Deklarasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Inspektorat dan Penyuluh Antikorupsi Seluruh Indonesia (Paksi).
Uu menuturkan, korupsi adalah masalah besar sehingga penanaman karakter antikorupsi sejak dini sangat perlu dilakukan. Siswa pun harus dibekali keterampilan dan kemampuan dasar dalam menganalisis tindakan korupsi. Dengan begitu, lanjut Uu, akan tumbuh jiwa antikorupsi pada siswa yang merupakan generasi calon pemimpin di masa depan.
"Kegiatan ini mendorong sosialisasi anti korupsi untuk memberikan pengenalan, pembelajaran dan pemahaman kepada siswa sekolah tentang korupsi dan bahayanya," ucap Uu.
Uu mengatakan, Pemda Provinsi Jabar pun memperkuat komitmen tersebut melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan. Sejumlah kabupaten/kota di Jabar juga telah mengikuti dengan terbitnya Peraturan Wali Kota maupun Peraturan Bupati.
"Saya harap Pergub ini diikuti oleh 27 kabupaten/kota agar penanaman antikorupsi di tingkat pendidikan semakin masif," ujar Uu.
Sementara itu pada saat peringatan hari antikorupsi sefunia dan ulang tahun KPK di Jakarta beberapa waktu lalu, Uu berujar Pemda Provinsi Jabar memiliki rangking baik dalam penanganan dan pencegahan korupsi. Dari 34 provinsi se-Indonesia, Jabar berada diurutan keempat terbaik.
"Jabar termasuk rangking terbaik di antara provinsi lain dalam penanganan korupsi. Dan menurunnya angka korupsi di Jabar hampir 80 persen, jadi se-Indonesia Jabar rangking keempat," ucap Uu.
Uu pun berharap gencarnya sosialisasi antikorupsi di wilayah Jabar akan semakin menekan angka korupsi.
"Mudah-mudahan dengan gencarnya kegiatan-kegiatan antikorupsi semakin menekan angka korupsi termasuk dengan kegiatan deklarasi ini mudah-mudahan anak muda di usia belajar semakin paham tentang antikorupsi," tutupnya.
.Asbud