Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sebanyak 592 ASN dimutasi oleh Sunjaya Purwadi Sastra, pada 23 oktober 2018 yang lalu.
"Apakah mereka (ASN) itu membayar atau tidak (kepada Sunjaya)," kata Alexander di gedung KPK, Selasa, 30 Oktober 2018.
Mutasi besar-besaran itu dicurigai dilakukan karena adanya suap. Dan hal itu dikaitkan dengan ditemukanya sebuah rekening yang nilainya mencapai Rp6,425 miliar, yang diduga rekening milik Sunjaya untuk menampung setoran-setoran, baik atas jual beli jabatan maupun setoran proyek.
"Ya, kita akan teliti, mana yang setoran proyek mana yang soal jabatan," terang Alexander.
Alexander mengatakan tim penyidik sudah punya data soal ratusan pejabat yang dilantik Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra pada awal Oktober lalu.
“Kan Oktober 2018 itu ada sekitar 400 pejabat yang dilantik. Nanti akan kita dalami apakah dari 400 pejabat yang dilantik itu semuanya membayar atau bagaimana?" kata Alexander.
Penyidik KPK terus bekerja menyidik kasus dugaan suap Bupati Cirebon terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dan penerimaan hadiah.
Penyidik KPK pun melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Pemkab Cirebon, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kantor Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian.
Penggeledahan yang dilakukan Tim KPK sejak Jumat (26/10) hingga Senin (29/10) telah menggeledah sedikitnya 21 lokasi.
“Setelah melakukan penggeledahan di 15 lokasi, Senin KPK kembali lakukan penggeledahan di 6 lokasi, yaitu: Kantor Dinas PUPR, Rumah Kepala Dinas PUPR, Rumah Kepala Bidang Bintek, dan Rumah saksi lain di Cirebon,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (30/10) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dari enam lokasi penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen proyek dan dokumen kepegawaian.
Targetnya seluruh OPD, menyangkut suap mutasi, rotasi dan promosi jabatan, juga suap perizinan proyek di Kabupaten Cirebon.
.mar/tn