 |
| Ketua Forum Wartawan Desa dan Sekolah (Forwades), Suradi. foto : Ist |
JARCENNA.COM | KUNINGAN,- Ketua Forum Wartawan Desa dan Sekolah (FORWADES) Kabupaten Kuningan, Suradi, yang akrab disapa (Bule), endus Anggaran Bantuan Billboard di setiap Desa di Kabupaten Kuningan diduga ada kongkalikong antara pihak Kades, Organisasi Profesi dan pihak Ketiga.
Hal itu di ungkapkan, Suradi saat dirinya mengetahui bahwa adanya permainan anggaran bantuan pengadaan Billboard di setiap desa tersebut dimainkan oleh Organisasi Profesi yang ada.
"Saya kroscek kelapangan dan hasilnya ada organisasi profesi yang memainkan anggaran tersebut. bahkan ada kepala desa yang mungkin tidak akan saya sebutkan namanya atau tempatnya, bahwa pihaknya mengakui pelaksanaan pengadaan Billboard itu di pihak ketigakan, dan melalui organisasi profesi yang dinaunginya", ucapnya kepada jabarcenna, Sabtu (31/7/2021).
Ketua Forwades pun mengingatkan, agar para kepala desa jangan bermain dalam anggaran bantuan pengadaan billboard.
"Penting untuk diingatkan karena setelah saya telusuri dan ini bakal banyak jebakan", ujarnya
Pemberian bantuan keuangan desa atau yang masuk kedalam anggaran dana IP merupakan stimulan dalam rangka membantu meningkatkan infrastruktur perdesaan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat baik meningkatkan kembali sifat gotong royong, pemberdayaan masyarakat, dll sehingga tidak menimbulkan dampak buruk, baik dari segi perekonomian di wilayah tersebut.
Namun apalah mau dikata, "ucap Suradi. Jikalau dalam anggaran bantuan pengadaan bilboard yang merupakan salah satu prasarana dan sarana untuk meningkatkan infrastruktur desa, terkadang harus dimainkan oleh para Kepala Desa yang bekerja sama dengan organisasi profesi yang menunjuk pihak ke tiga sebagai pelaksana sehingga tidak memberdayakan masyarakat. Mau bagaimana nantinya kalau anggaran ini menjadi ajang kongkalikong", ujarnya
Suradi menuturkan, dirinya merasa miris dengan anggaran bantuan pengadaan bilboard yang bersumber dari anggaran Provinsi sebesar Rp.17,5 Juta tersebut.
"Mungkin saja selain dari tidak adanya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan adanya pihak ketiga. Ini juga akan berdampak pada transparansi anggaran yang mungkin tidak akan terbuka secara gamblang, dan ini miris sekali". Kata Suradi
Untuk para oknum tolong jangan gerogoti anggaran yang sudah semestinya berjalan. Pungkasnya
(Iwan)