Maret 2019 | JABARCENNA.COM
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 31, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Sepuluh Partai di Kota Banjar melaksanakan Deklarasi dukung Capres 01 Joko Widoso-Maruf Amin yang dilaksanakan di Taman Kota Banjar, Minggu 31 Maret 2019


Sepuluh Partai yang mendukung Capres 01 adalah: PDI PERJUANGAN, GOLKAR, NASDEM, PKB, PPP, HANURA, PERINDO, PSI, PKP, PARTAI BULAN BINTANG, Kader dan Simpatisan. Semua berkumpul di Taman Kota Banjar melaksanakan Doa bersama yang di Pimpin oleh Ustad Hoer

Selesai melaksanakan Doa bersama di lanjutkan dengan sambutan yang dibawakan oleh Dadang Kalyubi dari Partai Golkar dengan menyampaikan bahwa Bapak Jokowi adalah orang yang Ahli dengan Program-program Desa dan Ahli Pemerintahan,"ungkapnya.

Ribuan masa dari tiap-tiap Partai semua nya berkumpul di lapangan Taman kota Banjar mendengarkan Deklarasi yang di Ucapkan oleh Ketua Partai yang mendukung Capres 01 tersebut.

Kalimat yang disampaikan saat Deklarasi berbunyikan sebagai berikut :

"Kami !!! Partai pengusung serta pendukung yang terhimpun dalam Koalisi Indonesia kerja Kota Banjar siap memenangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ir.H.Joko Widodo dan KH,Ma'ruf Amin".

Selesai membacakan Deklarsi Ketua Partai dan masa pendukung Capres 01 dilanjutkan dengan hiburan Elektun tunggal.


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 31, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar menggelar Simulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pemilu serentak 2019.

Acara yang di gelar pada hari ini Minggu, 31 Maret 2019 bertempat di TPS 25 Margahayu Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar di hadiri langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana,SIK, beserta Perwakilan KPU Provinsi Jawa barat, Ketua KPU kota Banjar dan Ketua Bawaslu Kota Banjar.

Diadakannya acara Simulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tersebut, adalah  bertujuan untuk memberikan pencerahan terhadap warga masyarakat dan panitia anggota yang ada di TPS sehingga bagaimana pencoblosan di bilik suara bisa berjalan dengan lancar dan baik.

Dikatakan Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana,SIK saat ditemui jabarcenna.com, Minggu (31/3)  ketika dimintai tanggapan terkait keamanan warga saat pencoblosan nanti dirinya menjawab "tentunya kita mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Karena Polri dan TNI menjamin keamanan warga masyarakat saat pencoblosan nanti."kata Kapolres

Dan pihaknya menghimbau, agar acara simulasi ini disebarkan dan disampaikan oleh perserta yang hadir kepada warga lainnya agar masyarakat bisa lebih mengetahui informasi bagaimana nantinya dalam pemilihan tanggal 17 April 2019.


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 31, 2019
JabarCenna.com, Kuningan -- Dhiki Farhan tidak pernah terpikir menjadi atlet sepeda BMX dan Downhill. Perkenalan Dhiki dengan olahraga extrim saat dirinya masih duduk di bangku SMP. 

 Dhiki yang waktu dulu masih kecil dan suka nongkrong dan bergabung di komunitas Freestyle BMX Kuningan masih belum memunculkan bakatnya.

 Raider BMX dan Downhill yang lahir di Kuningan pada 19 Juni 1999 ini, kini mulai menunjukan prestasi dari berbagai event kejuaraan yang di ikutinya.

Atlet BMX dan Downhill satu ini kini bergabung dengan klub sepeda "Fund and Roll" Tanggerang. Sebelumnya, Dhiki bergabung di komunitas Freestyle BMX Kuningan dan lanjut mencoba ke sepedah Downhill dengan ikut gabung di klub KJ Kuningan. Dan sekarang menjadi atlet sepeda BMX dan Downhill kebanggan Kabupaten Kuningan yang mana pihak Ikatan Sepeda Sport Indonesia (Pengcap Kuningan) tengah bekerjasama dengan klub "Fun and Roll" Tanggerang guna memupuk bakat prestasi sang rider asal Kuningan ini.

Di usia yang masih terbilang muda, Dhiki Farhan (20) yang kini tinggal di Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan ini, sudah menorehkan banyak prestasi. Tak tanggung-tanggung, prestasi yang diraihnya mulai dari skala lokal hingga nasional telah dijajalnya.
Di kelas Nasional, dalam usia yang masih terbilang kecil dhiki pernah menjuarai Kejuaraan BMX Cross Superleague 2013 seri 4 di Cimahi Jawa Barat, dia meraih podium kedua dan kelima. Tidak hanya itu dalam kejuaraan downhill juga menorehkan prestasi dalam ajang "Indonesian Downhill 76" 2018, meraih podium lima, ajang kejuaraan Downmall di Bekasi masuk podium dua dan "Polda Bali Induro 2018" meraih podium tiga dan masih banyak kejuaraan prestasi lainnya yang telah diraih.

"Pernah Juara II BMX Cross di Cimahi, Juara II dalam ajang Downmall di Bekasi, Indonesian Downhill 76 Juara 5, Polda Endoro Bali Juara III, dan sekarang Juara II BMX dan MTB 4X di BSD, dan yang lainnya saya lupa lagi,"terangnya saat di wawancarai jabarcenna.com, Minggu, 31 Maret 2019.

Pencapaian Dhiki saat ini tentu tidak didapat dengan perjuangan yang mudah. Latihan yang keras ia lakukan setiap tiga kali dalam seminggu. Jatuh ketika latihan adalah hal yang sangat biasa Dhiki alami, tapi hal itu tidak membuat Dhiki mudah menyerah dan malah justru membuatnya semakin bersemangat mempelajari teknik bersepedanya agar tidak sering lagi terjatuh ketika latihan. Semangat Dhiki yang begitu besar untuk menekuni olahraga ini juga berasal dari dukungan orang tuanya. Walaupun orang tua Dhiki sering khawatir dengan keselamatan putranya ini, Dhiki mampu meyakinkan kedua orang tuanya untuk terus memberikannya dukungan dengan berbagai prestasi yang ia raih.
Pengalaman yang cukup ekstrim memang sempat dirasakan Dhiki ketika ia mengikuti kompetisi sepeda Downhill Asia-Pasifik di Bali pada tahun 2015. Dhiki mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang di bahu kanannya.

“Jadi waktu lomba Asia-Pasifik di Bali, waktu itu sedang balapan terus terjatuh dan langsung tidak sadarkan diri pas begitu sadar tulang bahu kanan saya sudah patah Itupun sadar setelah berada di Rumah Sakit Klungkung Bali. Akhirnya saya tidak melanjutkan lomba dan harus pulang ke Kuningan untuk disembukan dengan cara alternatif tidak melalui operasi. "ungkap Dhiki
Kejadian waktu itu tentu tidak mematahkan semangat Dhiki, Satu tahun setelah istirahat dari penyembuhannya Dhiki pun langsung disibukkan dengan latihan kembali untuk persiapan dalam ikut kejuaraan-kejuaraan lainnya pada saat itu. Dan Alhasil kini Kuningan mempunyai sang rider BMX dan Downhill kebanggan Kabupaten Kuningan.


.Iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 30, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar -- Pemilihan Umum tahun 2019 yang sudah memasuki tahapan inti, banyak aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh para tim sukses masing-masing paslon maupun para Caleg untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Salah satu aktifitas tersebut adalah kampanye rapat umum.

Untuk mengantisipasi terjadinya ketidaknyamanan masyarakat selama tahapan inti ataupun kampanye rapat umum, pihak Kepolisian bersama dengan TNI bersiaga mengamankan jalannya tahapan inti Pemilu baik itu kampanye rapat umum, masa tenang, bahkan sampai masa pencoblosan dan perhitungan suara. Hal itu dilakukan guna terwujudnya Pemilu tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk.

"Berdasarkam peraturan KPU, bahwa untuk rapat umum harus ada koordinasi dengan pihak Kepolisian selaku penanggungjawab keamanan. Sampai saat ini sudah dikoordinasikan dengan baik, apalagi lusa kegiatan di hari Minggu 31 Maret 2019, itu sudah kita siapkan pola pengamanan, baik itu rute, parkir dan lokasi," ujar Kapolres Banjar, Polda Jabar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., kepada awak media usai menghadiri acara Apresiasi dan Singkronisasi Program Kementerian Pertanian Tahun 2019 di Taman Kota Lapang Bhakti, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat 29 Maret 2019.

Dikatakan Kapolres Banjar, dalam kampanye rapat umum di Kota Banjar untuk masing-masing paslon sudah ada jadwalnya dan sudah dikomunikasikan ke Polres Banjar, baik itu masalah teknis kegiatan seperti dimana titik berkumpul masa dan lain sebagainya. Jangan sampai kegiatan kampanye rapat umum ini justru mengganggu ketertiban masyarakat lain.

"Masyarakat yang datang ke lokasi, tertib menggunakan kendaraan bermotor, harus pakai helm dan juga harus ikuti aturan dari KPU, baik itu durasi, jenis kegiatan dan APK. Itu semua ada aturannya seperti itu," kata Yulian.

Kapolres Banjar menuturkan, terkait dengan pengeluaran ijin kegiatan, pihaknya menilai apabila dalam rapat umum untuk segi lokasi diluar dari yang ditetapkan oleh KPU. Apalagi dalam format kegiatannya itu bisa memicu keresahan warga terkait SARA.

"Tentunya kami akan memperingatkan terlebih dahulu. Selain itu juga kaitannya dengan PKPU, maka dari itu kami bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu juga," ucapnya.

Sementara untuk waktu pemberitahuan, Kapolres Banjar mengatakan bahwa itu sudah disampaikan kepada Polres Banjar selambat-lambatnya adalah H-3 kegiatan. Mulai dari format acara, lokasi, titik kumpul dimana.

"Alhamdulillah sampai saat ini, masing-masing tim sukses maupun dari para Caleg selama ini tidak ada yang tidak sesuai aturan, sesuai dengan prosedur yang di Banjar ini," ujarnya.

Selama kampanye rapat umum yang berlangsung di Kota Banjar, pihak Kepolisian akan mengerahkan personel sebanyak 2/3 kekuatan. "Itu semua tergantung dengan peserta hadir, yang jelas kami mempersiapkan 2/3 kekuatan dan dibantu dari TNI serta instansi terkait, baik itu Dishub, Kesehatan dan Pol PP, ini akan kita optimalkan," ungkapnya.

Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., menghimbau kepada masyarakat khususnya Kota Banjar bahwa selama rapat umum, silahkan nikmati hiburan dan silahkan memberikan ekspresi berdemokrasi. Namun sekali lagi tetap jaga ketertiban, jaga persatuan, jaga ukhuwah bernegara dan ukhuwah wathoniyah. 

"Jaga Banjar, Banjar itu banjiran ganjaran kebaikan. Jadi kita harus pertahankan itu, kami himbau warga tertib berlalu lintas dan tertib berdemokrasi," pungkasnya.


.TM
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 30, 2019
JabarCeNNa.com, Tasik -- Dalam rangka memperingati HUT TNI AU ke-73 Danlanud Wiriadinata membuka Festival Sepak Bola kategori Play Grup.

Acara Festival Komandan Lanud Wiradinata Cup II tahun 2019 di buka dan diresmikan langsung oleh Komandan Lanud Wiriadinata Letkol Pnb M. Pandu Adi Subrata, S.H., dengan melakukan penendangan bola pertama saat pembukaan Festival Sepak bola kategori kelompok usia Play Grup (10-12 tahun), Sabtu, 30 Maret 2019. di lapangan Sepak Bola Lanud Wiriadinata.

Pembukaan festival sepak bola yang dihadiri para tamu undangan dan Lettu Kes Asep Muhtar selaku  Ketua Panitia dan juga menjabat sebagai Kasubsi Binjas Lanud Wiriadinata dilaksanakan berjalan lancar.


Kegiatan Festival Sepak Bola Danlanud Cup II dibagi menjadi 3 Klub kategori kelompok usia, yakni kelompok usia Play Grup di ikuti oleh 25 Klub, dan untuk usia kategori 10 tahun ada 26 Klub, serta usia 12 tahun sebanyak 36 klub sepak bola terbaik yang ada di Jawa Barat.

Festival Sepak Bola ini akan berlangsung selama dua hari mulai hari ini tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, dengan menggunakan sistem setengah kompetisi untuk babak penyisihan dan menggunakan sistem gugur pada babak semi final atau final untuk memperebutkan piala tetap dan piala bergilir dengan total hadiah sebesar 23 juta rupiah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dandim 0612 Tasikmalaya yang diwakili oleh Kasdim 0612 Mayor Inf Candra Suhendra, Danbrigif 13 Kostrad yang diwakili oleh Dankihub Brigif 13 Kostrad Kapten CHB Agus Rahmat, Kapolres Tasikmalaya Kota diwakili oleh Kabagsunda Kompol Wahyudi, S.H.,M.H., dan ketua Koni Kota Tasikmalaya Eddy Supriadi serta Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 7/ D.I Lanud Wiriadinata Ny. Anita Pandu. 

Komandan Lanud Wiriadinata mengatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antara masyarakat Jawa Barat Khususnya Kota Tasikmalaya serta untuk melahirkan generasi atlet Sepak Bola khusunya anak-anak yang dapat berlaga di level nasional dan Internasional.

“Festival Sepak Bola Danlanud Cup ke - 2 Tahun 2019 ini, untuk memeriahan HUT TNI AU ke - 73, hal ini dilakukan untuk mengenalkan bahwa TNI Angkatan Udara khususnya Lanud Wiriadinata ikut mendukung program pemerintah melalui persepak bolaan” ujar Komandan Lanud Wiriadinata.


.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 29, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan melakukan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kabupaten Kuningan, kegiatan yang di ikuti Bunda Paud dan siswa/siswi serta para Guru TK/PAUD sekabupaten Kuningan tersebut dilaksanakan di Mayang Convention Hall Kuningan, Kamis, 28 Maret 2019


Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Maman Hermansyah, M.Si., mengatakan kegiatan yang rutin digelar setiap tahun itu, merupakan ajang silaturahmi bagi pengelola dan penyelenggara pendidikan anak usia dini.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan prosesi pengukuhan Bunda PAUD kecamatan, kelurahan dan desa Se-Kabupaten Kuningan.
Selain itu dilakukan penyerahan Anugerah Apresiasi PAUD kepada 32 tokoh masyarakat yang telah berjasa kepada pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kuningan.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dalam sambutannya, atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bunda PAUD kecamatan, kelurahan dan desa Se-Kabupaten Kuningan yang telah dikukuhkan oleh Bunda PAUD Kabupaten Kuningan serta kepada penerima Anugerah PAUD Tahun 2019.

“Hal ini tentunya menjadi momentum yang sangat strategis dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan layanan pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kuningan,”kata Dian.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, terlebih pada tanggal 8 September 2017 bersama dengan peringatan Hari Aksara Internasional di Kabupaten Kuningan telah mencanangkan wajib Pra SD yang artinya anak usia 5-6 tahun wajib dilayani pada jenjang PAUD formal (Taman Kanak-kanak).

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan optimalisasi peningkatan pelayanan dan peningkatan mutu terhadap jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

“Hal ini terbukti dengan peningkatan DAK Non Fisik BOP PAUD yang Tahun 2016 hanya 8 Milyar, Tahun 2017 menjadi 13 Milyar, kemudian Tahun 2018 menjadi 15 Milyar, serta Tahun 2019 menjadi 18 Milyar ditambah dengan bantuan Provinsi sebesar 19 Milyar yang diperuntukan untuk pengadaan alat permainan edukasi semua lembaga PAUD di Kabupaten Kuningan,”paparnya.

Kemudian Tahun ini pula Kabupaten Kuningan mendapat Dana Non Fisik Pendidikan Kejar Paket Setara SD, SMP dan SMA sebesar 8 Milyar. Artinya masyarakat Kabupaten Kuningan yang tahun ini mengikuti pendidikan kejar paket A, B maupun C dipastikan tidak dipungut biaya.

Dikatakan Bunda Paud Kuningan Hj. Ika Rachmatika, "Saya sebagai Bunda Paud Kab. Kuningan yang memiliki fungsi sebagai pendamping dari suami saya yang notabenenya sebagai bupati, maka saya akan berupaya bersama-sama beliau untuk lebih fokus memberikan penangan terhadap keberadaan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kuningan. Dan sebaliknya , Bunda Paud Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai pendamping dari suami yang notabenenya Camat, Lurah maupun Kepala Desa harus lebih fokus tentang penangan pendidikan anak usia dini di lingkungan masing-masing."ucapnya


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 28, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Bupati Kuningan resmikan dua pasilitas umum di Desa Sukamukti Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, Kamis, 28 Maret 2019. Kedua bangunan tersebut, Kantor Desa Sukamukti dan Masjid At-Taqwa. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita.

Dikatakan Bupati Kuningan Acep Purnama yang diwakili Kepala Dinas DPMD, Deniawan, M.Si Mengatakan "Peresmian Kantor Desa Sukamukti dan Mesjid ini sebagai upaya agar dapat menumbuhkan suasana baru yang dapat mendorong gairah dan semangat kerja yang produktif disertai pengabdian yang berpihak kepada Rakyat,"ucap Deni yang mewakili Bupati Kuningan tersebut.

Betapapun megahnya Kantor Desa dan Mesjid, tentunya tidak berarti apa-apa. apabila, insan-insan di dalamnya tidak memiliki disiplin dan mentalitas yang tinggi, baik dalam menjalankan roda pemerintahan desa, peningkatan pembangunan desa, peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat baik di bidang keagamaan."ucap Deni

"Alhamdulilah kantor Desa dan Mesjid ini telah selesai dan siap untuk digunakan, serta pada kesempatan ini di resmikan penggunaannya" kata Deni

Dirinya menyampaikan, bahwa aparatur Pemerintahaan Desa merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam pelayanan Pemerintahan Desa. 

"baik buruknya kinerja tertentu akan sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja Pemerintahan pada level di atasnya, mulai dari di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. "ucapnya

Untuk mewujudkan desa yang maju mandiri serta sejahtera lahir dan batin pihaknya mengingatkan kembali tuntutan yang harus dipahami dan diingat para perangkat desa diantaranya, "Desa harus mampu melahirkan produk hukum desa sebagai payung hukum bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan. Menciptakan harmonisasi dan sinergitas antara pemerintahan Desa dengan BPD dan lembaga Desa lain nya serta seluruh komponen masyarakat melalui komunikasi yang infentip. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dengan semangat kebersamaan dan budaya musyawarah. Menggali potensi sumber Desa dalam membiyayai penyelenggaraan Desa pemerintahan dan pembangunan Desa serta Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat Desa."

Apabila hal tersebut dapat di laksanakan saya optimis bahwa Desa Desa di Kabupaten Kuningan akan semakin maju dalam berbagai bidang. "ungkapnya

Di tempat terpisah dikatakan Sekdes Sukamukti mewakili Kepala Desa, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat atas kepercayaan-nya kepada kami. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada masyarakat yang telah membantu ikut bergotong royong dalam pembangunan Masjid At-Taqwa sehingga bisa sampai acara diresmikannya ini.



.Kontributor maman
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 28, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Pelantikan Pengurus Forum Karang Taruna Kecamatan Jalaksana dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda dan didampingi Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Kuningan Drs. Ade Priatna, M. Si, di Gedung Aula Kecamatan Jalaksana. Kamis, 28 Maret 2019.


Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Camat Jalaksana Suryamin, para Kepala Desa se-Kecamatan Jalaksana serta para Pengurus Karang Taruna Desa se-Kecamatan Jalaksana.
M. Ridho Suganda dihadapan pengurus Forum Karang Taruna Kecamatan menyampaikan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki peran dan fungsi sebagai komponen bangsa dalam membangun kemitraan pembangunan, kesejahteraan sosial dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan.

Edo mengajak generasi muda harus mengembangkan peluang yang ada di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dan mampu membaca peluang dengan perkembangan saat ini. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan sosial.

Untuk menjalankan roda Organisasi Karang Taruna, dikatakan Edo,  "ciptakan rasa nyaman agar dalam menjalankan tugas berjalan baik, bangun kebersamaan, lakukan komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Dan jalin hubungan dengan komponen yang ada di masyarakat"ucapnya
Dirinya berpesan kepada Kepala Desa dan Camat, “Berikan ruang untuk Karang Taruna, juga anggaran untuk pemberdayaan generasi muda ini. Karena ketika diberikan kesempatan. Saya yakin mereka mampu membangun daerahnya dengan inovatif dan kreatif tanpa melupakan kearipan lokal,” katanya

Karang Taruna harus berkomitmen dan berdampingan dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan untuk kerja bareng membangun Kuningan. Dengan Visi Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul, Berbasis Desa)"tutup edo


.Angga
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 28, 2019
JabarCeNNa.com, Garut -- Komandan Korem 062/TN (Tarumanegara) adakan silaturahmi bersama Insan Pers se-wilayah Priangan Timur.

Acara silaturahmi yang digelar di Aula Tarumanegara Korem 062 Garut pada Kamis, 28 Maret 2019 dengan Tema "Soliditas dan Sinergitas TNI bersama Insan Pers dalam menghadapi ancaman Disintegrasi Bangsa" tersebut di apresiasi langsung oleh para Insan Pers.

Danrem 062/TN Kolonel Inf Parwito, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Insan Pers yang telah telah hadir dalam kegiatan ini dan kami sangat mengapresiasi kerja sama bersama Insan Pers. "ucap Kolonel Inf Parwito

Di ajang silaturahmi ini, Danrem mengakui peran penting awak media baik jurnalis elektronik TV, radio, online serta media cetak sangat penting. "sambungnya

"Peran media dapat menentukan arah ke depan sebuah Bangsa, dan ini sesuai dengan visi misi Korem 062 Tarumanagara yang terdepan menjaga kedaulatan Negara, memelihara keutuhan NKRI yang sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila." tegas Danrem.

Danrem kelahiran Jogjakarta ini pun mengapresiasi kerjasama seluruh Komandan Kodim di wilayah Korem 062 Tarumanagara yang selama ini terjalin.

"Kepada seluruh Dandim, tetap jaga silaturahmi dengan rekan-rekan Jurnalis di setiap wilayah." tambah Danrem, ayah dari tiga anak ini.

Danrem 062 Tarumanagara pun berharap kepada seluruh jurnalis agar berperan aktif pula untuk waspada pada ancaman yang bisa memecah belah NKRI. Awak jurnalis agar tidak sungkan untuk memberikan informasi bila terdapat gerakan yang bisa merusak marwah UUD 45 dan Pancasila. "terangnya

Untuk menghadapi ancaman baik dari dalam dan luar negeri, Danrem berharap dalam waktu dekat ini, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi Pemilu April 2019.

"Belakangan ini, marak berita bohong yang mudah tersebar, saya berharap rekan-rekan Media bisa tetap menjaga Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta kontrol sosial sehingga segala ancaman terhadap NKRI bisa ditangkal sedini mungkin karena awak media mempunyai peran tinggi mempengaruhi opini publik. "demikian dikatakan Danrem

Disela-sela ramah tamah dengan awak media, Danrem 062/TN mengajak seluruh undangan untuk diskusi terbuka serta menonton film dokumenter Korem 062/TN.


.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 28, 2019
JabarCenna.com, Jakarta -- Pada hari Rabu sore (27/3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar operasi senyap di Jakarta. Proses operasi tangkap tangan (OTT) digelar di beberapa tempat di Jakarta.

"Kami konfirmasi sejak sore tadi ada kegiatan tim KPK di Jakarta ada kegiatan tim KPK di Jakarta. Ada tim yang ditugaskan ke lapangan setelah kami menerima informasi dari masyarakat tentang terjadinya penyerahan sejumlah uang melalui perantara," kata juru bicara KPK, Febri Diansuah yang ditemui di gedung KPK pada Kamis dini hari (28 Maret 2019).

Ia menyebut uang yang ditemukan dari lokasi ada mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat. Namun, Febri mengaku belum bisa menyebut jumlah dari uang tersebut. 

"Terkait dengan jumlah, detail akan disampaikan dalam jumpa pers nanti," tutur dia. 

Lalu, untuk apa uang itu diberikan? Febri mengatakan uang diserahkan terkait distribusi pupuk dengan menggunakan kapal. Perusahaan penyediaan kapal itu berasal dari pihak swasta. 

Belum diketahui dengan jelas siapa yang memberikan suap. Apakah BUMN atau pihak swasta. Sementara, mantan aktivis antikorupsi itu juga enggan menyebut nama perusahaan pelat merah yang terlibat praktik korupsi pada Rabu kemarin. 

Sama seperti praktik korupsi lainnya, pemberian uang semacam ini disebut Febri bukan lah yang pertama terjadi. Artinya, ini sudah jadi penyerahan uang yang kesekian kali. 

Selain menyita uang dalam pecahan mata uang dollar AS dan rupiah, penyidik KPK turut mengamankan satu unit mobil Toyota Alphard Vellfire berwarna hitam. Menurut Febri, mobil tersebut merupakan bukti awal yang diamankan. 

"Karena kan kami turut mengamankan seorang sopir," kata dia. 

Ada pula enam orang lainnya yang kini tengah diperiksa secara intensif di gedung KPK. Enam orang itu terdiri dari jajaran pihak swasta dan BUMN. 

Atas praktik ini, KPK kembali menyayangkan perusahaan pelat merah justru berbuat korupsi. Sebelumnya, KPK menangkap Direktur PT Krakatau Steel. 

"Kami sangat menyayangkan (praktik korupsi ini), apalagi kalau dilihat dari objeknya, terkait distribusi pupuk," katanya lagi. 

Status tujuh orang yang diamankan oleh lembaga antirasuah akan diumumkan ke publik dalam kurun waktu 1X24 jam. 



.IDN/ebt
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 26, 2019
JabarCeNNa.com, Bandung -- Gubernur Jawa Barat mengukuhkan kepengurusan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2018-2021 di Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang Kota Bandung, Senin (25/3/19). Pengukuhan dirangkai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat.


Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 560/Kep.712-Yanbangsos/2018 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2018-2021 yang ditetapkan di Bandung, 17 Juli 2018. Lembaga ini diketuai langsung oleh Gubernur Jawa Barat.

Menurut Emil, LKS Tripartit harus menjadi representasi hubungan industri. Dengan begitu, lembaga ini bisa menjadi tempat dimana pemerintah, industri, dan buruh berdiskusi bersama dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu.

"Lembaga Tripartit ini harus menjadi representasi dari yang namanya hubungan industrial ini. Harusnya semuanya bisa dimusyawarahkan karena Indonesia adalah negeri Pancasila," kata Emil

"Di Sila Keempatnya (Pancasila) saja disebut musyawarah mufakat. Diobrolkan dulu lalu disepakati. Kalau sudah disepakati ya sudah jangan banyak dipertanyakan," sambung Emil

Lebih lanjut, Emil menuturkan bahwa industri mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, termasuk dalam mengurangi tingkat pengangguran.

"Dalam teori ekonomi tidak ada cara mengurangi pengangguran tercepat kecuali industri memang. Karena satu kali pabrik buka bisa seribu orang bekerja, jadi industri ini penting," tuturnya.

Namun, pada kesempatan ini, Emil juga menekankan industri perlu ada keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja. Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni industri diminta membuat perumahan buruh di dekat pabrik atau lokasi kerja, serta menyelenggarakan sekolah di pabrik bagi putra daerah.

"Maka saya akan buat aturan, bahwa setiap industri pabrik harus menyediakan rumah susun (dekat pabrik)," kata Emil.

"Kami juga akan upayakan agar pabrik itu bisa memberikan kursus kepada putra daerah untuk langsung disalurkan sesuai kebutuhan," pintanya.

Ke depan, Emil juga akan membuat aturan agar perusahaan atau industri yang beroperasi di Jawa Barat membayar pajaknya di Jawa Barat.

"Kita juga akan buat peraturan semua perusahaan yang berproduksi di Jawa Barat harus bayar pajaknya di Jawa Barat. Boleh punya kantor pusat di Jakarta tapi harus punya kantor cabang di kabupaten/kota di Jawa Barat," jelasnya.

.asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 26, 2019
JabarCeNNa.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga Dansatgas Citarum Harum, akan membuat aplikasi atau apps Citarum Harum dalam gadget atau gawai pintar (smartphone). Aplikasi ini akan berisi semua informasi atau database tentang Citarum termasuk progres penanganan sungai Citarum. Hal tersebut di ungkapkan Ridwan Kamil saat melaksanakan rapat terkait progres penanganan Citarum di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 25 Maret 2019


“Kita akan bikin Aps Citarum Harum. Dimana semua orang mengerjakan apa setiap harinya itu akan muncul di apps itu, sehingga nanti kalau saya mau mengecek kemajuan sampai mana, ada apa, dan sebagainya itu akan dihadirkan di apps itu,” ujar Emil

Melalui aplikasi ini, semua pihak termasuk masyarakat bisa mengawasi penanganan Citarum setiap saat. Masyarakat pun bisa menyampaikan informasi atau laporan terkait Citarum di aplikasi tersebut.

“Semuanya (hal tentang Citarum) ngumpul di aps itu, termasuk masyarakat pun bisa memberikan laporan terkait Citarum di aps itu. Masyarakat bisa komplain tentang Citarum,” ucap Emil.

Pada kesempatan yang sama, Emil juga mengungkapkan inovasi lain agar Citarum bisa segera harum. Kata Emil, pihaknya sedang membahas terkait otoritas khusus untuk Citarum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi, sehingga tidak perlu menunggu koordinasi ke sebelas daerah kabupaten/kota yang dilalui sungai Citarum.

“Inovasi berikutnya yang sedang dibahas berikutnya menjadikan Citarum sebagai kawasan otorita khusus, sehingga kita bisa menganggarkan SDM-nya khusus, laboratoriumnya tidak lagi di dinas-dinas kabupaten/kota daerah yang dilalui, tapi dipusatkan, bisa bikin “dinas kebersihan” sendiri untuk membersihkan Citarum,” papar Emil.

“Jadi, nggak nunggu koordinasi kesebelas daerah (yang dilalui Citarum) itu,” tandasnya.


.Asbud
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan -- Dakam rangka memleringati Hari Ulang Tahun, SMPN 2 Cibingbin, selenggarakan kegiatan Jalan Sehat. Acara tersebut di ikuti oleh semua siswa SMPN 2 Kuningan beserta wali murid.

Acara yang berlangsung di Lapangan SMPN 2 Cibingbin, Minggu 24 Maret 2019 tersebut, tampak terlihat para siswa dan wali murid antusias mengikuti Jalan Sehat tersebut.

Acara jalan sehat tersebut di buka dan dilepas langsung oleh Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda SH., M.Si.


Dikatakan Ridho, Ia bangga serta mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Apalagi selain kegiatan yang jalan sehat, SMPN 2 Cibingbin menyelenggarakan berbagai perlombaan antar SD/MI se-Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan serta peserta dari daerah perbatasan yakni Kecamatan Banjarharja, Kecamatan Brebes Jawa Tengah.

Dirinya berpesan agar menjauhi penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Oleh sebab itu, kepada para guru untuk bersama-sama menjaga generasi penerus bangsa.

“Mari kita selamatkan generasi muda kita dari bahaya narkoba, dan mari kita ciptakan generasi muda yang berkualitas, berpotensi, dan InsyaAllah dari SMPN 2 Cibingbin ini kelak menjadi orang-orang yang sukses,” kata Wakil Bupati M. Ridho Suganda.


.iwn


Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2019
JabarCeNNa.com, GARUT -- Maraknya masyarakat yang terjerat renternir saat ini, mendorong pemerintah untuk menghadirkan sektor jasa keuangan yang bisa memberikan pinjaman ringan untuk masyarakat. Tercatat ada tiga instrumen jasa keuangan syariah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kredit, yakni Bank Wakaf Mikro, Kredit Mesra, dan bank syariah.


Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, bahwa banyak cara untuk mendapatkan kredit tanpa harus meminta pinjaman ke rentenir. Namun, masalah saat ini, kata Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil, masyarakat kurang kompak dan bersatu dalam hal kredit, sehingga masih ada yang memanfaatkan rentenir untuk dapat pinjaman.

"Ibu-ibu di Garut khususnya banyak yang terkena rentenir. Padahal banyak cara (untuk dapat kredit). Oleh karena itu, selama lima tahun umat Islam di Jawa Barat harus kompak, hanya itu masalahnya, kurang kompak," ujar Emil saat hadir dalam sosialisasi Literasi Keuangan Syariah yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Masjid Agung Garut, Kabupaten Garut, Sabtu (23/3/19).

"Jadi, tinggal ke masjid, minta ke Bank Wakaf Mikro, pergi ke bank syariah. Insya Allah ekonomi maju umatnya juga makin maju. Tinggal mau apa tidak, bersatu atau tidak, ukhuwah Islamiyah harusnya kuat," ajaknya.

Lebih lanjut, menurut Emil saat ini transaksi keuangan syariah di Jawa Barat baru mencapai sekitar 8%. Padahal mestinya ada di atas 90% dengan banyaknya umat Muslim di Jabar. Selain itu, jumlah masjid di Jabar yang lebih dari 100 ribu masjid dan jumlah pesantren yang lebih dari 11 ribu pedantren bisa menjadi potensi besar pemanfaatan sektor keuangan syariah di Jawa Barat.

"Nah, sekarang ada program Bank Wakaf Mikro, dipinjami Rp 1 juta dibayar cuman Rp 26 ribu tiap minggu kan tidak repot, atau pinjam Rp 3 juta bayarnya Rp 70 ribu setiap minggu," kata Emil.

"Saya juga ada program Kredit mesra, nanti kita tahun ini di-ngabret-keun. Cukup ke masjid minta surat rekomendasi dari Ketua DKM tanpa bunga tanpa agunan, bisa," jelasnya.

Senada dengan Emil, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menuturkan, bahwa Bank Wakaf Mikro bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mendapat kredit, sehingga tidak perlu ke rentenir. Program kredit ini bisa meng-cover 3.000 peminjam dalam skala pinjaman kecil, serta akan ada pembinaan bagi para peminjam wirausaha.

"Kita punya program -- (masyarakat) ngga usah ke renternir, Bank Wakaf Nikro kita bisa dirikan di masjid ini (Masjid Agung Garut). Bunganya hanya tiga persen setahun, tanpa jaminan dan syarat macam-macam," ungkap Wimboh.

Sementara itu, Wimboh juga menjelaskan, bahwa tujuan sosialiasi Literasi Keuangan Syariah ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan sektor jasa keuangan khususnya syariah.

"Kami hadir di sini untuk memberikan dorongan agar bapak/ibu (masyarakat) sekalian memanfaatkan hadirnya sektor jasa keuangan, dan supaya bapak/ibu sekalian bisa mengerti risiko-risiko maupun manfaat jasa keuangan. Jangan sampai ada yang kena tipu investasi bodong, apalagi jangan sampai kena renternir," papar Wimboh.

OJK merupakan lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat melalui sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK memiliki peran dalam mengatur sektor jasa keuangan, mengawasi, dan melindungi masyarakat penerima manfaat jasa keuangan di Indonesia.


.hms/red
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 24, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Sebanyaak 107 orang Jemaah Umroh Alfa Rejava wilayah Kota Banjar diberangkatkan.

Titik keberangkatan Jamaah Umroh Alfa Rejava di pusatkan di halaman parkir Pusdai Kota Banjar, Minggu, 24 Maret 2019. 

Dua Kendaraan Bis yang membawa jamaah umroh Alfa Rejava Kota Banjar menuju Bandara tersebut dikawal langsung oleh kendaraan patwal dari Polres Banjar.

Sebelumnya, para Jamaah berkumpul di Mesjid Pusdai dan melaksanakan berdoa bersama dan mendengarkan bimbingan tausiah dari Ustad Jajang Nugraha selaku Pembimbing Jamaah Umroh agar dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci selamat sampai tujuan.

Di sela-sela sebelum keberangkatannya para jamaah, Ustad Jajang mengatakan pemberangkatan Gebyar Umroh 24 Maret 2019 ini, "Kami dari Alfa Reza Fatur yang beralamat di Jln Dipatiukur No. 120 Banjar Kolot Kota Banjar sudah berdiri dua tahun yang lalu dan sudah memberangkatkan 13 kali pemberangkatan Jamaah Umroh,"ucapnya kepada Jabarcenna.com, Minggu (24/3)

"Untuk pemberangkatan hari ini, kita memberangkatkan 107 orang Jamaah yang terdiri dari Banjar, Ciamis, Tasik ,Salem, Panawangan dan berbagai daerah,"ujarnya

Lanjutnya, Sebelum berangkat para Jamaah Umroh diberi pelatihan tatacara Peribadahan Umroh oleh para sesepuh-sesepuh Pesantren atau Kiayi. Dan pihaknya secara langsung memberitahukan dan berharap bagi Umat Muslimin wal Muslimat yang ingin berangkat Umroh ke tanah Suci bisa datang langsung ke Alfa Rezava sesuai alamat yang tadi disebutkan. "ungkap Jajang

.Tema
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 23, 2019
JabarCeNNa.com, Tanggerang - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten memberhentikan enam guru honorer di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang karena terlibat pelanggaran Pemilu. Mereka diberhentikan setelah memamerkan stiker calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta berfoto dengan pose dua jari di ruangan sekolah.


Dilansir dari Medcom.id menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Alfian, Jumat, 22 Maret 2019. "Honorer juga harus tetap netral. Orang yang bekerja dibiayai oleh anggaran negara (harus netral)," ujarnya

Alfian menjelaskan, seluruhnya telah diberhentikan pada Selasa, 19 Maret 2019. Mereka juga sudah dimintai keterangan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dindik Banten wilayah Kabupaten Tangerang sehari setelah fotonya viral di media sosial pada Senin, 18 Maret 2019.
Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten memberhentikan enam guru honorer karena tidak netral. Dok: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten.
Alfian menambahkan, pemberhentian tersebut dilakukan oleh Dindik Banten, sedangkan BKD Banten hanya menerima surat tembusan pemecatan keenamnya.

"Cuma ya harus melaporkan saja. Yang jelas sudah dieksekusi (pecat) juga semua itu," jelas Alfian.

Alfian mengaku jika Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah menghubungi dirinya untuk meminta penjelasan enam guru honorer berpakaian ASN berpose salam dua jari di ruangan sekolah. Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti, bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Dindik Banten terhadap enam orang guru honorer itu.

"Itu enggak tahu persis saya, masalahnya yang membuat berita acara pemeriksaan itu kan dari Dindik. Surat keputusan pengangkatan dari Dindik, yang memberhentikan juga dari Dindik," beber Alfian. 

Alfian menuturkan, pemberhentian enam guru tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Di mana salah satunya tidak boleh berkampanye di lembaga pendidikan termasuk sekolah.

"Yang jelas kejadiannya di sekolah dan mereka walaupun bukan ASN tapi digaji dari APBD. Kalau tidak ada tindakan, khawatir nantinya ASN tidak netral," pungkas Alfian.


 .Rfq



Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 23, 2019
JabarCeNNa.com, Kuningan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, melaksanakan Sosialisasi Dana Alokasi Khususus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019, di Hotel Ayong Jalan Linggarjati, Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, Jumat 22 Maret 2019. 

Dikatakan Bupati Kuningan Acep Purnama yang diwakili Wakil Bupati Kuningan, M. Ridho Suganda, mengungkapkan, pada tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima bantuan DAK dari Pemerintah RI. Dan Dana Alokasi Khusus yang diperuntukan bagi pengelolaan sarana prasarana TK, SD SMP dan SLB jumlahnya mencapai Rp.28.617.441.000,-

“Dengan anggaran yang diterima saya berharap kondisi bangunan dan prasarana pendidikan yang lainnya akan lebih baik sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran khususnya pada jenjang TK, SD, SMP dan SLB,’ kata Bupati Acep, dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati M.Ridho Suganda, dalam sambutannya.

Bupati berharap, sekolah penerima bantuan Dana Alokasi Khusus dialkoasikan sesuai dengan peruntukannya, dengan didukung administrasi tepat sasaran, hasil yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya tidak ingin mendengar ada upaya-upaya di luar ketentuan yang bisa memicu terjadinya permasalahan ,” tandasnya.

Bupati akan tegas memberi sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan di luar ketentuan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dr. H. Maman Hermansyah, M.Si., mengatakan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini diantaranya, banyak bangunan yang rusak, disamping kekurangan kelas serta fasilitas ruangan lainnya.


.iwn
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 22, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Kasus pencurian kayu lapis (triplek) yang dialami oleh PT. Berkat Karunia Surya (BKS) di jalan Husen Kartasasmita Lingkungan Cisauheun Rt.02 Rw.07, Kelurahan Situbatu, Kota Banjar, Jawa Barat pada hari Rabu, 20 Maret 2019 kemarin sekitar pukul 11.00 WIB, dalam kurun waktu kurang dari 24 Jam berhasil diungkap dan ringkus lima orang pelaku pencurian oleh tim Jatanras Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banjar, Polda Jabar.

Kelima orang pelaku tersebut berinisial NS (41), AY (35), DM (27), Zam (26), dan DR (29). DM, Zam dan DR merupakan warga Kota Banjar, sedangkan NS warga Cilodong, Kabupaten Ciamis, dan AY warga Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Kejadian bermula pada saat Asisten Direktur PT. BKS, Diamonika (44) mendapatkan laporan dari anak pemilik PT. BKS, Andri Lieus yang mengatakan bahwa barang (triplek) yang dikirim dari PT. BKS kepada CV. Berkat Karunia (BK) mengalami kekuranga jumlah barang.

Mendapatkan laporan seperti itu, Diamonika kemudian langsung melakukan pengecekan dengan melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang disetiap sudut pabrik. Dari pantauan CCTV, didapatkan identitas para pelaku kemudian diketahui dan langsung melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian.

"Kelima pelaku yakni tiga orang karyawan PT. BKS, satu orang mantan Karyawan dan satu orang lagi selaku penadah," tutur Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., kepada awak media pada saat pres releasse di depan Ruangan Sat Reskrim Mapolres Kota Banjar, Jalan Siliwangi No.145, Karangpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat 22 Maret 2019.

Kapolres Banjar mengatakan bahwa modus pencurian dimana para pelaku akan mengirimkam kayu lapis untuk CV. Berkat Karunia yang sesuai prosedur. Namun disamping itu, para pelaku juga mengangkut kayu lapis berukuran 3 milimeter dan itu tidak sesuai prosedur. Kemudian ditengah jalan kayu berukuran 3 milimeter (pesanan yang tidak sesuai) diturunkan.

"Pelaku dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," kata Yulian.

Dijelaskan Kapolres, bahwa dalam aksi pencurian ini, para pelaku mempunai peran masing-masing. NS dan DR berperan sebagai mengangkut barang dari pabrik dengan mengunakan Dump Truck dan diturunkan di rumah DM yang beralamat di Dusun Bojong Rt.6 Rw.2, Kelurahan Situbatu, Banjar. AY berperan membantu menaikan kayu lapis di pabrik, lalu DM berperan menaikan atau mengangkut dengan menggunakan kendaraan pick up dan mengirimkan ke rumah Zam, sedangkan Zam berperan sebagai penadah.

"Dari kasus pencurian ini, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit Dup Truck dengan nomor polisi Z 9416 YA, mobil Pick Up bernomor polisi Z 8280 WR, 560 lembar triplek, uang tunai hasil penjualan senilai 10 juta rupiah, handphone, dan 4 lembar fotocopy scan surat ijin barang keluar. Akibat dari kejadian ini, PT. BKS mengalami kerugian materi sebesar 120 juta rupiah," pungkasnya.


.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 22, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Guna menjaga Benteng NKRI dan amankan Pemilu 2019 di Kota Banjar, Babinsa Kodim 0613, Bhabinkamtibnas Polres Banjar dan Bina Desa Dinas Pol PP Kota Banjar gelar Apel Bersama 3 Pilar. Acara tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Polres Banjar Polda Jabar, Jumat 22 Maret 2019. 

Kegiatan tersebut digagas oleh Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, S.I.K. bersama dengan Dandim 0613 Ciamis Letkol Arm Tri Arto Subagio, M.Int.Rel, M.M.D.S., dan Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si.

Kapolres Banjar menekankan kepada peserta Apel 3 Pilar bahwa benteng NKRI yaitu 3 pilar ini, dimana 3 pilar tersebut yaitu TNI, Polri, dan Pemerintahan, sehingga 3 Pilar harus berjalan sinergi.

“Benteng NKRI itu ya ini (3 Pilar) yang harus berjalan sinegis dan seiringan, untuk itu mari kita jaga sinergitas ini dalam menjaga keutuhan NKRI khususnya di Kota Banjar” Ucap Kapolres Banjar. 

Hal Senada diungkapkan Dandim 0613 Ciamis Letkol Arm Tri Arto Subagio, M.Int.Rel, M.M.D.S. bahwa dalam apel bersama 3 Pilar tersebut pihaknya mengungkapkan, menjaga kedaulatan NKRI menjadi tugas 3 pilar. Dan menjelang Pemilu 2019 peran 3 pilar sangat penting dimana 3 pilar adalah ujung tombak yang bersetuhan langsung dengan masyarakat. 

“Tugas 3 pilar ini sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI, dimana 3 pilar merupakan ujung tombak yang bersetuhan langsung dengan masyarakat, jangan sampai ada perpecahan menjelang Pemilu 2019 ini, untuk itu ini adalah tugas 3 pilar dalam memelihara keutuhan NKRI, "ucap Dandim 0613 Ciamis.


.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 22, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar - Dalam menghadapi pemilu 2019 Polres Banjar Polda Jabar lakukan apel bersama demi menciptakan sinergitas antara TNI dan Polri.

Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi pemilu 2019 yang dilaksanakan di halaman depan Kantor Polres Banjar tersebut mengangkat tema "Tingkatkan sinergitas TNI - Polri dengan Komponen Bangsa lainnya untuk Mewujudkan Pileg dan Pilpres yang Aman, Damai dan Sejuk di wilayah Kota Banjar, Jumat, 22 Maret 2019.

Berbeda dengan apel biasanya, Pimpinan apel Sinergitas TNI - Polri tersebut langsung di Pimpin oleh Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, S.I.K. didampingi Dandim 0613 Ciamis Letkol Arm Tri Arto Subagio, M.Int.Rel, M.M.D.S, 

Dalam kesempatan tersebut turut hadir FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Banjar, diantaranya Walikota Banjar, Ketua DPRD Kota Banjar, perwakilan Danyon 323 Raider/Buaya Putih dan FKPD serta tamu undangan lainnya, serta seluruh peserta Apel bersama dari unsur Subdenpom Kota Banjar, Pasukan Batalyon 323 Raider/ Buaya Putih, Personil Polres Banjar, Babinsa Kodim 0613 Ciamis, Bina Desa Satpol PP Kota Banjar, Anggota Hansip se-Kota Banjar, Organisasi Kemasyarakatan, RAPPI, ORARI Kota Banjar, PMI Kota Banjar, dan BPBD Kota Banjar, serta Pemadam Kebakaran Kota Banjar. 

Dalam Amanatnya Kapolres Banjar kepada seluruh peserta apel menyampaikan tugas pengamanan Pemilu tahun 2019 ini bukan hanya tugas TNI – Polri tapi tugas kita semua dari berbagai pihak, bekerja sama dalam menyukseskan Pemilu tahun 2019 yang sudah memasuki tahapan inti pemilu, oleh karena itu khususnya anggota TNI – Polri Siaga 1 menjelang Pemilu tahun 2019 ini.

"Tugas pengamanan pemilu tahun 2019 ini bukan hanya tugas TNI – Polri melainkan seluruh stakeholder khususnya seluruh peserta Apel Bersama ini, berbeda pilihan bukan berarti harus bermusuhan, justru perbedaan yang menyatukan kita” ucap Kapolres Banjar. 

Lebih lanjut Kapolres Banjar menyampaikan khususnya kepada personil TNI – Polri agar menyiapkan fisik dan mental masing-masing personil karena tugas berat sudah menanti dalam mengamankan Pemilu tahun 2019 ini, serta menjaga kesehatan masing-masing personil.

“Kepada personil TNI – Polri tugas berat dalam mengamankan Pemilu 2019 sudah di depan mata, untuk itu siapkan fisik dan mental rekan-rekan semua, serta menjaga kesehatan diri masing-masing” ucapnya

Dalam kesempatan Apel Gelar Pasukan Dandim selaku Pimpinan Apel juga menyampaikan menjaga keutuhan NKRI menjadi tugas bersama, jangan sampai terpecah belah karena berbeda pilihan, Pemilu tahun 2019 ini merupakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia.

 “mari bersama-bersama menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, jangan sampai terpecah belah karena perbedaan pilihan, Pemilu tahun 2019 ini kan Pesta, namanya pesta kita harus senang gembira, jangan sampai dan permusuhan” Ucap Dandim 0613 Ciamis.


.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 22, 2019
JabarCeNNa.com, Banjar- Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana bersama Ibu Indah Yulian dan Para PJU Polres Banjar serta kaum Milenial yang mendaftar kepolisian dan rekan-rekan dari Pokja Polres kota Banjar Nonton bareng Film Pohon Terkenal, Jumat 22 Maret 2019.


Pembuatan film Pohon Terkenal ini diinspirasi pendidikan Akpol (Akademi Kepolisian) yang mana istilah 'Pohon Terkenal' itu adalah Taruna Akpol yang sering ditindak oleh Pengasuh maupun seniornya atas pelanggaran yang dilakukannya, sehingga setiap Taruna yang satu angkatan dapat mengenalinya atas pelanggarannya tersebut. 

Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana, S.I.K. saat di temui Jabarcenna.com usai acara Nonton Bareng (nobar) tersebut mengatakan menonton film tersebut menjadi ajang nostalgia dan mengingat kenangan-kenangan yang sudah dilalui selama Pendidikan di Akpol. 

"ini menjadi ajang Nostalgia dan mengingat kembali kenangan-kenangan selama pendidikan di Akpol" ucap Alumni Akpol tahun 2000 tersebut. 

Lebih lanjut Kapolres Banjar berharap, melalui film ini dapat menginspirasi bagi adik-adik yang berniat untuk daftar Polisi Khususnya Akpol,.

"saya berharap melalui film ini untuk adik-adik yang masih sekolah maupun yang telah lulus sekolah dapat terinspirasi untuk mendaftarkan diri sebagai Polri khususnya Akpol" Ucap Kapolres Banjar.


.Tm
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 22, 2019
JabarCeNNa.com, Jakarta - KPK mendorong revisi Undang-undang (UU) No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar memuat sejumlah aturan dalam Konvensi PBB untuk Antikorupsi (the United Nations Convention against Corruption atau UNCAC).


"Kita sudah 'roadshow' ke beberapa universitas, kita sudah panggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan, setelah itu kita ingin menyampaikan kepada pemerintah yang akan menang nanti untuk bisa memasukkan revisi UU ini ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) karena kemarin itu, pembaruannya mau dimasukkan KUHP, tapi banyak pakar dan KPK menganggap bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan tipikor itu sebaiknya tidak masuk dalam KUHP tetapi diperbaiki melalui revisi UU Tipikor," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (19/3).

Laode menyampaikannya dalam seminar "Urgensi Pembaruan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" yang diselenggarakan KPK.

Indonesia sesungguhnya sudah meratifikasi Konvensi PBB untuk Antikorupsi (UNCAC) ke dalam UU No 7 tahun 2006, namun beberapa komponen belum masuk ke UU No 31/1999 sebagaimana diubah ke UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor yaitu korupsi di sektor swasta (private sector), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence) dan pengembalian aset (asset recovery).

"UU Tipikor kita belum memasukan beberapa Tipikor yang di negara-negara lain sudah dianggap Tipikor, misalnya memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, suap-menyuap sektor swasta, hal-hal yang berhubungan dengan 'asset recovery', dan satu lagi yang berhubungan dengan menyuap orang asing belum ada dalam norma hukum UU Tipikor kita," tambah Laode.

Karena tidak lengkapnya norma dalam UU Tipikor tersebut, menurut Laode, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pun hanya menunjukkan kenaikan tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018."Dengan tidak lengkapnya norma tindak pidana korupsi kita, indeks perspesi korupsi kita memang meningkat tapi meningkatnya sangat sedikit," ungkap Laode.

Laode pun menilai revisi UU Pemberantasan Tipikor menjadi penting dan bahkan pemerintah dianggap perlu mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemberantasan tipikor."Kita perlu mengoptimisasi percepatan revisi UU Tipikor, atau mungkin bila dianggap genting sekali, atau penting sekali, apakah mungkin Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Saya anggap ini memang susah tapi kalau kita anggap korupsi itu menjadi musuh bersama dan hampir tiap hari ada, mungkin kegentingannya mungkin ada," jelas Laode.

Salah satu yang mendesak untuk dimasukkan menurut Laode adalah mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence).

"Contoh saya ditanya wartawan kemarin, ada beberapa kasus yang ditangani KPK menurut mereka (wartawan) itu sebenarnya memperdagangkan pengaruh, 'trading in influnce', jadi belum bisa kita pidanakan lalu saya sampaikan kalau memperdagangkan pengaruh itu bila dia tidak terima uang, kalau terima uang juga ya itu pasti suap, seberapa pun jumlahnya, baik besar atau kecil kalau dia terima uang pasti itu bukan memperdagangkan pengaruh lagi tapi itu adalah suap," ungkap Laode.

Kasus yang belakangan ditangani KPK adalah kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy yang juga anggota Komisi XI DPR.

Rommy diduga menerima uang Rp250 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agamar (Kemenag) provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

Pemberian selanjutnya sebesar Rp50 juta berasal dari Kepala Dinas Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat (16/3).

Sejumlah panelis dalam diskusi tersebut antara lain adalah mantan ketua kamar pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Bandung Agustinus Pohan dan guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiarief.


. Ant
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.