BANJAR | JABARCENNA.COM,- Tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa kampanye. Semua partai politik menggerakkan mesinnya untuk menarik hati suara rakyat Indonesia agar menjadi pemenang Pemilu 2024. Baik memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hingga para wakil rakyat dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Potensi-potensi pelanggaran diprediksi akan mulai bermuculan di tahapan kampanye hingga pencoblosan nanti pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Untuk itu, Bawaslu Kota Banjar akan fokus melakukan pengawasan dan melakukan tindakan tegas pelanggaran Pemilu 2024 di Kota Banjar tanpa pandang bulu. Bahkan dalam pengawasan ini fokus Bawaslu Kota Banjar terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkat desa. Selain itu, juga pengawasan terhadap politik uang, SARA, serta pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
"Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh elemen terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetap netral dan tidak terlibat dalam praktik politik yang tidak sejalan dengan peraturan," ujar Ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar saat Apel Siaga dan Pelepasan Pengawasan Kampanye di Halaman Kantor Bawaslu Kota Banjar Komplek Perkantoran Kecamatan Purwaharja, Jalan Brigjen M Isa, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).
Rudi menuturkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa pun yang melanggar aturan pemilu. Bawaslu akan melakukan proses penindakan dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) terkait pelanggaran yang terdeteksi.
"Siapa pun itu yang melanggar, kita tindak tegas tanpa pandang bulu. Hal ini sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan," kata Rudi.
"Semua langkah yang diambil bertujuan untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia," ucap Rudi menambahkan.
Rudi menambahkan, apel siaga dan pelepasan pengawasan kampanye ini diikuti oleh 75 orang pengawas yang terdiri dari jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), mulai tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan keseriusan para pihak terkait untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.
"Langkah ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum," kata dia.
Selain fokus pada netralitas, Rudi mengatakan, Bawaslu Kota Banjar juga menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga. Koordinasi yang baik antara Bawaslu, TNI, Polri, dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan demokrasi.
"Penyelenggara pemilu berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pengawas pemilu agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intimidasi. Keamanan dan ketertiban selama masa kampanye menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemilu," katanya.tm