JabarCeNNa, Majalengka - Nama Bandara Kertajati Majalengka yang selama ini sering disebut sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), ternyata nama tersebut belum fix atau belum final.
Banyak kalangan mengusulkan agar bandara tersebut diberi nama bandara internasional KH Abdul Halim.
KH Abdul Halim adalah pahlawan nasional asal Majalengka yang pernah menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyeludik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Selain dikenal sebagai ulama yang aktif dalam dunia pendidikan, KH Abdul Halim juga sempat menjabat sebagai anggota Konstituante dan menjadi Bupati Majalengka.
Anggota Komisi 5 DPR RI asal Dapil Jabar IX Nurhasan Zaidi, sangat menyayangkan belum juga ditetapkanya nama bandara Kertajati, padahal bandara tersebut sudah beroperasi.
Namun demikian Nurhasan merasa senang, karena ada usulan agar nama bandara di wilayah Kecamatan Kertajati tersebut diberi nama Bandara Internasional KH Abdul Halim
"Banyak yang mengusulkan, terutama dari ormas-ormas Islam, agar nama bandara tersebut diberi nama KH Abdul Halim," kata Nurhasan usai menghadiri pembukaan Muswarah Daerah (Musda) HIMA PUI Majalengka di gedung pemuda KNPI, Kamis, 7 Maret 2019.
Menurutnya, jika bandara nanti diberi nama KH Abdul Halim, hal itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Majalengka.
Nurhasan mengungkapkan, usulan nama tersebut telah sampai kepadanya, dan dirinya juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Nurhasan menuturkan, ketika hal penetapan nama bandara tersebut ditanyakan kepada Menteri, Menteri Perhubungan menjawab dirinya tidak mau gegabah dan ambil resiko.
"Menteri minta teman-teman di Majalengka harus kompak dulu, gak cukup usulan ormas, apalagi nama bandara itu harus melalui penetapan DPRD Majalengka," ucap Nurhasan.
Sejauh ini, lanjut dia, mayoritas fraksi-fraksi di DPRD Majalengka juga sudah setuju atas usulan nama tersebut, seperti PPP, PAN, Demokrat, PKS.
"Nanti PDIP yang saat ini dipimpin Karna Sobahi, akan menyusul," imbuhnya.
Nurhasan optimis nama Bandara KH Abdul Halim akan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Majalengka.
"Saya sudah bertemu dengan pak Karna Sobahi. Insyallah gak ada masalah, yang penting hal itu akan ditetapkan di paripurna," pungkasnya.
.iwy