JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

September 01, 2018
Kapolresta AKBP Matrius (Foto: Ist)
JAbarCeNNa.com, Banjar - Kapolresta Banjar AKBP Matrius mengatakan setiap anggota Bhabinkamtibmas mendapat tugas tambahan yakni ikut melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa.

Menurutnya, tambahan tugas tersebut berdasar kepada Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan kerjasama antara Kapolri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa (Mendesa) RI, beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan MoU tersebut, maka kami perlu memberi pemahaman kepada seluruh Bhabinkamtibmas, agar ke depannya mereka dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian terhadap penggunaan anggaran DD dan ADD di Desa binaan mereka masing-masing,” kata Matrius ketika memberikan pembekalan kepada para Anggota Bhabinkamtibmas Se-Kota Banjar di Aula Mapolresta Banjar, Kamis, 30 Agustus 2018.

Kapolres pun meminta, setiap Bhabinkamtibmas harus menyampaikan kepada setiap Kepala Desa terkait MoU itu. 

"Sampaikan soal MoU tersebut dan tugas baru anda sebagai Bhabinkamtibmas kepada kepala desa untuk turut mengawasi penggunaan anggaran DD/ADD," ucap Matrius.

Sementara itu, Kapolres juga berpesan kepada seluruh Pemerintah Desa di wilayah Kota Banjar, agar dapat melakukan transparansi anggaran. Salah satunya dengan memasang baliho APBDes maupun papan kegiatan disetiap program pembangunan.

“Nantinya, jika ditemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran, maka ada mekanisme tertentu. Dimana akan ada langkah terlebih dahulu yang ditempuh Pemerintah Kota Banjar terkait hal itu (sebelum dilakukan tindakan hukum oleh pihak kepolisian)," jelas Matrius. 

Namun demikian Matrius berpesan, agar seluruh Pemerintah Desa dapat memanfaatkan alokasi anggaran DD dan ADD sesuai aturan dan program yang sudah disepakati di lingkungan masyarakat Desa masing-masing. Pembangunan juga harus optimal agar nilai anggaran DD dan ADD bisa meningkat setiap tahunnya. 

"Jangan (ADD) justru dipakai untuk keperluan pribadi maupun kelompok tertentu,” tandasnya

Pembekalan dan pengarahan tersebut turut dihadiri Wakapolres Kota Banjar, Kompol Drs. Ade Najmulloh, para pejabat di lingkungan Polres Kota Banjar, serta 16 anggota Babinkamtibmas Desa se-Kota Banjar, dan juga Kesbangpolinmas Kota Banjar.



.tema/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 01, 2018
JabarCeNNa.com, Sumedang - Puluhan anggota Polwan Polres Sumedang, didampingi Bhayangkari Sumedang dan juga Persit Kodim 0610/Sumedang melalukan ziarah ke makam pahlawan nasional Cut Nyak Dien yang berada di Gunung Puyuh, Sumedang, Sabtu, 1 September 2018.

Cut Nyak Dien adalah pejuang wanita asal Aceh yang dibuang penjajah Belanda ke daerah Sumedang, hingga akhirnya meninggal di tanah pasundan tersebut.

Ziarah juga dilakukan ke Taman Makam Pahlawan Cimayor. Ziarah dilakukan dalam rangka memeringati Hari jadi Polwan yang ke-70.

Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo yang ikut serta dalam ziarah tersebut mengatakan, tujuan ziarah adalah sebagai bentuk penghormatan dan sekaligus mengenang jasa para pahlawan.

"Ini sebagai penghormatan sekaligus mengenang jasa pahlawan," ucap Hartoyo.

Hartoyo menambahkan, kondisi hari ini yang jauh lebih baik, tidak terlepas dari perjuangan dan jasa para pahlawan.

"Jadi sudah sewajarnya, kita dalam satu kesempatan melakukan ziarah dan memanjatkan doa, semoga para pahlawan mendapat tempat yang layak di sisiNya," kata Hartoyo.

Sementara itu Ketua Bhayangkari Polres Sumedang, Lala Hartoyo mengatakan, keberadaan polwan sangat penting dalam mendukung kinerja Polri.

"Kita berharap Polwan semakin profesional, jujur, sukses, dan jaya mendukung kinerja Polri," harapnya.

Selain ziarah ke makam pahlawan, peringatan HUT ke 70 Polwan di wilayah Polres Sumedang juga diisi dengan kegiatan kunjungan bakti sosial, mengunjungi lembaga pemasyarakatan perempuan dan sekolah luar biasa (SLB) di Sumedang. 


.asep/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 01, 2018
JabarCeNNa.com, Kuningan - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga di sebuah kebun kopi di wilayah Linggarjati, kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Jumat, 31 Agustus 2018.

"Betul (ada penemuan mayat). Laporan masuk sekitar pukul 15.30 WIB," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin kepada wartawan, sabtu (31/8).

Mayat pertama kali ditemukan Rudi, 40, warga sekitar lokasi kejadian ketika hendak menuju kebun kopi. Rudi segera menghubungi warga lainya, dan selanjutnya kasus dilaporkan kepada aparat berwenang.

Aparat Kepolisian, TNI, BPBD, TNGC dan juga aparat desa setempat melakukan evakuasi atas mayat korban. Evakuasi dilakukan sekitar pukul 19.30 WIB.

Mayat selanjutnya dibawa ke RS Linggjati untuk keperluan otopsi.


.angga/iwy

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

September 01, 2018
JabarCeNNa.com, Bekasi - Belanja pegawai yang terlalu besar serta pengerjaan proyek tahun jamak, membuat keuangan Pemkot Bekasi defisit hingga Rp900 miliar.

"Pemerintah sekarang sedang mati suri," kata Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kota Bekasi, Chairoman J Putra di Bekasi, Sabtu 1 September 2018.

Chairoman mengatakan, saat ini dana yang tersisa hanya untuk keperluan gaji pegawai seperti honor tenaga kerja kontrak (TKK) dan tunjangan aparatur.

Faktor penyebab tingginya angka defisit itu, menurut dia di antaranya, kebijakan kepala daerah yang menambah Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) terhadap 6.000 lebih Aparatur Sipil Negara. 

"Terjadi kenaikan untuk belanja pegawai pada tahun 2018 ini yang mencapai angka hingga Rp1,4 triliun atau mengalami kenaikan 20 persen dibanding tahun sebelumnya," terang Chairoman.

"Dengan kenaikan belanja pegawai ini, seorang pejabat eselon III B atau sekelas kepala bidang bisa mengantongi penghasilan rata-rata Rp35 juta dalam sebulan. Rinciannya Rp25 juta tunjangan perbaikan penghasilan, dan sisanya adalah gaji pokok pegawai sesuai golongan dan masa kerja," tambahnya.

Choiroman pun menilai, belanja pegawai di Pemkot Bekasi lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.

"Hal itulah yang membebani postur keuangan daerah," tegasnya.

Selain itu, ada pula penambahan jumlah tenaga kerja kontrak (TKK) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat yang dianggap jumlahnya terlalu banyak yakni mencapai 9.000 orang.

Setiap TKK memperoleh gaji Rp3,9 juta per bulan, disamping mendapat TPP di kisaran Rp1 juta sampai Rp2,5 juta per bulan. Pada 2017, jumlah TKK di Kota Bekasi sekitar 4.000 orang, namun 2018 ditambah sekitar 9.000 orang.

"Pemerintah sekarang sedang mati suri, karena dana yang tersisa saat ini hanya untuk keperluan gaji pegawai seperti honor tenaga kerja kontrak (TKK) dan tunjangan aparatur," katanya.

Faktor pemicu berikutnya, adalah pengerjaan proyek tahun jamak yang menjadi janji politik kepala daerah, Rahmat Effendi. 

Dijelaskanya, pada 2018 ada sejumlah proyek lanjutan infrastruktur yang menyedot anggaran di antaranya, relokasi Mapolrestro Bekasi, rehabilitasi kantor Kejaksaan Negeri Bekasi, relokasi Kantor Layanan Imigrasi Bekasi, pembangunan kolam retensi penanggulangan banjir serta sejumlah proyek duplikasi jembatan penanggulangan kemacetan.

Kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun, kata Chairoman, dan lanjutnya, kegiatan tersebut ditangani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.

Menurut Chairoman, Pemkot Bekasi perlu segera mengambil sikap untuk memangkas sejumlah alokasi dana pemicu defisit APBD. 

"Sebaiknya, nilai TPP di kalangan aparatur dipotong menyesuaikan keuangan daerah dan untuk sementara menghentikan pengerjaan proyek tahun jamak," usulnya.


.nur/tn
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.