JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya

JabarCeNNa.com, Banjar - Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih melepas Kontingen Porda XIII kota Banjar di Pendopo Kota Banjar, Jumat, 5 Oktober 2018.

Kontingen Kota Banjar akan berkompetisi pada Porda XIII Jabar di Kota Bogor tanggal 6 s/d 15 Oktober 2018.

Ketua kontingen Kota Banjar, H Wabil dalam laporanya menyampaikan, kontingen berjumlah 80 orang yang terdiri dari 42 Atlet, 21 pelatih dan official 17 orang.

"Kontingen Kota Banjar keseluruhan berdasarkan SK Walikota Banjar sebanyak 80 orang, dengan 10 cabang olahraga yang diikuti yakni gulat, golf, karate, balap motor, balap sepeda, panjat tebing, catur, tenis meja, gateball dan berkuda," lapor H. Wabil kepada Walikota.

Disampaikannya ada beberapa cabang olahraga yang telah dipertandingkan sebelum upacara pembukaan yakni cabang olahraga catur, berkuda dan panjat tebing.

Sementara itu, Wali Kota Banjar, Hj Ade Uu Sukaesih meminta kepada kontingen Kota Banjar untuk berjuang keras dalam ajang Porda Bogor.

Walikota menargetkan kontingen Kota Banjar meraih 5 medali emas, atau minimal 2 medali emas.


.tema/tn

JabarCeNNa.com, Jakarta - Pemerintah mengucurkan dana Rp500 miliar untuk renovasi 23 ribu unit  rumah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.

“Sudah 23.000 rumah yang selesai dan sudah kita alokasikan anggarannya,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di kantor Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat, 5 Oktober 2018.

Renovasi, lanjut Askolani, diberikan kepada korban yang terdampak, baik rumahnya yang mengalami kerusakan kecil, sedang, maupun berat. Pemberian dana diharapkan sebagian sudah selesai di tahun 2018.

“Kita akan selesaikan di tahun 2018 dan kemungkinan akan ada sisa sedikit di tahun 2019. Harapannya yang rusak sedang dan ringan bisa diselesaikan di tahun 2018, " harapnya.

Sedangkan mengenai verifikasi, hal tersebut diserahkan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah menyebutkan, total jumlah rumah yang direnovasi mencapai 204.000 unit rumah.

"Dari jumlah itu yang sudah terverifikasi mencapai 80 persen," ungkap Harmensyah.

Harmensyah mengatakan, pihaknya akan segera memberikan pendanaan pada masyarakat.

"Sekarang sudah mulai membangun di Lombok,” jelas Harmensyah.


.ebiet/tn

JabarCeNNa.com, Kuningan - Api yang membakar kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sejak Minggu, 30 September, akhirnya membakar kawasan Kebun Raya Kuningan (KRK) pada Kamis, 4 Oktober 2018.

Lahan KRK yang terbakar diperkirakan sudah mencapai 15 Ha.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin mengatakan, luas cakupan yang terbakar sudah mencapai 510 Ha, dengan rincian, 495 Ha lahan di kawasan Gunung Ciremai, dan 15 Ha di KRK

"Data sementara total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 510 hektare, dengan rincian 495 Ha di kawasan Ciremai, dan sisanya di kawasan Kebun Raya Kuningan," jelas Agus Mauludin, saat dihubungi, Jumat, 5 Oktober 2018.

Agus mengatakan, api sudah menjilat kawasan KRK sejak Kamis kemarin, sekira pukul 11.50 WIB.

"Upaya pemadaman gagal dilakukan, karena pada saat itu angin bertiup kencang, dan petugas pun ditarik, karena situasinya berbahaya bagi keselamatan petugas," jelas Agus.

"Kondisinya membahayakan bagi keselamatan petugas, upaya pemadaman dilakukan lagi sore harinya," kata Agus Mauludin.

Sekitar seratus petugas gabungan yang terdiri dari petugas BPBD, TNI dan Polri serta petugas dari TNGC, kembali diturunkan pada hari ini guna memadamkan api.

Seperti diketahui, kawasan TNGC terbakar sejak  Minggu (30/9) siang. Api diduga berasal dari Blok Erpah, Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.

Asal api belum diketahui, namun ada dugaan berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Pada awalnya areal lahan yang terbakar hanya 10 HA. Dan pada hari kedua meluas hingga 144 Ha.

Pada hari ketiga, api belum padam juga, malah meluas lagi hingga 250 Ha.

Berikutnya, pada hari keempat meluas lagi hingga mencapai 355 Ha.

Artinya, cakupan lahan yang terbakar setiap harinya bertambah 100 Ha. Dan hari ini diperkirakan api sudah merambah lahan lebih dari 500 Ha. 


.tn

JabarCeNNa.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memanggil 50 pengusaha tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor ke Gedung Sate, Kamis, 4 Oktober 2018.

Para pengusah tambang ini beroperasi di daerah Parung Panjang, Cigudeg, Rumpin dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Emil, sapaan akrab gubernur mengatakan,  selama beroperasi perusahaan tambang lebih banyak menimbulkan keruguan bagi warga masyarakat, terutama dalam hal sosial dan lingkungan hidup.

"Saya kumpulkan lebih dari 50 pengusaha tambang yang ada di daerah Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg dan Gunung Sindur. Kita evaluasi, dan kesimpulanya, pola bisnis yang dijalankan perusahaan selama ini pola lebih banyak mengakibatkan kerugian dari sisi sosial dan juga linfkungan hidup," jelas Emil.

Untuk itu, Emil meminta perusahaan tambang meregistrasi ulang perizinannya.

Emil melanjutkan, dalam registrasi ulang tersebut pihaknya akan menambahkan sejumlah persyaratan  untuk menekan dampak sosial yang dialami masyarakat.

"Seperti setiap perusahaan harus memiliki sarana untuk membersihkan truk. Ini agar setiap truk yang beroperasi dalam keadaan bersih sehingga tidak menimbulkan polusi," jelasnya.

"Persyaratan baru itu nantinya akan dicantumkan dalam pasal-pasal, seperti perusahaan harus punya kolam pencucian sebelum truk diberangkatkan, agar bersih," katanya.

Demikian pula,  saat membawa material tambang seperti batu dan pasir, material tersebut wajib ditutupi terpal atau alat penutup lainya, agar material tidak berjatuhan ke jalan saat diangkut, tandas Emil.

"Truknya harus ditutup agar batunya (muatan) tidak berlebihan dan jatuh, melengkapai lisensi pengemudinya, sambil dibahas jangka menengahnya yaitu dibangun jalan tambang," tutur Emil.

Ketika kepadanya ditanyakan soal rencana pembangunan jalan khusus tambang, Emil mengatakan hal tersebut masih dalam tahap pembahasan. 

Jalan khusus tersebut rencananya adalah pembangunan jalan tol atau jalan arteri yang tidak melintasi jalur pemukiman warga.

Skemanya, kata Emil, pemerintah yang membebaskan lahan, sedangkan pembangunan jalan nya oleh perusahaan-perusahaan tambang, terang Emil.

"Skemanya fifty-fifty, Pemprov membebaskan lahan dan pembangunan jalannya oleh seluruh perusahaan, jadi asasnya adil. Bisnis silakan tapi lingkungan tidak diabaikan," tanfas Emil.


asbud/tn
Diberdayakan oleh Blogger.