JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Heboh, warga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT di Desa Garajati tak bisa tercairkan dikarenakan saldo dalam rekening kosong.
Adanya kehebohan tersebut muncul saat puluhan warga mendatangi kantor kepala Desa Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, Rabu (24/9/2022).
Para warga mempertanyakan permasalahan yang dialami oleh para penerima manfaat tersebut. Mereka mempertanyakan terkait proses penerimaan bantuan BPNT tersebut.
Pasalnya ada beberapa warga yang dulunya mendapatkan bantuan sekarang bahkan tidak menerimanya lagi. Tidak hanya itu para penerima manfaat pun dikagetkan dengan saldo kosong meski namanya tercantum dalam penerima manfaat tersebut.
Dikatakan salah satu warga penerima manfaat (WI) sebagaimana dirinya merasa heran dengan bantuan yang sebelumnya didapat dan kini harus tidak menerimanya, ia pun menuturkan kepada pihak media ini.
"Karena saya penasaran, saya pribadi dan dan beberapa warga lainpun langsung kordinasi dan kroscek ke pihak Dinas Sosial dan Pihak Bank untuk menanyakan bantuan BPNT tersebut pak", ucapnya
Namun, lanjutnya, setelah di kroscek nama kita-kita masih terdaftar sebagai penerima manfaat dan pihak kita pun menanyakan lagi ke pihak bank tetapi setelah dilihat saldo nya itu kosong. Ujarnya
Akibat adanya tersebut warga pun mempertanyakan ke pihak desa untuk mencari tahu sejauh mana permasalahan ini bisa diketahui oleh warga secara transparan.
Karda selaku Kades Garajati saat di konfirmasi melalui via telpon, pihaknya pun membenarkan adanya permasalahan tersebut.
"betul kemarin warga datang ke balai desa guna klarifikasi terkait bantuan BPNT. Namun hal ini tidak ada rangkaian dengan Pemerintah Desa yang mana bantuan tersebut dari Dinas Sosial intinya kekosongan / limitnya saldo dalam Rek bukan ranah Desa" terangnya
Ia pun sedikit menjelaskan, bahwa dalam penyaluran BPNT ada Agen yang mengelolanya. "Untuk di Garajati di kelola oleh Ibu Juju yang di tunjuk oleh UPK Ciwaru. Dan terkait untuk sembako, penyedian sembako mungkin di drop dari UPK. Intinya Pemdes tidak ikut campur, jadi jangan sampai memojokan Desa", tegasnya kepada media ini. (Wn/D2)