JABARCENNA.COM | Portal Berita Jabar Katanya
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 15, 2018
Cawapres Sandiaga Uno (mengenakan peci) ditemani Sudirman Said (berkaca mata)  mendatangi gedung KPK untuk melaporkan harta kekayaanya, Selasa (14/8). (Foto: Ist)
JABARCENNA.COM, Jakarta - Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mendatangi gedung KPK untuk melaporkan harta kekayaanya dan sekaligus membantah ulang soal pemberian mahar politik oleh dirinya kepada PKS dan PAN.

"Tadi ada pernyataan yang saya sampaikan ke Pak Cahya bahwa saya membantah (memberikan mahar politik ke PKS dan PAN) dan saya menggarisbawahi bahwa tidak benar yang jadi ungkapan di masyarakat selama ini," ujar Sandiaga di Gedung KPK Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.

Sandiaga yang didampingi Sudirman Said ditemui langsung oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa.

"Saya ingin berterimakasih pada Pak Cahya Arefa yang sudah menerima pelaporan e-LHKPN yang saya masukan sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil presiden. Saya ditemani oleh tim Sandi Uno yaitu Pak Sudirman Said yang menjadi mentor saya agar nanti kita ke depan semua yang kita lakukan di sini selalu mengacu pada perundang-undangan," kata Sandi yang mengenakan kemeja biru.

Terkait tudingan pemberian mahar politik oleh dirinya kepada PKS dan PAN, masing-masing Rp500 miliar, untuk mendapatkan posisi Cawapres Prabowo Subianto, Sandi meminta pers untuk berpegang pada transkrip wawancaranya dengan media yang telah dilakukan sebelumnya.

"Seandainya teman pers dan media berpegang teguh pada transkrip, apa yang saya sampaikan jelas, saya ingin semua sesuai best practice dan good governance," kata Sandiaga.

Seperti diketahui, kubu Partai Demokrat melalui Wasekjen Andi Arief menuding Sandiaga telah memberikan mahar kepada PKS dan PAN masing-masing sebesar Rp500 miliar, untuk mendapatkan posisi sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

Pihak PKS dan PAN berencana membawa persoalam ini ke ranah hukum. Sementara Andi Arief menolak meminta maaf, karena menurutnya, apa yang disampaikanya adalah kebenaran.

.ebiet/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 14, 2018
Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan melepas secara simbolis 200 orang tenaga tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban Jawa Barat, di Gedung Negara Pakuan Bandung, Selasa (14/8). (Foto: Antara)
JABARCENNA.COM, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menerjunkan 1.911 petugas pemeriksa kesehatan  hewan kurban ke kabupaten dan kota.

Dan Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan melepas secara simbolis sekitar 200 orang petugas tim pemeriksa kesehatan hewan kurban tersebut di Gedung Negara Pakuan Bandung, Selasa, 14 Agustus 2018.

Iriawan mengatakan, tim tersebut akan bekerja untuk memastikan kesehatan dan kelaikan hewan kurban yang akan disembelih warga saat Hari Raya Idul Adha 1439 H/2018.

"Tim ini untuk melayani masyarakat Jawa Barat agar masyrakat menerima hewan kurban yang sehat dan laik disembelih saat Idul Adha nantinya," kata Iriawan.

Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban yang diterjunkan terdiri dari berbagai profesi, baik dokter hewan, mahasiswa dari Fakultas Kedokter Hewan Unpad dan IPB hingga petugas dari kantor wilayah kementerian agama di Jawa Barat.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, memprediksi kebutuhan hewan kurban masyarakat Jawa Barat tahuni ini akan naik sekitar 10 -15 persen.

"Diprediksi tahun ini kebutuhan akan daging kurban akan naik sekitar 10 hingga 15 persen. Idul Adha tahun lalu jumlah hewan kurban yang dibeli oleh masyarakat Jawa Barat mencapai 263 ribu ekor baik jenis kambing dan sapi," ungkap Dewi.

Terkait diterjunkanya para petugas pemeriksa hewan kurban, Dewi mengatakan,  adalah untuk memastikan bahwa hewan kurban di Jawa Barat bebas dari penyakit seperti antraks.

"Pada tahun 2008 penyakit antrax sempat ditemukan di Bogor. Tetapi sesudah itu tidak pernah ditemukan lagi" kata Dewi.

Menurut dia, untuk mengantisipasi soal penyakit antraks pada hewan kurban bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi.


Wahyu/tn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 14, 2018

JABARCENNA.COM, Jakarta -  Cawapres KH Ma'ruf Amin  gagal tes kesehatan,  dan Ketua KPU meminta masyarakat agar tidak berspekulasi soal itu.

Seperti diketahui Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjalani tes kesehatan sebagai persyaratan sebagai Capres dan Cawapres, di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Minggu, 12 Agustus 2018.

Rangkaian tes kesehatan itu sendiri berjalan sampai dengan 12 jam lamanya. Banyak pihak meyakini, Kiai Ma’ruf tak akan lolos tes kesehatan sebagai capres-cawapres itu.

Hal itu didasari pada usia dan kondisi kesehatan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama ini.

Jokowi dan KH Ma'ruf Amin saat tiba di RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk menjalani tes kesehatan sebagai capres-cawapres Pilpres 2019, Minggu (12/8/2018)

Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, meminta agar publik tak membuat spekulasi dan asumsi 

"Masyarakat jangan dulu berspekulasi dan bikin asumsi-asumsi," kata Arief di Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.

Dirinya pun enggan menjawab lebih rinci jika ada bakal calon presiden maupun wakil presiden tak lolos tes kesehatan.

Sementara itu, Ketua IDI Prof Dr Ilham Oetama Marsis saat memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan kesehatan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di RSPAD, Minggu (12/8) menolak untuk memberikan statement.

“Ini jangan bicara hasilnya dulu. Itu nanti rumah sakit saja yang menjelaskan,” kata Arief.

KPU RI, kata Arief, tak akan memikirikan spekulasi dan asumsi yang berkembang di masyarakat. Sebab, pihaknya hanya akan mempercayakan hal itu pada tim dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut.

Karena itu, Arief memastikan, pihaknya akan menerima apapun hasil yang disampaikan tim dokter, termasuk pendalaman.

.ebiet/tn

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Agustus 14, 2018
JABARCENNA .COM, Tasikmalaya - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL)  di Kota Tasikmalaya yang berjualan di trotoar kembali ditertibkan petugas, Senin, Agustus 2018.

Petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Aparat Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya,  menyasar PKL yang melapak di sekitar trotoar perempatan Jalan Mitra Batik hingga perempatan Jalan Galungggung.

"Kita sudah sering mendapat laporan dari masyarakat. Mereka (PKL) berjualan begitu (di atas trotoar) tentu sangat menganggu," kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Tasikmalaya, Yogi Subarkah, di lokasi penertiban, Senin (13/8).

Namun demikian, kata Yogi, sebelum pihaknya melakukan penertiban telah disosialisasikan kepada para pedagang agar mereka menertibkan barang dagangannya secara mandiri sebelum ditertibkan paksa petugas.

Yogi berharap, para pedagang untuk tidak lagi menggelar daganganya di trotoar.

"Penertiban di areal fasilitas umum kami lakukan penertiban karena sudah banyak laporan dari masyarakat. Dan pedagang yang memakai trotoar u tuk bernualan,   sangat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan," tegas Yogi.

Yogi pun menegaskan, petugas Satpol PP akan terus melakukan pengawasan agar trotoar yang sudah steril dari berbagai macam aktivitas, tetap steril, sehingga tidak menganggu para pejalan kaki.

.Ao/tn
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.