JABARCENNA.COM | BANJAR- Pemulihan ekonomi dimasa pandemi terus dilakukan oleh Pemerintah. Banyak sektor ekonomi yang terganggu dengan dadanya pandemi ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sub-sektor yang harus mendapat perhatian karena peran sentral dalam menopang perekonomian daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banja melakukan untuk menyelamatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banjar dengan menyalurkan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) yang diluncurkan hari ini oleh Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih,M.Si., yang bertempat di kantor Pos Indonesia Cabang Banjar, Sabtu, 07 Agustus 2021.
Penyaluran Bantuan Sosial bagi pelaku UMKM ini bertujuan untuk meminimalisir resiko sosial yang terjadi pada pelaku UMKM di kota Banjar dan memastikan mereka untuk bisa bertahan dan mengembangkan usahanya pada situasi pandemi covid 19.
Kepala Dinas KUKMP menjelaskan, jumlah penerima bantuan sosial modal usaha jaring pengaman ekonomi di Kota Banjar sebanyak 930 pelaku UMKM terdampak covid 19 dengan jumlah bantuan modal usaha sebesar Rp1.000.000 per UMKM.
"Penyaluran bantuan modal usaha ini diharapkan akan selesai dalam 5 hari kedepan, mulai tanggal 07 sampai 11 Agustus 2021. pelaksanaan penyaluran bantuan modal jaring pengaman ekonomi dilaksanakan di dua tempat, yaitu kantor pos banjar dan kantor pos lengansari"jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjar dalam arahanya menuturkan, Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 930.000.000, yang bersumber dari APBD Kota Banjar Tahun 2021 untuk Program Bantuan modal usaha sebagai jaring pengaman ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak covid19.
"saya berharap bantuan tersebut dapat diterima oleh yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku UMKM di kota Banjar dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha pada saat pandemi covid 19"pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolres Banjar, Perwakilan Kajari, Perwakilan Kodim 0613 ciamis, serta Kepala OPD./Tema