 |
| Ilustrasi |
JABARCENNA.COM | KUNINGAN,- Istilah "pokir" mencuat bersamaan dengan terjadinya polemik pengadaan bantuan ternak sapi di Kabupaten Kuningan yang menjadi bahan buah bibir di kalangan masyarakat beberapa waktu lalu.
Sebenarnya, apa itu pokir?
Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Terang Dodo kepada Jabarcenna.com, Senin (20/9/2021)
Dikatakan Mantan Ketua Forwaku ini, bahwa Diduga di Kabupaten Kuningan ini disinyalir marak mafia Pokir.
Bila kita mengkaji terhadap peran fungsi serta janji dalam sumpah jabatan sangat tidak elok apa yang lakukan oleh para oknum anggota dewan ini. Pasalnya, bukan hanya program ternak sapi saja yang menjadi sasaran Pokir, kata Dodo. "Kalau betul-betul kita kaji dan evaluasi hampir di semua Dinas atau sektor yang namanya Pokir itu pasti ada. Cuman tidak seheboh program sapi, namun para anggota dewan begitu leluasa", ujarnya
Alasan Dodo menganggap Maraknya mafia Pokir di Kuningan ini, dirinya menelaah bahwa Pokir tersebut sering disalahgunakan oleh anggota legislatif untuk bermain anggaran.
"Saya tahu Pokir ini terkadang yang menjadi bikin pusing SKPD" kata Dodo
Memang Pokir tersebut merupakan amanat undang-undang yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Namun terkadang sangat di sesali dalam pelaksanaan atau realisasinya. Itu terkadang bertolak belakang dengan Permendagri. Bahkan beraneka ragam atau cara dari para oknum anggota dewan mengemas pokir untuk kepentingan pribadi. "Intinya tidak menutup kemungkinan banyak mafia Pokir" terang Dodo
Bupati pun selaku orang nomor satu di Kabupaten Kuningan sekaligus penanggungjawab daripada program-program yang ada di Kuningan harus bisa mengambil sikap dan mempunyai ketegasan tanpa harus pandang bulu. Pungkasnya
(D2/Iwan)