petinggi HKBP.



.ebiet/tn


Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 06, 2018
JabarCenna.com, Bandung - Pencoretan 60 nama calon komisioner dari 16 daerah Kabupaten/kota oleh KPU RI dinilai sebagai bentuk tontonan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terang-terangan yuang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"Ini tontonan abuse of power secara terang-terangan," kata Solihin, salah seorang perwakilan dari 60 calon anggota komisioner yang dicoret namanya kepada wartawan di Bandung, Jumat, 5 Oktober 2018.

Solihin merasa heran dengan keputusan tersebut, setelah ditetapkan (oleh pansel) lolos 10 besar, tiba-tiba saja sebanyak 60 nama dicoret oleh KPU Pusat tanpa ada penjelasan.

"Padahal, calon komisioner yang lolos seleksi 10 besar itu tinggal menyelesaikan seleksi tahap akhir, yaitu tahap uji kelayakan, hingga akhirnya terpilih lima," cetus Solihin.

Dikatakanya, nama-nama calon komisioner yang dicoret itu berasal dari 16 daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten/kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten/kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten/kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok. 

Para anggota komisoner yang namanya dicoret pun mengungkapkan kecurigaanya, mereka mengatakan pencoretan tersebut berbau politis. Karena, mereka menilai, provinsi Jabar memiliki jumlah pemilih yang paling besar di Indonesia. Ada lebih 32 juta pemilih untuk menentukan suaranya pada saat Pilpres dan Pileg 2019. 

Dan, kata mereka, kasus ini hanya terjadi di Jabar. 

"Kami menduga kasus ini sudah direncanakan dan dimainkan oleh kepentingan politik tertentu, untuk itu kami akan melakukan gugatan ke PTUN,” tandas mereka.

Sebelumnya puluhan calon anggota KPU kabupaten/kota se-Jabar juga mendatangi KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 3 September 2018. Mereka datang meminta penjelasan soal pencoretan nama-nama mereka.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat, beberapa waktu lalu juga menyatakan akan mengajukan  gugatan ke PTUN karena namanya tiba-tiba saja dicoret, padahal telah ditetapkan Pansel masuk 10 besar.



Gaduh dan Kisruh


Kegaduhan dan kekisruhan proses rekrutmen calon anggota komisioner di Jawa Barat, mendapat perhatian sejumlah pihak. 
Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jabar, Deni Ahmad Haidar, menyatakan penyesalanya atas menyesalkan kegaduhan dan kekisruhan yang terjadi.

"Jika terus dibiarkan larut tanpa ada penyelesaian, akan berimbas terganggunya tahapan pemilu yang beberapa bulan lagi akan berlangsung," kata Deni, saat dihubungi wartawan, Sabtu, 6 Oktober 2018.

Menurutnya, persoalan rekrutmen anggota KPU itu adalah masuk dalam masalah pemilu, menyangkut nasib bangsa kedepan.

"Saya pikir, bagi komponen-komponen yang mempunyai kewenangan, hal ini harus segera diselesaikan jangan sampai menghambat proses demokrasi," tegasnya. 

Kisruhnya persdoalan ini, menurutnya karena proses seleksi rekrutmen komisioner telah dijalankan secara tidak objektif.

"Soal rekrutmen kan ada aturan mainnya, ini sebetulnya kan tinggal mengikuti apa tidak," tandasnya Deni.

Keprihatinan juga ditunjukan Bupati Bandung, Dadang M Naser, dia menilai kegaduhan dan kekisruhan seleksi anggota KPU bak sebuah permainan saja. 

"Sangat disayangkan, di zaman keterbukaan seperti sekarang ini, koq masalah penting dan strategis seperti ini(pemilihan komisioner KPU) seolah-olah main-main begini," ujarnya Dadang, ketika dihubungi, Sabtu, (6/10).

Menurut Dadang, dampak kekisruhan yang terjadi, mengakibatkan kosongnya kursi jabatan KPU di daerahnya.

"Seleksi anggota KPU harusnya transparan. Tata cara dalam penentuan komisioner itu harus jelas. Bila ada pendeletan nama, harus disampaikan, apa alasannya? Jangan malah mendelet nama karena ada kedekatan," cetus Dadang.




.asbud/ebiet/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Oktober 06, 2018
JabarCeNNa.com, Bandung - Walikota Bandung Oded M Danial menginstruksikan Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Andri Salman, untuk merelokasi para pedagang pasar Sederhana, yang kios dan lapaknya terbakar pada Jumat, 5 Oktober 2018 yang lalu.

"Ada 395 kios yang terbakar, saya sudah intruksikan supaya direlokasi ke Pasar Inpres, agar para pedagang (Pasar Sederhana) bisa berjualan lagi secepatnya," kata Mang Oded saat meninjau lokasi kebakaran di Pasar Sederhana, Jalan Juang, Bandung, Sabtu (6/10).

Saat ini, kata Oded, PD pasar sedang melakukan pendataan para pedagang Pasar Sederhana yang lapaknya terbakar untuk di relokasi sementara ke Pasar Inpres.

Dalam tinjauanya, Oded berdialog dengan para pedagang yang kios dan lapaknya diamuk si jago merah untuk mendapatkan situasi yang sebenarnya.

Dari hasil dialog itu Oded mengatakan, api diduga berasal dari kompor salah satu pedagang.

"Api bukan dari listrik, tapi dari kompor. Namun demikian, biar nanti pihak keolisian yang melakukan penyelidikan," kata dia.

Selanjutnya mengenai jumlah kios dan lapak yang terbakar, Oded menyebutkan jumlah kios yang terbakar mencapai 200, sedangkan lapak (meja) ada sanyak 195 meja, sehingga totalnya ada 395 pedagang.

Kedatangan Oded di sambut Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung Andri Salman. Oded menginstruksikan Andri mendata para pedagang, dan selanjutnya merelokasinya ke Pasar Inpres.

"Saya percaya PD Pasar Bermartabat dan Instansi lain yang terkait, akan bekerja cepat dan pedagang pun bisa segera mencari nafkah," pungkasnya.


.asbud/tn

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.