JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 27, 2018

JABARCENNA.COM, Pangandaran - Kawasan wisata Pantai Batu Hiu, Pangandaran, Jawa Barat memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang mengalami abrasi setelah terkena gelombang tinggi beberapa waktu lalu.

Demikian disampaikan beberapa pedagang di kawasan Pantai Hiu Batu terkait kunjungan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata ke kawasan tersebut belum lama ini.

Abrasi telah menyebabkan pasir pantai tergerus sepanjang 10 meter dengan kedalamaan srkitar dua meter.

"Warung-warung pedagang juga terancam longsor dan roboh, mas," kata Rahmat, 43, salah seorang pedagang, Senin, 27 Agustus 2018.

Bupati Pangandaran sendiri telah dua kali melihat secara langsung kondisi Pantai Batu Hiu untuk memastikan penanganan paskagelombang pasang.

"Kawasan Batu Hiu harus segera ditangani, karena bisa mengancam warung- warung yang berjualan disitu," kata Jeje di kantornya, Senin (27/8).

Jeje , berjanji pihaknya akan segera menurunkan tim teknis untuk menangani kawasan tersebut, dan sekaligus berkomunikasi dengan para pedagang di sana.

"Kita akan turunkan tim teknis. Insya Allah, penanganan akan dilakukan tahun ini," ucapny.

Objek wisata Pantai Batu Hiu adalah salah satu objek pantai di Pangandarab yang sering dipadati wisatawan dari berbagai daerah.

.tema/tn



Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 27, 2018

JABARCENNA.COM, Tasikmalaya - Bupati Tasikmalaya yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih,  Uu Ruzhanul Ulum menilai gerakan #GantiPresiden bersifat diskriminatif, sehingga mendapat perlawanan dari para pendukung Jokowi.

"Itu bersifat diskriminatif.  Biar bagaimanapun Jokowi itu presiden yang sah. Kan sebaiknya ditulis #2019PrabowoPresiden," kata Uu ketika ditemui di Tasikmalaya, Senin, 2018.

Uu juga menegaskan dirinya selaku bupati dan pembina politik menolak jika gerakan #2019GantiPresiden masuk ke Tasikmalaya.

"Kami sebagai kepala daerah, sebagai pembina politik berkewajiban menjaga kondusifitas daerah," terang dia.

Namun demikian, bukan berarti pihaknya bermaksud mengebiri demokrasi, tegasnya.

"Saya pun merasakan misalkan #2019GantiUu. Pak Jokowi punya pendukung. Makanya menang. Yang ganti presiden juga punya pendukung. Makanya ada gerakan. Supaya tidak bentrok maka sebagai kepala daerah saya menolak gerakan itu," alasnya.

Uu menilai kalimat #2019GantiPresiden ini, kurang pas. Seharusnya, kata Uu, munculkan gerakan-gerakan lain misalnya #2019DukungPrabowo atau #2019PrabowoPresiden dan lain sebagainya tanpa harus mendiskriminatifkan satu dan lain pihak.


.ao/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 27, 2018

JABARCENNA.COM, Banjar - Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih membuka kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) tingkat kota Banjar yang dipusatkan di Lingkungan Cikabuyutan Timur, Desa Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Senin, 27 Agustus 2018.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Banjar AKBP Matrius, Kajari Kota Banjar yang diwakilili Kasie Pidsus Iwan, Kasdim 0613 Ciamis Mayor Infantri Nurohman, Danramil 1313 Kota Banjar Mayor Infantri Agung Subekti, Kapolsek Pataruman AKP Kurnia SH, Kepala bank BJB Kota Banjar, Camat, serta Lurah, dan segenap pengurus RT dan RW, serta para tokoh masyarakat.

Wali kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih dalam sambutanya  mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut,  karena menurutnya, BSMSS adalah bentuk variabel pola pendekatan pembangunan yang berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang umumnya tinggal di wilayah pedesaan.
"BSMSS berfungsi mengakselerasi pembangunan di desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hj Ade.

Selain itu, lanjut Walikota, kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan atau implementasi kemanunggalan TNI dan pemerintah kota Banjar dengan masyarakat yang mempunyai maksud untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kegiatan BSMSS ini akan berlangsung selama dua pekan terhitung sejak 27 Agustus hingga 13 September 2018.
Pada kesempatan yang sama Kasdim 0613 Ciamis Mayor Infantri Nurohman dalam sambutannya mengatakan, Kegiatan BSMSS Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan integrasi antara TNI dengan rakyat, serta bentuk dukungan yang diberikan TNI untuk percepatan pembangunan.

"Kegiatan ini adalah salah satu cara meningkatkan integrasi TNI dan Rakyat, serta bentuk dukungan TNI bagi percepatan pembangunan," kata Kasdim Nurohman.

Adapun kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan oleh BSMSS sebagai berikut:

1. Pengaspalan jalan sepanjang 600 Meter, lebar 2,5 Meter.

2. Sosialisasi tentang Pilpres dan Pileg oleh KPU kota Banjar.

3. Donor darah oleh PMI kota Banjar.



.tema/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 27, 2018

JABARCENNA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa menangkap mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014, Musdalifah (MDH), setelah yang bersangkutan dua kali dipanggil secara patut tak kunjung datang memenuhi panggiln untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap DPRD Sumut periode 2009-2014.

Musdalifah ditangkap di Tiara Convention Center Medan, Minggu petang, 26 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB. Tersangka sempat menolak dan melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.

"Tersangka ditangkap di Tiara Convention Center. MDH sempat melakukan perlawanan saat hendak dibawa. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan," kata Jubir KPK Febri Diansyah kepada awak media, di Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

Penangkapan terpaksa dilakukan karena sebelumnya, kata Febri, Musdalifah setidaknya telah dipanggil dua kali secara patut, yaitu pada 7 dan 13 Agustus 2018.

“Pada panggilan pertama tidak diperoleh informasi alasan ketidakhadiran, sedangkan pada panggilan kedua tidak datang dengan alasan menikahkan anaknya,” ujar Febri.

IKPK, kata Febri sudah mengingatkan sebelumnya  kepada para tersangka anggota DPRD Sumut agar bersikap kooperatif dalam proses hukum yang berjalan.

“Hadir memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh tersangka atau pun saksi. Ketidakhadiran hanya dapat diterima dengan alasan yang patut secara hukum,” katanya lagi.

KPK memutuskan melakukan penangkapan terhadap Musdalifah karena yang bersangkutan tidak hadir ketika dipanggil, dan tanpa alasan yang dapat diterima hukum, tegas Febri.

Pihaknya pun mengharapkan tindakan yang dilakukan KPK terhadap Musdalifah tersebut tidak perlu terjadi kembali pada para tersangka lain, khususnya anggota DPRD Sumut.


.mar/tn
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.