JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

September 10, 2018
JabarCeNNa.com, Kuningan - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kuningan gelar aksi demo di depan gedung DPRD Kuningan. Senin,  10 September 2018.

Demontrasi yang diikuti kurang lebih 25 orang tersebut menagih janji para elit dan pemerintah. 

KAMMI kuningan mengingatkan kembali akan janji para elit pemerintah yang menjanjikan ekonomi akan meningkat pada bulan september nyatanya dalam kinerja pemerintah sekarang yang sudah hampir mau habis nyatanya menurun. "ungkap Muhammad Irgan,  Pengurus Bagian Kebijakan Publik KAMMI Kuningan

"proses ekonomi yang targetnya mencapai 7 sampai 8 percen nyatanya dibawah 6 percen." kata Irgan

Ia menambahkan,  "kita tidak mau kisruh kembali pada tahun 98 akan tetapi dengan mengantisipasi terjadinya kembali tahun 98 tersebut kita dengan cepat ketika melihat rupiah mencapai 15.000 itu adalah tombak utama. "ucapnya

"ketika simbol-simbol impor yang melebih,  perekonomian tidak di atur dengan secara merata oleh menteri keuangan maka KAMMI Kuningan yang pertama menuntut bagaimana pemerintah fokus untuk perekonomian.  Dan yang kedua, tuntutan dari pengurus KAMMI pusat adalah untuk turun ke tiap daerah dan menuntut untuk mengganti menteri keuangan Sri Mulyani.  "ucapnya

Dalam proaes kinerjanya Sri Mulyani kurang baik.  Sri Mulyani memiliki dosa-dosa masa lalu,  yang kita tahu ketika jaman SBY pun dia memiliki dosa-dosa masa lalu. "terangnya. 

Kita ingatkan kembali kepada pemerintah ganti menteri keuangan dengan menteri yang apple to apple dalam pekerjaannya dan carilah menteri yang fokus terhadap perekonomian."ucap Irgan

Penerimaan petisi dan pernyataan sikap yang kami ajukan ke DPRD Kuningan Alhamdulilah sudah di terima dan kami akan tinjau selama beberapa hari kedepan. "ujarnya


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 10, 2018
Truk-truk pengangkut solar yang digunakan tersangka membeli solar bersubsidi dari SPBU
JabarCeNNa.com, Bandung - Petugas Reskrimsus Polda Jabar menangkap Dedi Hermawan Setiawan, direktur PT Ferse Mandiri Sejahtera terkait penyaahgunaan solar bersubsidi. 

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan Dedi telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya sedang disidik.

‎"Satu orang sudah kami amankan karena penyalahgunaan bbm bersubsidi. Statusnya sekarang tersangka," kata Agung Budi di Mapolda Jabar Jalan Soekarno Hatta Bandung, Senin, 10 September 2018.

Modusnya, kata Agung, tersangka membeli solar dari SPBU-SPBU di Kota dan Kabupaten Cirebon dengan harga subsidi, lalu menjualnya  ke industri.

"Tersangka menggunakan truk tangki berkapasitas 4000 liter dan 8000 liter untuk membeli solar subsidi di SPBU Kota dan Kabupaten Cirebon di waktu-waktu tertentu. Biasanya malam hari," ungkap Agung.

Sekali pembelian biasanya 3000 liter, bahkan kadang sampai 8000 liter, terang Agung.

Terdangka kemudian menimbun solar tersebut di gudang penyimpanan  di Jalan Fatahillah, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Sebelum dijual solar dipindahkan ke truk tangki BBM bertuliskan PT Andika Pradana. PT Andika Pradana sendiri, diketahui adalah sebuah perusahaan angkutan minyak dan gas yang berdomisili di Kota Tangerang.

Agung mengungkapkan, solar subsidi dibeli tersangka dari SPBU seharga Rp5.150, lalu dijual ke industri dengan harga Rp7.300, sehingga terdapat selisih Rp2.150.

Dalam satu kali penjualan dengan volume 8000 liter tersangka bisa mengantongi keuntungan Rp17.200.000.


.jamal/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 10, 2018
Penandatanganan Deklarasi Anti Narkoba dok. (JC) 
JabarCeNNa.com, Kuningan - Banyak cara pengedar narkoba untuk memperdaya anak-anak khususnya para pelajar agar dapat mengkonsumsi narkoba. Para pelajar menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba tersebut. 

Dengan adanya permasalahan tersebut,  SMK Auto Matsuda Kuningan bekerja sama dengan BNNK Kuningan Deklarasikan Anti Narkoba di lingkungan sekolah. Senin,  10 september 2018.

Sesuai data yang di himpun BNNK Kuningan, penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar di kabupaten kuningan sudah cukup menghawatirkan. 

Mengetahui dari itu pihak bnnk terus memerangi narkoba dari Ancaman penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar tingkat SMA/SMK.
Pelajar SMK Auto Matsuda sedang mengikuti upacara (JC) 
Plh. Kepala BNNK Kuningan,  Agus Mulya S. Pd, M. Si sangat mengapresiasi langkah SMK Auto Matsuda dalam memerangi narkoba di kalangan pelajar. 

Menurutnya, "untuk menciptakan sekolah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba SMK Auto Matsuda melakukan langkah yang bagus" kata Agus
Dan adanya keseriusan dalam memerangi narkoba ini pihak sekolah bahkan terlihat melakukan program yang mendukung, baik dari pembinaan secara rutin seperi di kegiatan MPLS dan lain - lain. "ungkap agus

Kepala sekolah SMK Auto Matsuda Saidun, M.Pd yang juga sebagai ketua MKKS SMK Kabupaten Kuningan mengatakan "siap untuk menyampaikan ke setiap kepala SMK dalam kesempatan rapat. agar semua bisa bergerak dan bersinergi dalam mewujudkan pendidikan kuningan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba" ucap Sahidun. 

Sebelumnya dalam rangka kegiatan deklarasi SMK Auto Matsuda Anti Narkoba tersebut pihak sekolah melaksanakan upacara yang langsung diwakili oleh Plh. BNNK Kuningan sebagai pembina upacara, dilanjutkan penandatanganan deklarasi oleh semua pihak seperti halnya Polsek Maleber, Koramil Maleber, Kemenag Kuningan dan wali kelas dan Ketua Kelas/KM


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 10, 2018

JabarCeNNa.com, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membersihkan data ganda dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sempat terlontar tudingan bahwa data ganda di DPT mencapai angka 25 juta.

Sementara hasil temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut adanya 131.366 data pemilih ganda dalam DPT di 76 kabupaten/kota. 

Sedangkan Bamsoet, berangkat dari analisa hasil temuan Bawaslu tersebut, memperkirakan data ganda dalam DPT bisa mencapai 1,3 juta.

"KPU harus segera memverifikasi hasil temuan itu, dan segera membersihkan DPT dari data ganda dan data fiktif," kata Bamsoet di Jakarta, Senin, 10 September 2018.

Bamsoet mengatakan, DPT harus betul-betul valid, sehingga pemilu 2019 bisa berlangsung demokratis, jujur dan jauh dari praktik-praktik kecurangan.

Politisi Partai Golkar tersebut juga mengingatkan agar KPU bisa  lebih cermat dalam menyisir daftar pemilih, dengan memperhatikan hasil sensus penduduk dari lembaga berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada.

“Hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih,” katanya. 

Bamsoet pun  mengimbau  semua pihak, untuk  turut aktif mewaspadai adanya  pemilih ganda. 


.ebiet/tn
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.